KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
Strategi Pemetaan Mutu Lembaga Pendidikan Informal dan Non Formal
1. Strategi Pemetaan Mutu Lembaga Pendidikan Non Formal dan
Informal (Analisis terhadap Pemetaan Mutu Taman Bacaan
Masyarakat dan Madrasah Diniyah Sore)
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.1 Pendidikan nonformal menurut
Sardjan Kadir adalah suatu aktifitas pendidikan yang diatur diluar sistem
pendidikan formal, baik yang berjalan tersendiri ataupun sebagai suatu bagian
yang penting dalam aktifitas yang lebih luas yang ditunjukkan untuk melayani
sasaran didik yang dikenal dan untuk tujuan-tujuan pendidikan.2
Menurut UU Sisdiknas pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.3 Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Problematika yang terjadi pada lembaga PNFI seperti di Taman Bacaan
Masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud dan Madrasah Diniyah
Sore yang menjadi tanggung jawab Kemenag salah satunya adalah kurang adanya
perhatian dalam peningkatan kualitas mutu di lembaga pendidikan tersebut.
Bahkan keberadaan lembaga pendidikan tersebut seolah-olah hanya untuk mengisi
kekosongan waktu luang pendidikan tanpa memperhatikan kebutuhan pendidikan
disamping lembaga pendidikan formal. Hal ini seharusnya pelu diadakan program
penyetaraan lembaga pendidikan formal dan PNFI namun dalam koridor yang
sesuai. Maksudnya lembaga pendidikan PNFI juga memiliki hak yang sama dan
mempunyai peran aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu
output atau lulusan yang dihasilkan juga memiliki kesempatan yang sama dalam
hal kualitas kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran mutu yang
dirumuskan oleh lembaga PNFI tanpa adanya diskriminasi sebagaimana lulusan
lembaga pendidikan formal.
1 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Standar, 96
2 Sudjana S, Pendidikan Nonformal Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung
Azas, (Bandung : Falah Production, 2004), hlm 22
3 UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Dalam upaya strategi pemetaan mutu lembaga pendidikan Informal dan
Non Formal (PNFI) terdapat tiga komponen utama yang menjadi acuan dalam
proses pemetaan mutu yaitu sebagai berikut:
1. State yang dimotori oleh pemerintah memfasilitasi untuk melakukan akreditasi
dan evaluasi serta sertifikasi terhadap penyelenggaraan lembaga pendidikan
informal dan non formal.
2. Market yang merupakan pasar yang menjadi peluang bagi lembaga pendidikan
untuk mempromosikan lulusan atau output mereka sehingga ketika masing-masing
output telah memenuhi sasaran mutu lembaga dan sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh para stake holders pendidikan. Selain itu menjadi
simbiosis mutualisme dalam meningkatkan peluang positif investor dalam hal
ini bekerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualitas mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.
3. People yang menjadi objek atau sumber daya manusia dalam pelaksanaan
proses berjalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut perlu mengadakan
semacam kegiatan pembinaan untuk mengelola lembaga pendidikan secara
mandiri serta mengembangkan kualitas sumber daya yang ada secara efektif
dan efisien untuk menunjang program penyelenggaraan pendidikan dan
mencapai standar pendidikan yang diharapkan.
Strategi adalah cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan
pemetaan mutu dalam menilai kualitas proses (Process Quality) dan kualitas hasil
(Product Quality). Strategi dalam pemetaan mutu baik lembaga formal maupun
PNFI meliputi audit internal dan eksternal serta self-assesment/evaluasi diri
masing-masing lembaga pendidikan. Strategi dilakukan untuk pencapaian sasaran
mutu lembaga pendidikan masing-masing yang meliputi kelembagaan, proses
penyelenggara program pendidikan, dan produk atau lulusan.
Sedangkan dalam kegiatan pemetaan mutu melibatkan berbagai macam
pihak yaitu penyelenggara program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah,
dan masyarakat serta badan usaha. Kegiatan ini dapat memiliki dua bentuk, yaitu:
pertama, dalam bentuk kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara
berkelanjutan (continous quality improvement), dan kedua, dalam bentuk budaya
3. mutu (quality culture) yang mengandung tata nilai (values) yang menjadi
keyakinan stake holders pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya dan prinsip-prinsip atau asas-asas yang dianutnya.4
Lebih lanjut dalam proses pelaksanaan pemetaan mutu pada lembaga
pendidikan informal dan non formal sama seperti pada lembaga pendidikan
formal namun dalam hal ini perlu adanya lembaga yang berdiri sendiri yang
khusus untuk menangani pemetaan serta penjaminan mutu lembaga PNFI.
Pertama dimulai dari pembentukan lembaga seperti BPSDMPK-PMP yang
bertugas dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan
menyiapkan, menyusun, mengembangkan serta melaksanakan dari instrumen
pemetaan mutu sampai kepada hasil analisis mutu. Selanjutnya dilakukan
pembentukan lembaga pemetaan mutu pendidikan (LPMP) pada tingkat daerah
yang bertugas menyiapkan petugas pemetaan mutu, memfasilitasi pelaksanaan
pemetaan mutu, serta mengawasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan
pemetaan mutu kemudian melakukan analisis hasil dari pemetaan mutu.
Kemudian langkah berikutnya adalah membentuk semacam dinas pendidikan di
tingkat kabupaten dan kecamatan yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang
pemetaan mutu, mengusulkan dan menugaskan petugas dan operator dalam proses
pelaksanaan pemetaan mutu di lembaga tersebut, serta memastikan pelaksanaan
kegiatan pemetaan mutu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir masing-masing lembaga PNFI membentuk tim pengawas yang
akan melakukan proses kegiatan pemetaan mutu pendidikan serta mempersiapkan
segala sumber daya manusia yang ada sebagai objek pelaksanaan pemetaan mutu
pendidikan. Jadi singkatnya perlu dibentuk organisasi pelaksanaan pemetaan mutu
pendidikan non formal dan informal serta dilakukan optimalisasi organisasi
tersebut di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota layaknya pendidikan
formal.5
4 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal.
1-9
5 Pedoman Padamu Negeri, Kemendikbud, 2013