2. PEDOMAN
PENDAMPINGAN
TENAGA
KERJA
SARJANA
TAHUN
2013
KEMENTERIAN
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK
INDONESIA
3. Terbitan
ini
dipergunakan
di
lingkungan
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
RI
dan
dinas-‐dinas
ketenagakerjaan
di
Indonesia
serta
lembaga-‐
lembaga
yang
bergerak
dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
dan
perluasan
kesempatan
kerja.
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
RI
Direktorat
Perluasan
Kesempatan
Kerja
dan
Pengembangan
Tenaga
Kerja
Sektor
Informal
Tahun
2013
Cetakan
ke-‐1
Diluar
instansi
atau
lembaga
sebagaimana
disebutkan
diatas,
dapat
menggunakan
terbitan
ini
dengan
mencantumkan
pedoman
ini
dalam
daftar
pustaka
4.
TIM
PENYUSUN
Pengarah
Ir.
Erna
Noviati,
M.Si
(Direktur
PKK-‐PTKSI)
Penanggung
jawab
Nora
Kartika
S,
SE,
M.Si
Penyusun
Ir.
Yanuarini
Astuti
Dewi
M.
Ikrar
Dinata,
SH
Pengumpul
&
Pengolah
Agung
Sayudi,
S.Psi
Data
Zakiyah,
SE
Budi
Sulistyo
Administrasi
Budi
Nurani,SE
Sri
Utami
Rahayu
5. i
KATA
PENGANTAR
Kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
yang
baik,
pada
umumnya
mensyaratkan
adanya
proses
pendampingan.
Ini
menjadi
penting
karena
objek
pemberdayaan
masyarakat
adalah
masyarakat
dengan
dinamikanya
yang
beragam.
Fungsi
pendampingan
adalah
untuk
memfasilitasi,
memotivasi
masyarakat
serta
mengawal
agar
kegiatan
pemberdayaan
sesuai
dengan
maksud
dan
tujuan
yang
dikehendaki.
Kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
yang
dijalankan
oleh
Kemnakertrans
dalam
rangka
perluasan
kesempatan
kerja
seperti
Terapan
Teknologi
Tepat
Guna,
Pengembangan
Padat
Karya
dan
Tenaga
Kerja
Mandiri,
pelaksanaannya
terintegrasi
dengan
kegiatan
pendampingan
dalam
program
“Pendayagunaan
Tenaga
Kerja
Sarjana”.
Program
ini
melibatkan
para
pemuda
sarjana.
Para
sarjana
(TKS)
tersebut,
selanjutnya
ditugaskan
memfasilitasi
kelompok-‐kelompok
usaha
penerima
manfaat
program
perluasaan
kesempatan
kerja.
Disamping
itu,
mereka
juga
melaksanakan
tugas-‐tugas
tambahan
sebagai
pendamping
pengantar
kerja,
pendamping
calon
Tenaga
Kerja
Indonesia
dan
operator
bursa
kerja
on-‐line
(BKOL).
Dalam
rangka
memandu
pelaksanaan
tugas
para
TKS
di
lapangan,
Direktorat
Perluasan
Kesempatan
Kerja
dan
Pengembangan
Tenaga
Kerja
Sektor
Informal
(PKK-‐PTKSI)
telah
menyusun
Pedoman
Pendampingan
Tenaga
Kerja
Sarjana.
Pedoman
ini
disusun
dari
hasil
rangkuman
materi-‐
materi
kegiatan
pembekalan
dan
pelatihan
TKS
yang
telah
dijalankan
sejak
tahun
2009
hingga
2013.
6. ii
Dengan
pedoman
tersebut,
para
TKS
diharapkan
mampu
memahami
dengan
baik
maksud,
tujuan,
prinsip-‐
prinsip
serta
mekanisme
pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
dan
pendampingan
masyarakat.
Namun,
pedoman
ini
masih
bersifat
umum
sehingga
tentunya
ada
beberapa
aspek
yang
belum
terbahas
secara
lebih
lengkap.
Oleh
karena
itu,
para
TKS
diharapkan
mampu
mengembangkan
metode
yang
digunakan
sesuai
dengan
perkembangan
di
daerah
masing-‐masing.
Semoga
pedoman
ini
dapat
bermanfaat
bagi
para
TKS
dan
pelaksana
program
sehingga
tujuan
mulia
pemberdayaan
dan
pendampingan
masyarakat
dalam
program
pendayagunaan
TKS
dapat
tercapai
dengan
baik.
Jakarta,
01
April
2013
DIREKTUR
JENDERAL
PEMBINAAN
PENEMPATAN
TENAGA
KERJA
Dr.
Dra.
REYNA
USMAN,MM
NIP.
19601206
198603
2
002
7. iii
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR..........................................................................
i
DAFTAR
ISI......................................................................................
iii
BAB
I
PROFIL
PROGRAM
TKS..............……………..……….
1
BAB
II
KEGIATAN
TKS.............................………….……….….
5
BAB
III
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT..............……….….
10
BAB
IV
PENDAMPINGAN
KELOMPOK.....................……….….
17
BAB
V
PENDAMPINGAN
KELOMPOK
USAHA...............….….
25
BAB
VI
MENGGERAKKAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT.....….
28
BAB
VII
KOMUNIKASI
DAN
METODE
PARTISIPATIF...........….
40
BAB
VIII
MEMBANGUN
KEMITRAAN.....................................….
48
BAB
IX
MONITORING
DAN
EVALUASI.................................….
54
BAB
X
PELAPORAN..............................................................….
59
SUMBER
BACAAN.........................................................................….
62
8. 1
BAB
I
PROFIL
PROGRAM
PENDAYAGUNAAN
TKS
A. Pengertian
Program
Pendayagunaan
TKS
adalah
program
yang
bertujuan
memberdayakan
para
sarjana
dalam
kegiatan
pendampingan
masyarakat
dibidang
perluasan
kesempatan
kerja
dan
penempatan
tenaga
kerja.
B. Target
Sasaran
Kegiatan
1. Peserta
Kegiatan
Para
sarjana
yang
mempunyai
minat
dan
motivasi
tinggi
menjadi
pendamping,
mampu
menggerakkan
kelompok
masyarakat
(penganggur)
untuk
berwirausaha
melalui
optimalisasi
potensi
sumber
daya
alam
yang
mereka
miliki.
2. Lokasi
Penugasan
Lokasi
kegiatan
pendayagunaan
TKS
diutamakan
di
wilayah
kabupaten/kota
dengan
kriteria
miskin,
banyak
penganggur
dan
termasuk
kantong-‐kantong
TKI.
Kebijakan
ini
diharapkan
dapat
menjadi
solusi
dalam
rangka
mengantisipasi
dampak
moratorium
penempatan
TKI
ke
luar
negeri.
C. Tugas
TKS
Tugas
pokok
:
Mendampingi
kelompok
usaha
masyarakat
dalam
kegiatan
padat
karya,
terapan
teknologi
tepat
guna,
kegiatan
kewirausahaan
atau
kegiatan
produktif
lainnya
yang
dananya
bersumber
dari
APBN
maupun
APBD.
9. 2
Tugas
Tambahan
:
-‐ Pendamping
Calon
Tenaga
Kerja
Indonesia
(CTKI)
Memberikan
pelayanan
dan
pendampingan
kepada
para
pencari
kerja
yang
bermaksud
bekerja
ke
luar
negeri.
Bentuk
pelayanan
dapat
berupa
penyuluhan,
konsultasi,
pencatatan,
pendataan
serta
serta
pelaporan
secara
berkala
sebagai
bahan
informasi
perkembangan
layanan
terhadap
CTKI.
-‐ Pendamping
Perantaraan
Kerja;
Menjembatani
para
pencari
kerja
dengan
pengguna
tenaga
kerja
(perusahaan)
sesuai
dengan
minat,
bakat
dan
kompetensi
yang
dimiliki
pencaker
dan
kebutuhan
kompetensi
yang
diinginkan
oleh
pengguna
tenaga
kerja
(perusahaan).
Selain
itu,
TKS
juga
membantu
pengantar
kerja
dalam
kegiatan
perantaraan
kerja.
-‐ Operator
Bursa
Kerja
On
Line
(BKOL)
Penyediaan
informasi
lowongan
pekerjaan
bagi
para
pencari
kerja
secara
on
line.
Penyediaan
informasi
ini
diperoleh
melalui
kerjasama
dengan
perusahaan-‐
perusahaan
yang
membutuhkan
tenaga
kerja
baru.
Program
TKS
Operator
BKOL
Penggerak
Perantaraan kerja
Pendamping
calonTKI
Pendamping
KelompokUsaha
Masyarakat
Pada program2
TTG,
PadatKarya atau
usaha2
produktif
lainnya dengan dana
APBN
atau APBD
(TUGAS
UTAMA) Pendamping
10. 3
D. Kegiatan
1. Kegiatan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
(PKK)
Kegiatan
perluasan
kesempatan
kerja
bertujuan
untuk
mengupayakan
tersedianya
kesempatan
kerja
di
sektor
informal
bagi
para
pencari
kerja
melalui
pembentukan
kelompok
usaha
kecil
atau
usaha
mandiri
dengan
memanfaatkan
potensi
lokal
yang
tersedia.
Kegiatan
ini
berbentuk
:
- Pengembangan
Padat
Karya
Penyediaan
lapangan
pekerjaan
kepada
penganggur
yang
bersifat
sementara
(crash
for
work)
berbasis
tenaga
kerja
(tenaga
manusia)
dalam
bentuk
kegiatan
infrastruktur
maupun
produktif.
- Terapan
Teknologi
Tepat
Guna
Proses
kegiatan
alih
teknologi
sederhana
untuk
mengolah
bahan
baku
menjadi
bahan
jadi
sehingga
mampu
memberikan
nilai
tambah,
memperluas
kesempatan
kerja
dan
menyerap
tenaga
kerja.
- Tenaga
Kerja
Mandiri
Pemberdayaan
masyarakat
penganggur,
setengah
penganggur
dan
pencari
kerja
melalui
pelatihan
dan
bantuan
sarana
usaha
sebagai
stimulan
kegiatan
kewirausahaan.
2. Penempatan
Tenaga
Kerja
Fokus
kegiatan
penempatan
tenaga
kerja
adalah
memfasilitasi
pelayanan
dibidang
penempatan
tenaga
kerja,
baik
didalam
maupun
diluar
negeri.
Kegiatan
tersebut
dijalankan
dengan
memperhatikan
aspek
minat,
11. 4
bakat
dan
keterampilan
para
pencari
kerja.
Mekanisme
yang
digunakan
melalui
sistem
antar
kerja
dan
pemanfaatan
Bursa
Kerja.
Proses
pelayanan
antar
kerja.
- Petugas
antar
kerja
Disnaker
memberikan
bukti
tanda
lapor
pencari
kerja
setelah
melakukan
wawancara
dengan
pencaker
sehingga
memperoleh
gambaran
umum
tentang
bakat,
minat,
tingkat
pendidikan
atau
keterampilan
yang
dimiliki,
serta
jenis
pekerjaan
yang
diinginkan.
