SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Mengatasi Keterbelakangan
• Dalam banyak hal, adanya komplementaritas menciptakan masalah klasik: mana
yang lebih dulu (dalam hal ini, keterampilan atau permintaan terhadap
keterampilan tersebut)?
• Seringkali jawabannya adalah bahwa investasi-investasi komplementer tersebut
harus muncul pada saat yang sama, melalui koordinasi. Hal ini benar khususnya
ketika terdapat kesenjangan antara membuat suatu investasi dan memetik hasil
dari investasi tersebut. Dalam kasus ini, meskipun semua pihak mengharapkan
perubahan ke ekuilibrium yang lebih baik, mereka masih cenderung menunggu
hingga pihak lain berinvestasi lebih dulu.
• Oleh karena itu, kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengoordinasikan
investasi gabungan ini pemerintah harus bisa menjembatani para pekerja yang
menginginkan keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan
perusahaan menginginkan peralatan yang dapat digunakan para pekerja untuk
berkarya. Kedua belah pihak mungkin berada pada posisi (atau berinisiatif) untuk
mengambil langkah pertama; masing-masing merasa lebih baik menunggu yang
lain untuk berinvestasi lebih dulu.
Cara untuk memberi dorongan besar dan mendukung ekspansi simultan pada
sektor modern di banyak industri
• Salah satu strategi untuk memecahkan masalah koordinasi adalah dengan
berfokus pada kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan sektorsektor yang mempunyai keterkaitan (linkages) ke belakang maupun ke depan. Hal
ini dapat diwujudkan melalui subsidi atau bantuan silang bagi industri domestik
agar memasuki sektor-sektor kunci, seperti yang berhasil dilakukan di Korea
Selatan; atau diwujudkan dalam bentuk insentif untuk berbagai perusahaan
multinasional agar memasuki sektor-sektor kunci dan memberikan pelatihan
lanjutan seperti kebijakan di Singapura; atau dengan mendirikan berbagai
perusahaan publik penting untuk bertindak sebagai pelopor di suatu industri,
seperti di Korea Selatan dan Taiwan.
• Teori keterkaitan menekankan bahwa jika industri-industri tertentu di bangun
lebih dahulu, interkoneksinya (atau keterkaitannya) dengan sektor lain akan
memicu atau paling tidak akan membantu pembangunan industri baru.
• Contoh: Ketika manufaktur mesin tenun listrik berkembang dan akibatnya harga
mesin tenun listrik menurun, akan terdapat efek keterkaitan ke depan karena
meningkatnya outpun kain tenun yang dibuat oleh mesin tenun listrik. Ketika
kenaikan permintaan bahan kimia yang digunakan dalam manufaktur tekstil
menyebabkan ekspansi dalam industri kimia, sehingga industri tersebut dapat
berproduksi dalam skala yang lebih besar dan karenanya menurunkan biaya,
keterkaitan ke belakang tercipta.
Keterbelakangan: Pemahaman dan Penanganan
Arief Anzarullah - Keterbelakangan

Page 1
•

Tujuan teori pembangunan ekonomi tidak hanya untuk memahami
keterbelakangan namun juga untuk merancang kebijakan yang efektif guna
menanganinya

