Permenkes 2415/2011 terkait UU RI 35/2009

1. SEPUTAR KEBIJAKAN
KEMKES TERKAIT UU
35/2009

2. AMANAH TERHADAP KEMENKES
 Leading sector pembahasan PP Wajib Lapor
 Penetapan sebagian fasilitas kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
 Pengaturan tata cara wajib lapor
 Penyediaan dana klaim wajib lapor
 Penyusunan Permenkes Rehab Medis
 Penetapan sebagian fasilitas kesehatan sebagai penerima layanan rehab
medis dan pemberian izin lembaga rehab medis milik swasta /
masyarakat sebagai penerima layanan rehab medis
 Penetapan sebagian layanan rehab medis sebagai penerima rawatan
rehab medis terpidana narkotika

3. KERANGKA TEORITIS

4. INFORMASI TERKINI
129 IPWL di bawah Kemkes / Dinas Kesehatan
2 IPWL di bawah BNN
2011:
 Sebanyak 210 pasien yang diklaim ke Kemkes
2012:
 Klaim wajib lapor: Rp. 3.9 milyar
 Klaim rehab medis terpidana: Rp. 15 milyar

5. INFORMASI TERKINI (2)
129 IPWL sekaligus pemberi layanan rehab medis:
 Konseling adiksi: secara teoritis seluruh IPWL
 2 One stop centre: RSKO – RSMM
 70 PTRM
 Rawat inap jangka panjang: masih dalam proses koordinasi
dg Dinkes (idealnya semua RSJ siap)
Telah terlatih dalam modul asesmen & rencana terapi:
 60 trainer
 250 petugas kesehatan

6. PERMENKES 2415/2011
TENTANG REHABILITASI
MEDIS PECANDU,
PENYALAHGUNA DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

7. TERMINOLOGI
 Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika
 Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan
ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu
baik fisik, psikis, spiritual dan sosial
 Proses peradilan adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari
penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan)
sampai pada lahirnyakeputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan
hukum tetap

8. FASILITAS
 Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
 Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi medis
ditetapkan oleh Menteri.
 Menteri dapat mendelegasikan penetapan rumah sakit dan puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
 Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan
puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis dilakukan setelah
mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

9. FASILITAS
Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan
rehabilitasi medis wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
Permohonan persetujuan diajukan dg melampirkan
kelengkapan adm sebagai berikut:
 Salinan / fotokopi izin yg masih berlaku;
 Profil lembaga rehab yang meliputi struktur organisasi
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana & prasarana, dan
peralatan serta pelayanan rehab medis yang akan diberikan; dan
 Identitas lengkap pemohon

10. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan
rehab medis bagi pecandu, penyalahguna &
korban penyalahgunaan Narkotika yg tidak
mampu sesuai peraturan perundang-
undangan

11. MODALITAS REHAB MEDIS

12. PROSES REHAB MEDIS SECARA UMUM

13. Proses pemulihan yg diselenggarakan oleh
instansi pemerintah atau masyarakat melalui
pendekatan keagamaan & tradisional harus
bekerjasama dg RS / Puskesmas terdekat yg
telah ditetapkan sbg IPWL

16. PROSES REHAB MEDIS TERKAIT
PUTUSAN PENGADILAN

17. PROSES REHAB MEDIS TERKAIT
PUTUSAN PENGADILAN (2)

18. REHAB MEDIS YANG SEDANG MENJALANI PROSES
PERADILAN
Pecandu narkotika yg sedang menjalani proses peradilan dpt
ditempatkan dlm lembaga rehab medis / sosial
Penempatan tsb merupakan kewenangan penegak hukum sesuai
tingkat pemeriksaan setelah mendapat rekomendasi Tim Dokter
Tim dokter tdd psikiater, dokter spesialis forensik, dokter &
psikolog yg berasal dari fasilitas rehabilitasi medis, organisasi
profesi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional
Bila tdk ada psikiater dan/atau spesialis forensik, dpt ditunjuk
dokter terlatih di bidang Napza utk masuk dlm tim
Tim ditetapkan Ka Dinkes

19. REHAB MEDIS YANG SEDANG MENJALANI
PROSES PERADILAN (2)

20. PELAPORAN

21. PELAPORAN (2)

22. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Untuk meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis, Menteri
dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis.
 Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan melibatkan Badan Narkotika
Nasional.
 Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis, Menteri
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi
medis.

23. KENDALA
Petugas terlatih yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya
dalam penatalaksanaan gangguan penggunaan napza
mengalami banyak kesulitan dlm penerapan asesmen
Formulir asesmen tidak terisi sebagaimana mestinya
Penetapan diagnosa masih membutuhkan perhatian
Rekomendasi dokter atas lama perawatan dirasakan belum
menjadi masukan penting bagi penegak hukum

24. RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana pertemuan Dirjen BUK dengan MA, Kejagung dan
Kepolisian terkait optimalisasi kerjasama pihak kesehatan –
penegak hukum
Penyiapan bertahap tempat rehab untuk rehab terpidana
Penyusunan pedoman rehabilitasi medis
Mendorong tempat rehab terpidana untuk segera membuat
standar pedoman operasional (SPO)