Your SlideShare is downloading. ×
0
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat

1,420

Published on

disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 …

disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,420
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Oleh : Ir. H. M. ILHAM, MM Bappeda Provinsi NTB. Disampaikan pada Backgroud Study Penyusunan Buku III RPJMN ISU,PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN : EKONOMI, TATA RUANG, LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
  • 2. POSISI STRATEGIS Bontang Legenda : ALKI Pusat Kegiatan Nasional KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke Jalur Trans Nasional Segi Tiga Emas DTOW Internasional SURABAYA MATARAM MAKASAR DARWIN-AUSTRALIA Jalur Perdagangan Nasional
  • 3. KONDISI UMUM PROVINSI NTB INDIKATOR NTB NASIONAL JUMLAH PENDUDUK, 2012 (JIWA) 4,596,726 237,600,000 PENDUDUK MISKIN, 2012 (JIWA) 828,330 (18,02 %) 30,020,000 (12,49 %) PENGANGGURAN TERBUKA, 2012 ( % ) 5,25 7,14 PDRB PERKAPITA, 2012 (Rp) 10.821.930,65 21.678.000 PERTUMBUHAN EKONOMI, 2012 ( % ) - 3, 65 % (tambang); 5,79 % (non tambang) 6,1 % Jumlah kunjungan Wisatawan, 2012 (org) 1.163.142 (wisman : 471.706 ; wisnu : 691.436) Wisman : 7,6 juta orang TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL BINTANG, Des 2012 (%) 52,62 48,31
  • 4. RPJPD 2005 - 2025  Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain. ■ Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB
  • 5. RPJMD 2009 - 2013 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB  Menumbuhkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;  Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  • 6. RTRW PROVINSI NTB PROVINSI NTB SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN PARIWISATA diwujudkan dalam bentuk : - pusat pengembangan agrobisnis; - kawasan pengembangan pariwisata; - pusat pengembangan kelautan dan perikanan; - simpul transportasi regional, nasional dan internasional. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB
  • 7. SPASIAL selaras, sinergi, konsisten SEKTORAL Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan  PENDEKATAN PULAU  > 30% KAWASAN LINDUNG/RTH  MEMBATASI EKSPLOITASI PERTAMBANGAN  MULTI INFRASTRUKTUR BERBASIS PULAU  KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTOR PARIWISATA & AGROBISNIS  SUBSTITUSI PEMANFAATAN SDA ANTAR WILAYAH  PENDEKATAN KAWASAN/ZONA  > 30% KAWASAN LINDUNG/RTH  MULTI INFRASTRUKTUR BERBASIS KAWASAN  KEUNGGULAN KOMPARATIF SEKTOR AGROBISNIS & PARIWISATA  SUBSTITUSI PEMANFAATAN SDA ANTAR KAWASAN LOMBOK as ECO CITY ISLAND SUMBAWA ECO ZONE Sinkronisasi aspek SPASIAL dan SEKTORAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  • 8. Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional
  • 9. Keterangan: IBUKOTA PROVINSI USULAN LOKASI KEK (MANDALIKA ,TELUK BIMA DAN SEKOTONG) TELUK BIMA MANDALIKA SIMPUL KEGIATAN PARIWISATA SIMPUL KEGIATAN PETERNAKAN SIMPUL KEGIATAN PERIKANAN KAWASAN INDUSTRI 1. Pariwisata • Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maupun pengeluaran wisatawan di kawasan Senggigi-Tiga Gili, Mandalika, Rinjani, Teluk Saleh-Moyo-Tambora, Maluk-Jelenga, Hu’u, Teluk Bima dan seluruh kawasan pariwisata. • Menjadikan kawasan Mandalika sebagai KEK pariwisata • Mengembangkan industri penunjang pariwisata 2. Ketahanan Pangan • Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) dan padi • Mengembangkan industri olahan bahan baku PIJAR dan komoditi unggulan lokal di kawasan strategis provinsi • Menjadikan kawasan Bandar Kayangan, Sekotong, Teluk Saleh dan Teluk Bima sebagai KEK industri Agro dan Kelautan NUSA TENGGARA BARAT GLOBAL HUB KAYANGAN 3. Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan:  Pengembangan Bandara Internasional Lombok (BIL), M.Salahuddin dan Brangbiji serta akses jalan kawasan strategis.  Pembangunan Global Hub Kayangan, PPN Teluk Awang, PP.Teluk Santong, Pelabuhan Kontainer Lembar, Labuhan Badas, Pel Bima, Waworada serta Terminal Cruise di Tawun Sekotong, Labuhan Badas, Teluk Bima dan Hu’u.  Pembangkit listrik di P.Lombok ( 140 MW) dan P. Sumbawa ( 138 MW)  Pengembangan sarana dan prasarana air bersih di P. Lombok dan P. Sumbawa.  Pembangunan bendungan Pandanduri, Rababaka, dan Bintang Bano  Pembangunan Jalan lingkar selatan P. Lombok dan P. Sumbawa TELUKSALEH FOKUS PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENDUKUNG MP3EI
