Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan

1,536 views
1,460 views

Published on

Disiapkan oleh GAPRI/OXFAM, Jakarta 2003 (www.gapri.org)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan

  1. 1. Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan): GAPRI/OXFAM, Jakarta 2003 (www.gapri.org) BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Berdasarkan indikator kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia, yaknipendapatan US$ 2.00 per hari sesuai Purchasing Power Parity (PPP), jumlah pendudukyang hidup di bawah garis kemiskinan per tahun 2006 mencapai 110 juta jiwa. Ituberarti jumlah penduduk miskin mencapai hampir separuh dari keseluruhan jumlahpenduduk. Sementara angka yang dikeluarkan BPS tahun 2007, penduduk miskinberjumlah 16,68 persen atau sekitar 37,17 17 juta jiwa. Kondisi objektif tersebut mendorong pemerintah untuk lebih seriusmenanggulangi persoalan kemiskinan dan pemiskinan. Upaya pemerintah terhadappersoalan ini adalah merancang suatu Strategi Nasional PenanggulanganKemsikinan (SNPK). Proses penyusunan SNPK memakan waktu tak kurang dari 5tahun, dari proses persiapan(termasuk kelembagaan) hingga diluncurkannya pada12 Oktober 2005. Proses penyusunan SNPK juga melibatkan masyarakat luas(termasuk kaum miskin), sehingga tidak mengherankan jika penuh dinamika. Disamping itu, partisipasi masyarakat secara luas bisa menimbulkan di dalam dirimereka rasa memiliki (sens of belonging) yang kuat atas upaya pemerintah dalammenanggulangi persoalan kemiskinan melalui SNPK. Kemauan politik pemerintah yang kuat untuk Penanggulangan Kemiskinan(PK) terbukti dengan diadopsikannya SNPK ke dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005 – 2010, yang tertuang dalam Bab XVI.Dengan demikian posisi SNPK cukup strategis, tidak hanya sekadar dokumenstrategi nasional, melainkan terintegrasi ke dalam RPJMN. Jadi, tidak ada alasanuntuk tidak melaksanakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan sesuaidengan substansi SNPK. Adapun tujuan penyusunan SNPK1 (1) mempertegas komitmen pemerintah(pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,swasta, lembaga internasional, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalahkemiskinan, (2) membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinanmelalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatifdan kemitraan dalam perumusan strategi dan kebijakan, (3) Menegaskan komitmendalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s) dan (4)menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh1 Lihat Presentasi Pokja Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, 21 April 2005; Lihat jugaSNPK, 2005
  2. 2. pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasikemasyarakatan, swasta, lembaga internasional, dan pihak lain yang peduli. Sesuai kerangka legal kelembagaan dan penyusunan SNPK (Inpres 5 tahun2003, Perpres 54/2005, SK TKPK 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006, SE Mendagri412.6/2179/SJ) serta status RPJMN (Bab XVI), daerah perlu menyusun StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) menurut proses dan prinsippenyusunan SNPK. SPKD juga harus diintegrasikan ke dalam RPJM Daerah(propinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan RPJMN.Bagan 1.1 Hubungan MDGs, SNPK dan RPJM MDGs SNPK RPJM• Tujuan •Menggunakan pendekatan hak dasar •Penjabaran visi, misi dan program Presiden Renstra Kementrian/Lemb Pembangunan sebagai pendekatan selama 5 tahun ke aga Pemerintah Millenium yang utama depan ingin dicapai pada tahun 2015 •hak- dasar meliputi hak- •Menjadi acuan bagi 1) hak atas 1) pangan; 2) Kementrian/Lembaga• Angka kemiskinan pendidikan; 3) kesehatan; dalam menyusun dan kelaparan 4) pekerjaan; 5) Rencana Strategis ditargetkan perumahan dan Kementrian/Lembaga; RPJM Daerah permukiman; 6) tanah; 7) 2) Pemerintah Daerah mengalami air bersih dan aman; 8) dalam menyusun RPJM penurunan menjadi SDA dan LH; 9) rasa Daerah; dan 3) 7,5% pada tahun aman: dan 9) hak untuk Pemerintah dalam 2015 berpartisipasi menyusun Rencana Rencana Kerja •Pemenuhan hak dasar Kerja Pemerintah dilakukan secara •Kemiskinan menjadi Pemerintah (RKP) bertahap melalui tiga salah satu sasaran tingkatan, yaitu dalam utama dalam penghormatan, agenda peningkatan perlindungan dan kesejahteraan rakyat pemenuhan •Menjadi acuan bagi stakeholders dalam melakukan PKSumber : Presentasi Pokja Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, 21 April 2005; Lihatjuga SNPK, 2005 Setelah peluncuran SNPK, selain pedoman umum dan petunjuk pelaksanaanTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang lebih bersifat tekniskelembagaan dan bersifat koordinatif, ternyata belum ada rujukan resmimenyangkut proses dan substansi penyusunan SPKD serta proses integrasinya kedalam Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Mengingatstrategisnya penyusunan SPKD, karena tidak semata merupakan pembelajaranpenyususnan Strategi PK melainkan juga sebagai pembelajaran dalam rangkapembuatan kebijakan publik yang melibatkan publik secara luas, termasuk perankaum miskin, maka diperlukan sumber bacaan yang berguna bagi masyarakat sipildalam melakukan advokasi SPKD. Dalam penyusunan SPKD hendaknya tetap mengacu pada SNPK sebagai arahpandu. Adapun hal-hal mendasar yang perlu disimak dalam proses dan substansipenyusunan SNPK adalah:Kotak 1.1 Substansi SNPK
  3. 3. Kemiskinan multidimenasi Pelibatan Si dan Kaum Miskin dalam formulasi kebijakan Pendekatan berbasis HAK Diagnosis kemiskinan Kajiulang kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Skenario dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan 5 tahun (pembiayaan) Mekanisme pelaksanaan rencana aksi Sistem monitoring dan evaluasiSumber : SNPK, 2005 Hal-hal tersebut jelas merupakan paradigma baru dalam penanggulangankemiskinan sejak Indonesia merdeka. Implikasi dari paradigma baru inimenimbulkan beragam respon pada tataran pemerintah daerah, seperti halnyaterjadi dalam proses penyusunan SNPK. Di situ terjadi tarik-menarik kepentinganakibat intrepretasi yang berbeda-beda pada hal-hal di atas. Belajar dari pengalamantersebut, agar tidak terulang kembali kesalahan intrepretasi, dibutuhkan panduanumum advokasi SPKD.1.2 Maksud dan Tujuan Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi bahan rujukan bagi organisasimasyarakat sipil (CSOs) yang melakukan advokasi dengan isu kemiskinan,khususnya dalam kerangka penyusunan SPKD atau dokumen strategis tentang antikemiskinan-pemiskinan di daerah, baik sektoral, isu maupun lintas. Saat ini bahanrujukan untuk advokasi ini masih sangat terbatas, kecuali juklak/juknis dari suatuprogram atau proyek penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini. Di sampingmaksud tersebut, secara khusus panduan ini bertujuan agar pembaca : 1. mengerti dan memahami mengenai berbagai isu kemiskinan 2. mengetahui proses penyusunan SPKD yang berbasis suara orang miskin 3. melakukan advokasi baik proses, substansi penyusunan maupun implementasi SPKD1.3 Keterbatasan Bacaan Ini Keterbatasan utama dari bahan bacaan ini adalah data-data yang digunakanbukan data terbaru. Kami sadar data terbaru akan (mungkin) menghasilkan analisisyang berbeda dengan data yang relatif lebih lama. Sebagai masyarakat sipil kamijuga sadar bahwa tidak mudah mendapatkan data dari pemerintah. Ada saja alasanuntuk tidak memberikan data-data tersebut. Ini juga dapat menjadi refleksi bersama,kenapa masyarakat sipil kesulitan menemukan data, sementara lembaga penelitian,akademisi, dan donor dapat dengan mudah memperoleh data yang merekainginkan. Keterbatasan lainnya, panduan ini telah digagas sejak awal tahun 2005, namunkarena berbagai hal belum dapat diterbitkan. Konteks tentu telah berubah, namundengan segala keterbatasan yang ada, kami berusaha menyesuaikan data denganrealitas. Kami berharap, semoga bacaan ini memberi manfaat bagi semua yangmembacanya.