Keterbelakangan: Analisis Kegagalan Koordinasi
• Analisis masalah kegagalan koordinasi menawarkan sejumlah pelajaran penting
yang menyeluruh untuk pembuatan kebijakan
• Analisis ini menunjukkan potensi terjadinya kegagalan pasar, yang
mempengaruhi prospek keberhasilan pembangunan ekonomi, secara lebih luas
dan lebih dalam daripada yang telah dipahami sebelumnya
• Analisis ekonomi konvensional tentang monopoli, eksternalitas polusi, dan
kegagalan pasar yang lain menyajikan "kerugian segitiga beban baku (deadweight
triangle losses)" yang konsekuensinya relatif kecil
• Masalah kegagalan koordinasi dapat menimbulkan efek yang lebih jauh
jangkauannya dan, sebagai konsekuensinya, lebih mahal
• Contoh kasus kegagalan koordinasi: Sejumlah investor potensial gagal
mempertimbangkan efek pendapatan dari upah yang mereka bayarkan; Muncul
interaksi dari berbagai perilaku yang sedikit terdistorsi; Timbul distorsi yang
sangat besar, sampai pada kegagalan proses industrialisasi secara langsung
• Pengetahuan mengenai konsekuensi kegagalan koordinasi ini menimbulkan
besarnya manfaat potensial atas peran aktif pemerintah di dalam konteks
ekuilibria jamak
Kegagalan Koordinasi Komplementer: Kebijakan Intervensi Mendalam
•
Kegagalan koordinasi yang mungkin timbul dengan adanya komplementaritas
menegaskan kemungkinan adanya pembuatan kebijakan intervensi yang
mendalam.
• Logikanya, sekali dorongan besar telah dilakukan, koordinasi pemerintah
mungkin tidak akan diperlukan lagi.
• Kebijakan tersebut dapat menggerakkan perekonomian menuju ekuilibrium yang
lebih baik, atau bahkan menuju tingkat pertumbuhan permanen yang lebih tinggi,
yang pada saatnya nanti dapat mencukupi dirinya sendiri (self-sustaining).
• Pasar yang tidak lagi mendapatkan bantuan pemerintah itu sering kali dapat
mempertahankan proses industrialisasi sekali proses tersebut telah dicapai,
bahkan ketika pasar tersebut tidak dapat memulai atau melengkapi proses
industrialisasi tersebut.
• Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, adanya buruh anak-anak mencerminkan
suatu jenis ekuilibrium yang buruk di antara keluarga-keluarga yang anakanaknya bekerja.
• Setelah sukses menghilangkan buruh anak-anak, dalam sejumlah kasus, regulasi
buruh anak tidak perlu lagi ditegakkan untuk mencegah munculnya buruh anak
kembali.
• Jika tidak terdapat dorongan untuk kembali ke perilaku yang terkait dengan
ekuilibrium yang buruk, maka pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan intervensi
yang dirancang untuk mengatasinya.
Arief Anzarullah - Keterbelakangan

Page 2
•
•

Alih-alih, pemerintah kemudian dapat memusatkan daya upayanya pada masalah
krusial yang lain, yang memerlukan peran esensialnya.
Di antara implikasi-implikasi yang lain, prospek adanya intervensi yang
mendalam dapat berarti bahwa: Biaya penerapan kebijakan dapat dikurangi;
Bantuan pembangunan yang ditargetkan secara saksama dapat memberikan hasil
yang lebih efektif; Karakter penyembuhan-sekali-jadi dari beberapa masalah
ekuilibria jamak sangat menarik perhatian, karena dapat membuat kebijakan
pemerintah sangat ampuh dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi.