- Petugas
mencatat
data
lowongan
kerja
di
dalam
dan
luar
negeri,
serta
persyaratan
jabatan
yang
diinginkan
oleh
pengguna
tenaga
kerja.
- Petugas
menganalisis
kesesuaian
data
lowongan
yang
tersedia
dengan
data
pencari
kerja.
Selanjutnya,
petugas
pengantar
kerja
menginformasikan
lowongan
kerja
yang
tersedia
kepada
pencaker
untuk
diseleksi
oleh
pengguna
tenaga
kerja.
Hasil
seleksi
disampaikan
calon
pengguna
tenaga
kerja
kepada
Dinas
Tenaga
Kerja.
- Petugas
pengantar
kerja
memanggil
pencari
kerja
terpilih,
kemudian
diantarkan
ke
pihak
pengguna
tenaga
kerja
untuk
bekerja.
12. 5
BAB
II
KEGIATAN
TKS
A. Siapakah
pendamping?
Pendamping
adalah
tenaga
kerja
sarjana
yang
berperan
sebagai
fasilitator,
motivator,
dan
mediator
bagi
kelompok
usaha
masyarakat
dan
pencari
kerja.
B. Siapa
sasaran
yang
didampingi?
1. Kelompok
usaha
masyarakat
pemanfaat
program
perluasan
kesempatan
kerja,
seperti
terapan
teknologi
tepat
guna,
pengembangan
padat
karya
dan
tenaga
kerja
mandiri;
2. Pencari
kerja
(pencaker)
pada
sektor
formal,
di
dalam
maupun
di
luar
negeri;
C. Fungsi
dan
Peran
Pendamping
- Motivator
Memotivasi
masyarakat
penganggur
untuk
melakukan
kegiatan
usaha
produktif,
baik
disektor
formal
maupun
informal.
- Fasilitator
Memfasilitasi
kelompok
dampingan
terhadap
akses
yang
dibutuhkan
untuk
mendukung
usahanya.
Memfasilitasi
pencaker
yang
ingin
memperoleh
informasi
lowongan
pekerjaan.
-‐ Mediator
Mempertemukan
kelompok
dampingan
dan
pencaker
dengan
pihak-‐pihak
yang
dapat
menjadi
mitra
pendukung
usaha
mereka,
seperti
perbankan,
lembaga
donor,
13. 6
Perusahan
Pengerah
Tenaga
Kerja
Swasta
(PPTKIS),
lembaga
pelatihan,
dsb.
- Inovator
Merumuskan
ide-‐ide
baru
untuk
pengembangan
usaha
kelompok
dampingan
atau
proses
pendampingan
pencaker.
D. Apa
saja
aktifitas
pendamping
?
1. Pendampingan
bagi
kelompok
usaha
Tahap
Persiapan
- TKS
memperkenalkan
diri
kepada
masyarakat.
- Mensosialisasikan
maksud
dan
tujuan
kegiatan
pendampingan.
- Mengidentifikasikan
potensi
SDM
dan
SDA.
- Membantu
proses
rekrutmen
dan
seleksi
anggota
kelompok
dampingan.
Tahap
Perencanaan
Usaha
Kelompok
Dampingan
- Mengumpulkan
dan
mengolah
data
hasil
identifikasi
- Merekomendasikan
jenis
usaha
yang
bisa
dijalankan
- Menganalisis
kelayakan
usaha
- Merencanakan
pola
pendampingan
kelompok
- Menginventarisir
lembaga
mitra
Tahap
Membimbing
Usaha
- Membangun
kelembagaan
kelompok
dampingan
- Pembinaan
usaha
kelompok/perorangan
- Membuka
jejaring
dengan
lembaga
mitra
- Memfasilitasi
kebutuhan
pengembangan
usaha
bagi
kelompok
dampingan
- Monitoring
dan
evaluasi
14. 7
2. Pendampingan
Calon
Tenaga
Kerja
Indonesia
- Mempelajari
peraturan,
sistem
dan
mekanisme
penempatan
TKI
ke
luar
negeri.
- Membuat
rencana
kerja
pendampingan.
- Memberikan
penyuluhan
mengenai
peraturan,
mekanisme,
persyaratan
penempatan
dan
kondisi
sosial
negara
tujuan
kepada
calon
TKI.
- Pendataan
TKI
dan
calon
TKI.
- Pelayanan
konsultasi
bagi
calon
TKI.
- Memfasilitasi
penempatan
calon
TKI.
- Koordinasi
dengan
instansi
terkait.
- Menyampaikan
laporan
kegiatan
yang
dilakukan
secara
periodik
bulanan,
triwulan
dan
paripurna.
3. Pendamping
Perantaraan
Kerja
dan
Operator
Bursa
Kerja
Online
- Mempelajari
peraturan,
sistem
dan
mekanisme
sistem
antar
kerja
dan
penempatan
tenaga
kerja
dalam
negeri.
- Membantu
pengantar
kerja
melayani
pencari
kerja.
- Memberikan
pelayanan
kepada
pencari
kerja
dengan
cara
memberikan
informasi
lowongan
kerja
yang
tersedia
sesuai
dengan
persyaratan
jabatan
yang
dibutuhkan.
- Mendata
jumlah
pencaker
dan
lowongan
kerja
yang
tersedia,
serta
data-‐data
yang
terkait
dengan
penyediaan
data
informasi
Pasar
Kerja
(IPK).
- Input
data
lowongan
kerja
dan
pencari
kerja
ke
dalam
website
BKOL
(Bursa
Kerja
Online)
yang
tersedia
di
bursa
kerja
setempat.
15. 8
E. Pengetahuan
apa
yang
harus
dikuasai
pendamping?
1. Memahami
isu-‐isu
ketenagakerjaan,
mekanisme
penempatan
tenaga
kerja
formal
dan
informal
Antar
Kerja
Lokal,
Antar
Kerja
Antar
Daerah,
dan
Antar
Kerja
Antar
Negara
(AKL,
AKAD
dan
AKAN).
2. Memahami
kondisi
sosial
budaya
masyarakat
di
lokasi
penugasan
seperti
struktur
masyarakat,
mata
pencahariaan,
norma,
adat
istiadat,
dst.
3. Memahami
teknik
wawancara
dan
publik
speaking,
4. Memahami
manjemen
usaha
kecil,
seperti
administrasi
keuangan
sederhana,
perencanaan
biaya
laba
rugi,
teknik
pemasaran,
perencanaan
produksi,
dst.
5. Memahami
konsep
pemberdayaan
masyarakat
(Integrity
Community
Development).
6. Mampu
mengoperasikan
komputer
dan
jaringan
internet
7. Memahami
teknik
evaluasi
dan
penyusunan
laporan.
F. Siapa
mitra
pendamping?
1. Pelaksana
teknis
Disnaker
di
tingkat
Kabupaten/Kota,
provinsi
dan
pusat.
2. Aparat
pemerintah
dan
pemangku
kepentingan
lain
(stakeholder).
3. Lembaga
Pemberdayaan
masyarakat.
4. Lembaga
Pelatihan
dan
Perguruan
Tinggi.
5. Lembaga
Keuangan
Mikro
dan
Perbankan.
6. Lembaga
adat
dan
tokoh
masyarakat.
7. Perusahaan
daerah,
BUMD,
BUMN
dan
swasta.
16. 9
G. Hak
dan
Kewajiban
Pendamping
Hak
pendamping
1. Menerima
biaya
hidup
tiap
bulan
yang
besarnya
diatur
sesuai
dengan
dana
yang
tersedia
dan
kurun
waktu
tahun
anggaran.
(Biaya
hidup
ini
bukan
gaji
atau
upah
kerja).
2. Menerima
asuransi
jaminan
kesehatan
selama
penugasan.
3. Menerima
bantuan
biaya
operasional
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
(besarnya
sesuai
dengan
dana
yang
tersedia).
Kewajiban
Pendamping
1. Mentaati
ketentuan
yang
sudah
diatur
dalam
surat
pernyataan/kontrak
kerja.
2. Melaksanakan
tugas
dengan
penuh
tanggung
jawab
dan
penuh
pengabdian
sesuai
dengan
prinsip-‐prinsip
pemberdayaan
masyarakat.
3. Menjalin
hubungan
baik
dengan
lembaga
masyarakat,
aparat
dan
instansi
terkait
untuk
kelancaran
tugas.
4. Bersikap
kreatif
dan
inovatif
dalam
memajukan
kelompok
yang
didampingi.
5. Menjaga
nama
baik
lembaga
yang
menugaskan,
dalam
hal
ini
Disnaker
setempat.
6. Mengikuti
secara
aktif
dan
penuh
tanggung
jawab
setiap
kegiatan
dalam
rangka
pendampingan.
7. Membuat
laporan
kegiatan,
tahapan
dan
hasil
kegiatan
dan
melaporkannya
kepada
pihak-‐pihak
yang
berkepentingan.
8. Merintis
kaderisasi
pendampingan
di
lokasi
penugasan.
17. 10
BAB
III
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
A. Pengertian
Pemberdayaan
masyarakat
adalah
konsep
pembangunan
ekonomi
yang
merangkum
nilai-‐nilai
sosial.
Konsep
ini
mencerminkan
paradigma
baru
pembangunan
yang
bersifat
“people
centered,
participatory,
empowering,
&
sustainable”
(Chambers,
1995).
Adapula
yang
mendefinisikan
pemberdayaan
masyarakat
sebagai
konsep
pembangunan
yang
memiliki
makna
pengembangan,
memandirikan,
menswadayakan
dan
memperkuat
posisi
tawar
masyarakat
lapisan
bawah
terhadap
kekuatan-‐kekuatan
disegala
bidang
dan
sektor
kehidupan
(Priyono).
Definisi
di
atas
menekankan
bahwa
pembangunan
masyarakat,
merupakan
suatu
"proses"
dimana
usaha-‐usaha
atau
potensi-‐potensi
yang
dimiliki
masyarakat
diintegrasikan
dengan
sumber
daya
yang
dimiliki
pemerintah,
untuk
memperbaiki
kondisi
ekonomi,
sosial,
dan
kebudayaan
dan
mengintegrasikan
masyarakat
di
dalam
konteks
kehidupan
berbangsa
serta
memberdayakan
mereka
agar
mampu
memberikan
kontribusi
secara
penuh
untuk
mencapai
kemajuan
pada
level
nasional.
http://cec.vcn.bc.c
a
18. 11
B. Prinsip
Pemberdayaan
Masyarakat”
Dalam
proses
pemberdayaan
masyarakat,
ada
beberapa
prinsip
yang
harus
dipahami
oleh
para
pendamping,
yaitu:
- Menciptakan
suasana/iklim
yang
memungkinkan
potensi
masyarakat
berkembang
(enabling);
- Memperkuat
potensi
atau
daya
yang
dimiliki
masyarakat
(empowering);
- Pemberdayaan
mengandung
pula
arti
melindungi
(protecting).