  4. 4. BAB II RAGAM PANDANG KEMISKINAN (Konteks dan Perspektif)2.1 Ragam Pandang Konsep dan definisi kemiskinan merupakan titik tolak pembahasan yangpenting, karena konsep kemiskinan melatarbelakangi pendekatan yang digunakandalam menanggulangi kemiskinan dan pilihan indikator-indikator untuk memantaukondisi kemiskinan. Pengertian dan definisi tentang kemiskinan sangat beragamsesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Seorang ekonomakan mendefinisikan kemiskinan secara berbeda dengan ilmuwan lain; definisiseorang marxian akan berbeda dengan seorang weberian. Inilah fakta yang harusdisadari sejak awal, bahwa definisi dari seorang teoretis mengandung paradigmaatau ideologi tertentu sehingga tak ada kesempurnaan sejati, baik dalam hal konsep,pendekatan maupun modelnya. Namun demikian tidak berarti bahwa definisi,konsep dan model tersebut tidak ada gunanya, minimal menjadi sumber untukmemahami realitas dan bagaimana cara untuk menghadapi realitas kemiskinan. Ragam pandang tersebut secara umum dapat kita kategorikan menjadisepuluh pengertian yang meliputi: a. kemiskinan dilihat dari hubungan dengan proses (alamiah vs ciptaan sosial atau ketersisihan) b. kemiskinan sebagai gejala sosial (kultural vs struktural) c. kemiskinan ditandai oleh faktor ekonomis (kebutuhan dasar vs kebutuhan aktualisasi) d. kemiskinan dilihat dari bobot dan derajatnya (kronis, rentan dan sementara) e. Kemiskinan dipandang dari sudut penilai (subjektif vs objektif) f. Kemiskinan ditengarai sebagai gejala penilaian matematis (absolut vs relatif) g. Kemiskinan ditinjau dari geopolitik (keterisolasian vs keterbelakangan dan ketergantungan) h. Kemiskinan ditelaah dari aset (fenomena kehidupan vs hak dasar) i. Kemiskinan dalam perspektif ruang (lokal vs global) j. Kemiskinan secara individual (laki-laki vs perempuan; orang tua vs anak) Dan mungkin lebih banyak lagi variannya bila kita karakteristikkan lebih rinci,seperti kemiskinan berkaitan dengan kelembagaan, sejarah, dan nilai-nilai. Namunsecara umum, kemiskinan biasa didefinisikan sebagai kondisi keterbatasankemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Definisi inimengandung dua kata kunci, yaitu keterbatasan kemampuan dan hidup secaralayak. Bentuk keterbatasan kemampuan sangat bervariasi, dan antara lain dapatberupa keterbatasan ketrampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi danketerbatasan informasi. Sedangkan ukuran hidup secara layak akan sangat bervariasitergantung pada norma dan kesepakatan sosial.2.2 Pemahaman Kemiskinan
  5. 5. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukanhanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawananorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadimiskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi,sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapatdiidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upayapenanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harusdilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif. Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefenisikansebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalamideprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.John Friedman, kemiskinan didefenisikan sebagai ketidaksamaan kesempatanuntuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi(tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan,peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial danmpolitik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosialuntuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yangmemadai dan informasi yang berguna (Friedmann, 1979: 101). Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial-budaya danpolitik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinansebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia sepertipangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilaiuang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yangterjadi. Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan danpelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya.Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantongkebudayaan kemiskinan. Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagaiketakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidakadanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnyakelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. Dimensi kemiskinanberimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuran-ukuran yang digunakan. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial2mendefinisiikan kemiskinan sebagai berikut : “Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan social. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.” Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations menyatakanbahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu2 World Summit for Social Development , Maret 1995 di Kopenhagen, dikutip dari: “Dokumen Interim StrategiPenanggulangan Kemiskinan (Interim Poverty Reduction Strategy Paper) Sebuah Kerangka Proses PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan jangka Panjang”. Komite Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Januariu 2003,hal. 6.
  6. 6. kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. AsianDevelopment Bank – ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasanterhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu padadasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas menggambarkankemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan:“kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu,ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan aksesdalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, sertasulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan”. Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspekketidakberdayaan (powerlessness) dan keterkucilan (isolation), kerentanan(vulnerability) dan keamanan (security) muncul sebagai konsep yang banyakdikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenaipenghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Ellis, 1998). Amartya Senkemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yangmemungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan jugadimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990ankonsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai kesejahteraan(well-being) dan ketersisihan sosial (social exclusion). Oleh karenanya, untuk dapatmemahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruhdimensi kehidupan manusia. Sifat multidimensi dari kemiskinan inilah yang dicobauntuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengertian kemiskinan telahmelangkah ke arah hak asasi. GAPRI memandang kemiskinan sebagai sebuahpelanggaran hak asasi. Gagasan tersebut kemudian digunakan untukmempengaruhi substansi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK),2004), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompokorang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputihak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, airbersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman danhak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untukmempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan Absolut dan Relatif Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacupada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidupseseorang/keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial (socialdistinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.Perbedaannya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahuluditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yangdigunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukanberdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kategori inidapat digunakan untuk mengukur kemiskinan konsumsi maupun kemiskinanketerbelakangan yang bersifat multidimensi.
  7. 7. Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilaiuang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkanuntuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu; Tingkat pendidikan yangdianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca/menulis (melekhuruf) atau kelulusan dari sekolah dasar. Standar-standar ini tidak akan berubahmeskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan absolutdigunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkangaris kemiskinan $ 1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung BadanPusat Statistik (BPS). Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi riil tingkatkemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-ratapendapatan penduduk di suatu daerah; Ketertinggalan pendidikan diukurberdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Garis Kontribusi konsumsi 20% penduduk pengeluaran terendah kemiskinan = Kontribusi konsumsi 20% penduduk pengeluaran tertinggi Standar ini dapat berubah antar-waktu dan antar-tempat, sehingga seolah-olah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif dianggapsebagai alat penting untuk melihat isu ketimpangan yang sering mendapat sorotandalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemiskinan absolut dapat dihapuskan, isukemiskinan akan tetap disoroti jika standar hidup layak suatu masyarakatmeningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat. Kemiskinan Objektif dan Subjektif Pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan berkaitan erat denganperkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kemiskinan bersifat subjektifketika standarnya ditekankan pada selera dan pilihan-pilihan seseorang atausekelompok orang dalam menilai pentingnya barang-barang dan jasa bagi mereka.Sebagai pembanding adalah kemiskinan objektif yang melihat kemiskinanberdasarkan penilaian normatif secara umum tentang apa yang dianggap sebagaiunsur-unsur kemiskinan dan apa yang dibutuhkan untuk mengangkat masyarakatdari kemiskinan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi objektif ketika ditekankan padakebutuhan untuk dapat memperbandingkan kondisi kemiskinan antar daerah,walaupun masyarakat di daerah-daerah tersebut mempunyai preferensi yangberbeda-beda. Pendekatan ini banyak digunakan para ekonom, misalnya melaluipengukuran kebutuhan nutrisi (kalori) meskipun pilihan jenis-jenis makanan yangdianggap penting atau yang dinilai lebih berharga akan berbeda-beda antarindividuatau antarkelompok masyarakat. Kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinandari sudut pandang masyarakat miskin. Perkembangan ini distimulasiketakmampuan pendekatan objektif dalam menangkap fenomena kemiskinan secarautuh. Pendekatan ini didukung oleh pengembangan analisis kemiskinanpartisipatoris dimana kelompok miskin dilibatkan untuk menjawab danmenganalisis keadaannya sendiri, dan pada akhirnya untuk bersama-samamenentukan program penanggulangannya.