Kebijakan Intervensi Mendalam: Kegagalan Pemerintah
• Di lain pihak, intervensi mendalam menyebabkan potensi biaya dari peran publik
juga menjadi jauh lebih besar.
• Konsekuensi pilihan kebijakan menjadi lebih berat, karena kebijakan buruk yang
dibuat pada masa kini dapat menjerumuskan perekonomian ke dalam ekuilibrium
yang buruk selama beberapa tahun ke depan.
• Kebijakan yang buruk bahkan dapat menggerakkan perekonomian ke dalam
ekuilibrium yang lebih buruk daripada semula.
• Hal buruk dari intervensi mendalam bisa terjadi misalnya karena: Pemerintah
mungkin merupakan bagian terbesar dari masalah dan memainkan peran kunci
dalam melestarikan ekuilibrium yang buruk, misalnya sebuah rezim yang sangat
korup; Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi mungkin mendapatkan
keuntungan pribadi dari kebijakan terkait.
• Adalah sangat naif dan bahkan berbahaya jika berharap pemerintah akan menjadi
sumber reformasi yang dapat menggerakkan perekonomian menuju ekuilibrium
yang lebih baik di negara-negara di mana pemerintahnya justru merupakan bagian
dari kaitan kompleks ekuilibrium yang buruk.
• Bahkan bila pemerintahnya tidak korup, dampak potensial dari kebijakan
pemerintah—yang sebenarnya bermaksud baik namun mengandung banyak
kelemahan—dapat sangat besar.
• Ini terjadi ketika kebijakan tersebut mendorong perekonomian menuju
ekuilibrium yang secara fundamental berbeda, yang akan sulit untuk dibalik.
• Dalam banyak kasus, inilah problema "pentingnya sejarah" dalam perekonomian
yang sedang berkembang—yaitu ketika kondisi-kondisi masa lalu menentukan
apa yang mungkin terjadi hari ini
Kebijakan Intervensi Mendalam: Sektor Publik dan Swasta
•
Kegagalan pemerintah maupun kegagalan pasar adalah hal yang nyata, namun
kontribusi sektor publik dan swasta terhadap pembangunan juga merupakan hal
yang vital.
• Oleh karena itu, kita harus bekerja membangun institusi yang mendorong para
pelaku di dalam sektor publik dan swasta untuk bekerja bersama (langsung
maupun tidak langsung) sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi
yang dibutuhkan untuk mematahkan jebakan kemiskinan

Arief Anzarullah - Keterbelakangan

Page 3
Kebijakan Intervensi Mendalam: Komunitas Internasional
• Dalam mematahkan jebakan kemiskinan, komunitas internasional juga
mempunyai peran penting, yaitu memberikan gagasan, model, serta berfungsi
sebagai katalis perubahan, dan juga menyediakan dana yang dibutuhkan.
Model-model Baru Pembangunan: Kontribusi
•
Kontribusi model-model baru pembangunan mencakup pemahaman yang lebih
baik terhadap berbagai penyebab dan efek jebakan kemiskinan.
• Pemahaman itu diperoleh dengan cara: Memberi penekanan yang lebih rinci
terhadap peran jenis-jenis komplementaritas strategis yang berbeda; Menjelaskan
peran ekspektasi; Menyoroti cakupan potensial intervensi mendalam;
Memperbaiki pemahaman kita tentang potensi peran pemerintah dan kendala
terhadap efektivitas peran tersebut.
• Pendekatan baru dengan lebih jernih menunjukkan potensi kontribusi yang
sesungguhnya dari; Bantuan pembangunan dari luar yang melampaui penyediaan
modal; Pemodelan cara-cara baru untuk mengerjakan sesuatu;
Model-model Baru Pembangunan: Keterbatasan
• Keterbatasan utama model baru hingga sekarang mungkin adalah bahwa analisis
model tersebut memang mendalam, namun implikasinya pada kebijakan praktis
masih belum diketahui.
• Namun, mungkin memang masih terlalu awal untuk mengharapkan rekomendasi
kebijakan yang terinci dari pendekatan-pendekatan ini.
Pemahaman Jebakan Pembangunan
• Seiring dengan semakin meluasnya pemerintahan yang demokratis di seluruh
dunia, pemahaman baru terhadap jebakan pembangunan dapat memberikan
panduan bagi rancangan kebijakan yang lebih efektif daripada beberapa tahun
yang lalu.
• Dengan cerdas, Karla Hoff dan Joseph Stiglitz menyimpulkan: "Dalam kondisi
demokratis pun, pemerintah bisa gagal, demikian pula pasar. Namun
perkembangan positif yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini adalah untuk
mencoba intervensi yang lebih terbatas demi memanfaatkan imbasan
antarlembaga, dan untuk mencoba merancang tahapan-tahapan reformasi
kebijakan yang akan mempermudah tercapainya ekuilibria yang baik.

