SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kalimantan
PEMBAGIAN KAJIAN Kajian I Kajian II 2
RUMUSAN MASALAH Bagaimakahtingkatcapaianpembangunandaerahdalamperiodepelaksanaan RPJMD? Bagaimanakahkesesuaianrealisasipembangunandengandokumenperencanaan yang disusun? Apa saja dampak yang timbul ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam implementasi perencanaan pembangunan didaerah? LOKUS KAJIAN
ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (1) PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah   proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomidan kemampuan masyarakat Untukkontekspembangunandaerah, beberapasasaran fundamental pembangunan yang berusahadicapaibanyakdaerahadalahmeningkatnyalajupertumbuhanekonomidaerah, meningkatnyapendapatanperkapita, mengurangikemiskinan, penganggurandanketimpangan(Mudrajad Kuncoro, 2006)
ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (2) (Dadang Solihin, 2007)
ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (3) Dr. KRA. Bonny P. I. Brotoadinagoro, “Regional  EconomicDevelopment”, 2010
KERANGKA PIKIR KAJIAN DAMPAK IPPD Aspek Ekonomi Aspek Sosial Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Aspek Lingkungan SDM Infrastruktur Perencanaan Pembangunan Daerah Struktur Ekonomi
PRIORITAS PENCAPAIAN RPJMD
EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT Struktur Ekonomi Struktur perekonomian di Kab. Kubar masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masuk sebagai sektor primer dimana sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan pembangunan Sumber : Kutai Barat dalam Angka 2009
KABUPATEN KUTAI BARAT Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan angka indeks melek huruf, yaitu dari 89,7% pada tahun 2005 menjadi 95,49% pada tahun 2008 FasilitasKesehatandanTenagaKesehatan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sumber : Kutai Barat dalam Angka 2008; Kutai Barat dalam Angka 2009; diolah
KABUPATEN KUTAI BARAT Infrastruktur Panjang Jalan di Kabupaten Kutai BaratTahun 2005-2008
KABUPATEN BERAU Struktur Ekonomi Strukturekonomimasihdidominasisektorpertambangandanpenggalian ProduksiPerikananLautdiKabupaten BerauTahun 2004-2008 Sumber : Berau Dalam Angka Tahun 2009
KABUPATEN BERAU Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jumlah FasilitasKesehatan Sumber : Berau Dalam Angka Tahun 2009
KABUPATEN BERAU Infrastruktur Panjang Jalan KabupatendanPropinsi Menurut Jenis PermukaandanKondisi Sumber : DinasPekerjaanUmumKabupatenBerau, Berau Dalam Angka Tahun 2009
KABUPATEN KOTABARU Struktur Ekonomi PerekonomianKab. Kotabarudidominasiolehsektor primer yaitusektorpertaniankhususnyasubsektorperkebunandanperikanan, sertasektorpertambangan Sumber : BPS KabupatenKotabaru
KABUPATEN KOTABARU Sumber Daya Manusia (SDM) FasilitasKesehatandanTenagaKesehatandiKotabaru FasilitaspendidikandiKotabaru Sumber : KabupatenKotabaru dalam Angka 2009
KABUPATEN KOTABARU Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : 	KabupatenKotabaru dalam Angka 2007; KabupatenKotabaru dalam Angka 2008; KabupatenKotabaru dalam Angka 2009; diolah
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Struktur Ekonomi  PerekonomianKabupatenKotawaringinTimurdidominasiolehsektor primer yaitusektorpertaniandansektorperdagangan Sumber : IndikatorEkonomi Daerah KabupatenKotawaringinTimurtahun 2009
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlahsekolahdan guru diKabupatenKotawaringinTimur FasilitasKesehatandanTenagaKesehatanKabupatenKotawaringinTimur Sumber : IndikatorEkonomi Daerah KabupatenKotawaringinTimurTahun 2009
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Infrastruktur PanjangJalanMenurutKategoridanKondisiJalan Sumber: KotawaringinTimurdalamAngka 2008/2009 Kondisiinfrastruktur, khususnyajalan, diKabupatenKotawaringinTimurpadatahun 2008 cukupmemperihatinkan. Sebagianbesarjalandalamkondisirusakdanrusakberat, bahkan 54,30 persenjalandalamkondisirusakberat