Dalam
pemberdayaan
harus
dicegah
yang
lemah
menjadi
bertambah
lemah
karena
kurang
berdaya
menghadapi
yang
kuat;
- Pemberdayaan
tidak
boleh
meningkatkan
keterbelakangan
masyarakat;
- Pemberdayaan
tidak
boleh
melahirkan
ketergantungan
daerah
pinggiran
terhadap
pusat;
- Pemberdayaan
tidak
boleh
melahirkan
ketergantungan
masyarakat
terhadap
negara/pemerintah
juga
terhadap
pemilik
modal.
- Pemberdayaan
tidak
boleh
merusak
kelestarian
lingkungan.
C. Kredo
Pengembangan
Masyarakat”
Dalam
mengembangkan
masyarakat,
ada
beberapa
prinsip
atau
kredo
yang
harus
diperhatikan
oleh
setiap
pendamping.
Beberapa
kredo
itu,
antara
lain
:
• Pergi
ke
Desa
• Tinggal
bersama
masyarakat
• Belajar
dari
masyarakat,
belajar
sambil
berbuat
• Merancang
bersama,
bekerja
bersama
• Mulailah
dan
bangunlah
dari
apa
yg
diketahui
masyarakat
• Berjalan
bersama
mereka
• Memberikan
pemberdayaan
dan
cinta
kasih
19. 12
“Pergi
ke
desa”,
kredo
ini
mengandung
makna
bahwa
para
pekerja
pendamping
harus
terjun
langsung
ke
masyarakat.
Kegiatan
pendampingan
tidak
mungkin
hanya
dilakukan
sekali-‐sekali
saja
atau
melalui
perantara,
tetapi
harus
dilaksanakan
secara
berkesinambungan
dan
terkonsep
secara
matang.
Dengan
keterlibatan
langsung
di
lapangan,
para
pendamping
diharapkan
dapat
merasakan
kondisi
yang
dihadapi
masyarakat.
“Tinggal
bersama
masyarakat”,
mengandung
makna
bahwa
setiap
pendamping
harus
tinggal
bersama
dengan
masyarakat
yang
didampingi.
Dengan
demikian,
mereka
dapat
merasakan
kehidupan
masyarakat,
menikmati
dan
menjiwai
dinamika
masyarakat
dan
menjadi
satu
dengan
mereka.
“Belajar
dari
masyarakat,
belajar
sambil
berbuat”,
Para
pendamping
harus
mampu
belajar
dari
masyarakat,
bukan
masyarakat
yang
belajar
dari
pendamping.
Lupakan
sementara
waktu
berbagai
konsep
atau
teori
(forget
the
http://cec.vcn.bc.c
a
20. 13
theories).
Datangilah
masyarakat
dan
belajarlah
dari
mereka
(Come
to
the
people
and
learn
from
them),
kenali
dan
resapi
nilai-‐nilai
kearifan
lokal
yang
berkembang
dalam
masyarakat.
“Merancang
bersama,
bekerja
bersama”,
mengandung
makna
bahwa
dalam
merancang
sebuah
program
atau
kegiatan,
setiap
pendamping
harus
melibatkan
masyarakat,
gagasan-‐gagasan
program
dan
kegiatan
berasal
dari
metode
pendekatan
masyarakat
dampingan
(bottom-‐up
approach)
“Mulailah
dan
bangunlah
dari
apa
yang
diketahui
masyarakat”,
mengandung
makna
bahwa
sebaiknya
rencana
dan
aksi
yang
akan
dijalankan
oleh
pendamping
berasal
dari
gagasan
masyarakat.
Gagasan-‐gagasan
tersebut
bisa
dihimpun,
apabila
pendamping
terjun
langsung
dalam
masyarakat
(Participatory
Learning
Action).
Dengan
demikian,
para
pendamping
dengan
mudah
dapat
menggali
berbagai
masalah
yang
ada
dalam
masyarakat
dan
secara
bersama-‐
sama
berpikir
untuk
mencari
solusi.
“Berjalan
bersama
mereka”,
setelah
membuat
program
bersama,
pendamping
memastikan
bahwa
pelaksanaan
program
sejalan
dengan
perencanaan.
Selain
itu,
melalui
pendampingan,
para
pendamping
berusaha
membantu
mengatasi
berbagai
kendala
yang
dihadapi
oleh
masyarakat
(kelompok
dampingan).
“Memberikan
pemberdayaan
dan
cinta
kasih”,
mengandung
makna
bahwa
para
pendamping
bukanlah
seorang
sinterklas
yang
membagi
bantuan,
hadiah,
atau
program
secara
cuma-‐cuma
tanpa
memikirkan
dampak
dari
bantuan
tersebut.
Tetapi
para
pendamping
memberikan
pendampingan
dengan
penuh
ketulusan
dengan
sepenuh
hati
dan
cinta
kasih,
mencari
jalan
keluar
atas
berbagai
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
masyarakat.
21. 14
Menuju
Rakyat;
Hidup
diantara
mereka;
Mencintai
mereka;
Belajar
dari
mereka;
Memulai
dari
mereka
berada;
Bekerja
dengan
mereka;
Mengembangkan
apa
yang
mereka
miliki.
Melalui
pemimpin-‐pemimpin
yang
terbaik,
Saat
tugas
telah
selesai,
Saat
pekerjaan
telah
usai,
Semua
rakyat
menyatakan:
"Kita
telah
menyelesaikannya
sendiri"
Lao
Tsu
;
filusuf
Cina
www.Barefootguide.org
22. 15
D. Langkah-‐Langkah
Pemberdayaan
Langkah-‐langkah
pemberdayaan
masyarakat
meliputi
tiga
hal,
yaitu
animasi,
fasilitasi
dan
penghapusan
diri.
Animasi
→
membangkitkan
semangat
kelompok
dan
memperkuat
keyakinan
mereka
agar
lebih
sabar
dan
optimis.
Fasilitasi
→
Membantu
masyarakat
mengatasi
masalah
melalui
pelatihan,
penyuluhan,
pengumpulan
informasi,
advokasi,
menjembatani
kelompok
dengan
lembaga
mitra.
Penghapusan
diri
→
Menarik
diri
ketika
kelompok
dampingan
telah
mandiri
sehingga
mereka
tidak
bergantung
lagi
pada
pendamping.
E. Indikator
Keberhasilan
Pemberdayaan
Masyarakat
Indikator
keberhasilan
pemberdayaan
masyarakat
adalah
kemandirian
dan
keberlanjutan.
Pilar-‐pilar
kemandirian
dan
keberlanjutan,
meliputi
:
- Kemandirian
dan
keberlanjutan
organisasi-‐organisasi
komunitas
yang
telah
terbangun;
www.barefootguide.org
23. 16
- Kemandirian
dan
keberlanjutan
dana
dan
program
oleh
masyarakat;
- Kemandirian
dan
keberlanjutan
visi,
misi,
program,
prinsip
dan
nilai-‐nilai
yang
dianut
dalam
pelaksanaan
program
Community
Development.
Sedangkan
ciri-‐ciri
masyarakat
yang
mandiri,
antara
lain
:
v Mampu
mengidentifikasi
permasalahan
yang
dihadapi,
merumuskan
serta
menetapkan
prioritasnya;
v Mampu
merumuskan
alternatif
untuk
menyelesaikan
permasalahan;
v Mampu
mengorganisir
diri,
sebagai
salah
satu
cara
penanggulangan
secara
bersama;
v Mampu
mengembangkan
aturan
main,
nilai,
norma
yang
disusun,
disepakati
serta
dipatuhi
bersama;
v Mampu
memperluas
kerjasama
serta
kemitraan
yang
setara
(termasuk
dalam
kewirausahaan).
www.iposnews.com
24. 17
BAB
IV
Pendampingan
Kelompok
Pendampingan
adalah
interaksi
yang
intensif
antara
pendamping
dengan
kelompok
masyarakat
sehingga
terjadi
proses
perubahan
kreatif
yang
diprakarsai
oleh
para
anggota
kelompok
untuk
tujuan
peningkatan
kualitas
hidup
dan
kemandirian
kelompok
dampingan.
A. Peran
Pendamping
Dalam
proses
pemberdayaan
masyarakat,
para
pendamping
memiliki
4
peran
utama,
yakni
Pendamping
(fasilitator)
1. Peran
Fasilitatif
Peran
fasilitatif
pendamping
berupa
motivasi
kelompok,
memberikan
inspirasi
untuk
aksi
nyata,
menjadi
penengah
konflik
dan
membentuk
konsensus
bersama,
mendorong
anggota
untuk
berpartisipasi
aktif.
1. FASILITATIF
2.
EDUKATIF
3. REPRESENTATIF
4.
TEKNIS
www.barefootguide.org
25. 18
Penumbuhan
Penguatan
Pelepasan
2. Peran
Edukatif
Pendamping
dituntut
aktif
mendidik
dan
memberikan
masukan
melalui
:
n Peningkatan
KESADARAN,
mendorong
peserta
program
memandang
jauh
ke
depan
dan
mampu
berubah;
n Penyediaan
INFORMASI,
memperluas
wawasan,
inspirasi
(gagasan)
baru,
info
sosial
ekonomi,
teknologi
tepat
guna,
padat
karya,
kewirausahaan,
pembangunan
daerah
dsb;
n Peran
MEMPERTENTANGKAN,
membuat
manajemen
konflik,
mendesign
kesadaran
sehingga
para
anggota
tertantang
mengikuti
perubahan;
n Peran
MELATIH,
memberikan
pelatihan
sesuai
dengan
kemampuan
pendamping.
3. Peran
Perwakilan
Mewakili
komunitas
berinteraksi
dengan
pihak
luar
untuk
mendapatkan
akses
ke
sumber
daya,
akses
pasar,
negoisasi,
menjembatani
kemitraan.
4. Peran
Teknis
Peran
teknis
pendamping
meliputi
manajemen
dan
perencanaan
usaha,
administrasi
dan
keuangan,
menjalin
relasi,
memberi
konsultasi,
mengelola
dinamika
kelompok.
Tahapan
Pendampingan
26. 19
B. Keterampilan
Dasar
Pendamping
Untuk
menjadi
pendamping
yang
baik,
setiap
TKS
sebaiknya
memperhatikan
penguasaan
keterampilan
dasar
yang
diperlukan,
seperti
:
• Kemampuan
berkomunikasi
antar
pribadi
• Bekerja
dengan
kelompok
dampingan
• Memfasilitasi
penemuan
SDA
• Mendidik
masyarakat/anggota
kelompok
• Menulis
(tidak
mutlak
tapi
vital)
• Memotivasi,
membangun
antusiasme
dan
menggerakkan
orang
• Mengelola
konflik
• Mewakili
dan
advokasi
kelompok
• Presentasi
• Bekerja
dengan
media
• Mengorganisir
kegiatan
• Kewirausahaan
(menganalisa
usaha)
C. Teknik
Memfasilitasi
Sikap
dan
kecakapan
pendamping
akan
menetukan
kelancaran
dan
suasana
pendampingan
bagi
kelompok.