Arief Anzarullah - Keterbelakangan

Page 4

More Related Content

What's hot

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan EkonomiPutri Aisyah
 
Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuFaktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuhanafieminence
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori Pertumbuhan EkonomiTeori Pertumbuhan Ekonomi
Teori Pertumbuhan Ekonomimsahuleka
 
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptx
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptxPeran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptx
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptxAnda Sella Permata
 
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAIN
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAINKLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAIN
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAINOpissen Yudisyus
 
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian IndonesiaEkonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian IndonesiaDadang Solihin
 
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingRpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingIbrahim Salamina
 
Kelompok 2 pertumbuhan ekonomi (presentasi)
Kelompok 2   pertumbuhan ekonomi (presentasi)Kelompok 2   pertumbuhan ekonomi (presentasi)
Kelompok 2 pertumbuhan ekonomi (presentasi)Julio Abram
 
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)Nastiti Rahajeng
 
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomiPertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi93220872
 
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan PertanianKebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan PertanianCut Endang Kurniasih
 
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)Nurrachman Budi Mulya
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalvinarmv
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanT'Janross Ingiend
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Pembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdPembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdFrans Dione
 

What's hot (20)

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
 
Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuFaktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori Pertumbuhan EkonomiTeori Pertumbuhan Ekonomi
Teori Pertumbuhan Ekonomi
 
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptx
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptxPeran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptx
Peran multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.pptx
 
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAIN
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAINKLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAIN
KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN HUBUNGAN SATU SAMA LAIN
 
Aspek ekonomi ppt
Aspek ekonomi pptAspek ekonomi ppt
Aspek ekonomi ppt
 
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian IndonesiaEkonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingRpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
 
Kelompok 2 pertumbuhan ekonomi (presentasi)
Kelompok 2   pertumbuhan ekonomi (presentasi)Kelompok 2   pertumbuhan ekonomi (presentasi)
Kelompok 2 pertumbuhan ekonomi (presentasi)
 
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)
Penyusunan bahan ajar (KELOMPOK 9)
 
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomiPertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi
 
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan PertanianKebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
 
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)
Kelangkaan (kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, ekonomi syariah)
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasional
 
Presentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasionalPresentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasional
 
Pembangunan regional mteri pak iman
Pembangunan regional mteri pak imanPembangunan regional mteri pak iman
Pembangunan regional mteri pak iman
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di Indonesia
 
Pembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdPembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fd
 

Viewers also liked

ancaman dibidang sosial budaya
ancaman dibidang sosial budayaancaman dibidang sosial budaya
ancaman dibidang sosial budayanoviasaharani
 
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBambang Deswantoro
 
12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesiamuhammad muhaimin
 
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasi
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasiKelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasi
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasiHarnung Indah Permatasari
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaranifa_talita
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianBadrotuz Zahro
 
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Arief Anzarullah
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaranmasboy2015
 
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Hanifa Rahma
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARANPEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARANDhamar Pamilih
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAliyahhusnun
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategiAncaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategiWarnet Raha
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikzulfikar4568
 

Viewers also liked (20)

ancaman dibidang sosial budaya
ancaman dibidang sosial budayaancaman dibidang sosial budaya
ancaman dibidang sosial budaya
 
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
 
Bab 7
Bab 7Bab 7
Bab 7
 
IKD- SDA
IKD- SDAIKD- SDA
IKD- SDA
 
Pengertian modal
Pengertian modalPengertian modal
Pengertian modal
 
12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia
 
Teknologi Transportasi
Teknologi TransportasiTeknologi Transportasi
Teknologi Transportasi
 
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasi
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasiKelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasi
Kelebihan dan kekurangan transportasi dan komunikasi
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxian
 
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
Kritik seni ppt
Kritik seni pptKritik seni ppt
Kritik seni ppt
 
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARANPEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-Militer
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategiAncaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politik
 

Similar to Keterbelakangan

Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Mulyadi Yusuf
 
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASIRANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASISIWI Book store
 