KABUPATEN BARITO TIMUR Struktur Ekonomi  PerekonomianKabupatenKotawaringinTimurdidominasiolehsektor primer yaitusektorpertanian, kemudiansektorjasadansektorperdagangan Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007
KABUPATEN BARITO TIMUR Sumber Daya Manusia (SDM) IndikatorSosialMasyarakat Barito Timur Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007 FasilitasKesehatandi Barito Timur Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007
KABUPATEN BARITO TIMUR Infrastruktur PanjangJalanBerdasarkan Status, Permukaan, danKondisiJalan Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Timur, tahun 2008-2013
KABUPATEN SANGGAU Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenSanggaudidominasiolehsektorpertaniandansektorjasa Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2008 RealisasiInvestasi PMDN dan PMA diKabupatenSanggauTahun 2005-2007 Sumber : BappedaKabupatenSanggau, 2009
KABUPATEN SANGGAU Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Sekolah, Guru dan Murid diKabupatenSanggauTahun 2005-2008 FasilitasKesehatandanTenagaKesehatandiKabupatenSanggau Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009
KABUPATEN SANGGAU Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009 PelayananListrikMenurutKecamatan Di KabupatenSanggau Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009
KABUPATEN BENGKAYANG Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenBengkayangdidominasiolehsektorpertanian, kemudiansektorperdagangandansektorbangunan Sumber : KabupatenBengkayangDalamAngka 2009
KABUPATEN BENGKAYANG Sumber Daya Manusia (SDM)  Jumlah Sekolah, Guru dan Murid diKabupatenBengkayang FasilitasKesehatandiKabupatenBengkayang Sumber : KabupatenBengkayangDalamAngka, 2009
KABUPATEN BENGKAYANG Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : KabupatenBengkayang DalamAngka, 2009 PersentaseRumahtanggadanSumberPenerangandiKabupatenBengkayang
TINGKAT CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERIODEPELAKSANAAN RPJMD
ASPEK EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
ASPEK EKONOMI PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
ASPEK SOSIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
ASPEK SOSIAL TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Tingkat kemiskinandibeberapakabupatendikalimantan Tingkat penganggurandibeberapakabupatendikalimantan Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
ASPEK LINGKUNGAN Pertumbuhanperekonomianselamainiselaludiiringidenganpenurunankualitaslingkungan, khususnyaperekonomian yang berbasispadasektorsumberdayaalamsepertipertambangan HutandiKabupatenKotabarusecarakuantitasmaupunkualitastelahbanyakmusnahdanrusakakibataktivitaspenebanganhutan. Berdasarkan data dariDinasKehutanandan Perkebunan KabupatenKotabaru (2007), luaslahankritisdiKabupatenKotabarumencapai 100.343,5 ha Lahankritismerupakansalahsatupenyebabterjadinyabanjir LuaskawasanhutandiKabupatenSanggaumencapai590.100 ha, namunhanya 154.660 ha (26,21 %) yang berhutan, sisanya 435.440 ha (73,79 %) tidakberhutan
ASPEK LINGKUNGAN Kabupaten Bengkayang dikelilingi oleh perusahaan perkebunan sebanyak 68 perusahaan. Menurut data dari Kantor LingkunganHidup, Kebersihan, danPertamanan, 17.696 ha wilayahKabupatenBengkayangsangatrawanbanjirdan1.266 ha sangatrawanlongsor Upayapengendaliandampaklingkungansebenarnyatelahdilakukanolehpemerintahdaerahnamunhasilnyakurang optimal  Adanyainstitusipemerintahdaerah yang menanganilingkunganhidup Hampirsemuasampeldalamkajianinimenyatakanpentingnyakelestarianlingkunganhidupdalam RPJMD mereka Diadakannya program-program reboisasi
KESIMPULAN  Tingkat capaianpembangunandaerahdalamperiodepelaksanaan RPJMD cukupbervariasi ,[object Object]
Pembangunan infrastrukturcukuplambatRealisasipembangunanrelatiftelahsesuaidengandokumenperencanaannamunmasihcenderungberorientasipada output (output oriented)   Dampak yang timbul ditinjau dari dalam implementasi perencanaan pembangunan didaerah ,[object Object]
Dari sisisosial IPM menunjukkankondisi yang semakinmeningkat, kemiskinansemakinmenurundanpengangguransemakinberkurang