Hal
ini
bisa
dilakukan
apabila
pendamping
memahami
teknik-‐teknik
fasilitasi,
diantaranya
:
• Memberi
dorongan,
memuji,
bersahabat,
hangat.
• Membuka
jalan,
memberi
alternatif
solusi
permasalahan.
Ayahsafa.blogspot.com
27. 20
• Menetapkan
pedoman,
menciptakan
pegangan
dan
aturan
tata
tertib.
• Mengikuti
keputusan
bersama,
mendengarkan
gagasan.
• Mendiagnosis,
mengajak
kelompok
menghadapi
masalah
dan
potensi
serta
mengkajinya
menjadi
usaha
produktif.
• Meredakan
ketegangan,
mengurangi
rasa
ketegangan
dengan
sikap
santai
dan
penuh
humor.
• Mendengarkan,
kemampuan
mendengarkan
secara
diagnostik
persoalan,
pikiran,
praduga
anggota
dan
pengurus
serta
berempati
kepada
mereka.
D. Prinsip
Pendampingan
Pendamping
masyarakat
merupakan
suatu
pekerjaan
profesional
yang
diatur
oleh
prinsip
dan
etika-‐etika
tertentu.
Selain
itu,
seorang
pendamping
juga
harus
dapat
memahami
prinsip-‐prinsip
pendampingan,
antara
lain
:
1. Pengembangan
bersifat
terpadu
(integrated
development)
yang
meliputi
aspek
sosial,
ekonomi,
politik,
budaya,
lingkungan
dan
personal/spiritual;
2. Menjunjung
tinggi
hak
asasi
secara
proporsional
(Human
Right).
Melindungi
hak
masyarakat
untuk
berpendapat,
berserikat
dan
berkreasi;
3. Berkelanjutan
(sustainability),
yaitu
meminimalisir
penggunaan
sumberdaya
yang
tidak
dapat
diperbaharui,
menjaga
kelestarian
lingkungan;
4. Pemberdayaan
(empowerment),
yaitu
menyediakan
sumberdaya,
kesempatan,
pengetahuan,
keterampilan
serta
meningkatkan
kemampuan
binaan
untuk
menentukan
masa
depannya
ketika
berpatisipasi
dalam
masyarakat;
28. 21
5. Kepemilikan
masyarakat
(community
ownership),
yaitu
pemberian
kewenangan
kepada
masyarakat
untuk
mengelola
sumber
daya
dengan
segenap
aturan
mainnya
dengan
cara
memberikan
akses
dan
kontrol
terhadap
proses
pengambilan
keputusan;
6. Kemandirian
(self-‐reliance)
Mengutamakan
penggalian
dan
pemanfaatan
sumberdaya
internal
masyarakat,
seperti
keuangan,
teknis,
sumber
daya
alam,
dan
sumberdaya
manusia;
7. Non
partisan
(independent)
Tidak
terikat
dengan
kepentingan
manapun,
sehingga
bisa
lebih
mandiri
dan
kreatif
serta
terbebas
dari
tekanan
pihak
lain;
8. Tujuan
Praktis
dan
strategis
(Immediate
goals
and
ultimate
visions),
yakni
mengupayakan
tercapainya
tujuan
jangka
pendek
tanpa
mengabaikan
tujuan
jangka
panjang
yang
strategis;
9. Pengembangan
organik
(organic
development)
Pemberdayaan
masyarakat
diibaratkan
seperti
mengurus
tanaman
(yang
komplek),
bukan
seperti
mesin
(yang
simple);
10.Berangkat
dari
yang
dibutuhkan
masyarakat
(the
pace
of
development)
Masyarakat
yang
mengkontrol
dan
memimpin
proses,
sedangkan
pendamping
hanya
melayani
dan
memfasilitasi.
Dalam
proses
ini
diperlukan
waktu
lebih
banyak;
11. Membangun
Masyarakat
(community
building)
yang
dilakukan
dengan
cara
memperkuat
interaksi
sosial
dalam
masyarakat,
membangun
kebersamaan
masyarakat,
komunikasi
yang
efektif
satu
dengan
yang
lain,
29. 22
menghasilkan
dialog
yang
alami
dan
saling
memahami
serta
aksi
social;
12. Proses
dan
keluaran
(process
and
outcome),
dalam
artian
adanya
keseimbangan
antara
proses
dan
keluaran.
Proses
harus
dalam
konteks
menghasilkan
keluaran
yang
diharapkan,
dan
keluaran
harus
diproses
dengan
benar.
13. Integritas
Proses
(the
integrity
of
process)
Untuk
mencapai
keluaran
yang
baik,
maka
diperlukan
proses
yang
baik,
yaitu
proses
yang
muncul
dari
gagasan
masyarakat.
Proses
harus
sejalan
dengan
keluaran
yang
akan
dicapai
yaitu
keadilan
sosial
dan
kelestarian
lingkungan.
Proses
tersebut
harus
tulus,
tidak
manipulatif,
tidak
berliku-‐liku,
juga
tidak
konfrontasi.
14. Tanpa
kekerasan
(non
violence)
Kekerasan
tidak
hanya
diartikan
secara
fisik,
tapi
bisa
juga
berupa
struktur
sosial
dan
pembinaan
yang
menindas.
Pendekatan
yang
digunakan
hendaknya
mengutamakan
persetujuan,
kerjasama,
serta
menghindari
konfrontrasi.
15. Inklusif
(Inclusiveness)
Membangun
dialog
dan
meningkatkan
saling
pengertian,
selalu
mengevaluasi
posisi
kita,
tidak
mengklaim
kita
yang
benar
dan
bijaksana,
selalu
mau
belajar
dari
orang
lain
terutama
dari
orang
yang
berfikir
beda
dari
kita,
serta
selalu
berprasangka
baik
pada
orang
lain.
16.Konsensus
(Concensus)
Penyelesaian
masalah
tanpa
kekerasan.
Inkusifitas
hanya
bisa
dicapai
melalui
konsensus,
bukan
manufer
menang-‐
kalah.
Namun
Terkadang
Konsensus
dicapai
lebih
lama.
Terkadang
konsensus
memang
membuat
frustrasi,
namun
akan
lebih
memuaskan
hasilnya.
30. 23
17. Kerjasama
(Co-‐operation),
yaitu
pendekatan
tanpa
kekerasan
dengan
menekankan
pendekatan
kerjasama
daripada
pendekatan
kompetitif.
Kerjasama
bisa
meluas
dengan
masyarakat
yang
mengahadapi
masalah/isu
yang
mirip.
18.Partisipasi
(participation)
Pemberdayaan
masyarakat
harus
memaksimalkan
partisipasi
masyarakat
dalam
semua
tahapan
kegiatan.
Semakin
banyak
masyarakat
yang
terlibat
semakin
tinggi
rasa
memiliki
masyarakat
dan
semakin
inklusif.
31. 24
BAB
V
PENDAMPINGAN
KELOMPOK
USAHA
Program
pendampingan
merupakan
suatu
sistem
pembangunan
yang
berorientasi
pada
manusia,
dengan
mengedepankan
azas
partisipasi
(participatory),
musyawarah
dan
keadilan
(equity)
sebagai
akses
untuk
mencapai
kemajuan
dan
kemandirian
masyarakat.
Melalui
pendampingan
ini
masyarakat
diharapkan
dapat
berdayaguna,
dalam
artian
mampu
menolong
dirinya
sendiri
dan
secara
bertahap
mampu
mengurangi
ketergantungannya
pada
pihak
lain.
Dua
hal
penting
yang
menjadi
fokus
perhatian
dalam
implementasi
program
pendampingan,
antara
lain
:
• Capacity
Building
yang
diwujudkan
dengan
perubahan
cara
pandang
atau
pola
pikir
masyarakat
dampingan.
•
Technical
Building
yaitu
kecakapan
hidup
atau
life
skill
berupa
kemampuan
mengelola
potensi
alam,
baik
yang
bersifat
on
farm
(diatas
tanah)
seperti
pertanian
dan
perkebunan
maupun
off
farm
(olahan
hasil
diatas
tanah),
serta
non
farm
(yang
tidak
terkait
dengan
on
farm
atau
of
farm).
Kabarangka.wordpress.com
32. 25
Secara
umum,
kendala
yang
biasanya
dihadapi
dalam
pendampingan
wirausaha
antara
lain
:
kemampuan
sumber
daya
manusia,
akses
pemasaran,
informasi
teknologi,
permodalan
dan
manajemen
organisasi
yang
sangat
terbatas.
Dalam
mengatasi
persoalan
tersebut,
maka
diperlukan
upaya
penguatan
terhadap
hal-‐hal
yang
selama
ini
dianggap
sebagai
sumber
penghambat
sehingga
usaha
kelompok
binaan
menjadi
bankable.
Dalam
rangka
pencapaian
hasil
yang
maksimal
dalam
program
pendampingan,
maka
seorang
pendamping
harus
dapat
mengupayakan
beberapa
langkah
strategis,
sebagai
berikut:
1. Identifikasi
dan
Pemetaan
Usaha
Mikro
(analisis
kebutuhan)
a. Instrumen
identifikasi
antara
lain
:
– Identitas
calon
wirausaha/kelompok
usaha
(nama,
usia,
jenis
kelamin,
pendidikan,
alamat,
jumlah
tanggungan)
– Identitas
usaha
(jenis
usaha,
lokasi
usaha,
konsumen
utama,
perkiraan
modal
dan
sumbernya,
perkiraan
keuntungan,
kapasitas
produksi,
pemasaran
dan
tenaga
kerja.)
– Informasi
pendukung
lainnya
(usaha
sampingan/pokok,
jenis
usaha
lain
yang
dipunyai,
kesulitan
yang
dirasakan).
b. Hasil
akhir
proses
identifikasi
tersebut,
antara
lain
:
– Memperoleh
informasi
tentang
kewirausahaan
yang
potensial
untuk
dikembangkan.
– Memperoleh
informasi
tentang
klasifikasi
(skala
usaha)
usaha
mikro.
– Mengetahui
jumlah
dan
jenis
usaha
yang
ada.
– Memiliki
peta
permasalahan
dan
potensi
usaha,
berdasarkan
peta
ini
dapat
diketahui
kebutuhan
mendasar
yang
diperlukan
UMKM.
33. 26
2. Fasilitasi
Kebutuhan
Pengembangan
a. Tujuan
yang
ingin
dicapai:
– Memberikan
alternatif
pemecahan
masalah
atau
kebutuhan
yang
diinginkan
oleh
kelompok
dampingan.
b. Beberapa
bentuk
fasilitasi
:
– Pelatihan
kewirausahaan,
pendampingan,
pelatihan
pembukuan
dan
keuangan
mikro,
serta
pelatihan
teknis
produksi;
– Diskusi/pertemuan
berkala.
– Pendampingan
teknis
dan
manajemen.