Pemerintah antisipasif
Pemerintah antisipasifPemerintah antisipasif
Pemerintah antisipasifchynixza
 
Strategi implementasi
Strategi implementasiStrategi implementasi
Strategi implementasiAgus Dwiyanto
 
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptx
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptxPertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptx
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptxRosy194997
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Heiha Tambun
 
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptx
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptxPoin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptx
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptxRIMAMELATIANGGRAENI
 
Landasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnLandasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnisnuwidi
 
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Rismatriamalia
 
Reinventing government -- Lila Setiyani
Reinventing government -- Lila SetiyaniReinventing government -- Lila Setiyani
Reinventing government -- Lila SetiyaniLila Setiyani
 
Pembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaPembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaDadang Solihin
 
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Hanifmaruf19
 
Ekonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroEkonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroJohanez Diaz
 
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain Intervensi
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain IntervensiDilema dan Ambivalensi dalam Desain Intervensi
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain IntervensiAndi Tenripada
 

Similar to Keterbelakangan (20)

Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
 
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASIRANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
RANGKUMAN: MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
 
Pemerintah antisipasif
Pemerintah antisipasifPemerintah antisipasif
Pemerintah antisipasif
 
Strategi implementasi
Strategi implementasiStrategi implementasi
Strategi implementasi
 
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptx
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptxPertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptx
Pertemuan 1 Introduction Public Sector Audit.pptx
 
Sari
SariSari
Sari
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)
 
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptx
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptxPoin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptx
Poin-Poin Penting Kuliah Chatib Basri.pptx
 
Landasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnLandasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmn
 
Nuban pembangunan
Nuban pembangunanNuban pembangunan
Nuban pembangunan
 
Ekonomi Publik
Ekonomi PublikEkonomi Publik
Ekonomi Publik
 
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
 
Spia 02
Spia 02Spia 02
Spia 02
 
Reinventing government -- Lila Setiyani
Reinventing government -- Lila SetiyaniReinventing government -- Lila Setiyani
Reinventing government -- Lila Setiyani
 
Pembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaPembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat Kota
 
orasi ilmia
orasi ilmiaorasi ilmia
orasi ilmia
 
Contoh tulisan resume
Contoh tulisan resumeContoh tulisan resume
Contoh tulisan resume
 
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
 
Ekonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroEkonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikro
 
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain Intervensi
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain IntervensiDilema dan Ambivalensi dalam Desain Intervensi
Dilema dan Ambivalensi dalam Desain Intervensi
 

More from Arief Anzarullah

Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaArief Anzarullah
 
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)Arief Anzarullah
 
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesiaDaerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesiaArief Anzarullah
 
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanKemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanArief Anzarullah
 
Pengantar Ekonomi Pembagunan
Pengantar Ekonomi Pembagunan Pengantar Ekonomi Pembagunan
Pengantar Ekonomi Pembagunan Arief Anzarullah
 
Instrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaInstrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaArief Anzarullah
 

More from Arief Anzarullah (13)

Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragama
 
Gerakan rotasi bumi ikd
Gerakan rotasi bumi ikdGerakan rotasi bumi ikd
Gerakan rotasi bumi ikd
 
Presentasi tenses group 8
Presentasi tenses group 8Presentasi tenses group 8
Presentasi tenses group 8
 
Persaingan Monopolistik
Persaingan MonopolistikPersaingan Monopolistik
Persaingan Monopolistik
 
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)
Analisa pengaruh neraca pembayaran. (Makalah Ekonomi Internasional)
 
Manajemen Pemasaran
Manajemen PemasaranManajemen Pemasaran
Manajemen Pemasaran
 
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesiaDaerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia
Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia
 
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanKemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
 
Suku bunga
Suku bungaSuku bunga
Suku bunga
 
Pengantar Ekonomi Pembagunan
Pengantar Ekonomi Pembagunan Pengantar Ekonomi Pembagunan
Pengantar Ekonomi Pembagunan
 
