Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara garis besar membahas tentang acuan mutu, pelaksana, proses penjaminan mutu pendidikan, penetapan regulasi dan standar, pelaksanaan penjaminan mutu, pengukuran dan evaluasi, serta pelaporan hasil penjaminan mutu pendidikan.

2. Pendahuluan
(5 menit)
Diskusi latar
belakang penyusunan
pedoman
(10 menit)
Tanya jawab acuan
mutu, pelaksana, dan
proses penjaminan
mutu pendidikan (15
menit)
Diskusi tentang alur
data (30 menit)
Tanya Jawab
Mekanisme
pelaksanaan SPMP
(30 menit)
90
Menit
Kesimpulan dan
penutup (5 menit)

3.  BAB I – PENDAHULUAN
Latar Belakang
◦ Tujuan
◦ Ruang Lingkup
◦ Dasar Hukum
 BAB II – ACUAN MUTU, PELAKSANA, DAN PROSES PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
◦ Acuan Mutu Penjaminan Mutu Pendidikan
◦ Pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan
◦ Proses Penjaminan Mutu Pendidikan .
 BAB III – PENETAPAN REGULASI DAN STANDAR PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
◦ Penetapan Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan
◦ Penetapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan
◦ Prosedur Operasional Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

4.  BAB IV – PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
◦ Pemenuhan Standar oleh Satuan/Program Pendidikan
◦ Kurikulum Tingkat Satuan/Program Pendidikan
◦ Penyediaan Sumberdaya oleh Penyelenggara Pendidikan
◦ Pemberian Bantuan, Fasilitasi, Saran, Arahan, dan/atau
Bimbingan
◦ Supervisi dan/atau Pengawasan
 BAB V – PENGUKURAN DAN EVALUASI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
◦ Pembangunan Sistem Informasi Mutu Pendidikan
◦ Pengukuran Ketercapaian Standar Acuan Mutu dan Evaluasi
Mutu Pendidikan
◦ Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan
 BAB VI – PENUTUP
◦ Indeks
◦ Glosarium

5. Bagaimana Latar Belakang
penyusunan pedoman SPMP?

6.  Pradigma baru dalam penjaminan mutu pendidikan
yang memberi berkontribusi terhadap peningkatan
mutu pendidikan
 Adanya saling keterkaitan dan kompleksnya hubungan
antara unit yang satu dengan lainnya
 Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 merupakan
ketentuan umum yang masih memerlukan penjelasan
lebih rinci yang sesuai dengan tugas, fungsi,
kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-
masing unit pelaksana penjaminan mutu.
 Diperlukan pedoman implementasi yang
menggambarkan rincian konkret mekanisme
implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan
sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya secara
proporsional yang bersinergi

7.  Umum:
◦ untuk meberikan acuan bagi unit-unit Pembina,
penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang ada
di pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dan masyarakat dalam pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan
berkelanjutan
 Khusus:
◦ untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan yang harus
dilaksanakan dalam hal:
 Pengelolaan dan kordinasi nasional sistem penjaminan mutu
pendidikan.
 Pendataan mutu pendidikan
 Pemetaan mutu pendidikan
 Pemenuhan standar yang mengacu pada SPM, SNP, dan Standar
mutu pendidikan di atas SNP.
 Pengukuran dan evaluasi mutu pendidikan.

8.  Ruang lingkup buku pedoman implementasi
permediknas Nomor 63 Tahun 2009, yang
disusun, terbatas pada jalur pendidikan
formal pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah

9. SIAPA SAJAKAH PELAKSANAAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN?

10.  Satuan Pendidikan
◦ jenjang Dasar dan Menengah, meliputi Taman Kanak-
kanak/RA, SD/MI ,SMP/MTS, SMA/MA dan SMK
 Penyelenggara Satuan Pendidikan
◦ Penyelenggara sekolah-madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, SMK, SLB dan Perguruan Tinggi) milik masyarakat
adalah Yayasan.
◦ Penyelenggara sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) milik
pemerintah adalah pemerintah kabupaten/kota.
◦ Penyelenggara sekolah (SLB) milik pemerintah adalah
pemerintah Provinsi.
◦ Penyelenggara madrasah (RA, MI, MTs, MA, dan Perguruan
Tinggi) milik pemerintah adalah pemerintah.

11. APASAJAKAH ACUAN MUTU SPMP?

12.  Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Satandar Nasional Pendidikan (SNP)

13. BAGAIMANA PROSES PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN

15. BAGAIMANA MEKANISME
PELAKSANAAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN?

17. PENGUKURAN DAN EVALUASI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN

20. • Tahapan utama dalam pelaporan sebagai berikut.
– Menentukan sasaran pelaporan, apakah untuk
penyelenggara satuan/program pendidikan, komite
satuan/program pendidikan, orang tua peserta didik,
atau dunia usaha.
– Identifikasi temuan yang dihasilkan, sehingga dalam
laporan disajikan informasi yang diperlukan untuk
membantu Satuan/program Pendidikan untuk
meningkatkan pencapaian standar mutu acuan.
– Mendeskripsikan temuan yang menunjukkan capaian
standar acuan mutu pendidikan.
– Menyusun laporan sesuai dengan sasaran pelaporan
yang dituju dan tatacara penulisan pelaporan.

21.  Laporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
terdiri dari:
◦ Laporan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat
satuan/program pendidikan.
◦ Laporan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat
penyelenggara pendidikan, terdiri dari:
◦ Laporan pada tingkat Yayasan, dan atau;
◦ Laporan pada tingkat Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota, dan atau;
◦ Laporan pada tingkat Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag
Propinsi, dan atau;
◦ Laporan pada tingkat Kementerian Pendidikan
Nasional/Kementerian Agama.
◦ Laporan pada tingkat Kementerian Pendidikan Nasional,
merupakan gabungan dari laporan pada tingkat yayasan,
kabupaten/kota, dan provinsi; termasuk laporan
penjaminan mutu pada unit-unit utama, LPMP,
P2PNFI/BPPNFI, PPPPTK, LPPKS, dan unit-unit pusat lainnya
yang ada di daerah.