  8. 8. BPS menggunakan pendekatan objektif dengan menetapkan nilai uang untukmembeli makanan setara 2.100 dan satu set konsumsi non-makanan sebagai batasangaris kemiskinan. Di samping itu, untuk keperluan sensus kemiskinan ditetapkan 8indikator yang meliputi luas lantai rumah, jenis lantai, jenis jamban, sumber airbersih, kepemilikan aset, konsumsi lauk-pauk, pembelian pakaian dan keikutsertaandalam rapat RT/desa. Rumah tangga yang tidak memenuhi lima kriteria di atasdikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Sedangkan kriteria kemiskinan yangdigunakan oleh masyarakat sendiri, sebagaimana disajikan pada Kotak 2.1didasarkan pada indikator yang berbeda-beda sesuai realitas daerah masing-masing. Kemiskinan sebagai Keterbelakangan Fisiologis dan Sosiologis Konsep kemiskinan sebagai keterbelakangan fisiologis menitikberatkanstandar kemiskinan yang masih berbasis konsumsi dan pemenuhan kebutuhandasar. Kemiskinan konsumsi didasarkan pada kegagalan pemenuhan kebutuhanmakanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (pakaian, transportasi, pendidikan,kesehatan dan lain-lainnya). Konsep kemiskinan konsumsi melatarbelakangimunculnya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melaluipenciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, atau peningkatanproduktivitas, serta kebijakan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung olehorang miskin, seperti subsidi harga barang kebutuhan pokok dan penyediaanpelayanan pendidikan dan kesehatan murah. Konsep kemiskinan yang mengacupada kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar juga menyoroti tidak terpenuhinyakebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.Konsep ini cenderung mencetuskan upaya penyediaan pelayanan-pelayanan dasaryang murah dan terjangkau oleh penduduk miskin. Konsep ini beranjak daripemikiran tentang ketimpangan struktural dan diskriminasi sebagai penyebabnya.Pemikiran ini dilandasi oleh kenyataan bahwa meskipun sumberdaya yang cukupbesar telah disalurkan ke sektor-sektor yang didominasi masyarakat miskin, tetapimereka tidak mendapat keuntungan dari sumberdaya tersebut karena adanyastruktur yang menjadi penghalang. Penghalang utama berasal dari strukturkekuasaan dan tata pemerintahan, serta ketimpangan dan ketersisihan yangdiciptakan melalui kebijakan ekonomi makro dan sistem distribusi. Konsepkemiskinan ini lebih dikenal sebagai konsep kemiskinan struktural yang cenderungmencetuskan perlunya perubahan-perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan. Konsep ini memandang sebagai kegagalan kapabilitas (human capabilityapproach) menekankan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untukmemanfaatkan peluang-peluang yang ada. Secara spesifik ini tidak hanya menyorotikondisi keterbelakangan yang diderita masyarakat miskin, tetapi juga kurangnyapeluang-peluang nyata akibat adanya hambatan sosial dan faktor-faktor individual.Dalam konsep ini pendapatan hanya merupakan salah satu komponen daripenguasaan sumber daya ekonomi. Komponen lainnya adalah penguasaan atasbarang dan jasa yang disediakan publik (pemerintah); akses terhadap sumber dayayang dimiliki atau dikelola komunal; dan penguasaan terhadap sumberdaya yangdapat disediakan melalui jaringan dukungan formal dan informal. Untukmeningkatkan kapabilitas dalam menanggulangi kemiskinan, kebijakan harusdiarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi partisipasi masyarakatmiskin dalam kegiatan masyarakat supaya tercipta peluang bagi mereka untukmeningkatkan taraf hidup. Konsekuensi dari konsep ini mengarah pada upaya
  9. 9. pemberdayaan, partisipasi dan penciptaan iklim yang kondusif akan menciptakantantangan baru bagi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satutantangannya adalah belum adanya kesepakatan tentang bentuk pemberdayaan danpartisipasi yang ideal. Selain itu, isu-isu struktural seringkali dipandangmengaburkan permasalahan kemiskinan fisiologis yang ada. Oleh sebab itu, banyakpihak menyarankan untuk tidak mencampuradukkan kebijakan fisiologis dankebijakan sosiologis dalam program pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan Sebagai Proses Syaifuddin (2007), membagi cara berpikir yang memandang kemiskinansebagai gejala absolut; dan, sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenaikemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serbaberkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki saranauntuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas duacara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model)struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990an, terjadi perkembangan barudalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagaiproses. Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia.Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktismasih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakandi atas. Kedudukan dan otoritas peneliti – dan pemerintah dalam konteks praktis –dominan dalam pendekatan kebudayaan (lihat, Lewis 1961, 1966) dan struktural(lihat, Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin”dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaranpenelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan. Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinanmenurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskindiposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategi-strategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup. Mengikuti cara berfikir proses tersebut,maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin – sebagaimana halnyaorang yang tidak miskin – mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus diantara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkankompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal iniberarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Penulis berasumsi bahwa:Pertama, kompleks keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang khas inimembangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian,sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatankebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. Kedua, sebagai konsekuensi darihubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungansosial dan tindakan sosial yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisikehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakinpenting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formaldalam menentukan arah tindakan.2.3 Konsep-Konsep Ketimpangan (Inequality) Kemiskinan dan ketimpangan adalah konsep yang berbeda, tetapi keduanyaseringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya
  10. 10. keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisiketerbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar,dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antaraanggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinandipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupunnatural. Penggabungan indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali diwujudkandalam analisis dan menilai kemiskinan, misalnya berdasarkan kelompok, gender,wilayah, atau etnis. Penggabungan ini merupakan keniscayaan karena memangkemiskinan tidak berdiri sendiri. Mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapatmemotret seberapa besar gap antara satu kelompok, wilayah, gender dengan kelompoklainnya. Hasil yang diperoleh dari analisis keduanya adalah tingkat kedalaman dankeparahan kemiskinan. Secara kuantitatif, Kedalaman kemiskinan berarti mengukur secara rata-rataseberapa jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Secara singkat, pengukuranini melihat seberapa miskinnya si miskin. Jika secara rata-rata konsumsi orangmiskin hanya sedikit di bawah garis kemiskinan, maka kedalaman kemiskinan lebihkecil daripada jika rata-rata konsumsi orang miskin jauh di bawah garis kemiskinan.Secara kualitatif, kedalaman kemiskinan juga dapat ditunjukkan dengan gak antaraklasifikasi kaum termiskin dengan kelompok-kelompok diatasnya. Demikian puladengan Keparahan kemiskinan, secara kuantitatif dapat mengukur ketimpangandistribusi di antara orang miskin. Penghitungan kedalaman dan keparahankemiskinan diperlukan karena ada beberapa program yang mungkin tidak terlaluberpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi mengurangi kedalaman maupunkeparahan kemiskinan. Sementara ukuran secara kualitatif ketika kaum miskin tidaklagi hidup seperti biasanya, misalnya terpaksa makan nasi aking, mendoronganaknya bekerja, dan lainnya. Penggabungan indikator kemiskinan dengan ukuranketimpangan mempertajam dan memperkaya gambaran mengenai sebaranpermasalahan kemiskinan, sekaligus perilaku kaum miskin itu sendiri. Kerentanan (Vulnerability) Kemiskinan merupakan konsep yang selalu bergerak. Seseorang menjadimiskin sangat tergantung dari indikator yang ditetapkan, basis yang dimilki dankebijakan pemerintah. Secara ekononomik, kemiskinan memiliki garis yang dapatberubah kapan saja, dan kelompok masyarakat yang tingkat pengeluarannya beradadi sekitar garis kemiskinan akan cenderung keluar-masuk kategori miskin jikaterjadi gejolak harga atau gejolak penghasilan. Kelompok ini ini biasanya disebutkemiskinan sementara (transient). Sementara masyarakat miskin yang lebih seringmiskin dalam waktu yang lama dan mempunyai kecenderungan untuk dibawahgaris tersebut disebut kemiskinan kronis. Adapun keluarga miskin yang sama sekalitidak pernah keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat lama disebutkemiskinan berkanjang (persistently poor). Keluar-masuknya kelompok sementaratersebut pada garis kemiskinan munculnya konsep kerentanan (vulnerability).Namun secara dominan kerentanan tersebut lebih didominasi faktor eksternal,terutama kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah misalnya menaikkan BBM jelas akan membuatkelompok sementara tersebut dapat menjadi miskin. Sementara yang sudah miskinakan bertambah menjadi miskin. Konsep kerentanan dilandasi bahwa guncanganekonomi maupun non-ekonomi dapat memperparah permasalahan kemiskinan,
  11. 11. misalnya krisis ekonomi. Kerentanan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal sepertibencana alam yang terjadi sesaat, seperti gunung meletus dan tsunami; gejolak alamyang bersifat musiman, seperti kekeringan, banjir atau datangnya ombak besar; gejolakekonomi makro yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok; dan gangguan keamanan atau gejolak politik yangmengganggu kestabilan aktivitas kerja; serta kematian atau sakitnya anggota keluarga.Kerentanan juga dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi kesehatan,pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai, ataupun perilaku dan kebiasaanyang cenderung mengakibatkan terjadinya kemiskinan seperti kebiasaan berjudi ataupola hidup yang terlalu konsumtif dan tidak adanya kebiasaan menabung. Namun,dominan hal tersebut disebabkan oleh pihak eksternal, terutama pemerintah. Konsep kerentanan pada akhirnya harus dipahami oleh pemerintah, sehinggadalam pembuatan kebijakannya mendasarkan kondisi yang ada. Perhatian terhadappeluang dan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk guncanganmempengaruhi penyusunan kebijakan. Dalam kaitan dengan isu ketahanan pangan(food security), konsep kerentanan mengarahkan kebijakan ketahanan pangan agartidak hanya memperhatikan masalah kekurangan gizi, tetapi juga pada ketersediaanpangan sepanjang musim atau peluang seseorang atau sekelompok orang untuktidak mempunyai pangan yang mencukupi pada musim tertentu. Konsekuensiserupa juga dapat diaplikasikan pada isu-isu lainnya, seperti peluang putus sekolah,menderita penyakit atau tidak bekerja pada saat-saat tertentu. Pemahaman tentang risiko dan kerentanan akan mempengaruhi sikap danperilaku masyarakat rentan, dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yangefektif untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan rendahdan mempunyai kerentanan yang tinggi akan cenderung mempertahankan tingkatkehidupan subsisten dengan tidak memanfaatkan peluang untuk melakukankegiatan yang berorientasi pasar, yang cenderung lebih fluktuatif. Fenomenasemacam ini seringkali membuat frustrasi pembuat kebijakan yang berupayameningkatkan kegiatan ekonomi berupa peningkatan produksi yang berorientasipasar. Dengan adanya pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadapkerentanan, kebijakan peningkatan produksi akan menjadi lebih efektif denganmenanggulangi kerentanan endemis di kalangan masyarakat rentan. Fenomenasemacam ini dapat lebih dipahami melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif mampu menjawab variabel-variabel yang tidak mampudijelaskan melalui analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaranyang representatif dan dapat digunakan untuk generalisasi karena ketepatannyadapat dihitung. Namun, ada variabel-variabel yang dapat menjelaskan penyebabkemiskinan tapi sulit dikuantifikasi (dengan menggunakan teknik-teknik statistik),misalnya: kultur/budaya, perilaku, identitas, persepsi, kepercayaan, nilai-nilai, ‘trustand reciprocity’. Kebijakan dan program untuk mengurangi angka kematian ibu danmeningkatkan kesehatan reproduktif perempuan misalnya, perlu memperhatikanhubungan jender dalam masyarakat dimana kebijakan dan program tersebutdilaksanakan. Jika dalam masyarakat tersebut suami (laki-laki secara umum)memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan baik dalamranah domestik (rumah tangga) maupun dalam ranah publik maka parasuami/bapak juga harus menjadi sasaran program tersebut. Dengan demikianpenyuluhan tidak hanya dilakukan terhadap para istri/ibu tetapi juga harus
  12. 12. dilakukan terhadap para suami/bapak sekalipun materinya bisa berbeda sesuaidengan strategi dan kebutuhan. Ketersisihan (Exclusion) Konsep ketersisihan sosial mengacu pada berbagai norma dan proses yangmenghalangi (tidak mengikutsertakan) seseorang atau sekelompok orang untukberpartisipasi secara efektif dan sederajat dalam berbagai aspek kehidupan sosial,ekonomi, kultural dan politik di masyarakat. Konsep ini pada awalnya tumbuh darikonteks welfare state. Di sini, ketersisihan sosial dikaitkan dengan kelompok yang tidakpunya akses terhadap berbagai program perlindungan sosial (asuransi kesehatan,pensiun/ jaminan hari tua, subsidi pendidikan, asuransi kecelakaan kerja) dan pelayananpublik. Namun belakangan ini, konsep social exclusion sering digunakan secara lebih luasdengan mencakup juga ketersisihan dari berbagai institusi ekonomi, sosial dan politis.Oleh sebab itu, konsep ini berguna untuk memahami berbagai bentuk keterbatasan(deprivation) yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok sosial tertentu. Ketersingkiran seseorang atau sekelompok orang atau setidaknya adanyaperasaan bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak diikutsertakan dalam berbagaiaspek kehidupan sosial menyebabkan terjadinya kondisi ketersisihan sosial.Ketersisihan dapat terjadi di sektor tenaga kerja, sistem pendidikan, dan berbagaimacam pelayanan publik atau partisipasi politik. Bentuk dan alasan ketersisihan dapatdilatarbelakangi oleh faktor gender, umur, ras, agama, etnis, lokasi, pekerjaan, penyakit,atau hirarki sosial. Hubungan antara kemiskinan dan ketersisihan sangat variatif tergantungbagaimana keduanya didefinisikan. Jika kemiskinan didefinisikan sebataskemiskinan material atau keterbelakangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar,maka ketersisihan berbeda dengan kemiskinan, meskipun ketersisihan dapatmenjadi salah satu penyebab dan dampak yang berkaitan erat dengan kemiskinan.Namun, jika kemiskinan didefinisikan sebagai kegagalan kapabilitas yangmenekankan pada berbagai aspek kemampuan fisik, material, pengetahuan, dansosial, maka ketersisihan merupakan salah satu unsur kemiskinan, karenaketersisihan mencerminkan keterbatasan kapabilitas untuk terlibat penuh danmemanfaatkan peluang yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman tentang fenomena ketersisihan sangat penting dalam analisiskemiskinan karena peranannya dalam memperlihatkan bagaimana relasi dan interaksiakan mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pengaruh relasi dan interaksi ini tidak akanmampu ditangkap dari analisis yang hanya melihat kondisi keterbelakangan materiatau pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemahaman tentang relasi dan interaksiyang banyak digali dari analisis kualitatif ini banyak dipromosikan sebagai masukanyang sangat berharga dalam penyusunan kebijakan agar mampu menyentuh akarpermasalahan kemiskinan yang lebih banyak terkait dengan kemiskinan dari sudutpandang sosiologis. Budaya Kemiskinan Oscar Lewis, mengembangkan konsep ‘budaya kemiskinan’ pada tahun 1959.Ia adalah ahli antropologi, yang melakukan penelitian di komunitas slum diMeksiko. Konsep ini menjelaskan bahwa kelompok miskin cenderungmengembangkan ‘budaya kemiskinan’ untuk melindungi diri dari ideologi
  13. 13. akumulasi yang umumnya dianut oleh kelompok kelas menengah dan atas. Orang-orang yang terjerat kemiskinan dari generasi ke generasi tahu bahwa mereka hanyamemiliki posisi pinggiran (marginal) dalam masyarakat yang individualistis danterkotak-kotak dalam jenjang sosial. Kelompok miskin juga tahu bahwa masyarakatluas tidak menawarkan prospek kepada mereka untuk menaikkan posisi sosial-ekonomi. Untuk bertahan hidup, kelompok miskin mengembangkan strategitersendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan mereka. Strategi iniberupa seperangkat nilai, norma, pola perilaku yang berbeda dengan pola yangdiikuti secara luas. Dalam pandangan Lewis, sekali budaya kemiskinan berkembangmaka budaya itu akan berulang dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasiberikutnya. Konsep budaya kemiskinan telah diperdebatkan secara panjang lebar selamabeberapa dekade. Dalam pandangan Lewis, kultur kemiskinan bukanlah sesuatuyang telah ada secara intrinsik pada masyarakat miskin, melainkan suatu bentukadaptasi yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu (yaitu kemiskinan yang parahdan lama). Yang menarik untuk dicacat adalah bahwa adaptasi ini tampaknya bisamemecahkan masalah dalam jangka waktu pendek tapi justru merugikan dalamjangka waktu panjang. Ini dapat menyebabkan orang terjerat kemiskinan. Saatadaptasi itu disosialisasikan pada generasi berikutnya, maka mereka mendapattranfer minus (yaitu belajar strategi bertahan hidup yang tidak bisa membantukeluar dari kemiskinan). Gender Konsep jender mengacu pada hal-hal yang lebih luas dan kompleks darisekedar perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan). Konsep ini berusahamengangkat berbagai pembedaan yang dikaitkan dengan bagaimana menjadi ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’ baik diranah publik maupun ranah domestik, dalam suatukonteks sosial, ekonomis, politis dan kultural tertentu. Pembedaan ini bisadiwujudkan dalam berbagai bentuk dilakukan dengan berbagai cara dan diterapkanoleh berbagai institusi sosial. Berbagai literatur kemiskinan berargumen bahwaperempuan cenderung lebih terpuruk dalam kemiskinan dibanding laki-laki. Dalamperdebatan ini muncul konsep ‘feminisasi kemiskinan’ (feminization of poverty) yangberisi berbagai pemikiran dimana perempuan lebih sering mengalami kemiskinanlebih parah dari pada oleh laki-laki. Adaptasi dan Modal Sosial Konsep adaptasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang menempatkanmanusia sebagai pelaku berupaya mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhan-kebutuhannya, untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Sedang dalam proses adaptasi atau untuk mencapai tujuandan kebutuhan secara individuil atau kelompok, ia dapat memobilisasi danmemanfaatkan sumber-sumber sosial, material, tehnologi serta pengetahuankebudayaan yang dimiliki. Cara-cara yang dipilih biasanya mengadakan hubungan-hubungan sosial baik dengan pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luarkomunitas. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dikenal dengan modal sosial.Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan(trust’), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja (networks’) yang dapatmemperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakanyang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudahterjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam
  14. 14. bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik danjaringan-jaringan kesepakatanantar warga. Menurut Tonkiss (2000) bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalaudapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha,dan meminimalkan biaya transaksi. Lebih jauh, Tonkiss mengatakan pula bahwapada kenyataannya, jaringan sosial tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik danmodal finansial yang belum pernah ada. Biasanya penduduk miskin memilikipertalian-pertalian sosial yang kuat, namun ini terisolasi dari jaringan ekonomi dansosial yang mendominasi (mainstream). Maka, dalam hal ini, “jaringan kemiskinan”tidaklah menunjuk kepada tiadanya atau lemahnya jaringan-jaringan sosial,melainkan karena menunjuk kepada sulitnya untuk mengakses peluang dan sumberdaya melalui jaringan-jaringan yang ada.Derajat Kemiskinan Pada saat tertentu kondisi kemiskinan seseorang dapat berubah dari 0omenjadi 180o. Situasi paling ringan disebut sebagai kemiskinan potensial (potentialpoor) atau hampir miskin (near poor). Sementara itu orang yang tengah mengalamikemiskinan ada dua macam: pertama, mereka mengalami kemiskinan untuksementara waktu karena kondisi eksternal yang membawanya ke situasi seperti itu(kemiskinan sementara). Kedua, mereka mengalami dalam waktu yang lama dansulit diubah ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (kemiskinan kronis). Kemiskinan potensial (potential poor), yaitu orang yang pendapatannya beradasedikit di garis kemiskinan dan tidak melakukan investasi yang memadai, sehinggasedikit saja goncangan eksternal membuat mereka kehilangan pekerjaan atauberkurang perolehan pendapatannya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yanglebih buruk. Orang yang berada pada situasi pendapatan seperti ini disebut hampirmiskin (near poor). Potensi menjadi miskin rentan terjadi pada mereka yang memilikilatar pendidikan rendah, ketrampilan kerja terbatas,atau kemampuan inovasi atauproduksi yang juga terbatas.Potensi menjadi miskin bisa juga berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti tempat tinggal yang rentan terhadap bencana alam (banjir,tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, badai tsunami, dan sebagainya).Tatanansosial yang rusak sehingga rentan mengalami konflik horisontal juga dapat menjadipotensi untuk terjadinya kemiskinan yang lebih buruk. Kebijakan politik dan ekonomi yang mengguncang kemapanan sekaligusberpengaruh pada menurunnya atau bahkan hilangnya pekerjaan (PHK, bangkrut,menurunnya produksi dan pendapatan). Kebijakan perusahaan dalam hubungankerja kontraktual yang tidak setara, bencana alam yang datangnya tak diduga-dugadan secara langsung menghilangkan pekerjaannya, konflik sosial politik, dan kondisikesehatan manusia yang semakin menurun, di tengah tiadanya jaminan sosial yangmemadai bagi keberlangsungan kehidupan seseorang/keluarga, menjadi faktor-faktor krusial yang membuat seseorang atau keluarga rentan terhadap kemiskinan. Kerentanan kemiskinan mengancam rakyat miskin karena ketidakjelasansistem dan kondisi yang tidak memihak kepada rakyat miskin. Tidak adanyajaminan sosial yang memadai atau adanya sistem kontrak kerja yang ditentukansepihak oleh pemilik lapangan kerja/pemilik modal dimana pekerja tak memiliki
  15. 15. posisi tawar setara di hadapan majikannya (atau dengan kata lain tetap berlangsungpola hubungan buruh majikan yang tidak setara sehingga setiap saat buruhterancam di-PHK. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat buruk padaketersediaan lapangan kerja dan pada gilirannya akan menciptakan kerentananpenduduk untuk menjadi miskin. Kemiskinan sementara (transient poverty), adalah kemiskinan yang terjadidalam waktu relatif sementara. Kemiskinan ini dialami oleh orang (keluarga) yangsebelumnya tidak miskin, tetapi karena kondisi eksternal tertentu (perang, konflikhorisonatal dalam masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya), orangatau keluarga tersebut jatuh miskin. Mereka mungkin mempunyai latar belakangpendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai, atau memiliki etos kerja dandaya inovasi yang tinggi. Orang atau keluarga seperti ini dengan mudah dapatterbebas dari situasi miskin jika kondisi eksternal berubah ke arah yang lebih positif. Kemiskinan kronis (cronic poverty). Kemiskinan dapat berlangsung secaraterus-menerus, atau lebih bersifat permanen. Di sini orang lahir dari keuargamiskin, hidup di masyarakat miskin, mungkin dengan kultur kemiskinan(fatalisme), atau tinggal di tempat yang tidak menguntungkan (tanah tandus,miskin sumber daya alam, terisolisasi secara spasial), sehingga sedikit kesempatantersedia baginya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan kronis dapatdiperparah oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskinatau daerah tertinggal, atau oleh sistem pasar yang tidak memberi ruang bagimereka untuk masuk sebagai tenaga kerja atau untuk menjual produk-produkmereka karena tidak bisa bersaing dengan produk-poruduk lain di pasar bebas.2.4 Indikator dan Instrumen Ukuran kemiskinan menjadi sangat penting. Selain untuk mengetahui tingkatkemiskinan, status kemiskinan suatu keluarga juga memiliki berbagai fungsi.Pertama, sebagai alat penargetan program-program penanggulangan kemiskinan.Kedua, sebagai alat untuk mengukur dampak suatu program penanggulangankemiskinan. Jenis data yang dibutuhkan untuk ketiga jenis tujuan pengukurankemiskinan di atas dapat berbeda, meskipun seluruhnya membutuhkan data padatingkat keluarga dan/atau lingkungan. Selain itu, data yang dikumpulkan jugadapat berbeda menurut jenis metode pengukuran yang dipilih. Jika ragam pandang di atas diterjemahkan ke dalam indikator dan instrumen,maka dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni model matematis-statistik yanglebih bersifat kuantitatif dan model analitis yang lebih bersifat kualitatif.2.4.1 Model Matematis-Statistik Awalnya kemiskinan hanya diukur dari aspek makanan atau konsumsi,dimana seseorang dikatakan miskin bila makanannya tidak memenuhi kriteriaminimum yang dibutuhkan. Jumlah pemenuhan kebutuhan pangan yang minimumini disebut garis kemiskinan. Kemudian bukan sekadar makanan, melainkan padakeperluan hidup lainnya, yang kemudian pada tahun 70-an berkembang denganpengukuran kebutuhan dasar yang terdiri dari makanan dan non makanan. Jadikemiskinan dipandang sebagai persoalan konsumsi atau ekonomis semata.
  16. 16. Sayogyo misalnya, pada pertengahan tahun 70-an menggunakan metodedaya beli beras untuk menghitung kemiskinan berdasarkan dugaan pengukuranpendapatan. Konsumsi beras merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukurkesejahteraan dan kekayaan rumah tangga. Perbedaan desa-kota dilakukan denganmendorong garis kemiskinan ke atas sebesar 50%. Berdasarkan metode itukemiskinan rumah tangga dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: i) sangatmiskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di bawah nilai240 kg beras untuk pedesaan dan 480 kg beras untuk perkotaan, ii) miskin, yaiturumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di bawah nilai 320 kg berasuntuk pedesaan dan 480 kg beras untuk perkotaan, iii) hampir miskin, yaitu rumahtangga dengan pendapatan perkapita tahunan dengan nilai antara 320-480 kg berasuntuk pedesaan dan 480-720 kg beras untuk perkotaan, iv) tidak miskin, yaiturumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di atas nilai 480 kg berasuntuk pedesaan dan 720 kg beras untuk perkotaan. Sementara Badan Pusat Statistik menggunakan metode objektif untukmengukur kemiskinan dengan mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Gariskemiskinan BPS dibentuk oleh sejumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan 2.100kalori perkapita per hari ditambah dengan kebutuhan dasar lainnya sepertipendidikan,kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dalam menghitung gariskemiskinan, BPS menggunakan sumber data Modul Konsumsi Survei Sosial danEkonomi Nasional (SUSENAS). Garis kemiskinan yang dihasilkan mencakup gariskemiskinan nasional, provinsi, perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinanKabupaten/Kota dikembangkan dari garis kemiskinan propinsi3. Sedangkan Bank Dunia (IBRD), merilis garis kemiskinan setara dengan US $1dan US $ 2 berdasar PPP. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga BerencanaNasional (BKKBN) mengembangkan ukuran dalam program-program peningkatankesejahteraan keluarga. Berdasarkan kriteria yang dikembangkan BKKBN terdapatempat katogori keluarga, yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2,sejahtera 3 dan sejahtera 3 plus. Kategori keluarga pra-sejahtera atau kelompokmiskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secaraminimal yang secara operasional tidak mampu memenuhi salah satu dari indikatorsebagai berikut: (a) menjalankan ibadah sesusai dengan agamanya, (b) makanminimal dua kali sehari, (c) pakaian lebih dari satu pasang, (d) sebagain besar lantairumah tidak dari tanah, dan (e) jika sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengukuran kemiskinan kemudian dikembangkan lebih maju. bilasebelumnya hanya bertumpu pada garis kemiskinan, pengukuran lainnyamenggunakan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan atau P1 dan P2.Tidak puas dengan pendekatan yang sudah ada, karena ternyata realitaskemiskinan masih lebih kompleks dari ukuran tersebut, UNDP, pada tahun 1990-an, dengan mempertimbangkan gagasan yang berkembang tentang kemiskinanmenciptakan model Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mengukurstandar pendapatan, harapan hidup dan melek huruf. Kemudian IPMdisempurnakan dengan mengubah indikator IPM itu sendiri dan memasukkanIndeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan Indeks Pembangunan Gender yang sampaisaat ini digunakan sebagai standar untuk mengukur kemajuan tingkat kesejahteraan3 Lihat penjelasan teknis Data Kemiskinan, BPS, 2004.
  17. 17. dalam bentuk peringkat, baik pemda maupun antar bangsa. IKM merupakan indekskomposit yang mengukur keterbelakangan dalam tiga dimensi yaitu lamanya hidupyang memiliki indikator penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang,pengetahuan yang memiliki indikator ketertinggalan dalam pendidikan, danstandar hidup layak yang memiliki indikator keterbatasn akses terhadap layanandasar. Indikator pertama diukur dengan peluang populasi untuk tidak bertahankurang dari 40 tahun, sedangkan indikator kedua adalah angka buta huruf dewasaatau penduduk usia 15 tahun ke atas. Adapun keterbatasan akses pelayanan dasardiukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih, penduduk yang tidakmemiliki akses ke sarana pedesaan dan persentase balita yang tergolong dalanstatus gizi rendah dan menengah. Profil Kemiskinan Profil kemiskinan dapat ditinjau dari beragam indikator, seperti pendapatanrendah, kondisi kesehatan buruk, pendidikan rendah dan keahlian terbatas, aksesterhadap tanah dan modal rendah, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencanaalam, konflik sosial dan resiko lainnya, partisipasi rendah dalam proses pengambilankebijakan, serta keamanan individu yang sangat kurang. Selain itu, profilkemiskinan juga dapat ditelaah dari tipologi kemiskinan di tingkat komunitas atauwilayah. Berikut penjelasan ringkas tentang indikator-indikator profil kemiskinan,dengan beberapa ilustrasi data dan intrepretasi. Profil kemiskinan penting sebagai bahan kajian deskriptif yang memberikaninformasi tentang keterkaitan kemiskinan (correlates of poverty) dengan karakteristiklain. Profil kemiskinan dapat ditinjau melalui kajian dua peubah (bi-variate analysis)yang membandingkan status kemiskinan rumahtangga atau individu menurutmasing-masing kategori dalam setiap karakteristik tertentu dari rumahtangga atauindividu tersebut. Insiden atau angka kemiskinan. Insiden atau angka kemiskinan meliputiinformasi tentang jumlah dan persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan(head-count ratio atau P0), indeks ketimpangan kemiskinan (poverty gap index atau P1)dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2). Ketiga indikator inidihitung dengan menggunakan formula Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT).Berdasarkan hitungan tersebut kita dapat mengetahui jumlah penduduk miskin,atau rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan mereka di bawah garis kemiskinan.Selain itu kita juga dapat mengetahui kita juga dapat mengetahui head-count ratiobaik yang tertinggi maupun yang terendah, mengatahui indeks ketimpangan (P1)dan keparahan kemiskinan (P2) yang terjadi antar daerah. Formula FGT juga dapatdimanfaatkan untuk estimasi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkattaraf hidup semua penduduk miskin sampai dengan senilai garis kemiskinan disuatu daerah. Perlu dicatat bahwa besarnya alokasi bantuan tidak hanya tergantungpada jumlah absolut penduduk miskin, tetapi juga sangat tergantung pada gariskemiskinan, dan rata-rata ketimpangan kemiskinan di suatu wilayah. Distribusi pendapatan. Analisis tentang pola distribusi pendapatan ataupengeluaran konsumsi dapat menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan(income inequality) di suatu negara, wilayah atau sub-kelompok penduduk, seperti
  18. 18. yang diindikasikan oleh koefisien Gini (Gini coefficient). Koefisien Gini berkisarantara 0, yang mengindikasikan suatu kemerataan sempurna (perfect equality), dan 1,yang berarti suatu ketimpangan total (perfect inequality) dalam distribusi pendapatanatau pengeluaran. Distribusi pengeluaran dapat digolongkan sebagai ketimpanganrendah (less inequality) bila koefisien di bawah 0,35, sebagai ketimpangan sedang(medium inequality) jika koefisien berkisar antara 0,35 dan 0,50, dan sebagaiketimpangan tinggi (high inequality) jika koefisien di atas 0,50. Distribusi pengeluarandalam suatu grafik juga berguna untuk melihat pola kemiringan distribusi sesuaidengan kecenderungan pengelompokan penduduk menurut kelas-kelaspengeluaran. Karakteristik kemiskinan. Kajian deskriptif ini dapat menunjukkan perbandinganangka kemiskinan antara kategori-kategori atau klasifikasi dalam setiap indikatoratau karakteristik yang diteliti. Misalnya indikator ukuran keluarga, tingkatkemiskinan di antara rumah tangga dengan ukuran kecil cenderung lebih rendahdaripada rumah tangga dengan ukuran besar. Interpretasi serupa juga berlaku untukmembandingkan tingkat kemiskinan antar kategori-kategori pada karakteristik-karakteristik lainnya, misalnya pendidikan, kondisi rumah, akses air, pekerjaan. Pola konsumsi rumah tangga. Pola konsumsi rumah tangga berguna untukmelihat komposisi belanja rutin rumah tangga selama sebulan sebelum waktusurvei. Kajian ini juga dapat memperlihatkan kecenderungan pengeluaran konsumsirumah tangga apakah lebih besar untuk kebutuhan makanan atau bukan makananyang sesuai dengan status kesejahteraannya. Kemiskinan komunitas dan wilayah. Kajian kuantitatif dapat dilakukan denganbeberapa cara. Pertama menggunakan pemetaan kemiskinan (poverty mapping)melalui sensus lengkap secara langsung, atau model regresi untuk estimasi angkakemiskinan di setiap wilayah (misalnya desa atau kecamatan) berdasarkangabungan beberapa sumber data sekunder, seperti sensus penduduk dan survei-survei rumah tangga. Ini memungkinkan kita untuk memperoleh jumlah danpersentase penduduk miskin sampai dengan tingkat wilayah desa/kelurahan.Kedua mengidentifikasi kemiskinan atau ketertinggalan wilayah adalah berdasarkandata sekunder tentang potensi desa. Dari hasil PODES, misalnya, informasi yangdiperoleh antara lain jumlah dan nama desa/kelurahan yang tergolong miskinkarena sebagian besar penduduknya miskin, atau kumuh dari aspek lingkunganpemukiman penduduknya, atau tertinggal dari aspek pembangunan infrastrukturdasar di suatu wilayah. Sementara kemiskinan wilayah bermanfaat untuk melihatprofil kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat desa/kelurahan. Lebihpenting lagi, hasil kajian ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi desa-desamiskin dan tertinggal menurut tipologinya. Dengan mempertimbangkan tipologikemiskinan wilayah yang berbeda, hasil kajian ini tidak hanya memberikaninformasi tentang jumlah desa/kelurahan miskin yang semestinya dicakup dalamprogram bantuan, tetapi kajian juga memungkinkan kita untuk mengembangkanprogram bantuan dengan fokus yang lebih spesifik. Kajian tentang kemiskinanwilayah juga bisa ditinjau dari berbagai aspek kewilayahan lainnya, seperti letakgeografis, status daerah (perkotaan dan pedesaan). Perbandingan tingkatkemiskinan wilayah juga menarik untuk dikaji dengan melihat karakteristik sosial-demografi, ketersediaan sarana atau infrastruktur dasar dan potensi ekonomi desa,seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan sebagian besar penduduk,
  19. 19. ketersediaan fasilitas gedung sekolah dan fasilitas kesehatan, prasarana transportasi,pasar, sumber penghidupan sebagian besar penduduk desa, dan lain-lain. Faktor-faktor Penyebab Program penanggulangan kemiskinan dan kebijakan di Indonesia belumbanyak menggunakan kajian yang mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabkemiskinan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan data dengan cakupansampel yang memadai yang memuat informasi cukup komprehensif tentangkemiskinan dan faktor-faktor penentunya. Satu-satunya sumber data yang memadaiuntuk analisis determinan kemiskinan di Indonesia dapat ditemui pada Susenas Kor,meskipun cakupan datanya terbatas bahkan untuk kajian tingkat kabupaten/kota.Selain itu, kompleksitas dinamika kemiskinan di negara dengan keragaman sosial-budaya dan ekonomi seperti Indonesia. Di satu sisi, faktor-faktor sosial dan ekonomiyang terukur, seperti ukuran keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan, statuspekerjaan, akses terhadap air bersih, sanitasi dan listrik, serta kualitas bangunantempat tinggal memungkinkan untuk dihitung derajat hubungan kausalnya dengankemiskinan. Sebaliknya, faktor-faktor sosial-budaya seperti norma tradisional yangberlaku di suatu komunitas tentang kebersamaan dalam hidup senang dan susah(shared poverty), nilai ekonomi anak, modal sosial untuk kesejahteraan bersamasangat sulit diukur dampaknya secara kuantitatif terhadap perbedaan tingkatkemiskinan antar komunitas atau wilayah. Analisis determinan kemiskinan digunakan untuk menelaah mengapa suaturumah tangga dikategorikan miskin. Unit analisisnya adalah rumah tangga atauindividu yang dicakup dalam observasi. Pada prinsipnya, kajian determinankemiskinan dibedakan atas dua pendekatan. (1) Kajian tentang faktor-faktor yangmempengaruhi atau menjelaskan adanya variasi (perbedaan) tingkat kemiskinanantar sub-kelompok penduduk atau wilayah. Unit analisis dalam kajian untukpendekatan pertama ini adalah daerah, misalnya perbandingan antarakabupaten/kota di seluruh Indonesia. (2) Analisis faktor-faktor penentu(determinan) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan rumah tangga atauindividu. Metode analisis yang digunakan untuk kedua pendekatan pada dasarnyatidak berbeda, yaitu umumnya dengan analisis regresi ganda (multi-regressionanalysis) baik secara linier maupun non-linier. Analisis bivariate perlu dilakukan untuk melihat arah dan derajat asosiasiantara tingkat kemiskinan dan berbagai indikator sosial-ekonomi. Setelah itu bisadigunakan analisis regresi ganda untuk mengidentifikasi faktor determinankemiskinan. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kemiskinansemakin rendah indeks pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai catatan,indikator-indikator yang mempunyai asosiasi kuat dengan kemiskinan, seperti IFS,TANAH, FOOD dan IPM seringkali dapat dipastikan akan muncul sebagai peubah-peubah penentu terhadap perubahan pada angka kemiskinan dalam analisis lanjutanregresi ganda. Analisis regresi ganda juga bisa dilakukan dengan menggambarkan scatterdiagram hubungan antara keduanya. Kajian diagram sebar ini sangat sederhanatetapi berguna untuk melihat kasus-kasus yang termasuk dalam trendline (best-fittedmodel dari hubungan tersebut), dan yang menyimpang jauh dari trendline.
  20. 20. Jika unit analisis adalah rumah tangga atau individu, bisa menerapkan analisiskorelasi. Satu hal yang perlu diingat bahwa semua peubah yang dicakup dalammatriks korelasi harus diusahakan bersifat ordinal, di mana nilai atau kategorisasipeubah berbentuk urutan dari nilai terendah sampai dengan tertinggi. Beberapacontoh peubah dalam analisis korelasi kemiskinan pada tingkat individu: statuskesejahteraan (tidak miskin -0, miskin -1), kelompok pengeluaran rumah tangga(<100.000, 100.000-199.999, 200.000-299.999, 300.000-399.999, 400.000-499.999 dst),ukuran keluarga (≤2, 3, 4-5, ≥6), tingkat pendidikan (<SD -0, SD -1, SLTP -2, SLTA+ -3), dan sebagainya. Sementara kajian dua peubah memberikan hasil yang terbatas karena hanyamenunjukkan arah dan derajat hubungan antara kemiskinan dengan karakteristiktertentu pada suatu waktu tertentu. Kajian ini tidak mempertimbangkankompleksitas faktor penyebab kemiskinan. Perlu dicatat, korelasi adalah hubunganantara dua faktor, tetapi tidak selalu berarti bahwa faktor yang satu menyebabkanperubahan atas faktor yang lain (causality). Oleh karena itu, analisis regresi gandaditerapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang secara statistikmempengaruhi kemiskinan. Nilai peubah tidak bebas yang diprediksi oleh model regresi tidak selalumendekati nilai estimasi sesungguhnya. Model regresi dihitung berdasarkan polasebaran hubungan antara peubah tidak bebas dan peubah prediktornya. Oleh sebabitu, penghitungan ini menghasilkan suatu model yang paling cocok (best-fitted model)dengan pola sebaran data tersebut. Sebagai konsekuensinya, hanya sebagian kasusakan mempunyai nilai model yang mendekati dengan nilai estimasi survei,sedangkan sebagian kasus-kasus yang lain memiliki nilai-nilai model yangmenyimpang dari nilai estimasinya. Model ini dapat dimanfaatkan untuk prediksi angka kemiskinan berdasarkanberbagai skenario tentang nilai-nilai prediktor terpilih yang diharapkan dalam suatukebijakan penanggulangan kemiskinan. Prinsip dasar dari model ini menggunakan bentuk variabel biner yangmembedakan dua situasi atau kategori secara eksklusif terpisah: ‘miskin’ dengannilai 1 dan ‘tidak miskin’ dengan nilai 0. Model regresi logit atau probit bertujuanuntuk mengkonstruksi profil kemiskinan dalam suatu bentuk regresi dari statuskemiskinan terhadap berbagai karakteristik sosio-demografi dan ekonomirumahtangga. Status kemiskinan (miskin dan tidak miskin) didefinisikan sebagaipeubah tidak bebas yang akan diprediksi oleh karakteristik-karakteristikrumahtangga sebagai peubah-peubah bebas.2.4.2 Analisis Kualitatif Pendekatan kualitatif dalam kajian kemiskinan adalah pendekatan untukmenggali pendapat masyarakat (subjektif), termasuk kelompok miskin, mengenaikemiskinan, aspek-aspek sosial dari perilaku dan pengalaman kelompok miskin, danmengetahui secara mendalam gaya hidup komunitas dan pengalaman yang berartipada kelompok tersebut. Pendekatan ini secara umum digunakan untuk mencarijawaban tentang how-bagaimana dan why-mengapa. Pendekatan yang sering
  21. 21. digunakan para ahli sosial dan antropologi ini merupakan pendekatan aras mikro,yaitu pada wilayah terbatas, namun mendalam. Analisis kualitatif sangat kaya dengan varibel indikator karena bertolak dariindividual dan kelompok beserta lapisan-lapisan relasinya, misalnya dalam relasiantar individual, keluarga ataupun hubungan produksi. Sebagai sebuah sistemkehidupan, analisis ini setidaknya akan menyangkut struktur, fungsi dan formasimasyarakat dalam kaitannya dengan kuasa dan kontrol dalam keluarga atau rumahtangga, serta dalam dinamika harmoni atau konflik. Analisis ini biasanyamengedepankan citra lokal yang kuat dan bercorak spesifik pada komunitastertentu. Dalam analisis kualitatif ada beberapa teknik analisis yang dapat dilakukuan,diantara, yaitu: i) pemeringkatan (ranking, scoring), yaitu penilaian berdasarkannilai tertentu, misalnya peringkat kesejahteraan (wealth ranking) merupakan sebuahcara untuk mengidentifikasi dan melakukan pemilahan rumah tangga di suatukomunitas ke dalam jenjang-jenjang berdasar aset atau kekayaannya. Dalam KajianKemiskinan Partisipatif, pemeringkatan ini adalah upaya untuk menggali kategori-kategori yang sesuai dengan pemahaman lokal. Pemeringkatan misalnya besarnyakekayaan, tingkat kesejahteraan, prioritas, pilihan/ preferensi; ii) qualitative qoding’,yaitu prosedur pemilahan (klasifikasi) data atau informasi ke dalam suatu kode yangumumnya berupa tema/topik/isu/kategori tertentu. Sekumpulan informasi tersebutbisa berbentuk rekaman video observasi, rekaman wawancara, transkrip wawancara,gambar/foto, atau benda-benda lain yang bisa diinterpretasikan; iii) matrikshubungan (aktifitas, sumberdaya, akses, pengaruh, kontrol), yaitu beberapa kolomyang mencoba memotret hubungan antara satu bagian dengan bagian lain yangberhubungan dengan kaum miskin; iv) diagram hubungan, lebih banyak dipahamisebagai hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain. Perlu ditegaskanbahwa hubungan dalam diagram tidak selalu sebab akibat, tetapi terkadangbersama, timbal-balik.Tema-tema Umum Dalam analisis kualitatif agar lebih mudah dijalankan dan dipahami biasanyamenggunakan tema umum. Tema umum ini selanjutnya diturunkan lebih spesifikagar lebih mendalam lagi dan seterusnya. Namun demikian tema-tema ini sifatnyahanya sebagai panduan saja karena konteks lapangan bisa saja berbeda denganpikiran awal. Tema-tema umum paling tidak dapat digambarkan sebagai berikut: Sosial-Budaya. Potret kemiskinan dapat dinalisis dari aspek budaya denganmengkaji dan memahami kenyataan kemiskinan-pemiskinan dari sudut pandangkultur masyarakat, misalnya tentang kebiasaan, adat istiadat, sikap mental, bahasayang digunakan, simbol, kepercayaan, pengaruh alam, dan bagaimana masyarakatmenyikapi hal-hal yang mistis. Kemiskinan akan membentuk cara hidup tertentuyang membentuk kebudayaan kaum miskin. Konsep ini sering disebut sebagaibudaya kemiskinan, Lewis (1959). Budaya kemiskinan pada satu sisi merupakanstrategi adaptif, dan pada sisi lain merupakan perlawanan yang bisa merekalakukan. Melalui kajian budaya, setidaknya kita dapat memotret dan memahami latarbelakang terjadinya kemiskinan dari sudut pandang adat dan kebiasaan serta sikap
  22. 22. mental dan kepercayaan masyarakat dan komunitas. Juga memahami ekspresisimbol dan konstruksi kebudayaan yang terjadi dan terus-menerus dikembangkanoleh golongan miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Relasi Sosial. Salah satu kelemahan mendasar analisis kuantitatif karena tidakbisa menjelasakan relasi sosial dengan kemiskinan. Kalaupun ada, studi tersebuthanya berupa angka yang kadang sangat jauh dari realitas sosial, menafikan settingdan tidak mendalam. Memetakan relasi sosial dalam masyarakat menjadi faktorpenting untuk merumuskan aktor-aktor yang berkontribusi pada kemiskinanseseorang atau satu komunitas. Dengan demikian analisis relasi sosial sangat efektifdigunakan untuk memahami bentuk-bentuk atau pola-pola hubungan antar-individu ataupun antar-kelompok yang terlibat dalam suatu situasi kemiskinan-pemiskinan. Kajian mendalam relasi sosial ini diarahkan untuk menemukan aktor-aktormaupun lembaga, struktur sosial, pola hubungan yang ada, pola kemiskinan yangterjadi, pihak yang diuntungkan, strategi dan siasat yang digunakan dan dirugikansekaligus kemungkinan terjadinya kolaborasi aktor dalam menyelesaikan ataubahkan melanggengkan kemiskinan yang terjadi. Konteks Sejarah. Kemiskinan dapat dipahami dengan menelisik sejarah kaummiskin. Kita tahu (meski tidak semua) bahwa mereka yang terlanjur miskin agaksulit keluar dari kemiskinan karena telah mewarisi gaya hidup sebagai kaum miskin(tergenarasi). Melalui analisis sejarah diharapkan dapat mengungkapkan fakta-faktasejarah yang menjadi tonggak terjadinya situasi kemiskinan-pemiskinan, bagaimanaitu terjadi, pengaruh-pengaruh cerita dan peristiwa-peristiwa penting kamiskinan-pemiskinan. Ekonomi. Hal lain yang penting dilihat dalam analisis kualitatif juga masalahekonomi. Analisis ini menelaah aktivitas ekonomi kaum miskin dan ekonomi yangdekat dengan realitas mereka. Pendekatan ini digunakan untuk memahami mengapasebuah situasi kemiskinan-pemiskinan terjadi dari sudut pandang ketimpanganakses, kontrol, distribusi, dan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi. Dengananalisis ini, kita dapat mengetahui peta sumberdaya yang selama ini digunakanuntuk tetap hidup, aktor-aktor yang terlibat, keadilan dalam pengelolaan danpemanfaatan dan kontribusinya pada kehidupan keseharian mereka. Politik. Kondisi kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi politik,terutama politik di tingkat lokal. Tema politik diangkat dalam rangka menemukanhubungan antara kemiskinan dan politik yang terjadi pada suatu golonganmasyarakat. Pemetaan politik penting untuk mengetahui pola hubungan yangterjadi antar kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan besar-kecilnya‘kekuasaan’ dan ‘kepentingan’ yang dimiliki sebagai usaha untuk menguraikanaspek kehidupan politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengambilankeputusan tentang pranata kehidupan masyarakat, misalnya dalam perencanaanpembangunan. Gender. Kemiskinan dinyatakan sangat berwajah perempuan mengingatproporsi kemiskinan terbesar ada di pihak perempuan. Mendalami dimensi genderdalam konteks kemiskinan menjadi sangat penting, terutama untuk menemukanpenyebab dan tawaran-tawaran strategis. Telah banyak bukti bahwa intervensi
  23. 23. selama ini seringkali gagal karena ketidakmampuan dalam mengungkap dimensiperempuan-laki laki yang memang berbeda dari sisi kebutuhan. Analisis gender adalah usaha menguraikan relasi kekuasaan laki-laki danperempuan untuk mengetahui struktur budaya patriarkal-matriarkal yangdikembangkan, pembagian yang terjadi, kebutuhan dan masalah perempuan secarakhusus, akses dan kontrol kaum perempuan dan kelompok lain dalam pengambilankeputusan yang mulai dari diri perempuan, keluarga, pranata sosial dan negaraserta menggali perbedaan pandangan antara perempuan dan laki-laki dalammenghadapi kemiskinan-pemiskinan dan strategi yang mereka kembangkanmasing-masing. Di kalangan NGO, analisis semacam ini dikenal dengan analisis sosial(berperspektif gender/feminis), di mana perangkat dominan yang digunakan adalahvariabel kualitatif yang berhubungan dengan nilai, persepsi, kelembagaan dan relasistruktur atau lapisan serta proses-proses dominasi, eksploitasi dan hegemoni yangada. Upaya-upaya untuk membumikan analisis ini mengalami kemandegan sejaktahun 90-an awal, di mana forum aliansi aktivis dan ilmuwan untuk upayaindiginisasi menjadi berantakan, namun setidaknya mereka memperkenalkan 4 pilarpenting yakni: indiginisasi, partisipasi, konsientisasi dan emansipasi. INSIST yangberupaya mengisi kekosongan ruang ini juga mengalami langkah yang tersendat-sendat dan belum melangkah lebih jauh sekalipun produknya lebih meluasketimbang forum ilmu sosial transformatif sebelumnya.
  24. 24. Bab III KEMISKINAN DAN PEMISKINAN3.1 Kemiskinan Indonesia Awalnya, kemiskinan merupakan pilihan hidup seseorang atau sekawanankomunitas atau sekte untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan pandangan nilaitertentu. Kemiskinan yang semula sebagai pilihan sukarela menjadi pilihan terpaksaakibat berbagai hal yang bersifat kelembagaan dan spesialisasi kerja atau karenaketertundukkan secara fisik. Maka kemiskinan pun semakin menjadi rumit. Dizaman feodal, di mana kerajaan-kerajaan bertumbuh-kembang, fenomenakemiskinan semakin kompleks. Kemiskinan di masa Hindia Belanda mulai menunjukkan wajah ekstrimnya,di mana banyak terjadi enclave. Politik tanam paksa dan komoditisas perkebunantelah menimbulkan penurunan kemakmuran/kesejahteraan rakyat. Di wilayah-wilayah dengan sistem perkebunan dengan modal besar terdapat daerah-daerahkantong kemiskinan dan bahkan di beberapa daerah terjadi kelaparan. Berbagailaporan dan studi dilakukan pemerintah Hindia Belanda, yang kemudianmembuahkan kebijakan politik etis. Programnya, seperti diketahui, memang dalambeberapa hal menghilangkan kelaparan yang ekstrim, namun kemerosotankesejahteraan terus berlanjut apalagi di masa malaise ekonomi. Kantong buruhmakin banyak dan meluas, tidak hanya di Jawa. Di daerah Sumatera Timur jugaberlangsung proletarisasi. Pada masa inilah Indonesia mengalami kemiskinan bukan sekadar sebagaigejala nasional, tetapi sudah terintegrasi ke dalam sistem dunia yang sedangbergerak cepat, yakni kapitalisme yang diboncengi kolonialisme dan imperialisme.Kemiskinan di sekitar perkebunan tersebut bukan sekadar manifestasi lebih lanjutdari lapisan dan formasi sosial yang tidak adil, melainkan juga akibat kebijakanHindia Belanda yang dipengaruhi oleh sistem kapitalisme global yang sedang ganas-ganasnya berkembang. Dan pada masa selanjutnya sistem itu semakin berkembangpesat, sekalipun pernah dihambat melalui Program Banteng dan NasionalisasiPerusahaan Asing di masa orde sebelum rezim Soeharto. Dari masa Soeharto hingga SBY-JK, yang mengusung tema ”MelawanKemiskinan melalui Washington Consensus”, jerat kapitalisme global semakinmencengkeram Indonesia ke dalam arus Neo Liberalisme (atau lazim disebutneokolim). Hutang luar negeri semakin menggerogoti kekayaan bangsa, bahkanuntuk membiayai penanggulangan kemiskinan terpaksa bangsa kita harusmengutang. Perekonomian kita semakin distir oleh asing, dan karena itu kedaulatansebagai negara-bangsa menjadi buram dan sulit dikenali untuk tidak menyebutkantiada. Kekayaan kita telah dikuras oleh imperium asing, juga oleh antek-antek ataukomparador asing melalui bisnis illegal di seluruh sektor ataupun oleh pengusahanasional yang tidak bertanggung jawab yang kini melarikan diri ke luar negeri.3.1.1 Realitas Kemiskinan Kontemporer
  25. 25. Wajah kemiskinan Indonesia sungguh memprihatinkan. Bentuknya tidakhanya sekadar kemiskinan ekonomi tetapi juga sampai pada perendahan martabatmanusia. Ragam persepsi kemiskinan menurut kaum miskin seperti yang dilaporkanKIKIS merekam sketsa kemiskinan Indonesia kontemporer seperti berikut ini:Tabel 3.1 Persepsi dan Bentuk Kemiskinan Sektor Persepsi Kemiskinan Bentuk Kemiskinan 1. Kemiskinan adalah kondisi ketidak-berdayaan Miskin Informasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Kekurangan Pangan karena tidak adanya jaminan penghasilan. Rendahnya percaya diri 2. Kemiskinan adalah kondisi ketidak-mampuan Miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan memenuhi kebutuhan hidup karena hidup Miskin Pendidikan (secara Formal) Lahan Kering sebatang kara dan karena hubungan keluarga Berkurangnya ruang partisipasi. yang tidak harmonis. 3. Kemiskinan adalah ketidak-mampuan memanfaatkan peluang memperbaharui keadaan yang datang dari dalam dan luar akibat kemandegan dan kemenduaan (hipokrit) fungsi kepemimpinan dan kelembagaan masyarakat desa. 1. Kemiskinan adalah kondisi hidup yang serba Menyempitnya kepemilikan lahan petani kebun. terbatas, terisolasi dari dunia luar, tidak Hilangnya keberanian mengintroduksi adanya sarana pendidikan, kesehatan dan pelembagaan komoditi lain prasarana ekonomi, serta kesempatan Rentan terhadap faktor harga pasar komoditi, berusaha dan bekerja hanya mengandalkan terhadap faktor alam (hama penyakit tanaman), kebaikan dari pabrik. bencana alam. 2. Kemiskinan lebih merupakan bentuk ketidak- Lemahnya fungsi kelembagaan sosial. adilan atas tata kuasa terhadap tanah (lahan Ketergantungan sangat tinggi pada sarana produksi) dan tata kelola atas pilihan jenis produksi. komoditas apa yang sebaiknya diusahakan Lemahnya kontrol dan perlindungan kesehatan dan teknologi apa yang cocok dan adaptif Rendahnya akses pendidikan Perkebunan terhadap tradisi dan lingkungan sosial Rendahnya derajat nutrisi/gizi pangan.. pedesaan Hilangnya akses permodalan 3. Kemiskinan merupakan derajat perampasan Rendahnya kualitas kesuburan tanah. hak-hak manusia yang paling hakiki, tidak Hilangnya kemampuan mengembangkan adanya pengakuan martabat dan harga diri keterampilan alternatif yang menunjang sumber manusia melalui perlindungan dan jaminan pendapatan sosial. 4. Kemiskinan lebih merupakan hancurnya kepercayaan, kelembagaan dan jaringan sosial dan kerusakan ekosistem (lingkungan) sehingga harapan hidup lebih berorientasi pada hal-hal yang mistik dan pragmatis. 1. Kehidupan orang atau komunitas yang situasi Miskin informasi hidupnya ditandai dengan tidak terpenuhinya Miskin pada jaminan perlindungan sosial kebutuhan hidup yang pokok sebagaimana itu Miskin pada akses pelayanan publik dialami oleh masyarakat secara normal, Hilangnya akses pendidikan Miskin Kota karena tidak berimbangnya pendapatan Miskin pada akses pekerjaan dan permodalan dengan jumlah kebutuhan yang dipenuhi Hilangnya interaksi sosial dan relasi sosial (Pontianak) 2. Kehidupan yang serba kekurangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan posisinya direndahkan oleh banyak orang (Medan)
  26. 26. 1. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang Semakin sempitnya lahan pertanian (Aceh dan menggambarkan : terbatasnya aset yang Lombok). dimiliki (kepemilikan lahan, rumah tangga, Luas lahan pertanian yang tetap (Kuningan – Jawa modal); tidak memiliki mata pencaharian Barat) tetap; tidak adanya ketahanan pangan, Menurunnya hasil produksi pertanian, karena rendahnya pendapatan dan ketergantungan turunnya produktivitas lahan (hasil panen 1 – 1,2 yang tinggi terhadap hutang. ton per Ha; kasus di Sambas Kalimantan Barat) 2. Kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya Meningkatnya jumlah pengangguran. akses masyarakat terhadap pendidikan, Rendahnya pendapatan yang diterima, sehingga kesehatan dan informasi sehingga komunitas kaum miskin tidak mampu menghadapi gejolak hutan sangat akrab dengan sebutan ekonomi. Pinggir Hutan ‘masyarakat pinggiran’. Terbatasnya lapangan kerja, sehingga banyak 3. Kemiskinan terjadi karena kurangnya masyarakat yang mencari kerja ke luar desa (Kota perhatian pemerintah terhadap segala dan Luar Negeri menjadi TKI/TKW). perubahan yang terjadi terutama terkait Keterbatasan modal sehingga adanya praktek ijon dengan hal – hal yang menyangkut dan ketergantungan yang tinggi terhadap hutang. pengambilan keputusan dalam hubungannya Intervensi terhadap kawasan hutan. dengan pengelolaan kawasan hutan. Adanya stigmatisasi masyarakat miskin sebagi 4. Kemiskinan di komunitas ini terjadi karena masyarakat yang memiliki ‘etos kerja yang tidak seimbangnya jumlah penduduk rendah’. (kelahiran dan migrasi) dengan lapangan kerja Sulitnya akses terhadap sarana dan prasarana : yang tersedia, kurangnya keterampilan di luar pemasaran, pendidikan dan kesehatan. sektor pertanian sehingga kawasan hutan Miskin partisipasi. menjadi alternatif masyarakat sebagai sumber kehidupan. 1. Tidak terjaminnya dan semakin hilangnya hak Rendahnya akses pelayanan pendidikan dan Penguasaan Sumber Daya Alam dan aset kesehatan 2. Tidak terjaminnya hak-hak dasar warga Lemahnya akses pelayanan dalam memperolah negara seperti : pendidikan, kesehatan, permodalan yang sesuai dengan kebutuhan informasi, sarana dan prasarana. nelayan Nelayan 3. Tidak berpihaknya sistem hukum dan Tidak mempunyai kekuatan dalam menetapkan kebijakan terhadap nelayan miskin. harga 4. Adanya sistem ekonomi yang timpang Rendahnya akses terhadap pasar 5. Sistem sosial budaya yang menyudutkan Terbatasnya penguasaan alat produksi (stigmatisasi) si nelayan miskin. Terbatasnya tempat/wilayah penangkapan karena keterbatasan alat produksi. 1. Kemiskinan adalah kondisi hilangnya motivasi Kurangnya pelayanan kesehatan mobilitas vertikal (keinginan untuk mencapai Lemahnya solidaritas status yang lebih tinggi), Tidak bisa menyuarakan kepentingan 2. Kemiskinan adalah ketidakmampuan Tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi, menuntut hak-hak Buruh Industri 3. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan Rentan terhadap PHK memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi. Rentan terhadap bentuk eksploitasi dan kekerasan (Fisik, psikologis, seksual) serta belum ada perlindungan hukum. Ruang partisipasi yang kurang Putting out system (tenaga kerja kontarakan) yang memperkecil peluang untuk menjadi buruh formal sehingga lemahnya perlindungan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja 1. Kemiskinan adalah ketiadaan peluang kerja Kurangnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan perempuan Lemahnya solidaritas dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya Tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 2. Kemiskinan adalah tidak adanya sumber menuntut hak-hak penghasilan yang tetap Rentan terhadap bentuk eksploitasi dan 3. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan untuk kekerasan (fisik, psikologis, seksual) serta belum Buruh Migran menentukan pilihan jenis pekerjaan yang ada perlindungan hukum. diinginkan Keterbatasan informasi 4. Kemiskinan adalah kerentanan trehadap Terpaksa menjadi PRT (Pekerja Rumah Tangga), eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh baik domestik maupun luar negeri PJTKI dan MajikanSumber: Kikis, 2004 Berikut ini kita melihat realitas kemiskinan di Indonesia baik melalui gariskemiskinan yang diformulasikan BPS maupun berdasarkan Indeks PembangunanManusia (IPM).

×