– Studi
banding;
– Pembukaan
akses
ke
sumber
permodalan,
pasar
dan
peluang
usaha
lainnya;
3. Pengembangan
Jaringan
Pemasaran
Tujuan
yang
ingin
dicapai
adalah
meningkatkan
omset
atau
volume
penjualan
dan
meningkatkan
efisiensi.
Strategi
yang
digunakan
:
a. Pengelolaan
Cluster
(sentra
bisnis)
Cluster
adalah
pusat
berkumpulnya/terkonsentrasinya
para
pelaku
usaha
tertentu
pada
area
geografis
tertentu.
Pengorganisasian
pemasaran
produk
sentra
yang
baik
akan
dapat
menngkatkan
posisi
tawar
terhadap
calon
pembeli,
sehingga
pelaku
usaha
mikro
tidak
menjadi
sub
ordinate
dari
pembeli
yang
secara
ekonomi
memiliki
struktur
yang
lebih
kuat.
b. Pengelolaan
Lingkage
(kerjasama
–
kemitraan)
Linkage
adalah
kerjasama
yang
dilakukan
antara
UMKM,
baik
kelompok
maupun
perorangan
dengan
calon
pembeli
34. 27
dengan
sistem
kontrak
atau
borongan.
Dalam
konteks
ini
pendamping
akan
mendampingi
UMKM
yang
akan
melakukan
kerjasama
kemitraan
sehingga
tetap
dalam
kerangka
kerjasama
yang
saling
menguntungkan
(win-‐win
solution).
c. Pengelolaan
Mass
Market
Pengelolaan
Mass
Market
adalah
pola
pemasaran
dengan
target
seluruh
usaha
produktif
(yang
tidak
memenuhi
syarat
linkage
atau
cluster)
baik
perorangan
maupun
kelompok.
4. Pengembangan
Akses
Permodalan
Permodalan
menjadi
elemen
penting
bagi
terlaksananya
kegiatan
usaha
ekonomi
produktif
kelompok
serta
keberlanjutan.
Beberapa
upaya
yang
bisa
dilakukan
untuk
mengembangkan
akses
permodalan,
berupa
:
־ Kredit
usaha
perbankan;
־ Dana
Corporate
Social
Responsible
(CSR)
BUMN
dan
swasta;
־ Bantuan
sarana
usaha
pemerintah.
5. Monitoring
dan
Evaluasi
Monitoring
dan
evaluasi
bertujuan
untuk
mengetahui
perkembangan
UMKM
serta
menjaga
kontinuitas
program.
Secara
berkala,
setiap
3
(tiga)
bulan
sekali
dilakukan
penilaian
untuk
mengetahui
tingkat
kemajuan
sesuai
dengan
klasifikasi
yang
ditetapkan.
Prinsip
monitoring
akan
mengacu
pada
Klasifikasi
Usaha
Mikro.
35. 28
BAB
VI
MENGGERAKKAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Konsep
partisipasi
adalah
konsep
yang
menempatkan
masyarakat
sasaran
pada
posisi
terdepan
dalam
proses
pembangunan.
Gagasan
ini
pertama
kali
dikemukakan
oleh
Paulo
Preire
(Ahli
Pendidikan)
dan
Robert
Chambers
(Ahli
Pembangunan).
Dalam
konsep
ini,
partisipasi
masyarakat
merupakan
sumber
informasi
yang
kuat.
Masyarakat
lebih
percaya
pada
program/proyek
dan
masyarakat
berhak
untuk
terlibat
dalam
pembangunan
yang
menyangkut
dirinya.
Prinsip-‐
prinsip
dalam
konsep
partisipasi,
meliputi:
־ Kemauan
belajar
dari
masyarakat
־ Kedudukan
orang
luar
sebagai
fasilitator,
orang
dalam
(masyarakat)
sebagai
pelaku
(subyek)
־ Saling
belajar
dan
berbagi
pengalaman
־ Santai
dan
informal
־ Melibatkan
semua
kelompok
masyarakat
־ Menghargai
perbedaan
־ Triangulasi
;
teknik,
sumber
informasi,
fasilitator.
־ Mengoptimalkan
hasil
־ Berorientasi
praktis
־ Belajar
dari
kesalahan
־ Berkelanjutan
A. Metode
PRA
Dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
Participatory
Rural
Appraisal
(PRA)
merupakan
metode
pendekatan
belajar
tentang
kondisi
dan
kehidupan
perdesaan
dari-‐dengan-‐oleh
masyarakat
desa
sendiri.
Dalam
PRA
ini
terdapat
sekumpulan
teknik
dan
alat
yang
mendorong
masyarakat
perdesaan
turut
serta
meningkatkan
dan
menganalisa
pengetahuannya
mengenai
hidup
dan
kondisi
36. 29
mereka.
Keluaran
Kajian
Keadaan
Perdesaan
adalah
gambaran
tentang:
• Potensi
sumber
daya
alam
yang
dimiliki
masyarakat,
termasuk
sistem
usaha
tani;
• Potensi
sosial
masyarakat;
• Potensi
perekonomian
masyarakat;
• Potensi
lembaga
atau
kelompok
kegiatan
yang
ada,
latar
belakangnya,
strukturnya,
kegiatannya
dan
lain-‐lain
(termasuk
lembaga
pelayanan,
baik
pemerintah
maupun
non-‐pemerintah);
• Masalah-‐masalah
dalam
masyarakat;
• Prioritas
dan
penyebab
masalah;
• Peluang-‐peluang
pengembangan.
B. Tahapan
PRA
Tahapan
dalam
proses
kajian
keadaan
pedesaan
partisipatif
meliputi:
1. Persiapan
desa
bersama
wakil
masyarakat
(pimpinan,
tokoh-‐tokoh
dan
/
atau
koordinator
setempat),
seperti
:
• Menentukan
tempat;
• Menentukan
waktu;
• Mengumumkan
kepada
masyarakat;
• Persiapan
akomodasi
dan
konsumsi
serta
dana
yang
diperlu;
2. Persiapan
dalam
tim:
• Menentukan
informasi
yang
akan
dikaji;
• Menentukan
teknik
PRA
yang
ingin
dipakai;
• Menentukan
dan
menyediakan
bahan
pendukung
dan
media;
• Membagi
peran
dalam
Tim;
37. 30
3. Melakukan
kajian
keadaan,
seperti
:
• Menjelaskan
ulang
maksud
dan
tujuan
PRA;
• Menyepakati
waktu
dan
kegiatan
/
teknik
yang
akan
dilakukan;
• Membina
suasana;
• Menjelaskan
teknik
PRA
dalam
sub
kelompok;
• Menjalankan
teknik
PRA,
berupa
diskusi
umum
(pembahasan
keadaan),
pembuatan
gambar
(visualisasi),
diskusi
lebih
lanjut
(analisa
masalah
dan
potensi);
• Presentasi
dan
diskusi
4. Perumusan
hasil
PRA
5. Lokakarya
(musyawarah
masyarakat)
• Mempresentasi
semua
hasil
PRA;
• Mendiskusikan
kembali
dengan
masyarakat
untuk
mempertajam
temuan;
• Penyusunan
hasil
akhir
analisa
kajian
potensi,
kesempatan
dan
permasalahan;
• kemungkinan
pengembangan
program
oleh
masyarakat.
www.fao.org
38. 31
Hasil
pengkajian
keadaan
desa
secara
partisipatif
(PRA)
merupakan
dasar
untuk
tahapan
proses
pemberdayaan
masyarakat
berikut
yaitu
pembentukan
dan
pengembangan
kelompok
dan
penyusunan
dan
pelaksanaan
rencana
kegiatan
oleh
masyarakat.
Selain
sebagai
dasar
pemberdayaan
masyarakat,
hasil
kajian
keadaan
perdesaan
partisipatif,
khususnya
masalah-‐masalah
dan
kebutuhan-‐kebutuhan
masyarakat
dapat
digunakan
oleh
Dinas
serta
instansi
lain
untuk
mengembangkan
pelayanan
serta
program
yang
lebih
tanggap
kebutuhan
masyarakat.
Hasil-‐hasil
PRA
:
1. PETA
DESA
atau
sketsa
keadaan
sumberdaya
umum
desa
atau
peta
dengan
topik
tertentu
(peta
topikal),
sesuai
kesepakatan
dan
tujuannya,
misalnya
peta
jenis
tanah,
peta
peternakan,
peta
penyebaran
penduduk.
2. KALENDER
MUSIM,
kalender
musim
menunjukkan
perubahan
dan
perulangan
keadaan-‐keadaan
seperti
cuaca,
siklus
tanaman,
pembagian
tenaga
kerja,
keberadaan
hama
dan
penyakit
dan
lain-‐lain,
dalam
satu
kurun
waktu
tertentu
(musiman).
Hasilnya,
yang
digambar
dalam
suatu
‘kalender’
dengan
bentuk
matriks,
merupakan
informasi
penting
sebagai
dasar
pengembangan
rencana
program.
3. TRANSEK
DESA
:
Transek
(Penelusuran
Desa)
merupakan
teknik
untuk
memfasilitasi
masyarakat
dalam
pengamatan
langsung
lingkungan
dan
keadaan
sumber-‐
sumberdaya
dengan
cara
berjalan
menelusuri
wilayah
desa
mengikuti
suatu
lintasan
tertentu
yang
disepakati.
Dengan
teknik
transek,
diperoleh
gambaran
keadaan
sumber
daya
alam
masyarakat
beserta
masalah-‐masalah,
39. 32
perubahan-‐perubahan
keadaan
dan
potensi-‐potensi
yang
ada.
4. DIAGRAM
VENN,
bermanfaat
untuk
melihat
hubungan
masyarakat
dengan
berbagai
lembaga
yang
terdapat
di
desa
dan
lingkungannya.
Diagram
venn
memfasilitasi
diskusi
masyarakat
untuk
mengidentifikasi
pihak-‐pihak
apa
berada
di
desa,
serta
menganalisa
dan
mengkaji
perannya,
kepentingannya
untuk
masyarakat
dan
manfaat
untuk
masyarakat.
5. SEJARAH
DESA,
memfasilitasi
masyarakat
dalam
mengenali
perubahan
dan
kecenderungan
berbagai
keadaan,
kejadiaan
serta
kegiatan
masyarakat
dari
waktu
ke
waktu.
Dari
besarnya
perubahan
hal-‐hal
yang
diamati
dapat
diperoleh
gambaran
adanya
kecenderungan
umum
perubahan
yang
akan
berlanjut
di
masa
depan,
sehingga
masyarakat
dapat
memperkirakan
serta
mengantisipasi
arah
kecenderungan
tersebut.
6. DIAGRAM
ALUR
;
menggambarkan
arus
dan
hubungan
di
antara
semua
pihak
dan
komoditas
yang
terlibat
dalam
suatu
sistem.
Diagram
ini
dapat
digunakan
untuk
menganalisa
pemasaran
ternak,
alur
hasil
pertanian,
atau
komoditas
lain.
