Audit kehilangan air (nrw)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Audit kehilangan air (nrw)

on

  • 3,625 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,625
Views on SlideShare
3,625
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
94
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Audit kehilangan air (nrw) Audit kehilangan air (nrw) Document Transcript

    • AUDIT KEHILANGAN AIRPendahuluan Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupumat manusia. Kebutuhan air bersih untuk daerah perkotaan merupakan salah satu tugas yang wajibdiberikan oleh Ketersediaan air bersih semakin hari semakin berkurang yang terutama diakibatkan adanyaeksplorasi air tanah yang berlebihan, banyaknya sampah dan bahan polutan lainnya yang mencemari air,dan pesatnya pembangunan suatu daerah yang penataan kotanya kurang memperhatikan permasalahandampak lingkungannya. Salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkanair bersih adalah memberikan pelayanan penyediaan air bersih, biasanya berbentuk Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM). Dalam upaya penyediaan air bersih ini PDAM dapat bekerja sendiri maupunbekerjasama dengan perusahaan lain. Ada dua permasalahan utama yang dihadapi oleh PDAM yaitu ketersediaan air baku yangmemenuhi baku mutu air dan besarnya porsi air yang tidak bisa menghasilkan pendapatan (nonrevenue water/NRW). Pertama, ketersediaan air baku merupakan suatu proses mulai daritersedianya sumber air baku (dhi. waduk, situ, dan sungai) yang memenuhi standar air bakuuntuk air minum yang dialirkan melalui pipa atau saluran terbuka menuju Instalasi PengolahanAir (IPA). Standar kualitas air (baku) terbagi dalam 4 (empat) kelas seperti yang tercantumdalam KepMen LH No. 115 Tahun 2003, tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, yaitu: Kelas A : baik sekali, → memenuhi baku mutu Kelas B : baik, → cemar ringan Kelas C : sedang, → cemar sedang Kelas D : buruk, → cemar beratSedangkan menurut SK Gubernur DKI Jakarta No.582 Tahun 1995 tentang PenetapanPeruntukan Dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di WilayahDaerah Khusus Ibukota Jakarta, peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus IbukotaJakarta ditetapkan menurut golongan air sebagai berikut: Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
    • Golongan D : air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air.Dari pembagian kelas air diatas, sebagai contoh; untuk desain IPA milik PAM Jaya mampu mengolah airbaku yang termasuk dalam golongan kelas dua dengan cara penambahan proses kimiawi untuk dijadikanair minum. Selama ini pendistribusian air baku dari Waduk Jatiluhur melalui saluran terbuka (Sungai KaliMalang) yang dikelola oleh Perum Perusahaan Jasa Tirta (yang berada dibawah Departemen PekerjaanUmum) sehingga kualitas air baku menjadi tidak terjamin. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi yangmemerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Kedua, pengertian NRW merupakan tingkat kehilanganair (water losses) ditambah tingkat konsumsi yang sah yang tidak ditagih. Sedangkan kehilangan airterdiri dari kebocoran baik secara fisik maupun komersial yang terjadi di jaringn distribusi. Tingkatpenurunan NRW merupakan tingakat penurunan kehilangan air baik fisik maupun komersial di jaringandistribusi. baik fisik maupun komersial di jaringan distribusi ditambah dengan tingkat konsumsi resmiyang tidak ditagihkan. Hal ini dapat dilihat dari Neraca Air (Water Balance) dibawah ini:Penurunan NRW ini merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diatasi terutama di daerahmetropolitan seperti Jakarta karena bukan hanya permasalahan teknis tetapi juga mengakibatkanpermasalahan yang lebih luas dan kompleks yang akan menjadi suatu lingkaran setan (vicious circle).
    • Lingkaran setan terkait dengan permasalahan teknis untuk menurunkan NRW adalah perlunya investasiyang cukup besar untuk mengatasi mengganti jaringan distribusi yang mengalami kebocoran fisik.Apabila tidak tersedia dana yang cukup untuk investasi tersebut maka kebocoran air yang tidak teratasiakan mengkibatkan tidak terlayaninya masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas, yang kemudian akanmenurunkan pendapatan bagi PDAM, dan pada akhirnya tidak ada solusi untuk penurunan NRW tersebut.Untuk mengatasi hal ini, penurunan kehilangan komersial merupakan langkah awal untuk mengatasi haltersebut karena kebutuhan investasinya lebih kecil dibandingkan dengan penurunan kehilangan fisik. Dinegara berkembang, dengan masih tingginya kehilangan komersial diharapkan penurunan kehilangankomersial akan sangat signifikan mendorong penurunan kehilangan air secara total seperti dapat dilihatdalam table dibawah ini:
    • Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah populasi yang harus dilayani adalah 837,2 juta orangdengan system input sebanyak 250 liter/kapita/hari, tingkat NRW rata-rata sebesar 35% dengan rasiokehilangan fisik dan komersial adalah 60/40 atau 16,1/10,6 milyar m3/th. Selain itu, peningkatan jaringan baru yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan tidak akanefektif bila tingkat kebocoran masih tinggi. Diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan jaringanbaru yaitu diutamakan untuk mengoptimalkan penjualan penghematan air dengan disertai analisa costbenefit. Apabila peningkatan jaringan dilakukan dengan asal-asalan maka biaya yang dapat dialokasikanuntuk menurunkan NRW akan berkurang sebesar investasi pada jaringan baru tersebut dikurangi denganair yang dapat dijual pada jaringan baru tersebut. Upaya pengendalian kehilangan air secara fisik maupun komersial akan berjalan efektif antaralain dengan cara: 1. Deteksi kebocoran air secara aktif menggunakan gas hidrogen dan alat pendeteksi suara kebocoran, 2. Pembentukan system Distrik Meter Air (DMA) atau Permanent Area (PA) yang dilengkapi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System, Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information Systems (GIS) dan permodelan hidrolik. 3. Pengelolaan tekanan (pressure management), 4. Pengaplikasikan teknologi pembacaan meter otomatis untuk mengatasi ketidakakuratan pembacaan meter dan penanganan kesalahan meter air, 5. Analisa data/informasi terkait tingkat konsumsi air pelanggan bukan hanya sebagai dasar untuk penagihan dan pengumpulan pendapatan tetapi dapat digunakan untuk menganalisa karakteristik pelanggan dan untuk pengelolaan permintaan air melalui pengelolaan tekanan, dan 6. Penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi pencurian air.Selain itu, data dan informasi yang terkumpul dengan menggunakan upaya-upaya diatas dapat digunakanuntuk menyusun suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lebih dalam terhadap polakehilangan air yang terjadi dengan menggunakan beberapa metode pendekatan analisa perhitungan sepertiInfrastucture Leakage Indeks (ILI), Economic Leakage Level (ELL), dan Water Loss Audit. ILImerupakan index yang dihitung dari Current Annual Real Loss (CARL) dengan Unavoidable AnnualReal Loss (UARL). CARL dipengaruhi oleh manajemen tekanan, kecepatan & kualitas perbaikan, kontrolkebocoran aktif, dan manajemen asset dan perpipaan (dhi. seleksi, instlasi, perawatan, penggantian danperbaikan). Metode ini yang banyak dipakai untuk saat ini. Semakin kecil rasio ini berarti kinerjanyasemakin bagus. Sedangkan ELL merupakan tingkat optimum kehilangan fisik didasarkan pada inputengineering. Sedangkan Water Loss Audit akan dibahas di bagian selanjutnya.
    • Audit Kehilangan Air Makalah ini akan menyajikan lembar kerja metode audit kehilangan air yang dikembangkan olehthe Texas Water Development Board (TWDB) yang dimuat dalam jurnal yang berjudul Water Loss AuditManual for Texas Utilities. Metode ini merupakan penggabungan antara audit air dengan pendekatan “topdown” dengan pendekatan “bottom up” yang lebih efisien dan komprehensif. Metode “top down”merupakan metode pengumpulan data/informasi tentang konsumsi dan kebocoran air sedangkan metode“bottom up” dapat mengetahui kehilangan yang terjadi secara lebih tepat sehingga tingkat validitaskeakuratan pada audit air menjadi lebih baik yang mengarah ke upaya-upaya strategis dalam mengontrolkehilangan air. Metode ini menggunakan ukuran dari metode audit International Water Association (IWA) danAmerican Water Works Association (AWWA) (yang kemudian sebagai acuan dalam Metode AuditKehilangan Air) yaitu sistem volume input, konsumsi yang sah, kehilangan riil dan kehilangan apparentsebagai indikator kinerjanya. Dalam prakteknya, keberhasilan penggunaan metode ini adalah memonitordan mengkontrol air dan kehilangan pendapatan. Kertas kerja audit air ini dapat dilihat dalam lampiran 1makalah ini. Pendekatan standar dalam melakukan audit atas kehilangan air ini menyediakan bagi penyedia airdengan sarana yang dapat diandalkan untuk menganalisis kinerja atas kehilangan air mereka. Denganmengurangi kehilangan air, penyedia air dapat meningkatkan efisiensi mereka, meningkatkan statuskeuangan mereka, mengurangi kebutuhan mereka akan sumber air tambahan, dan membantu secaraberkesinambungan atas ketersediaan air dalam jangka panjang.Kesimpulan Penurunan tingkat kebocoran tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghematan air (watersaving) dan dapat mengalirkan penghematan air tersebut ke konsumen yang jauh dari IPA yang selama inimasih menjadi pelanggan nol dan agar dapat meningkatkan pendapatan yang signifikan. Keberhasilandalam upaya mengatasi kebocoran air ini akan terjadi secara berkesinambungan apabila:1. Awearness dan komitmen yang kuat dari top management/pengambil keputusan tertinggi;2. Tersedianya pendanaan, training, dan teknologi yang tepat guna;3. Tersedianya aturan dan perangkat hukum yang tegas dan jelas;4. Tersedianya sistem pengawasan dan evaluasi secara terus menerus yang hasilnya dapat diperbandingkan (benchmark).