More Related Content

What's hot

Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
Buku pedoman-pendampingan-tks-2013Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
Lini Mumi
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarifudin Amq
 

What's hot (14)

Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
 
Lapdal profil jembrana
Lapdal profil jembranaLapdal profil jembrana
Lapdal profil jembrana
 
Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
Buku pedoman-pendampingan-tks-2013Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
Buku pedoman-pendampingan-tks-2013
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2
 
Presentation for jauhari
Presentation for jauhariPresentation for jauhari
Presentation for jauhari
 
Presentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd RevisiPresentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd Revisi
 
Bkn
BknBkn
Bkn
 
Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batu
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
 
Paparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
Paparan Dirjen Binapenta KemnakertransPaparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
Paparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
 
06 ruliaty
06 ruliaty06 ruliaty
06 ruliaty
 

Similar to Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah

Evaluasi capaian kinerja 2012
Evaluasi capaian kinerja 2012Evaluasi capaian kinerja 2012
Evaluasi capaian kinerja 2012
asholahuddin
 
Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013
ananto harimawan
 
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp023 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
Warling Telaumbanua
 
Laporan kinerja sementara.pdf
Laporan kinerja sementara.pdfLaporan kinerja sementara.pdf
Laporan kinerja sementara.pdf
bagianparkker
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
MuhammadAkielElhanie
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
Sinergy Aditya
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
andriusbappeda
 

Similar to Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah (20)

Tesis Administrasi Publik
Tesis Administrasi PublikTesis Administrasi Publik
Tesis Administrasi Publik
 
Evaluasi capaian kinerja 2012
Evaluasi capaian kinerja 2012Evaluasi capaian kinerja 2012
Evaluasi capaian kinerja 2012
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013
 
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp023 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
 
Laporan kinerja sementara.pdf
Laporan kinerja sementara.pdfLaporan kinerja sementara.pdf
Laporan kinerja sementara.pdf
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
 
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdfMPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah
Penguatan Kelembagaan TKPK DaerahPenguatan Kelembagaan TKPK Daerah
Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 
Mp3 ki mamuju
Mp3 ki mamujuMp3 ki mamuju
Mp3 ki mamuju
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-13 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 

Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah

  • 1. Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kalimantan
  • 2. PEMBAGIAN KAJIAN Kajian I Kajian II 2
  • 3. RUMUSAN MASALAH Bagaimakahtingkatcapaianpembangunandaerahdalamperiodepelaksanaan RPJMD? Bagaimanakahkesesuaianrealisasipembangunandengandokumenperencanaan yang disusun? Apa saja dampak yang timbul ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam implementasi perencanaan pembangunan didaerah? LOKUS KAJIAN
  • 4. ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (1) PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomidan kemampuan masyarakat Untukkontekspembangunandaerah, beberapasasaran fundamental pembangunan yang berusahadicapaibanyakdaerahadalahmeningkatnyalajupertumbuhanekonomidaerah, meningkatnyapendapatanperkapita, mengurangikemiskinan, penganggurandanketimpangan(Mudrajad Kuncoro, 2006)
  • 5. ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (2) (Dadang Solihin, 2007)
  • 6. ACUAN TEORITIS & KEBIJAKAN (3) Dr. KRA. Bonny P. I. Brotoadinagoro, “Regional EconomicDevelopment”, 2010
  • 7. KERANGKA PIKIR KAJIAN DAMPAK IPPD Aspek Ekonomi Aspek Sosial Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Aspek Lingkungan SDM Infrastruktur Perencanaan Pembangunan Daerah Struktur Ekonomi
  • 9. EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • 10. KABUPATEN KUTAI BARAT Struktur Ekonomi Struktur perekonomian di Kab. Kubar masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masuk sebagai sektor primer dimana sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan pembangunan Sumber : Kutai Barat dalam Angka 2009
  • 11. KABUPATEN KUTAI BARAT Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan angka indeks melek huruf, yaitu dari 89,7% pada tahun 2005 menjadi 95,49% pada tahun 2008 FasilitasKesehatandanTenagaKesehatan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sumber : Kutai Barat dalam Angka 2008; Kutai Barat dalam Angka 2009; diolah
  • 12. KABUPATEN KUTAI BARAT Infrastruktur Panjang Jalan di Kabupaten Kutai BaratTahun 2005-2008
  • 13. KABUPATEN BERAU Struktur Ekonomi Strukturekonomimasihdidominasisektorpertambangandanpenggalian ProduksiPerikananLautdiKabupaten BerauTahun 2004-2008 Sumber : Berau Dalam Angka Tahun 2009
  • 14. KABUPATEN BERAU Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jumlah FasilitasKesehatan Sumber : Berau Dalam Angka Tahun 2009
  • 15. KABUPATEN BERAU Infrastruktur Panjang Jalan KabupatendanPropinsi Menurut Jenis PermukaandanKondisi Sumber : DinasPekerjaanUmumKabupatenBerau, Berau Dalam Angka Tahun 2009
  • 16. KABUPATEN KOTABARU Struktur Ekonomi PerekonomianKab. Kotabarudidominasiolehsektor primer yaitusektorpertaniankhususnyasubsektorperkebunandanperikanan, sertasektorpertambangan Sumber : BPS KabupatenKotabaru
  • 17. KABUPATEN KOTABARU Sumber Daya Manusia (SDM) FasilitasKesehatandanTenagaKesehatandiKotabaru FasilitaspendidikandiKotabaru Sumber : KabupatenKotabaru dalam Angka 2009
  • 18. KABUPATEN KOTABARU Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : KabupatenKotabaru dalam Angka 2007; KabupatenKotabaru dalam Angka 2008; KabupatenKotabaru dalam Angka 2009; diolah
  • 19. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenKotawaringinTimurdidominasiolehsektor primer yaitusektorpertaniandansektorperdagangan Sumber : IndikatorEkonomi Daerah KabupatenKotawaringinTimurtahun 2009
  • 20. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlahsekolahdan guru diKabupatenKotawaringinTimur FasilitasKesehatandanTenagaKesehatanKabupatenKotawaringinTimur Sumber : IndikatorEkonomi Daerah KabupatenKotawaringinTimurTahun 2009
  • 21. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Infrastruktur PanjangJalanMenurutKategoridanKondisiJalan Sumber: KotawaringinTimurdalamAngka 2008/2009 Kondisiinfrastruktur, khususnyajalan, diKabupatenKotawaringinTimurpadatahun 2008 cukupmemperihatinkan. Sebagianbesarjalandalamkondisirusakdanrusakberat, bahkan 54,30 persenjalandalamkondisirusakberat