  • 10. VISI NTB 2014 -2018 : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA” MISI I. MENINGKATKAN KETAATAN DAN KERUKUNAN BERAGAMA DENGAN MENGEDEPANKAN AKHLAK MULIA DAN TOLERANSI II. MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL III. MELANJUTKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, KEPASTIAN HUKUM DAN KEAMANAN - KETERTIBAN MASYARAKAT IV. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER V. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DAN IPTEK VI. MELANJUTKAN PERCEPATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERHUBUNGAN ANTAR WILAYAH BERBASIS TATA RUANG VII. MEMANTAPKAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 11. BIDANG EKONOMI 1. DAYA SAING EKONOMI DAERAH RELATIF RENDAH 2. KETIMPANGAN PENDAPATAN
  • 12. PERMASALAHAN 1. Nilai tukar petani masih dibawah standar minimal 2. Produk olahan lokal masih belum berkembang 3. Penyaluran modal UMKM belum efektif 4. Perkembangan ekonomi antar kawasan, antar kota, antar wilayah belum berimbang 5. Iklim investasi kurang kondusif 6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam belum optimal
  • 13. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI TUJUAN SASARAN PROGRAM 5.1 Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam Tersedianya data dan informasi potensi SDA Pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Tersedianya Teknologi Tepat Guna Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 5.2 Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai Peningkatan kesejahteraan IKM Terwujudnya produk SDA yang optimal peningkatan ketahanan pangan Peningkatan produksi hasil pertanian Pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan budidaya perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Terwujudnya tenaga kerja terampil Pengembangan industri kecil dan menengah Tersedianya modal usaha / kerja yang memadai Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Tersedianya dana penyertaan modal Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 5.3 Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Tersedianya layanan investasi yang profesional Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 5.4 Meningkatkan kuantitas PAD Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat Pengembangan data/informasi/statistik daerah 5.5 Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai Peningkatan kemampuan teknologi industri Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar Pengembangan industri kecil dan menengah
  • 14. 1.KESENJANGAN ANTAR SEKTOR DAN ANTAR WILAYAH 2.PEMBANGUNAN LH YANG KURANG BERKELANJUTAN BIDANG INFRASTRUKTUR, TATA RUANG & LINGKUNGAN
  • 15. PERMASALAHAN 1. Sarana prasarana dan utilitas wilayah belum memadai 2. Kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan masih rendah 3. Akses antar kawasan, antar wilayah belum memadai 4. Degradasi SDA dan LH (abrasi pantai, illegal logging, illegal mining, illegal fishing) masih terjadi 5. Perubahan Iklim 6. Kesiapsiagaan bencana masih rendah
  • 16. ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG & LINGKUNGAN TUJUAN SASARAN PROGRAM 6.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah 6.1.1 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan 6.1.2 Tersedianya jaringan transportasi yang memadai Peningkatan pelayanan angkutan 6.2 Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah 6.2.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan Lingkungan sehat perumahan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 6.2.2 Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan produktif Pengembangan perumahan 6.2.3 Pemberdayaan komunitas perumahan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 7.1 Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH 7.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup Perlindungan dan konservasi SDA Rehabilitasi hutan dan lahan Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 7.1.2 Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) Pengembangan data/informasi /statistik daerah 7.1.3 Terwujudnya sumber daya air dan lahan yang lestari Perlindungan dan Konsevasi sumberdaya hutan Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam Pengendalian pemanfaatan ruang Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7.2 Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya 7.2.1 Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 7.2.2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana 7.2.3 Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap
  • 17. BIDANG SOSIAL - BUDAYA 1. KONFLIK SOSIAL / HORIZONTAL 2. PENYAKIT MASYARAKAT 3. JATI DIRI MASYARAKAT 4. BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL TERPINGGIRKAN 5. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BELUM TERWUJUD 6. PELANGGARAN HUKUM 7. REGENERASI SDM 8. PENGANGGURAN TENAGA TERDIDIK