Resume Kompensasi SDM
Resume Kompensasi SDMResume Kompensasi SDM
Resume Kompensasi SDM
 
Instrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaInstrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerja
 
Persentasi jurnal sdm
Persentasi jurnal sdmPersentasi jurnal sdm
Persentasi jurnal sdm
 

Recently uploaded

TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 

Recently uploaded (20)

TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 

Keterbelakangan

  • 1. Mengatasi Keterbelakangan • Dalam banyak hal, adanya komplementaritas menciptakan masalah klasik: mana yang lebih dulu (dalam hal ini, keterampilan atau permintaan terhadap keterampilan tersebut)? • Seringkali jawabannya adalah bahwa investasi-investasi komplementer tersebut harus muncul pada saat yang sama, melalui koordinasi. Hal ini benar khususnya ketika terdapat kesenjangan antara membuat suatu investasi dan memetik hasil dari investasi tersebut. Dalam kasus ini, meskipun semua pihak mengharapkan perubahan ke ekuilibrium yang lebih baik, mereka masih cenderung menunggu hingga pihak lain berinvestasi lebih dulu. • Oleh karena itu, kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengoordinasikan investasi gabungan ini pemerintah harus bisa menjembatani para pekerja yang menginginkan keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan perusahaan menginginkan peralatan yang dapat digunakan para pekerja untuk berkarya. Kedua belah pihak mungkin berada pada posisi (atau berinisiatif) untuk mengambil langkah pertama; masing-masing merasa lebih baik menunggu yang lain untuk berinvestasi lebih dulu. Cara untuk memberi dorongan besar dan mendukung ekspansi simultan pada sektor modern di banyak industri • Salah satu strategi untuk memecahkan masalah koordinasi adalah dengan berfokus pada kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan sektorsektor yang mempunyai keterkaitan (linkages) ke belakang maupun ke depan. Hal ini dapat diwujudkan melalui subsidi atau bantuan silang bagi industri domestik agar memasuki sektor-sektor kunci, seperti yang berhasil dilakukan di Korea Selatan; atau diwujudkan dalam bentuk insentif untuk berbagai perusahaan multinasional agar memasuki sektor-sektor kunci dan memberikan pelatihan lanjutan seperti kebijakan di Singapura; atau dengan mendirikan berbagai perusahaan publik penting untuk bertindak sebagai pelopor di suatu industri, seperti di Korea Selatan dan Taiwan. • Teori keterkaitan menekankan bahwa jika industri-industri tertentu di bangun lebih dahulu, interkoneksinya (atau keterkaitannya) dengan sektor lain akan memicu atau paling tidak akan membantu pembangunan industri baru. • Contoh: Ketika manufaktur mesin tenun listrik berkembang dan akibatnya harga mesin tenun listrik menurun, akan terdapat efek keterkaitan ke depan karena meningkatnya outpun kain tenun yang dibuat oleh mesin tenun listrik. Ketika kenaikan permintaan bahan kimia yang digunakan dalam manufaktur tekstil menyebabkan ekspansi dalam industri kimia, sehingga industri tersebut dapat berproduksi dalam skala yang lebih besar dan karenanya menurunkan biaya, keterkaitan ke belakang tercipta. Keterbelakangan: Pemahaman dan Penanganan Arief Anzarullah - Keterbelakangan Page 1