  • 22. KABUPATEN BARITO TIMUR Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenKotawaringinTimurdidominasiolehsektor primer yaitusektorpertanian, kemudiansektorjasadansektorperdagangan Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007
  • 23. KABUPATEN BARITO TIMUR Sumber Daya Manusia (SDM) IndikatorSosialMasyarakat Barito Timur Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007 FasilitasKesehatandi Barito Timur Sumber: Barito TimurDalamAngka 2007
  • 24. KABUPATEN BARITO TIMUR Infrastruktur PanjangJalanBerdasarkan Status, Permukaan, danKondisiJalan Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Timur, tahun 2008-2013
  • 25. KABUPATEN SANGGAU Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenSanggaudidominasiolehsektorpertaniandansektorjasa Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2008 RealisasiInvestasi PMDN dan PMA diKabupatenSanggauTahun 2005-2007 Sumber : BappedaKabupatenSanggau, 2009
  • 26. KABUPATEN SANGGAU Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Sekolah, Guru dan Murid diKabupatenSanggauTahun 2005-2008 FasilitasKesehatandanTenagaKesehatandiKabupatenSanggau Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009
  • 27. KABUPATEN SANGGAU Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009 PelayananListrikMenurutKecamatan Di KabupatenSanggau Sumber : KabupatenSanggauDalamAngka, 2009
  • 28. KABUPATEN BENGKAYANG Struktur Ekonomi PerekonomianKabupatenBengkayangdidominasiolehsektorpertanian, kemudiansektorperdagangandansektorbangunan Sumber : KabupatenBengkayangDalamAngka 2009
  • 29. KABUPATEN BENGKAYANG Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Sekolah, Guru dan Murid diKabupatenBengkayang FasilitasKesehatandiKabupatenBengkayang Sumber : KabupatenBengkayangDalamAngka, 2009
  • 30. KABUPATEN BENGKAYANG Infrastruktur PanjangJalanKabupatenMenurutJenisPermukaandanKondisiJalan Sumber : KabupatenBengkayang DalamAngka, 2009 PersentaseRumahtanggadanSumberPenerangandiKabupatenBengkayang
  • 31. TINGKAT CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERIODEPELAKSANAAN RPJMD
  • 32. ASPEK EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
  • 33. ASPEK EKONOMI PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
  • 34. ASPEK SOSIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KUTAI BARAT BERAU KOTABARU KOTAWARINGIN TIMUR SANGGAU BENGKAYANG Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
  • 35. ASPEK SOSIAL TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Tingkat kemiskinandibeberapakabupatendikalimantan Tingkat penganggurandibeberapakabupatendikalimantan Sumber : Dari berbagaisumber, diolah
  • 36. ASPEK LINGKUNGAN Pertumbuhanperekonomianselamainiselaludiiringidenganpenurunankualitaslingkungan, khususnyaperekonomian yang berbasispadasektorsumberdayaalamsepertipertambangan HutandiKabupatenKotabarusecarakuantitasmaupunkualitastelahbanyakmusnahdanrusakakibataktivitaspenebanganhutan. Berdasarkan data dariDinasKehutanandan Perkebunan KabupatenKotabaru (2007), luaslahankritisdiKabupatenKotabarumencapai 100.343,5 ha Lahankritismerupakansalahsatupenyebabterjadinyabanjir LuaskawasanhutandiKabupatenSanggaumencapai590.100 ha, namunhanya 154.660 ha (26,21 %) yang berhutan, sisanya 435.440 ha (73,79 %) tidakberhutan
  • 37. ASPEK LINGKUNGAN Kabupaten Bengkayang dikelilingi oleh perusahaan perkebunan sebanyak 68 perusahaan. Menurut data dari Kantor LingkunganHidup, Kebersihan, danPertamanan, 17.696 ha wilayahKabupatenBengkayangsangatrawanbanjirdan1.266 ha sangatrawanlongsor Upayapengendaliandampaklingkungansebenarnyatelahdilakukanolehpemerintahdaerahnamunhasilnyakurang optimal Adanyainstitusipemerintahdaerah yang menanganilingkunganhidup Hampirsemuasampeldalamkajianinimenyatakanpentingnyakelestarianlingkunganhidupdalam RPJMD mereka Diadakannya program-program reboisasi
  • 38.
  • 39.
  • 40. Dari sisisosial IPM menunjukkankondisi yang semakinmeningkat, kemiskinansemakinmenurundanpengangguransemakinberkurang
  • 41.
  • 43. Mendorong gerakan pembangunan hijau (green development)disemuasektorpembangunan
  • 46.