SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Indonesia Conservation Finance
Strategies
Disampaikan pada Inception Meeting EPASS 2016
Novotel, 19 November 2015
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Bappenas
|
Konteks Indonesia
a. Target pembangunan sektor kehutanan program konservasi sumber daya alam dan
ekosistem begitu ambisius
① Kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan populasi 25 species terancam
punah
② Pembangunan santuary
③ Operasionalisasi KPHK
④ Jumlah desa di daerah penyangga
⑤ Luas Community Conservation Areas 100.000 ha
⑥ Paket data dan informasi setiap kawasan konservasi
⑦ Peningkatan efektivitas pengelolaan  nilai METT 70
⑧ Restorasi ekosistem
b. Dukungan pendanaan pemerintah yang kurang memadai
Dibutuhkan alternatif pendanaan berkelanjutan untuk investasi di
kegiatan konservasi
1
|
Anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi Indonesia
2
Luas kawasan konservasi Indonesia 22 juta hektar
Rata-rata anggaran per tahun sekitar Rp 1,5 trilyun
Anggaran pengelolaan per hektar kawasan konservasi
= Rp 68.000,00/hektar
|
Key questions on Resource Mobilization for Biodiversity
1. What has materilized in the past (Indonesia and World)?
2. What will likely happen in the future?
3. What funding action the global community may take to
influence the future course of financial development?
4. What Indonesia should prepare to have an innovative
financial instrument for biodiversity?
|
Limited Government of Indonesia Spending
for Biodiversity – From Forestry Sector
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Kehutanan; 622,3 ; 11%
Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Kementerian
Kehutanan; 56,7 ; 1%
Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian
Kehutanan; 329,7 ;
6%
Program Bina Hutan
Produksi dan Usaha
Kehutanan; 991,9 ; 18%
Program Bina Hutan
Lindung dan
Pengelolaan DAS;
1.000,8 ; 18%
Program Pengelolaan
Hutan Konservasi dan
Keanekaragaman
Hayati; 1.656,7 ; 30%
Program Perencanaan
Makro Bidang
Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan
Hutan; 500,9 ; 9%
Program Penyuluhan
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kehutanan; 415,8 ; 7%
Total Dana Kemhut 2015: Rp. 5,574.9 triliun
Ministry of Forestry 2015
|
Sources of Resource Mobilization:
1. Public:
▪ Internal (nationally allocated)
▪ International (Bilateral and Multilateral Aid)
▪ Non-markets: Fiscal incentives
* Biodiversity-related aid is defined as activities that promote at least one of
the three objectives of the UN Convention on Biological Diversity (CBD):
– the conservation of biodiversity,
– sustainable use of its components (ecosystems, species or genetic resources), or
– fair and equitable sharing of the benefits of the utilization of genetic resources.
2. Private Sector:
▪ CSR and Market Based Instrument
|
Mekanisme Pendanaan APBN
• Belanja K/L
• Dana Perimbangan
• Dana Alokasi Khusus (DAK)
• Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Performance-Based Grant (Dana Insentif Kinjera)
• Dana hibah/pinjaman yang diteruskan (on granting/on lending)
• Insentif dan Disinsentif Fiskal
▪ Investment Allowance
▪ Tax Holiday
▪ Pembebasan Bea Masuk
▪ PPN Terutang, Dibebaskan atau Tidak dipungut
• Penyertaan modal pemerintah
▪ Dana bergulir (revolving fund)
▪ Jaminan pemerintah (government guarantee)
• Indonesia Green Investment Fund (IGIF)
6
|
Tools for Financing Conservation
Source: Bayon et al., Financing Biodiversity Conservation, 2000
7
|
Bridging Ambitious Strategies and Less Funds
8
Indonesia
Conservation Fund
Sources of Funds:
• International supports
• CSR
• Phylantrophic
Protecting and
conserving Indonesia
biodiversity
Government budget
National
parks
Communities KPHKs
Gov
agencies
NGOs
|
3 types of Conservation Fund
Strategy funds
Dana yang dimandatkan untuk mendukung
program konservasi di tingkat nasional, seperti
RPJMN dan Renstra
9
Parks funds
Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan-
kegiatan pengelolaan Taman Nasional dan KPHK
Grant funds
Dana yang didiperuntukkan bagi LSM dan
kelompok masyarakat untuk membantu upaya
konservasi
|
With heavy pressures from subsidy, foreign and
domestic loan repayment, and other
commitments on education, health and
infrastructures,… it is difficult to rely upon
Indonesia national budget to cover Biodiversity
funding need.
|
TERIMA KASIH
11

More Related Content

Similar to Indonesia Conservation Finance Strategies

Forest Incentives for Non Timber Forest Product
Forest Incentives for Non Timber Forest ProductForest Incentives for Non Timber Forest Product
Forest Incentives for Non Timber Forest ProductSidi Rana Menggala
 
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptxEkowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptxoceupiupiedu
 
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-rispro
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-risproLPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-rispro
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-risproEndar S.Si
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
 
Community Based Tourism Breakfast Forum 2017
Community Based Tourism  Breakfast Forum 2017Community Based Tourism  Breakfast Forum 2017
Community Based Tourism Breakfast Forum 2017Noviansyah Manap
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganKonsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganMeydellaRizkova
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Syawalina Soerbakti
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxUliCristina
 
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.pptKonsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.pptErinNurPutriani1
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkunganblack511229
 