Pembuatan
diagram
alur
memfasilitasi
masyarakat
dalam
menganalisa
dan
mengkaji
suatu
sistem,
fungsi
masing-‐masing
pihak
dalam
sistem
serta
bagaimana
hubungan
antara
pihak-‐pihak
dalam
sistem
itu,
termasuk
ketergantungan.
7. ANALISIS
PENGGUNAAN
WAKTU,
analisis
mengenai
alokasi
penggunaan
waktu
untuk
kegiatan
masyarakat
setempat
sesuai
dengan
klasifikasi
tertentu,
misalnya
klasifikasi
umur.
47. 40
BAB
VII
KOMUNIKASI
DAN
METODE
PARTISIPATIF
A. Mengapa
komunikasi
itu
penting?
Salah
satu
kunci
keberhasilan
pendampingan
masyarakat
adalah
komunikasi.
Setiap
pendamping
wajib
menguasainya,
karena
tanpa
komunikasi
yang
baik
bagaimana
mungkin
pendamping
bisa
melaksanakan
tugas-‐tugas
fasilitasi
kepada
kelompok
dampingan,
tanpa
komunikasi,
pendamping
tidak
dapat
menyampaikan
pesan
ataupun
menerima
pesan
dari
anggota
kelompok
dampingan.
Wahyudin
Sumpeno
(dalam
buku
fasiltator
genius)
memaparkan
beberapa
fungsi
komunikasi
interpersonal,
antara
lain
:
• Menyampaikan
informasi
atau
pesan
yang
bermanfaat
bagi
orang
lain;
• Memperkuat
pembentukan
persepsi
dan
cara
pandang
seseorang;
http://hafismuaddab.wordpress.com
48. 41
• Menciptakan
penerimaan
dan
tanggapan
positif
terhadap
masalah
dan
pengalaman
baru;
• Merangsang
emosional;
• Membentuk,
merubah
dan
mempertahankan
kesan;
• Mempererat
hubungan
interpersonal
untuk
saling
bekerja
sama.
• Mendorong
partisipasi
individu.
B. Etika
dalam
berkomunikasi
Halbert
Gulley
dalam
bukunya
Discussion,
Conference
and
Group
Process,
(sebagaimana
dikutip
oleh
Wahyu
Sumpeno
dalam
buku
fasiltator
genius),
mengemukakan
beberapa
batasan
etika
komunikasi,
yaitu
:
Komunikator
bertanggung
jawab
dan
mempertimbangan
untuk
mempertahankan
keputusan
dan
kebijaksanaan
kelompok
dan
masyarakat,
jika
tidak
mampu,
harus
dengan
tegas
menolak
mendukungnya
pada
waktu
keputusan
itu
dicapai.
Komunikator
bertanggung
jawab
untuk
memiliki
informasi
yang
baik
dan
akurat.
Komunikator
bertanggung
jawab
dalam
mendorong
secara
aktif
komentar
orang
lain
dan
mencari
sudut
pandang
termasuk
yang
tidak
popular.
Komunikator
secara
terbuka
harus
menyatakan
bias-‐
bias
dan
harus
menjelaskan
sumber
informasi
dari
setiap
prasangka
terhadap
sumber
tersebut.
"Kebohongan
yang
disengaja,
perekayasa
bukti,
pemalsuan
sumber,
sengaja
salah
mengutip
dan
pemalsuan
fakta
adalah
praktik-‐praktik
tidak
jujur
yang
nyata".
49. 42
Anggota
kelompok
tidak
berupaya
untuk
memanipulasi
pembicaraan
dengan
cara
tidak
wajar
agar
tujuannya
sendiri
terlayani
dan
harapan
orang
lain
atau
kelompok
gagal.
Komunikator
menghindari
penggunaan
taktik
dengan
sengaja
mengaburkan
analisis;
mengejek
bahasa
yang
sarat
emosi,
kesalahan,
disebabkan
asosiasi,
generalisasi
yang
tergesa-‐gesa,
mengubah
definisi
dan
terlalu
menyederhanakan
alternatif
pemecahan
masalah
"kalau
tidak
ini
berarti
itu".
Selanjutnya
John
Makaya
dan
William
Brown
mendaftarkan
sepuluh
kondisi
sikap
dialogis
dalam
etika
komunikasi
interpersonal,
yaitu
:
Keterlibatan
manusia
dari
kebutuhan
yang
dirasakan
untuk
berkomunikasi.
Suasana
keterbukaan,
kebebasan
dan
pertanggungjawaban.
Berurusan
dengan
isu
dan
ide
nyata
yang
relevan
dengan
komunikator.
Apresiasi
terhadap
perbedaan
dan
keunikan
individual.
Penerimaan
terhadap
ketidaksetujuan
dan
konflik
dengan
keinginan
untuk
menyelesaikan.
Umpan
balik
yang
efektif
dan
penggunaan
umpan
balik.
Saling
menghargai
dan
mempercayai.
Ketulusan
hati
dan
kejujuran
dalam
sikap
terhadap
komunikasi.
Sikap
positif
untuk
pemahaman
dan
belajar.
Kemauan
menerima
kesalahan
dan
membiarkan
persuasi.
50. 43
C.
“Jendela
Johari”
Peran
Fasilitator
Awal-‐awal
menjadi
pendamping
memang
bukanlah
hal
yang
mudah,
dibutuhkan
kepekaan
yang
kuat
dalam
proses
pengenalan
dengan
kelompok
dampingan.
Pedoman
teknik
fasilitasi
partisipatif
pendampingan
masyarakat
(BAPPENAS,2007),
memperkenalkan
cara
mudah
untuk
melihat
peran
pendamping
dalam
kegiatan
pembelajaran
masyarakat,
yaitu
dengan
menggunakan
jendela
Johari,
sebagaimana
gambar
dibawah
ini.
51. 44
Pendamping
sebaiknya
mendorong
peserta
untuk
menggunakan
komunikasi
yang
positif.
Ini
berarti
menggunakan
persepsi
(termasuk
citra
diri
dan
citra
pihak
lain);
sikap;
dan
pendapat(opini)
secara
positif.
Berikut
ini
contoh-‐contohnya:
•
Jendela
pertama
(aku
tahu,
masyarakat
tahu)
:
fasilitator
mengajak
peserta
mendialogkan
sesuatu
yang
sama-‐sama
diketahui,
tetapi
ternyata
terdapat
perbedaan
pandangan
dan
pendapat
terhadap
topik
tersebut.
Fasilitator
mendorong
sikap
positif
terhadap
perbedaan
pendapat.
Fasilitator
mengajak
peserta
saling
memahami
persepsi
dan
sikap
orang
lain.
•
Jendela
kedua
(aku
tidak
tahu,
masyarakat
tahu)
:
fasilitator
mendorong
kepercayaan
diri
peserta
bahwa
pengetahuannya
penting
bagi
orang
lain
(mengubah
‘citra
diri’
sebagai
petani
yang
bodoh
karena
tidak
sekolah
tinggi).
Sebaliknya
fasilitator
perlu
mengubah
pandangan
penyuluh
yang
beranggapan
bahwa
teknologi
lokal
ketinggalan
jaman
(mengubah
‘citra
terhadap
orang
lain/petani’
sebagai
tidak
inovatif).
•
Jendela
ketiga
(aku
tahu,
masyarakat
tidak
tahu):
fasilitator
mendorong
peserta
menerima
pendapatnya
sebagai
alternatif
dari
pendapatnya
sendiri.
Fasilitator
mendorong
peserta
untuk
memeriksa
apakah
pengetahuan
baru
perlu
diterapkan
atau
tidak
(butuh
atau
tidak).
• Jendela
keempat
(aku
dan
masyarakat
sama-‐sama
tidak
tahu):
fasilitator
mendorong
pengembangan
gagasan
inovasi
baru
dan
mencari
sumber
pengetahuan/informasi
‘luar’
secara
selektif
(diperiksa
dahulu).
52. 45
D. Metode
Partisipatif
Dalam
rangka
menstimulasi
anggota
kelompok
agar
dapat
berpartisipasi
secara
optimal
dalam
proses
pelatihan,
ada
beberapa
metode
atau
teknik
yang
perlu
dikuasai
oleh
para
pendamping,
seperti
ceramah,
curah
pendapat
(brainstorming),
diskusi,
latihan,
studi
kasus
dan
bermain
peran.
Penggunaan
metode-‐metode
ini
disesuaikan
dengan
tujuan
yang
ingin
dicapai
oleh
pendamping
dan
peserta:
1. Ceramah
Metode
partisipatif
ini
berupa
ceramah,
penjelasan
atau
pemaparan
dari
pembicara/narasumber.
Proses
ini
biasanya
dilanjutkan
dengan
sesi
tanya
jawab.
2. Curah
Pendapat
(Brainstorming)
Metode
ini
digunakan
untuk
menghasilkan
ide
atau
gagasan
serta
menemukan
daftar
jawaban/solusi
yang
mungkin
diambil.
Metode
curah
pendapat
memiliki
kelebihan
yakni
dapat
menghasilkan
partisipasi
peserta
yang
cukup
tinggi.
3. Diskusi
Diskusi
merupakan
proses
pertukaran
ide,
pendapat
dan
pengetahuan
yang
digunakan
untuk
menganalisa
sebuah
situasi
dan
penekanan
pada
konsep.
Ciri
khas
diskusi
terlihat
dari
terjadinya
proses
umpan
balik
dilakukan
secara
terbuka.
4. Latihan
Latihan
merupakan
metode
partisipatif
yang
menekankan
pada
aspek
pelaksanaan
tugas-‐tugas
tertentu
untuk
menguji
atau
menerapkan
suatu
pengetahuan.
Metode
ini
biasanya
digunakan
setelah
pembelajaran.
Tujuannya
adalah
agar
para
peserta
dapat
menerapkan
pengetahuan
yang
telah
diperoleh.
53. 46
5. Studi
Kasus
Merupakan
analisa
terhadap
suatu
permasalahan
untuk
memperoleh
solusi
dengan
cara
mendemonstrasikan
atau
mempraktekkan
problem
riil
dalam
kehidupan
guna
mempersiapkan
peserta
dalam
situasi
kehidupan
sebenarnya
yang
serupa.
6. Bermain
Peran
(Role
Play)
Bermain
peran
(role
play)
merupakan
dramatisasi
dari
kehidupan
nyata
berdasarkan
peran
yang
dijalankan.
Metode
ini
biasanya
digunakan
pada
sesi
yang
berhubungan
dengan
kehidupan
nyata
untuk
menciptakan
rasa
percaya
diri.
E. Keterampilan
presentasi
efektif
Presentasi
merupakan
salah
satu
keterampilan
yang
perlu
dikuasai
oleh
para
pendamping,
misalnya
ketika
pendamping
hendak
menyampaikan
suatu
pendapat,
usulan
program
atau
pada
saat
pelatihan.
Pada
dasarnya,
modal
dasar
presentasi
yang
efektif
adalah
“kepercayaan
diri”
yang
didukung
oleh
struktur
presentasi,
logika
argumentasi
dan
stimulasi
audiensi.