  • 2. • Tujuan teori pembangunan ekonomi tidak hanya untuk memahami keterbelakangan namun juga untuk merancang kebijakan yang efektif guna menanganinya Keterbelakangan: Analisis Kegagalan Koordinasi • Analisis masalah kegagalan koordinasi menawarkan sejumlah pelajaran penting yang menyeluruh untuk pembuatan kebijakan • Analisis ini menunjukkan potensi terjadinya kegagalan pasar, yang mempengaruhi prospek keberhasilan pembangunan ekonomi, secara lebih luas dan lebih dalam daripada yang telah dipahami sebelumnya • Analisis ekonomi konvensional tentang monopoli, eksternalitas polusi, dan kegagalan pasar yang lain menyajikan "kerugian segitiga beban baku (deadweight triangle losses)" yang konsekuensinya relatif kecil • Masalah kegagalan koordinasi dapat menimbulkan efek yang lebih jauh jangkauannya dan, sebagai konsekuensinya, lebih mahal • Contoh kasus kegagalan koordinasi: Sejumlah investor potensial gagal mempertimbangkan efek pendapatan dari upah yang mereka bayarkan; Muncul interaksi dari berbagai perilaku yang sedikit terdistorsi; Timbul distorsi yang sangat besar, sampai pada kegagalan proses industrialisasi secara langsung • Pengetahuan mengenai konsekuensi kegagalan koordinasi ini menimbulkan besarnya manfaat potensial atas peran aktif pemerintah di dalam konteks ekuilibria jamak Kegagalan Koordinasi Komplementer: Kebijakan Intervensi Mendalam • Kegagalan koordinasi yang mungkin timbul dengan adanya komplementaritas menegaskan kemungkinan adanya pembuatan kebijakan intervensi yang mendalam. • Logikanya, sekali dorongan besar telah dilakukan, koordinasi pemerintah mungkin tidak akan diperlukan lagi. • Kebijakan tersebut dapat menggerakkan perekonomian menuju ekuilibrium yang lebih baik, atau bahkan menuju tingkat pertumbuhan permanen yang lebih tinggi, yang pada saatnya nanti dapat mencukupi dirinya sendiri (self-sustaining). • Pasar yang tidak lagi mendapatkan bantuan pemerintah itu sering kali dapat mempertahankan proses industrialisasi sekali proses tersebut telah dicapai, bahkan ketika pasar tersebut tidak dapat memulai atau melengkapi proses industrialisasi tersebut. • Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, adanya buruh anak-anak mencerminkan suatu jenis ekuilibrium yang buruk di antara keluarga-keluarga yang anakanaknya bekerja. • Setelah sukses menghilangkan buruh anak-anak, dalam sejumlah kasus, regulasi buruh anak tidak perlu lagi ditegakkan untuk mencegah munculnya buruh anak kembali. • Jika tidak terdapat dorongan untuk kembali ke perilaku yang terkait dengan ekuilibrium yang buruk, maka pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan intervensi yang dirancang untuk mengatasinya. Arief Anzarullah - Keterbelakangan Page 2
  • 3. • • Alih-alih, pemerintah kemudian dapat memusatkan daya upayanya pada masalah krusial yang lain, yang memerlukan peran esensialnya. Di antara implikasi-implikasi yang lain, prospek adanya intervensi yang mendalam dapat berarti bahwa: Biaya penerapan kebijakan dapat dikurangi; Bantuan pembangunan yang ditargetkan secara saksama dapat memberikan hasil yang lebih efektif; Karakter penyembuhan-sekali-jadi dari beberapa masalah ekuilibria jamak sangat menarik perhatian, karena dapat membuat kebijakan pemerintah sangat ampuh dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi. Kebijakan Intervensi Mendalam: Kegagalan Pemerintah • Di lain pihak, intervensi mendalam menyebabkan potensi biaya dari peran publik juga menjadi jauh lebih besar. • Konsekuensi pilihan kebijakan menjadi lebih berat, karena kebijakan buruk yang dibuat pada masa kini dapat menjerumuskan perekonomian ke dalam ekuilibrium yang buruk selama beberapa tahun ke depan. • Kebijakan yang buruk bahkan dapat menggerakkan perekonomian ke dalam ekuilibrium yang lebih buruk daripada semula. • Hal buruk dari intervensi mendalam bisa terjadi misalnya karena: Pemerintah mungkin merupakan bagian terbesar dari masalah dan memainkan peran kunci dalam