Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan kas untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

1. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Kelompok VII:
Ni Putu Mia Sulistiari Putri
Ni Nyoman Tri Sariri M
Ni Made Dewi Anggun J
Ni Putu Yeni Ari Yastini

2. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
prinsip-prinsip akuntansi (LKPP)
yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah, yang terdiri (LKPD)
atas:
dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas
penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, serta
peningkatan kualitas LKPP
dan LKPD

3. STANDAR AKUNTANSI dilengkapi
dengan Kerangka
PEMERINTAHAN Konseptual
Akuntansi
dinyatakan dalam bentuk Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) disusun dan
diterbitkan oleh
PSAP dapat dilengkapi dengan Komite Standar
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Pemerintahan (KSAP)
atau Buletin Teknis SAP
diberitahukan kepada
IPSAP dimaksudkan Buletin Teknis SAP
Pemerintah dan
untuk menjelaskan dimaksudkan untuk
Badan Pemeriksa
lebih lanjut topik mengatasi masalah teknis
Keuangan (BPK)
tertentu guna akuntansi dengan
paling lambat empat
menghindari salah tafsir menjelaskan secara teknis
belas hari kerja
pengguna PSAP. penerapan PSAP atau IPSAP.
sebelum diterbitkan

4. LATAR BELAKANG
TERBITNYA PP SAP
Seiring dengan berkembangnya
akuntansi di sector komersil
Badan Akuntansi
yang dipelopori dengan
Keuangan Negara
dikeluarkannya Standar
(BAKUN), Departemen
Akuntansi Keuangan oleh IAI
Keuangan mulai
(1994), kebutuhan standar
mengembangkan
akuntansi pemerintahan
standar akuntansi
kembali menguat.

5. LATAR BELAKANG
TERBITNYA PP SAP
secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi
PP 105/2000
pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.
Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi
Tahun 2002 Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun
konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang
tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan
Tahun 2003 disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan
standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang
independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
UU Nomor 1 • penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat
Tahun 2004 dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
• pembentukan komite yang bertugas menyusun standar
akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden.

6. PROSES PENYUSUNAN SAP
Tahap-tahap penyiapan SAP
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik
(Public Hearings)
Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
Finalisasi Standar

7. PENETAPAN SAP
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas
bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK.
KSAP melakukan finalisasi standar
KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan.
Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK
karena komite belum ditetapkan dengan
Keppres.
melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menyempurnakan kembali
draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun
2005 dapat segera ditetapkan.

8. SAP YANG BERLAKU DI
INDONESIA
Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah
13 Juni
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
2005
Pemerintahan
diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
2010
Akuntansi Pemerintahan
PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP
No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan berbasis akrual.

9. PP No.71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan tercantum dalam dua
lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
dinyatakan dalam bentuk PSAP dan
SAP yang mengakui dilengkapi dengan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan yang tercantum
pendapatan, beban, as
dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah
et, utang, dan ekuitas Nomor 71 Tahun 2010.
dalam pelaporan SAP
finansial berbasis Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan
Berbasis oleh KSAP melalui proses baku penyusunan
akrual, serta mengakui Akrual yang secara lengkap terdapat dalam
pendapatan, belanja, d Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71
an pembiayaan dalam Tahun 2010.
pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan Yang membedakan antara Laporan Keuangan
Perusahaan dengan Laporan Keuangan
basis yang ditetapkan
Pemerintahan adalah terletak pada jenis
dalam APBN/APBD. bidang usaha yaitu pelayanan publik serta
nomor rekening perkiraan yang digunakan.

10. PP No.71 Tahun 2010
Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju
SAP yang Akrual digunakan dalam SAP
mengakui pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24
, belanja, Tahun 2005
dan pembiayaan SAP UU No. 17 tahun 2003 menyatakan bahwa
Berbasis selama pengakuan dan pengukuran
berbasis kas, serta pendapatan dan belanja berbasis akrual
mengakui aset, utang, Kas belum dilaksanakan, digunakan pengakuan
dan ekuitas, dana Menuju dan pengukuran berbasis kas.
berbasis akrual. Akrual Pengakuan dan pengukuran pendapatan
dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003
Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dilaksanakan paling lambat lima tahun.
dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 digantikan
Nomor 71 Tahun 2010. dengan PP No. 71 Tahun 2010.

11. PERUBAHAN PSAP
Dalam hal diperlukan perubahan terhadap
PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari
BPK.
Rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.
Rancangan perubahan PSAP disampaikan oleh KSAP
kepada Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan
perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat
pertimbangan.
Perubahan yang dimaksud adalah
penambahan, penghapusan, atau
penggantian satu atau lebih PSAP.

12. diharapkan akan adanya
KONSEKUENSI transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
DITETAPKANNYA pengelolaan keuangn negara guna
mewujudkan pemerintahan yang baik
PP SAP (good governance).
Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam
Negeri telah membuat serangkai kebijakan/strategi implementasi SAP,
antara lain:
Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002
Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi
Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan
sistem pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.
Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif
Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi
standar akuntansi
Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam
penerapan PP SAP.
Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang

13. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
• Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur
dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
• Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.
• Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan
pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula
pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.