  • 18. PERMASALAHAN 1. Gangguan kamtibmas berlatar belakang SARA masih terjadi 2. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika meningkat 3. Perkelahian pelajar, antar kampung, antar RT, antar desa 4. Sistem pendidikan berkarakter kurang terbangun, Masyarakat masih belum siap menerima dampak negatif globalisasi 5. Berkembangnya budaya asing 6. Kualitas pelayanan publik belum optimal 7. Partisipasi politik menurun 8. Gangguan kamtibmas, Ketidakpastian hukum, Sengketa lahan dan batas wilayah kabupaten/kota 9. Peran perempuan di pedesaan belum optimal, Kualitas pelayanan dan sarana prasarana sosial dasar masih kurang, Derajat kesehatan ibu dan anak masih rendah (status gizi, kematian bayi/ibu) 10. Pengangguran tenaga terdidik masih tinggi
  • 19. ARAH PEMBANGUNAN SOSBUD TUJUAN SASARAN PROGRAM 1.1Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat Tersedianya aturan hukum yang efektif Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban keamanan Tersedianya aparat hukum yang profesional Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tersedinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai Terwujudnya masyarakat sadar hukum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.2Mencegah meningkatnya intensitas peredaran dan penggunaan narkoba Terwujudnya lembaga penegak hukum yang efektif Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terwujudnya masyarakat dan aparatur yang sadar akan bahaya narkotika Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika 1.3Mencegah semakin meluasnya intensitas konflik sosial dalam masyarakat Terwujudnya masyarakat yang toleran Pengembangan wawasan kebangsaan Terwujudnya kelompok masyarakat yang taat hukum 1.4Meningkatkan kualitas moral dan akhlak Tersedianya sarana prasarana peribadatan yang memadai Koordinasi bidang keagamaan Terwujudnya masyarakat dan lembaga keagamaan yang saling menghormati Terwujudnya masyarakat taat beragama Tersedianya pemuka agama yang terampil Tersedianya siaran radio dan televisi yang edukatif Pengembangan komunikasi dan media massa 2.1Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal Terwujudnya masyarakat/ Budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif Pengelolaan kekayaan budaya Terwujudnya sanggar seni dan budaya yang profesional Pengelolaan keragaman budaya Terwujudnya lembaga-lembaga adat yang diakui eksistensinya Pengembangan nilai budaya Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Terwujudnya perpustakaan yang representatif Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan
  • 20. LANJUTAN ….. TUJUAN SASARAN PROGRAM 3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Terwujudnya aparatur yang profesional Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 3.2 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Terwujudnya masyarakat yang tertib Penataan peraturan perundang-undangan Terwujudnya lembaga kemasyarakatan yang bertanggungjawab Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3.3Meningkatkan profesionalitas dunia usaha Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitip UKM Tersedianya pelaku usaha yang profesional Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.4Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.5Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur Terwujudnya pengawasan yang profesional Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan 3.5Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab Pendidikan Politik masyarakat Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3.6Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum Terwujudnya masyarakat yang taat hukum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penataan peraturan perundang-undangan Terwujudnya aparat hukum daerah yang bersih dan profesional Pendidikan kedinasan Tersedianya aparat hukum daerah yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan) Peningkatan kapasitas aparatur 4.1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terwujudnya masyarakat yang sehat dan cerdas Upaya kesehatan masyarakat Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan Pengembangan lingkungan sehat Pendidikan anak usia dini Keluarga Berencana Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya perempuan di perdesaan yang profesional Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4.2Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  • 21. TERIMA KASIH

×