Struktur
presentasi
terdiri
atas
pembukaan,
isi
dan
kesimpulan.
54. 47
Presentasi
biasanya
terbagi
menjadi
tiga
bagian,
sbb:
Pembukaan
(10%),
terdiri
atas
:
- Perkenalkan
diri
penyampai
presentasi;
- Memulai
dengan
pembukaan
yang
menarik
- Perkenalkan
tujuan
sesi
- Bila
diperlukan,
berikan
ringkasan
singkat
poin-‐poin
utama
presentasi
yang
akan
disampaikan.
Isi
Presentasi
(70
%)
- Pemapar
menggunakan
logika
dalam
argumen.
- Mendiskusikan
pro
dan
kontra
dari
permasalahan.
- Pemapar
mengatur
urutan
argumentasi
dengan
hati-‐hati
- Pemapar
mengatur
presentasi
menuju
suatu
klimaks.
Kesimpulan
(20
%)
- Pemapar
menyimpulkan
presentasi
dan
merangkum
poin-‐
poin
utama
serta
merujuk
kembali
- Senyum,
redakan
ketegangan,
berterimakasilah
kepada
audiens
atas
perhatian
yang
mereka
berikan.
Beberapa
tips
komunikasi
verbal
- Ketahui
peserta
pelatihan
anda
- Biasakan
diri
dengan
tempat
dan
peralatan
pelatihan
- Lakukan
persiapan
dengan
baik
sesuai
waktu
yang
tersedia
- Bayangkan
point-‐point
pembelajaran
- Percaya
pada
kekuatan
yang
dimiliki
- Mencari
kebiasaan
positif
yand
dipraktekan
- Mencegah
melakukan
perubahan
pada
menit-‐menit
terakhir
- Siapkan
rencana
emergency
Blogmatematikaku.wordpress.com
55. 48
BAB
VIII
MEMBANGUN
KEMITRAAN
Setiap
pendamping
perlu
menyadari
bahwa
kita
tidak
dapat
bekerja
sendiri
mendampingi
masyarakat.
Banyak
sekali
keterbatasan-‐keterbatasan
kita
hadapi
sehingga
kita
perlu
berbagi
dengan
pihak
lain,
baik
dengan
pemerintah,
swasta
dan
elemen
masyarakat
lainnya.
Berdasarkan
cerita-‐cerita
pengalaman
para
TKS
di
lapangan,
umumnya
permasalahan
yang
dihadapi
kelompok
dampingan,
meliputi
akses
permodalan,
izin
usaha,
packaging,
dan
pemasaran.
Untuk
memecahkan
hambatan-‐hambatan
tersebut,
kemitraan
menjadi
alternatif
solusi
yang
perlu
diupayakan.
Kemitraan
adalah
hubungan
atau
kerjasama
aktif
yang
dilakukan
oleh
dua
pihak
atau
lebih
untuk
memenuhi
kebutuhan
dalam
proses
pendampingan.
Kemitraan
umumnya
memiliki
sifat
dasar,
antara
lain
bersifat
jangka
panjang,
fokus
pada
pemecahan
masalah
secara
bersama
untuk
tujuan
bersama,
berdasarkan
nilai-‐
nilai
luhur
dan
saling
bergantung.
Sedangkan
bentuk-‐bentuk
kemitraan
dapat
berupa
materi
(uang/barang),
peningkatan
kapasitas,
akses
dan
dukungan
kebijakan.
Dukungan
kemitraan
:
• Modal/Sarana
usaha
=>
Perbankan
(KUR,
Kredit
lunak),
BUMN,
Swasta
=>
Dana
CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
dan
Kementerian;
• Izin
Usaha
=>
Dinas
Perdagangan,
Perindustrian,
UMKM,
Kesehatan
• Packaging
&
pemasaran
=>
Dinas
Perdagangan,
Perindustrian,
UMKM
• Pelatihan
=>
lembaga
pemberdayaan
masyarakat,
organisasi
profesional
seperti
HPMI
dll
56. 49
Hal-‐hal
yang
perlu
diperhatikan
dalam
membangun
kemitraan
:
• Identifikasi
kekuatan
dan
kebutuhan
kelompok
dampingan
• Menentukan
mitra
strategis
• Melakukan
negosiasi
dengan
baik
• Menjaga
hubungan
yang
telah
terjalin.
A. Dukungan
permodalan
/
sarana
usaha
FUNDRAISING
Fundraising
adalah
sistem
yang
memungkinkan
terjadinya
serangkaian
kegiatan
mobilisasi
dana
dari
pihak
tertentu
untuk
suatu
hal
yang
bermanfaat
bagi
umum.
Sebagai
contoh
misalnya
dana
Corporate
Social
Responsibility
(CSR).
Fundraising
terdiri
atas
beberapa
elemen
pendukung,
antara
lain
:
Aktor
:
Donor/Donatur,
Fundraiser,
Beneficiaries
Hubungannya
:
Langsung
&
tidak
langsung
Arus
Jaringan
:
Informasi
&
Kepedulian
Pola
:
Interaksi
sosial
yang
berkelanjutan,
terikat
oleh
seperangkat
‘hukum’
(hak
&
kewajiban)
dan
harapan
yang
relatif
stabil.
Untuk
mempersiapkan
proses
kerjasama
fundraising
dengan
baik,
para
pendamping
perlu
memahami
tahapan-‐tahapan
fundraising,
meliputi
:
• Menentukan
tujuan
kerjasama
• Membuat
pemetaan
jaringan
• Susun
konteksnya
(timing,
target
donatur,
kebiasaan/kegiatan
calon
donatur,
kenali
orang-‐
orang
di
sekitar
calon
donatur,
dll)
• Buat
pesan
yang
akan
disampaikan
57. 50
Data
yang
diperlukan
• Profil
lembaga
donor
• Kontak
person:
Nama
direktur,
manager
CSR,
dll.
• Alamat,
telepon,
fax,
email,
HP
• Minat/
program/
visi
misi
• Lembaga
yang
pernah
disumbang
• Model
dan
format
proposal
• Mekanisme
Persyaratan,
administrasi
dan
pertanggungjawaban
Penyiapan
Dokumen
Bagi
pelaku
UMKM
yang
ingin
bermitra
dengan
BUMN
berikut
ini
adalah
tata
cara/persyaratan
pinjaman,
namun
terdapat
beberapa
perbedaan
untuk
setiap
BUMN,
akan
tetapi
secara
umum
persyaratan
pinjaman
adalah
sebagai
berikut
:
1)
Mengajukan
proposal
permohonan
pinjaman
yang
memuat
:
- Data
pribadi
sesuai
KTP
- Data
Usaha
(bentuk
usaha,
alamat
usaha,
mulai
mendirikan
usaha,
jumlah
tenaga
kerja,
dsb)
- Data
Keuangan
meliputi
Laporan
Keuangan/Catatan
Keuangan
3
(tiga)
bulan
terakhir,
- Rencana
Penggunaan
Dana
Pinjaman
58. 51
2)
Melampirkan
:
Fotocopy
KTP
Suami/Istri/anggota
kelompok
atau
identitas
lainnya.
Fotocopy
Kartu
Keluarga.
Pas
Photo
ukuran
3×4
Ijin
Usaha/Surat
Keterangan
Usaha
dari
pihak
yang
berwenang.
Gambar
/
Denah
Lokasi
Usaha.
Fotocopy
Rekening
Bank
/
Buku
Tabungan.
Laporan
Keuangan
Sederhana.
Surat
Pernyataan
tidak
sedang
mendapatkan
pinjaman
Kemitraan
dari
BUMN
atau
perusahaan
lain.
FORMAT
PROPOSAL
(BISNIS
PLAN)
I. PENDAHULUAN
- Latar
belakang
dan
motivasi
melakukan
Usaha
- Justifikasi
pemilihan
obyek
usaha
- Tujuan
usaha
yang
hendak
dicapai
II. ANALISA
PRODUK
- Jenis
dan
nama
produk,
karakteristik
produk
- Keunggulan
produk
dibanding
dengan
produk
lainnya
dipasaran
- Keterkaitan
dengan
produk
lain
termasuk
perolehan
bahan
baku
III. ANALISA
PASAR
- Profil
konsumen
- Potensi
dan
segmentasi
pasar
- Pesaing
dan
peluang
pasar
- Media
promosi
yang
akan
digunakan
- Target
atau
rencana
penjualan
satu
Tahun
- Strategi
pemasaran
yang
akan
diterapkan
IV. ANALISA
PRODUK/OPERASI
- Bahan
baku,
bahan
penolong
dan
peralatan
yang
digunakan
59. 52
- Pasokan
bahan
baku
- Proses
produk/operasi
- Rencana
produksi
selama
1
Tahun
V. ANALISA
KEUANGAN
- Investasi
yang
diperlukan
(kebutuhan
modal
disertai
perhitungan)
- Rencana
Harga
Pokok
Penjualan
- Rencana
neraca
awal
dan
neraca
akhir
tahun
- Rencana
laporan
laba/rugi
VI. PENUTUP
LAMPIRAN
PENDUKUNG
B. Perizinan
Perizinan
diperlukan
untuk
memperkuat
aspek
legalitas
usaha
kelompok
dampingan.
Beberapa
bentuk
perizinan
yang
biasanya
diperlukan
untuk
mendukung
kegiatan
usaha
kelompok
UMKM,
antara
lain
:
1. Surat
Keterangan
Usaha
(SKU)
Surat
keterangan
usaha
dikeluarkan
oleh
lurah
atau
kepala
desa.
Proses
pengurusannya
melampirkan
dokumen-‐
dokumen,
antara
lain:
- Surat
pengantar
RT/RW
- Foto
copy
surat
kepemilikan
tanah
dan
bangunan
tempat
usaha
- Foto
copy
bukti
setoran
PBB
- Foto
copy
KTP/KK
2. Surat
Izin
Tempat
Usaha
(SITU)
Surat
Izin
Tempat
Usaha
dikeluarkan
oleh
camat.
Proses
pengurusannya
melampirkan
dokumen-‐dokumen
seperti
pengurusan
Surat
Keterangan
Usaha.
60. 53
3. Izin
Pangan
Rumah
Tangga
(IPRT)
Sertifikat
Izin
Pangan
Rumah
Tangga
dikeluarkan
oleh
Dinas
Kesehatan
sebagai
bukti
bahwa
produk
makanan
suatu
usaha
telah
dinyatakan
aman
bagi
kesehatan.
Izin
ini
biasanya
diawali
oleh
survei
dan
pelatihan
pengolahan
pangan
sehat
oleh
petugas
Dinas
Kesehatan.
4. Sertifikasi
Halal
MUI
Sertifikat
halal
merupakan
bukti
bahwa
sebuah
produk
makanan
dinyatakan
halal.
Sertifikat
ini
dikeluarkan
oleh
Majelis
Ulama
Indonesia
tingkat
Kabupaten/Kota.
