Usulan kebijakan mendukung pengembangan teknologi seluler terbuka OpenBTS di Indonesia dengan 3 sasaran strategis: 1) membangun potensi SDM dan penelitian TIK, 2) meningkatkan akses telekomunikasi di daerah terpencil, 3) mewujudkan kemandirian bangsa dalam TIK. OpenBTS memungkinkan pengembangan jaringan seluler dengan biaya rendah menggunakan frekuensi yang belum terlayani, dan dapat dimanfaatkan untuk pen

1. Usulan Kebijakan OpenBTS1
A. Sasaran Strategis OpenBTS
OpenBTS adalah teknologi dengan pendekatan open source dan open
hardware. Ini berarti OpenBTS sangat dimungkinkan untuk dikembangkan di
dalam negeri, baik dari sisi software maupun hardware. Teknologi ini
melengkapi evolusi ekosistem jaringan seluler tradisional dengan mengusung
sistem berbasiskan Internet Protocol (IP) dan fleksibilitas arsitektur software.
Arsitektur OpenBTS terbuka bagi siapapun yang ingin melakukan inovasi
dallam hal pengembangan aplikasi dan layanan terkini yang berjalan di atas teknologi selular terkini.
(Platform OpenBTS
2
)
Adapun sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 –
2019 (Buku 2, bab 9, hal 36)3
yaitu “jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan Internet
mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan”.
1
Disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tindak lanjut acara diskusi tentang
OpenBTS yang berlangsung di Kantor ICT Watch - Jakarta, Kamis 7 Januari 2016 antara Menteri Komunikasi dan
Informatika (Kemkominfo) dengan sejumlah pegiat OpenBTS.
2
http://openbts.org/about/

2. Pada buku RPJMN tersebut dinyatakan juga bahwa salah satu strategi yang akan ditempuh untuk
membangun infrastruktur telekomunikasi Indonesia adalah “memfasilitasi netralitas teknologi agar
industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang
mendukung” (Buku 2, bab 9, hal 66).
Netralitas teknologi (technology neutrality) adalah prinsip tata kelola yang baik untuk industri Internet
dan telekomunikasi, sekaligus dalam kebijakan perlindungan data4
. Netralitas teknologi dapat dimaknai
sebagai berikut:
- Bahwa kebijakan teknis yang dirancang untuk membatasi eksternalitas negatif (interfensi
radio, polusi dan keselamatan) harus menjelaskan hasil yang akan dicapai. Kebijakan teknis
tersebut juga harus memungkinkan perusahaan bebas mengadopsi teknologi apa saja yang
paling tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan
- Bahwa prinsip-prinsip kebijakan harus diterapkan secara sama dan setara kepada teknologi
apapun, terlepas dari teknologi yang digunakan. Kebijakan hendaknya tidak dirancang dan
ditegakkan dalam konteks teknologi yang terpisah-pisah (silos)
- Bahwa regulator hendaknya dapat menahan diri agar tak menggunakan peraturan sebagai
sarana mendorong pasar ke arah struktur (teknologi) tertentu yang menurutnya optimal.
Dalam pasar yang sangat dinamis, regulator hendaknya tidak membatasi pilihan ataupun
keberpihakan hanya pada teknologi yang pada posisi puncak / unggulan (winners).
Dalam hal efisiensi, OpenBTS pun dipercaya memiliki biaya pembangungan (CAPEX) dan biaya
operasional (OPEX) yang relatif lebih rendah ketika dijalankan dalam skala operasional kecil5
. Hal
tersebut berdasarkan pertimbangan umum sebagai berikut:
(Sistem OpenBTS
6
)
3
http://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202015-2019.zip
4
http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/8%20Technology%20neutrality%20in%20Internet.pdf
5
http://www.rangenetworks.com/assets/openbts-and-the-future-of-cellular-networks.pdf
6
https://itp.nyu.edu/archive/physcomp-spring2014/Tutorials/OpenBTSInstallation

3. - Sejumlah hardware yang menjadi inti jaringan (core network) dalam teknologi konvensional,
kini diringkas ke dalam sebuah komputer server saja yang dapat melayani data dan suara.
- Sofware yang melayani inti jaringan berjalan di atas sistem operasi Linux terkoneksi dengan
protokol TCP/IP dan UDP/IP dan dapat divirtualisasikan untuk dapat berjalan di cloud.
- Software proprietary yang selama ini digunakan pada jaringan GSM konvensional dapat
diganti dengan aplikasi open source hingga dapat menekan tingginya biaya lisensi software.
Dengan demikian maka diharapkan pengembangan teknologi OpenBTS di Indonesia dapat dilindungi
dengan payung hukum yang memadai, dengan 3 (tiga) sasaran strategis secara umum sebagai berikut:
1. Membangun potensi dan keunggulan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, khususnya dalam teknologi seluler.
2. Meningkatan penetrasi akses telekomunikasi pada wilayah USO dan daerah prioritas di
Indonesia dengan pelibatan aktif masyarakat menggunakan teknologi yang terbuka.
3. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan bangsa Indonesia dalam pemanfaatan dan
pemberdayaan TIK, khususnya dalam era ekonomi digital dan persaingan pasar bebas.
B. Fitur Umum OpenBTS
(Arsitektur OpenBTS
7
)
Secara umum, fitur OpenBTS dapat digambarkan sebagai berikut:
- Berjalan di spektrum frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz
- Dapat melayani panggilan suara, VoIP, fitur SMS dan juga data 3G
- Kompatibel dengan jaringan selular yang berbasiskan Session Initiation Protocol (SIP)
ataupun IP Multimedia Subsystem (IMS)
- Secara teknologi, dapat interkoneksi dengan jaringan VoIP, PSTN, VSAT dan selular yang ada
7
https://www.safaribooksonline.com/library/view/getting-started-with/9781491924280/ch01.html

4. C. Posisi Implementasi OpenBTS
Secara implementatif, Open BTS dapat diposisikan sebagai berikut:
- Aspek Penggunaan Frekuensi:
o Menggunakan frekuensi yang tersedia pada wilayah yang masih belum terlayani
layanan selular komersial atau blank spot.
o Dapat pula menggunakan kanal frekuensi yang tidak terpakai, semisal kanal 50 pada
MHz dan kanal 611, 686, 711, 786 serta 836 pada 1800 MHz.
- Aspek Pemanfaatan Publik:
o Dapat menjadi obyek penelitan dan
pengembangan teknologi
telekomunikasi, baik di perguruan
tinggi ataupun masyarakat umum
berbasiskan jaringan tertutup.
o Menjadi sarana telekomunikasi
sementara dalam kedaruratan
(bencana alam), karena proses
deployment yang mudah dan dapat
disegerakan di titik ground zero.
o Menjadi layanan telekomunikasi swadaya masyarakat yang wilayahnya masih blank
spot, untuk meminimalisir tingkat terisolirnya suatu wilayah tertentu.
- Aspek Tata Kelola:
o Tidak untuk melayani skala komersial (profit oriented) untuk publik.
o Tidak memberikan service level agreement kepada pengguna.
o Tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi oleh Kemkominfo.
Demikian usulan kebijakan OpenBTS ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan dukungannya
terhadap pengembangan potensi sumber daya manusia bidang TIK di Indonesia.
Jakarta, 4 Maret 2016
Hormat kami (urut abjad),
Donny B.U. | Heru Tjatur | Onno W Purbo