SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
ADI SETYAWAN 
MUH.ILHAM NASUTION 
INTAN JATI SAFITRI 
SUGIARTI 
ARAS SAHAB HAGI
KRIMINOLOGI 
TERORISME
Apa itu 
terorisme..?
LOGO 
terorisme 
• Terorisme adalah serangan-serangan 
terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan 
perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. 
Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak 
tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu 
pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target 
korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya 
merupakan warga sipil. Karena terorisme 
merupakan bentuk tindakan menggunakan teror 
sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang 
untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku 
baik yang didasari oleh ideologi maupun 
nonideologio
LOGO 
Kategori terorisme 
Berkaitan dengan ideologi atau keyakinan 
Kelompok tereksploitasi dengan tindakan 
doktrinasi 
Ketidakpuasan/tindakan balas dendam 
terhadap suatu kebijakan 
Kelompok separatis yang 
mentransformasikan/mengcover dirinya 
menjadi gerakan politik
LOGO 
Bentuk terorisme 
Teror fisik 
Teror 
mental 
Teror 
nasional 
Teror 
internasion 
al
• Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain 
merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik 
perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan 
teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh 
untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai 
senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak 
menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat 
terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau 
kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. 
Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi 
perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa 
saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh 
pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat 
perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war 
• Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan 
nasional ,regional dan Internasional .dan menjadi ancaman bagi 
perekonomian nasional dan perekonomian global
TERORISME TERMASUK DALAM : 
 KEJAHATAHAN INTERNASIONAL. 
 TERORGANISASI DENGAN BAIK . 
 MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN 
MENGGUNAKAN SISTEM SEL . 
 MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT 
BESAR . 
 MENGANCAM PERDAMAIAN DAN 
KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN 
INTERNASIONAL.
Cara –cara operasi Terorisme 
Pengeboman 
Pembunuhan 
Penculikan dengan tebusan 
Penyanderaan 
Pembajakan 
Penyerangan bersenjata 
Melukai anggota tubuh orang lain 
sehingga mengakibatkan cacat secara 
permanen 
Pembakaran 
Perampokan
PERMASALAHAN HUKUM 
, 
• Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada 
tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang- 
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang- 
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan 
Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan 
Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena: 
1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena 
pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu 
yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan 
norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan 
Hukum Pidana. 
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan 
perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang 
yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. 
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus 
untuk segera menanganinya. 
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam 
pembuktian. 
•
Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari 
perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : 
1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP. 
2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP 
termasuk kekhususan hukum acaranya. 
3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP 
tentang kejahatan terorisme.
UNDANG-UNDANG TERORIS DI 
INDONESIA 
• Kejahatan teroris adalah kejahatan yang 
baru masuk dalam peraturan perundang-undangan 
di Indonesia sejak terjadi Bom 
Bali pada tahun 2002 ,sementara di 
negara-negara lain perkara kejahatan 
teroris sudah lama masuk dalam undang 
–undang .
Tindak Pidana Teroris 
Bab III 14 Pasal, 30. 
Bab IV 5 Pasal 
Karakteristik : 
1. Disengaja 
2. Gunakan Kekerasan 
2. Dengan perencanaan 
3. Dilakukan secara bersama 
4. Dukungan Pembiayaan 
Pasal 6 dan 7 : 
Akibatkan : 
• Suasana teror 
• Rasa takut terhadap orang secara meluas 
• Menimbulkan Korban yg bersifat massal 
Dengan cara : - Merampas kemerdekaan 
- Hilangnya nyawa 
- Harta orang lain 
- 
Untuk menimbulkan : - Kerusakan 
- Kehancuran terhadap obyek vital strategis 
- Lingkungan Hidup 
- Fasilitas Publik 
- Fasilitas International 
Pasal 9 : 
Setiap orang melawan hukum 
Memasukan ke Ina, membuat, 
Menerima, mencoba peroleh, 
Menyerahkan, mencoba myrhkn 
Menguasai, membawa, mmpnyi 
Persediaan padanya, menyimpn 
Mengangkut, menyembunyikan, 
Mempergunakan, mengeluarkan 
Ke dan/atau dari Ina. 
Senpi, Amunisi, Handak dan 
Bahan bahaya lainnya 
Dengan maksud melakukan 
Tindak Pidana Terorisme
Golden Rules yang harus diperhatikan hakim 
dalam memutus perkara terorisme . 
• Memegang teguh supremasi hukum. 
• Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak 
manapun . 
• Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara 
,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan 
karena pengaruh eksternal . 
• Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang 
ada . 
• Dalam membuat pertimbangan harus dengan 
jelas dan mudah dimengerti.
CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI 
TERORISME LAINNYA: 
1. Selain melalui cara penegakan hukum cara 
lain yang juga dianggap penting dan efektif 
untuk melawan aksi teroris adalah dengan 
menyebarkan toleransi antar umat manusia 
dan toleransi antar umat beragama . 
2. Dunia internasional harus bekerjasama 
untuk menemukan akar masalah yang 
memicu timbulnya aksi terorisme.
TERIMA KASIH   
ASALAMUALAIKUM WR,WB