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8diyanayahya
 
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKIN
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKINNEGERI KAYA PENDUDUK MISKIN
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKINtuan farisha
 
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanMateri- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanAbdRahman652438
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxMuhammadMunarMukhsin1
 
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptxerlyndakasim2
 
Kebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxKebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxMuhRifaldhi1
 
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Dadang Solihin
 

Similar to Indonesia Conservation Finance Strategies (20)

Forest Incentives for Non Timber Forest Product
Forest Incentives for Non Timber Forest ProductForest Incentives for Non Timber Forest Product
Forest Incentives for Non Timber Forest Product
 
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptxEkowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
 
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-rispro
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-risproLPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-rispro
LPDP Pedoman riset-inovatif-produktif-rispro
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 
Community Based Tourism Breakfast Forum 2017
Community Based Tourism  Breakfast Forum 2017Community Based Tourism  Breakfast Forum 2017
Community Based Tourism Breakfast Forum 2017
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganKonsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
 
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.pptKonsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
 
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam 8
 
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKIN
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKINNEGERI KAYA PENDUDUK MISKIN
NEGERI KAYA PENDUDUK MISKIN
 
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanMateri- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
 
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
 
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx
8. KEBIJAKAN DAN REGULASI - GREEN FINANCING.pptx
 
Kebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxKebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptx
 
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
 

Indonesia Conservation Finance Strategies

  • 1. Indonesia Conservation Finance Strategies Disampaikan pada Inception Meeting EPASS 2016 Novotel, 19 November 2015 Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas
  • 2. | Konteks Indonesia a. Target pembangunan sektor kehutanan program konservasi sumber daya alam dan ekosistem begitu ambisius ① Kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan populasi 25 species terancam punah ② Pembangunan santuary ③ Operasionalisasi KPHK ④ Jumlah desa di daerah penyangga ⑤ Luas Community Conservation Areas 100.000 ha ⑥ Paket data dan informasi setiap kawasan konservasi ⑦ Peningkatan efektivitas pengelolaan  nilai METT 70 ⑧ Restorasi ekosistem b. Dukungan pendanaan pemerintah yang kurang memadai Dibutuhkan alternatif pendanaan berkelanjutan untuk investasi di kegiatan konservasi 1
  • 3. | Anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi Indonesia 2 Luas kawasan konservasi Indonesia 22 juta hektar Rata-rata anggaran per tahun sekitar Rp 1,5 trilyun Anggaran pengelolaan per hektar kawasan konservasi = Rp 68.000,00/hektar
  • 4. | Key questions on Resource Mobilization for Biodiversity 1. What has materilized in the past (Indonesia and World)? 2. What will likely happen in the future? 3. What funding action the global community may take to influence the future course of financial development? 4. What Indonesia should prepare to have an innovative financial instrument for biodiversity?
  • 5. | Limited Government of Indonesia Spending for Biodiversity – From Forestry Sector Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan; 622,3 ; 11% Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; 56,7 ; 1% Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan; 329,7 ; 6% Program Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan; 991,9 ; 18% Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS; 1.000,8 ; 18% Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati; 1.656,7 ; 30% Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan; 500,9 ; 9% Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; 415,8 ; 7% Total Dana Kemhut 2015: Rp. 5,574.9 triliun Ministry of Forestry 2015
  • 6. | Sources of Resource Mobilization: 1. Public: ▪ Internal (nationally allocated) ▪ International (Bilateral and Multilateral Aid) ▪ Non-markets: Fiscal incentives * Biodiversity-related aid is defined as activities that promote at least one of the three objectives of the UN Convention on Biological Diversity (CBD): – the conservation of biodiversity, – sustainable use of its components (ecosystems, species or genetic resources), or – fair and equitable sharing of the benefits of the utilization of genetic resources. 2. Private Sector: ▪ CSR and Market Based Instrument
  • 7. | Mekanisme Pendanaan APBN • Belanja K/L • Dana Perimbangan • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Performance-Based Grant (Dana Insentif Kinjera) • Dana hibah/pinjaman yang diteruskan (on granting/on lending) • Insentif dan Disinsentif Fiskal ▪ Investment Allowance ▪ Tax Holiday ▪ Pembebasan Bea Masuk ▪ PPN Terutang, Dibebaskan atau Tidak dipungut • Penyertaan modal pemerintah ▪ Dana bergulir (revolving fund) ▪ Jaminan pemerintah (government guarantee) • Indonesia Green Investment Fund (IGIF) 6
  • 8. | Tools for Financing Conservation Source: Bayon et al., Financing Biodiversity Conservation, 2000 7
  • 9. | Bridging Ambitious Strategies and Less Funds 8 Indonesia Conservation Fund Sources of Funds: • International supports • CSR • Phylantrophic Protecting and conserving Indonesia biodiversity Government budget National parks Communities KPHKs Gov agencies NGOs
  • 10. | 3 types of Conservation Fund Strategy funds Dana yang dimandatkan untuk mendukung program konservasi di tingkat nasional, seperti RPJMN dan Renstra 9 Parks funds Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan- kegiatan pengelolaan Taman Nasional dan KPHK Grant funds Dana yang didiperuntukkan bagi LSM dan kelompok masyarakat untuk membantu upaya konservasi
  • 11. | With heavy pressures from subsidy, foreign and domestic loan repayment, and other commitments on education, health and infrastructures,… it is difficult to rely upon Indonesia national budget to cover Biodiversity funding need.