melestarikan ekuilibrium yang buruk, misalnya sebuah rezim yang sangat korup; Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi mungkin mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan terkait. • Adalah sangat naif dan bahkan berbahaya jika berharap pemerintah akan menjadi sumber reformasi yang dapat menggerakkan perekonomian menuju ekuilibrium yang lebih baik di negara-negara di mana pemerintahnya justru merupakan bagian dari kaitan kompleks ekuilibrium yang buruk. • Bahkan bila pemerintahnya tidak korup, dampak potensial dari kebijakan pemerintah—yang sebenarnya bermaksud baik namun mengandung banyak kelemahan—dapat sangat besar. • Ini terjadi ketika kebijakan tersebut mendorong perekonomian menuju ekuilibrium yang secara fundamental berbeda, yang akan sulit untuk dibalik. • Dalam banyak kasus, inilah problema "pentingnya sejarah" dalam perekonomian yang sedang berkembang—yaitu ketika kondisi-kondisi masa lalu menentukan apa yang mungkin terjadi hari ini Kebijakan Intervensi Mendalam: Sektor Publik dan Swasta • Kegagalan pemerintah maupun kegagalan pasar adalah hal yang nyata, namun kontribusi sektor publik dan swasta terhadap pembangunan juga merupakan hal yang vital. • Oleh karena itu, kita harus bekerja membangun institusi yang mendorong para pelaku di dalam sektor publik dan swasta untuk bekerja bersama (langsung maupun tidak langsung) sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mematahkan jebakan kemiskinan Arief Anzarullah - Keterbelakangan Page 3
  • 4. Kebijakan Intervensi Mendalam: Komunitas Internasional • Dalam mematahkan jebakan kemiskinan, komunitas internasional juga mempunyai peran penting, yaitu memberikan gagasan, model, serta berfungsi sebagai katalis perubahan, dan juga menyediakan dana yang dibutuhkan. Model-model Baru Pembangunan: Kontribusi • Kontribusi model-model baru pembangunan mencakup pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai penyebab dan efek jebakan kemiskinan. • Pemahaman itu diperoleh dengan cara: Memberi penekanan yang lebih rinci terhadap peran jenis-jenis komplementaritas strategis yang berbeda; Menjelaskan peran ekspektasi; Menyoroti cakupan potensial intervensi mendalam; Memperbaiki pemahaman kita tentang potensi peran pemerintah dan kendala terhadap efektivitas peran tersebut. • Pendekatan baru dengan lebih jernih menunjukkan potensi kontribusi yang sesungguhnya dari; Bantuan pembangunan dari luar yang melampaui penyediaan modal; Pemodelan cara-cara baru untuk mengerjakan sesuatu; Model-model Baru Pembangunan: Keterbatasan • Keterbatasan utama model baru hingga sekarang mungkin adalah bahwa analisis model tersebut memang mendalam, namun implikasinya pada kebijakan praktis masih belum diketahui. • Namun, mungkin memang masih terlalu awal untuk mengharapkan rekomendasi kebijakan yang terinci dari pendekatan-pendekatan ini. Pemahaman Jebakan Pembangunan • Seiring dengan semakin meluasnya pemerintahan yang demokratis di seluruh dunia, pemahaman baru terhadap jebakan pembangunan dapat memberikan panduan bagi rancangan kebijakan yang lebih efektif daripada beberapa tahun yang lalu. • Dengan cerdas, Karla Hoff dan Joseph Stiglitz menyimpulkan: "Dalam kondisi demokratis pun, pemerintah bisa gagal, demikian pula pasar. Namun perkembangan positif yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini adalah untuk mencoba intervensi yang lebih terbatas demi memanfaatkan imbasan antarlembaga, dan untuk mencoba merancang tahapan-tahapan reformasi kebijakan yang akan mempermudah tercapainya ekuilibria yang baik. Arief Anzarullah - Keterbelakangan Page 4