More Related Content

What's hot

Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
ARY SETIADI
 
Paparan plt kasubdit was bnpt webinar kemendikbud 20 sept 2021
Paparan plt kasubdit was bnpt   webinar kemendikbud 20 sept 2021Paparan plt kasubdit was bnpt   webinar kemendikbud 20 sept 2021
Paparan plt kasubdit was bnpt webinar kemendikbud 20 sept 2021
KutsiyatinMSi
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
yulisthg
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Fenti Anita Sari
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 

What's hot (20)

Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi TerorismePeran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Paparan plt kasubdit was bnpt webinar kemendikbud 20 sept 2021
Paparan plt kasubdit was bnpt   webinar kemendikbud 20 sept 2021Paparan plt kasubdit was bnpt   webinar kemendikbud 20 sept 2021
Paparan plt kasubdit was bnpt webinar kemendikbud 20 sept 2021
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
 
Pendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsiPendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsi
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Terorisme
TerorismeTerorisme
Terorisme
 
Bahaya Radikalisme dan Terorisme
Bahaya Radikalisme dan TerorismeBahaya Radikalisme dan Terorisme
Bahaya Radikalisme dan Terorisme
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Nasional Penanggulangan TerorismeBadan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 

Similar to Presentasi terorisme

Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan frianaUas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
suzangafar
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Anissa Carolina
 
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Rizky Faisal
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
Ennas Otong
 
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesiaPENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
annisa615455
 

Similar to Presentasi terorisme (20)

Materi terorisme internasional
Materi terorisme internasionalMateri terorisme internasional
Materi terorisme internasional
 
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan frianaUas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
 
TERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptxTERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptx
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
TERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptxTERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptx
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum IslamTindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
 
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesiaPENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
PENDAHULUAN HUKUM PIDANA untuk kelas pengantar hukum indonesia
 

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 

Presentasi terorisme

  • 1.
  • 2. ADI SETYAWAN MUH.ILHAM NASUTION INTAN JATI SAFITRI SUGIARTI ARAS SAHAB HAGI
  • 5. LOGO terorisme • Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya merupakan warga sipil. Karena terorisme merupakan bentuk tindakan menggunakan teror sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku baik yang didasari oleh ideologi maupun nonideologio
  • 6. LOGO Kategori terorisme Berkaitan dengan ideologi atau keyakinan Kelompok tereksploitasi dengan tindakan doktrinasi Ketidakpuasan/tindakan balas dendam terhadap suatu kebijakan Kelompok separatis yang mentransformasikan/mengcover dirinya menjadi gerakan politik
  • 7. LOGO Bentuk terorisme Teror fisik Teror mental Teror nasional Teror internasion al
  • 8. • Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war • Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional ,regional dan Internasional .dan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian global
  • 9. TERORISME TERMASUK DALAM :  KEJAHATAHAN INTERNASIONAL.  TERORGANISASI DENGAN BAIK .  MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN MENGGUNAKAN SISTEM SEL .  MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT BESAR .  MENGANCAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN INTERNASIONAL.
  • 10. Cara –cara operasi Terorisme Pengeboman Pembunuhan Penculikan dengan tebusan Penyanderaan Pembajakan Penyerangan bersenjata Melukai anggota tubuh orang lain sehingga mengakibatkan cacat secara permanen Pembakaran Perampokan
  • 11. PERMASALAHAN HUKUM , • Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena: 1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. 3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. 4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. •
  • 12. Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : 1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP. 2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya. 3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.
  • 13. UNDANG-UNDANG TERORIS DI INDONESIA • Kejahatan teroris adalah kejahatan yang baru masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak terjadi Bom Bali pada tahun 2002 ,sementara di negara-negara lain perkara kejahatan teroris sudah lama masuk dalam undang –undang .
  • 14. Tindak Pidana Teroris Bab III 14 Pasal, 30. Bab IV 5 Pasal Karakteristik : 1. Disengaja 2. Gunakan Kekerasan 2. Dengan perencanaan 3. Dilakukan secara bersama 4. Dukungan Pembiayaan Pasal 6 dan 7 : Akibatkan : • Suasana teror • Rasa takut terhadap orang secara meluas • Menimbulkan Korban yg bersifat massal Dengan cara : - Merampas kemerdekaan - Hilangnya nyawa - Harta orang lain - Untuk menimbulkan : - Kerusakan - Kehancuran terhadap obyek vital strategis - Lingkungan Hidup - Fasilitas Publik - Fasilitas International Pasal 9 : Setiap orang melawan hukum Memasukan ke Ina, membuat, Menerima, mencoba peroleh, Menyerahkan, mencoba myrhkn Menguasai, membawa, mmpnyi Persediaan padanya, menyimpn Mengangkut, menyembunyikan, Mempergunakan, mengeluarkan Ke dan/atau dari Ina. Senpi, Amunisi, Handak dan Bahan bahaya lainnya Dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme
  • 15. Golden Rules yang harus diperhatikan hakim dalam memutus perkara terorisme . • Memegang teguh supremasi hukum. • Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun . • Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara ,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan karena pengaruh eksternal . • Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang ada . • Dalam membuat pertimbangan harus dengan jelas dan mudah dimengerti.
  • 16. CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI TERORISME LAINNYA: 1. Selain melalui cara penegakan hukum cara lain yang juga dianggap penting dan efektif untuk melawan aksi teroris adalah dengan menyebarkan toleransi antar umat manusia dan toleransi antar umat beragama . 2. Dunia internasional harus bekerjasama untuk menemukan akar masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme.
  • 17. TERIMA KASIH   ASALAMUALAIKUM WR,WB