Proses
sertifikasi
diawali
dengan
penyerahan
resep
bahan
pokok
makanan
yang
akan
disertifikasi
dan
pemeriksaan
oleh
petugas
MUI.
Selain
itu,
salah
seorang
anggota
kelompok
ditunjuk
menjadi
pengawas
internal
dan
diminta
membuat
surat
“pernyataan”
yang
menyatakan
bahwa
bahan
dasar
produk
makanan
terbuat
dari
bahan
yang
halal.
61. 54
http://cec.vcn.bc.ca
BAB
IX
MONITORING
DAN
EVALUASI
A. Pengertian
Monitoring
dan
evaluasi
adalah
pengamatan
dan
pengkajian
atas
kegiatan
pendampingan
yang
telah
dijalankan
guna
mengetahui
perkembangan-‐perkembangan
yang
terjadi
dan
hasil-‐hasil
yang
telah
dicapai.
Monitoring
dan
evaluasi
(Monev)
menjadi
bagian
penting
dalam
kegiatan
pendampingan
TKS.
Melalui
monev,
kita
dapat
melakukan
refleksi,
guna
memperoleh
informasi
penting
seputar
pelaksanaan
kegiatan,
seperti:
- Realitas
pelaksanaan
dan
perkembangan
yang
terjadi
di
lapangan;
- Dampak
atau
manfaat
apa
saja
yang
diperoleh
kelompok;
- Dukungan
berbagai
pihak
atas
pelaksanaan
kegiatan;
- Permasalahan
atau
hambatan-‐hambatan
yang
dihadapi;
- Perbaikan-‐perbaikan
yang
perlu
diupayakan.
Informasi-‐informasi
tersebut
nantinya
berguna
sebagai
acuan
dalam
proses
penyusunan
rencana
kegiatan
berikutnya.
Oleh
karena
itu,
maka
Monev
harus
dilakukan
dengan
penuh
kesungguhan
dan
tanggung
jawab
sesuai
dengan
data
dan
fakta
yang
terjadi
di
lapangan.
62. 55
Untuk
mempersiapkan
monev
yang
baik
dan
efektif,
ada
beberapa
hal
penting
yang
perlu
diperhatikan
oleh
setiap
TKS.
Dibawah
ini
ada
beberapa
kriteria
monev
yang
baik
sebagaimana
dikutip
dari
Panduan
Pengembangan
Media
Komunikasi
berbasis
masyarakat
(terbitan
BAPPENAS),
yaitu:
1. Adanya
perencanaan
awal
Monev
TKS
dilaksanakan
secara
terencana
dan
sistematis
sejak
perencanaan
hingga
pelaporan,
termasuk
penjabaran
maksud
dan
tujuan,
pelaksana,
obyek
monev
serta
mekanisme
yang
akan
dijalankan.
2. Merupakan
bagian
dari
perencanaan
program
kerja
Monev
TKS
merupakan
bagian
dari
kerangka
program
pendayagunaan
TKS.
Dengan
demikian,
pelaksanaan
monev
secara
substantif
harus
mengacu
pada
rencana
program
pendayagunaan
TKS.
3. Adanya
indikator
capaian
tujuan
yang
terumuskan
dengan
jelas
dan
operasional
baik
secara
kualitatif
maupun
kuantitatif.
Selain
itu,
teknis
pelaksanaan
monev
juga
disesuaikan
dengan
indikator-‐indikator
capaian
kinerja
program
pendayagunaan
TKS;
4. Merupakan
forum
pembelajaran
bersama
(sharing
learning)
Poin
ini
mengandung
makna
bahwa
kegiatan
monev
yang
kita
jalankan
merupakan
suatu
upaya
pembelajaran
bersama
bagi
setiap
pihak
yang
terlibat
dalam
kegiatan
TKS.
Monev
tidak
diartikan
sebagai
upaya
untuk
mencari-‐cari
kesalahan
atau
kelemahan
melainkan
sebagai
suatu
upaya
bersama,
guna
meningkatkan
hal-‐hal
positif
yang
telah
dikerjakan
dan
merumuskan
solusi
guna
memperbaiki
kekurangan
dan
mengatasi
hambatan-‐hambatan
yang
dihadapi.
63. 56
5. Menjunjung
tinggi
prinsip-‐prinsip
pemberdayaan
masyarakat,
seperti
partispatif,
terbuka,
setara,
jujur,
berjiwa
besar,
dan
terpadu
atau
sistematis.
6. Menggunakan
cara
yang
menarik
melalui
refleksi
bersama,
curah
pendapat
dan
belajar
dari
pengalaman.
B. Tata
Cara
Monev
Teknik
yang
umumnya
digunakan
dalam
kegiatan
monev
TKS
berupa
kunjungan
lapangan,
pengamatan
dan
wawancara
dengan
kelompok
dampingan
(responden).
Dalam
proses
wawancara,
para
pendamping
bisa
menggunakan
alat
bantu
kuesioner.
Pertanyaan-‐
pertanyaan
yang
diajukan
dalam
kuesioner
tersebut
disesuaikan
dengan
informasi
yang
ingin
didalami
oleh
TKS/pendamping.
Beberapa
contoh
pertanyaan-‐
pertanyaan
yang
bisa
diajukan
pendamping
kepada
kelompok
dampingan,
misalnya
:
- Kepengurusan
dan
susunan
organisasi
kelompok
binaan
(sudah
terbentuk/belum);
- Ada
tidaknya
aturan
dalam
kelompok
binaan
(AD/ART);
- Keaktifan
pengurus
dalam
bekerjasama
dengan
anggota
kelompok;
- Perkembangan
usaha
kelompok;
- Perkembangan
aset
kelompok
dan
penyerapan
tenaga
kerja;
- Kemampuan
kelompok
membangun
jejaring
kerjasama;
- Siapa
saja
yang
menjadi
mitra
kelompok
dampingan;
- Manfaat/dampak
pendampingan
TKS
bagi
kelompok
dampingan;
- Kendala
usaha
yang
dihadapi
oleh
kelompok;
64. 57
- Upaya
yang
telah
dilakukan
dalam
mengatasi
permasalahan
usaha;
- Hal-‐hal
apa
saja
yang
perlu
dilakukan
untuk
pengembangan
usaha
kelompok.
- Kritik,
saran
untuk
pengembangan
program.
Hal-‐hal
positif
apa
saja
yang
perlu
dikembangkan.
C. Laporan
Monev
Hasil
akhir
dari
kegiatan
monev
adalah
pelaporan.
Laporan
hasil
pelaksanaan
monev
sedapat
mungkin
berisi
hal-‐hal
sebagai
berikut
:
1. Pendahuluan
Bab
pendahuluan
berisikan
hal-‐hal
yang
terkait
dengan
latar
belakang,
maksud
dan
tujuan
dilaksanakannya
monev
serta
hal-‐hal
lain
yang
dianggap
penting
seperti
rencana
pelaksanaan,
karakteristik
responden,
dan
pelaksana
monev.
2. Proses
Pelaksanaan
Monev
Bab
berisi
tentang
penjelasan
pelaksanan
monev,
mulai
dari
tahap
persiapan
hingga
pelaksanaan
monev
di
lapangan,
termasuk
siapa
saja
responden
yang
diwawancarai.
3. Hasil
Evaluasi
Bab
ini
berisikan
hasil
pengolahan
data
dan
penilaian
terhadap
capaian
kinerja
sesuai
dengan
perencanaan
yang
telah
ditetapkan.
Dari
proses
pengolahan
data
dan
penilaian
tersebut,
kita
bisa
mendapatkan
gambaran
mengenai
hasil
pendampingan
yang
kita
jalankan.
4. Kesimpulan
dan
Rekomendasi
Bab
ini
berisikan
kesimpulan
dari
hasil
evaluasi
sebelumya.
Pada
bab
ini
diuraikan
pula
rekomendasi
atau
hal-‐hal
65. 58
penting
yang
perlu
ditindaklanjuti
guna
perbaikan
dalam
pelaksanaan
program
selanjutnya.
5. Lampiran-‐lampiran
Lampiran
berisi
data-‐data
pendukung
pelaksanaan
monev
yang
perlu
disampaikan
seperti
lampiran
isian
kuesioner,
tabulasi,
foto-‐foto
kegiatan
monev
serta
data-‐data
lainnya.
66. 59
BAB
X
PELAPORAN
Pelaporan
kegiatan
pendampingan
disusun
dan
disampaikan
secara
teratur
kepada
pembina
Disnaker.
Laporan
dibedakan
menjadi
dua,
yakni
laporan
rutin
bulanan
dan
laporan
paripurna.
Laporan
rutin
berisi
informasi
mengenai
pendampingan
yang
dliaksanakan
TKS
setiap
bulan,
yakni
uraian
kegiatan,
maksud
dan
tujuan,
mitra
kerja,
masalah/kendala,
serta
solusi
yang
diupayakan.
Sedangkan
laporan
paripurna
merupakan
laporan
akhir
keseluruhan
kegiatan
pendampingan
yang
telah
dilaksanakan
oleh
TKS/Pendamping.
Secara
umum,
format
laporan
paripurna,
meliputi
:
Ruang
lingkup
laporan
paripurna,
meliputi
:
I.
Pendahuluan
- Latar
Belakang
- Maksud
dan
Tujuan
II.
Pelaksanaan
Kegiatan
Memaparkan
seluruh
rangkaian
kegiatan
pendampingan
TKS
mulai
dari
proses
identifikasi
kelompok,
perencanaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
hingga
evaluasi
kegiatan.
III.
Permasalahan
dan
upaya
penanganan
masalah
IV.
Rekomendasi/Usulan
V.
Penutup
VI.
Lampiran-‐lampiran
Lampiran
berisi
dokumen,
data
dan
foto-‐foto
yang
menggambarkan
proses
pelaksanaan
kegiatan
pendampingan.
67. 60
LAPORAN RUTIN
TENAGA KERJA SARJANA (TKS)
BULAN : ………………………………………
1. Identitas
Pendamping
:
a. Nama
:
b. Bidang
Tugas
:
c. Lokasi
Tugas
:
Kab/kota.
……………………………
Prop...........
……………………………
2. Laporan
Aktivitas/Kegiatan
Pendamping
:
No Uraian Kegiatan
Mitra
Kerja
Masalah/Hambatan Solusi yg diupayakan Keterangan
68. 61
3. Laporan
Pendampingan
Kelompok
Usaha
Masyarakat
:
No
Nama
Kelompok
&
Jml
Anggota
Lokasi
Kegiatan
(Desa/Kec)
Jenis
Usaha
Produk
yg
dihasilkan
Jml
Tenaga
Kerja
yang
Diserap
Perkembangan
Usaha
Ket
4. Laporan
Pendampingan
di
Bidang
Penempatan
No
Jml
Pencaker
yg
dilayani
Jml
Pemberi
Kerja
yg
dilayani
Jenis
Pelayanan
Keterangan
5. Permasalahan
yang
dihadapi
:
6. Upaya
Penanganan
Masalah
:
7. Saran-‐saran
:
