1. PEMBERANTAS KEMISKINAN & KECUKUPAN MODAL
DI DUA DIMENSI BERBEDA
MELALUI MODEL APEX BPR DAN GRAMEEN BANK
Oleh:
Muhammad Khoirul Fuddin
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
E-mail/No. Hp: foeddin@yahoo.com/ 085649947747
Abstract
This research is based on two models of the object model of the Grameen Bank
that successfully implemented in rural communities of Bangladesh and APEX BPR
models have been suggested by the Central Bank of Indonesia. It is expected that these
two models can be reduced poverty in Indonesia. Conclusions can be drawn from this
study is that the level of poverty later in Indonesia in handling through lending
activities were not able to use only one in the same way. this is because, since this type
of poverty in rural and urban areas have differences. With the APEX BPR is felt more
appropriate to extend credit in the urban poor Grameen Bank model is more suitable to
be applied to extend credit in rural communities.
Keywords: poverty, apex bpr, and grameen bank
Abstrak
Penelitian ini didasarkan pada dua model dari model obyek dari Bank Grameen
yang berhasil diterapkan di masyarakat pedesaan di Bangladesh dan BPR APEX model
telah diusulkan oleh Bank Sentral Indonesia. Diharapkan kedua model dapat
mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini
adalah bahwa tingkat kemiskinan kemudian di Indonesia dalam penanganan melalui
kegiatan pinjaman tidak dapat menggunakan hanya satu dengan cara yang sama. ini
karena, karena ini jenis kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan memiliki
perbedaan. Dengan BPR APEX dirasakan lebih tepat untuk memperpanjang kredit
dalam model miskin perkotaan Grameen Bank lebih cocok diterapkan untuk
memperpanjang kredit di masyarakat pedesaan.
Kata Kunci: kemiskinan, apex bpr, dan grameen bank
PENDAHULUAN modal yang dimilik ioleh masing –
Kemiskinan merupakan masing orang untuk mendirikan suatu
permasalahan yang serius bagi setiap usaha dalam menopang perekonomian
negara. Banyak sekali faktor yang per individu. Sebenarnya kekurangan
menyebabkan terjadinya kemiskinan modal bias diantisipasi dengan adanya
suatu negara. Salah satu factor pemberian kredit yang diberikan oleh
penyebabnya adalah kurangnya jumlah lembaga keuangan bank ataupun non
2. bank. Dengan adanya pemberian kecil yang memiliki usaha kecil lebih
kreditini diharapakan mulai tumbuh tertarik kepada BPR atau pun lembaga
UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) keuangan lain bahkan kepada para
dikalangan masyarakat menengah rentenir karena dengan adanya lembaga
kebawah sehingga mampu mengurangi – lembaga tersebut pihak Usaha Kecil
jumlah angka kemiskinan dan pada Mikro berpendapat bahwa akan lebih
akhirnya meningkatkan laju cepat mendapatkan kredit tanpa adanya
pertumbuhan ekonomi suatu negara. syarat atau sistem yang dianggap
Kekurangan modal mungkin memberatkan walaupun dengan
memang bisa dihindari dengan konsekuensi harus membayar dengan
pemberian kredit kepada masyarakat tingkat suku bunga yang cukup tinggi.
kelas menengah kebawah. Apabila Ternyata persoalan ini tidak hanya
berbicara kredit maka hal yang paling berhenti dari lembaga keuangan mana
banyak menjadi persoalan adalah resiko yang dituju dalam menerima pinjaman
gagal bayar, pemberian kredit yang tepat tetapi juga di sini terdapat suatufakta
dan proses pemberian termasuk syarat – baru yang dapat menentukan tingkat
syarat yang yang harus dipenuhi oleh keberhasilan pinjaman masyarakat
para peminjam. Jadi dalam prakteknya miskin dalam Usaha Kecil Mikro.
kredit mempunyai berbagai Persoalan baru yang muncul di sini
permasalahan, antara lain yaitu: adalah terdapat penggolongan
Pertama, dengan adanya pemberian masyarakat miskin menurut wilayah
kredit kepada Usaha Kecil Mikro pihak desa dan kota yang ada di Indonesia.
perbankan kurang bias memaksimalkan Bagi masyarakat miskin di kota
keuntungan karena biasanya Usaha Kecil solusi dari kekurangan modal dalam
Mikro hanya meminjam dalam jumlah Usaha Kecil Mikro mungkin bias
kecil. diselesaikan dengan BPR yang ada di
Kedua, terdapat resiko gagal bayar wilayah kota, akan tetapi bagi
yang cukup tinggi apabila pihak lembaga masyarakat miskin di wilayah desa BPR
keuangan salah menyalurkan kredit mungkin masih kurang begitu optimal
kepada Usaha Kecil Mikro karena dalam penyelesaian masalah kekurangan
biasanya Usha Kecil Mikro kurang modal bagi Usaha Kecil Mikro.
mempunyai barang likuid yang bias Dilihat dari segi pendapatan
dijaminkan untuk memperoleh pinjaman. ataupun tingkat pendidikan masyarakat
Ketiga, biaya administrasi yang miskin di daerah kota dan desa
dikenakan oleh pihak keuangan mempunyai perbedaan. Di sisi lain BPR
cenderung sama antara Usaha Kecil dalam memenuhi kebutuhan kecukupan
Mikro dengan perusahaan – perusahaan modal Usaha Kecil Mikro di kalangan
besar, sehingga pada akhirnya pihak masyarakat miskin kota dirasa bisa
lembaga keuangan kurang optimal dikarenakan syarat dan prosedur
memprioritaskan Usaha Kecil Mikro. yang diajukan dirasa dapat dilpenuhi
Keempat, sistem atau tata cara kredit oleh masyarakat miskin kota, sebaliknya
yang ada di bank umum biasanya bagi masyarakat miskin desa syarat dan
dianggap terlalu menyulitkan pihak prosedur yang diajukanoleh BPR
Usaha Kecil Mikro yang biasanya mungkin akan sedikit menyulitkan.
mayoritas pemilikdari Usaha Kecil Solusi yang dirasa dapat mengatasi
Mikro adalah lulusan SLTA. permasalahan tersebut adalah
Dengan adanya beberapa kendala kekurangan modal yang terjadi pada
ini, biasanya para masyarakat menengah Usaha Kecil Mikro bagi masyarakat
3. miskin desaa dalah dengan berlakunya rumah yang tidak dilengkapi dengan
atau berdirinya Grameend Bank dimana WC/ bersama - sama dengan rumah
syarat dan prosedur penjaman kredit tangga lain; 5) Hidup dalam rumah tanpa
produktif memang benar – benar listrik; 6) Tidak mendapatkan fasilitas air
dikhususkan kepada masyarakat desa. bersih/ sumur/ mata air tidak terlindung/
Dari paparan latar belakang di atas, sungai/ air hujan; 7) Menggunakan kayu
maka penulis berusaha menganggkat bakar, arang atau minyak tanah untuk
topik “Pemberantas Kemiskinan & memasak; 8) Mengkonsumsi daging atau
Kecukupan Modal di Dua Dimensi susu seminggu sekali; 9) Belanja satu set
Berbeda Melalui Model APEX BPR Dan pakaian baru setahun sekali; 10) Makan
Grameen Bank”.Dengan adanya dua hanya sekali atau dua kali sehari; 11)
sistem yang berbeda yang diterapkan Tidak mampu membayar biaya
kepada masyarakat miskin desa dan kota kesehatan pada Puskesmas terdekat; 12)
ini diharapkan proses pinjaman Pendapatan keluarga kurang dari Rp.
kecukupan modal yang ada di Usaha 600.000,- per bulan; 13) Pendidikan
Kecil Mikro di kota dan desa dapat Kepala Keluarga hanya setingkat
terpenuhi sehingga nantinya dapat Sekolah Dasar; 13) Tidak memilik
menganggkat pertumbuhan ekonomi tabungan/barang yang mudah dijual
secara nasional dan semakin dengan nilai Rp. 500.000,-(kendaraan,
mengecilkan angka kemiskinan yang ada emas,ternak dll); 14) Mempekerjakan
di Indonesia. anak di bawah umur dan tidak mampu
membiayai anak untuk sekolah.
KRITERIA DAN BATASAN Ada satu kriteria tambahan lagi,
PENDUDUK MISKIN INDONESIA hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan
Sebelum berlanjutan tentang sosialisasi Departemen Komunikasi dan
model APEXBPR dan Grameen Bank Informatika tentang kriteria rumah
sebagai solusi pemberantas kemiskinan tangga miskin, yaitu rumah tangga yang
& kecukupan modal di dua dimensi tidak pernah menerima kredit usaha
berbeda yaitu antara masyarakat miskin UMKM/ KUMKM setahun lalu.
kota dan desa, terlebih dahulu kita harus Berdasarkan kriteria yang
mendefinisikan kriteria dan batasan ditetapkan di atas, di sini penulis
miskin penduduk Indonesia. berusaha membatasi ruang lingkup
BPS telah menetapkan 14 (empat penelitiannya dari sudut pandang
belas) kriteria keluarga miskin, seperti moneter yaitu kriteria penduduk miskin
yang telah disosialisasikan oleh dilihat dari rumah tangga yang tidak
Departemen Komunikasi dan pernah atau belum mendapatkan kredit
Informatika (2005), rumah tangga yang usaha UMKM/ KUMKM.
memiliki ciri rumah tangga miskin yang Dengan adanya fokus terhadap
apabila memenuhi salah satu kriteria kredit yang diberikan kepada keluarga
dikategorikan sebagai “miskin”. ciri miskin diharapkan disini kemiskinan
tersebut yaitu: 1) Hidup dalam rumah bisa dihindari dan diperbaiki secara
dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2 per efisien dan efektif. Karena dengan
orang; 2) Hidup dalam rumah dengan memberikan bantuan dana kepada
lantai tanah atau lantai kayu berkualitas kelompok miskin itu dirasa lebih
rendah/ bamboo; 3) Hidup dalam rumah produktif dari pada bantuan yang
dengan dinding terbuat dari kayu diterapkan oleh pemerintah saat ini yaitu
berkualitas rendah/ bambu/ rumbia/ BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang
tembok tanpa diplester; 4) Hidup dalam dirasa bukan solusi untuk mencegah
4. kemiskinan, tetapi sebaliknya malah Berbeda dengan diberikannnya kredit di
mendorong masyarakat miskin untuk sini masyarakat di dorong untuk
semakin bertindak konsumtif dengan melakukan kegiatan produktif dan
bantuan yang diterimanya. Karena BLT adanya tindakan monitoring dari kredit
tidak memberikan dampak kepada yang diberikan sehingga dirasakan
masyarakat untuk semakin produktif, bantuan kredit lebih pantas dan produktif
BLT hanyalah digunakan untuk bagi masyarakat miskin.
memenuhi kebutuhan sehari – hari.
Tabel 1. Jumlah Keluarga Mendapatkan Kredit Mikro/ Bantuan Modal Hasil Pendataan
Keluarga 2011
Keluarga mendapat Jumlah
No Provinsi Bantuan modal Kepala
Ya % Tidak % Keluarga
31 DKI Jakarta 61,547 3.52 1,686,839 96.48 1,748,38
32 JawaBarat 1,001,968 8.54 10,734,361 91.46 6
11,736,32
33 JawaTengah 1,222,544 12.45 8,593,993 87.55 99,816,53
34 DIYogyakarta 92,018 9.90 837,218 90.10 7 929,236
35 JawaTimur 962,941 8.60 10,238,757 91.40 11,201,69
51 Bali 55,281 5.89 883,525 94.11 8 938,806
36 Banten 313,792 12.49 2,198,161 87.51 2,511,95
JAWABALI 3,710,091 9.54 35,172,854 90.46 3
38,882,94
11 Aceh 112,410 10.09 1,001,280 89.91 51,113,69
12 SumateraUtara 43,852 1.40 3,094,805 98.60 0
3,138,65
13 SumateraBarat 165,386 13.77 1,035,780 86.23 7
1,201,16
16 SumateraSelatan 61,188 3.11 1,905,336 96.89 6
1,966,52
18 Lampung 49,413 2.41 1,998,331 97.59 4
2,047,74
52 NusaTenggaraBa 136,763 9.71 1,271,813 90.29 4
1,408,57
61 rat
KalimantanBarat 50,446 4.38 1,101,541 95.62 6
1,151,98
63 KalimantanSelata 42,316 4.10 989,755 95.90 7
1,032,07
71 n
SulawesiUtara 96,754 15.39 531,725 84.61 1 628,479
73 SulawesiSelatan 189,167 9.46 1,810,005 90.54 1,999,17
19 BangkaBelitung 9,924 2.85 337,862 97.15 2 347,786
75 Gorontalo 79,992 27.92 206,540 72.08 286,532
76 SulawesiBarat 25,986 9.30 253,330 90.70 279,306
LUARJAWABALII 1,063,597 6.41 15,538,103 93.59 16,601,69
14 Riau 48,856 4.12 1,137,719 95.88 01,186,57
15 Jambi 54,918 6.71 763,315 93.29 5 818,233
17 Bengkulu 28,727 6.19 435,475 93.81 464,202
53 NusaTenggaraTi 203,439 19.03 865,739 80.97 1,069,17
62 mur
KalimantanTeng 14,823 2.76 523,069 97.24 8 537,892
64 ah
KalimantanTimu 52,674 6.76 726,497 93.24 779,171
72 rSulawesiTengah 89,415 13.23 586,275 86.77 675,690
74 SulawesiTenggar 50,126 9.34 486,394 90.66 536,520
81 aMaluku 6,865 2.07 324,019 97.93 330,884
91 Papua 5,099 0.82 617,173 99.18 622,272
82 MalukuUtara 9,004 3.45 252,310 96.55 261,314
92 PapuaBarat 4,188 2.07 198,135 97.93 202,323
21 KepulauanRiau 29,717 6.73 412,043 93.27 441,760
LUARJAWABALIII 597,851 7.54 7,328,163 92.46 7,926,01
NASIONAL 5,371,539 8.47 58,039,120 91.53 4
63,410,64
9
5. UMKM DI INDONESIA UMKM tidak memiliki informasi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah keuangan yang transparan dan
(UMKM) memiliki peranan penting terorganisir yang menyebabkan pemberi
dalam perekonomian di Indonesia. kredit memiliki kesulitan dalam
UMKM memiliki proporsi sebesar memperoleh informasi mengenai kondisi
99,99% dari total keseluruhan pelaku keuangan dan usaha dari UMKM. Hal
usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 tersebut dapat menyebabkan bank
juta unit (BPS,2009). Data Badan Pusat kesulitan dalam meminimalisir risiko
Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut juga default atas kredit yang dapat disalurkan
menunjukkan bahwa UMKM terbukti kepada UMKM. Hal ini dibuktikan oleh
berkontribusi sebesar 56,92% dari total hasil penelitian di beberapa negara,
Produk Domestik Bruto (PDB) seperti Brazil, Peru, dan sejumlah negara
Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 di Afrika Selatan (Cravo, 2010; Falkena
Triliun. Selain itu, UMKM memiliki dan Herrero, 2008).
kemampuan menyerap tenaga kerja Dari sisi penawaran kredit,
(menyerap 97,3% dari total angkatan penelitian yang dilakukan oleh Ali
kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah (2008) menyebutkan bahwa keengganan
yang besar dari total unit usaha di bank dalam memberikan kredit terhadap
Indonesia serta kontribusi yang cukup UMKM terutama disebabkan oleh
besar terhadap investasi di Indonesia keterbatasan aset yang dapat dijadikan
yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau sebagai jaminan (collateral),
51,80% dari total investasi pada tahun ketidakpastian bisnis di masa depan,
2008. lemahnya manajemen keuangan, dan
Pengembangan UMKM semakin kurangnya track record.
gencar dilakukan pemerintah dan pihak Adapun pengelolaan UMKM di
lainnya untuk meningkatkan kinerja Indonesia dilakukan di bawah
sektor ini. Upaya mencapai Kemenkop dan UMKM. Dalam rangka
pengembangan UMKM ini salah satunya mewujudkan pengembangan UMKM di
dilakukan melalui pengembangan Indonesia, Kemenkop dan UMKM
UMKM yang dalam pelaksanaan memiliki beberapa strategi. Di dalam
mengacu pada ASEAN Policy Blue Print rencana strategis Kemenkop dan UMKM
for SME Development (APBSD) 2004- tahun 2010 – 2014, dijelaskan bahwa
2014. Dalam APBSD, pengembangan arah kebijakan yang dikeluarkan
UMKM dilaksanakan melalui lima memiliki beberapa fokus yang berkaitan
program yaitu program pengembangan dengan UMKM, yaitu peningkatan iklim
kewirausahaan, peningkatan kemampuan usaha yang kondusif (pengembangan
pemasaran, akses kepada keuangan, peraturan dan perundang-undangan yang
akses kepada teknologi dan kebijakan memudahkan, pembentukan forum dan
yang kondusif. peningkatan koordinasi antar lembaga
Akan tetapi, pengembangan yang berkaitan dengan UMKM,
UMKM ini masih menghadapi kendala peningkatan kemampuan dan kualitas
terutama dalam mengakses biaya dari aparat, pengembangan model teknologi
sektor perbankan. Kendala UMKM untuk mendukung UMKM, dan lain-
terhadap kredit perbankan ini bisa lain), peningkatan akses terhadap sumber
ditinjau dari sisi permintaan dan daya produktif (penguatan permodalan
panawaran. Dari sisi permintaan, UMKM, pengupayaan penurunan suku
UMKM memiliki karakteristik yang bunga pinjaman bagi UMKM,
cukup unik dimana pada umumnya restrukturisasi usaha, peningkatan
6. produktivitas dan mutu, pemberdayaan koperasi secara berkesinambungan.
lembaga pengembangan bisnis, fasilitas Peraturan ini kemudian mengalami revisi
investasi UMKM, dan pengembangan dalam hal jangka waktu kredit,
sistem bisnis), pengembangan produk retstrukturisasi, dan plafon pinjaman
dan pemasaran (pemanfaatan ilmu dan dengan dikeluarkannya PMK
teknologi, penguatan jaringan usaha No.10/PMK.05/2009. Contoh lainnya
dalam dan luar negeri, dan fasilitasi adalah keberadaan perusahaan
promosi), dan peningkatan daya saing penjaminan kredit seperti Asuransi
SDM (pengembangan kewirausahaan, Kredit Indonesia (Askrindo) dan
manajerial, keahlian teknis, dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
kemampuan dasar). yang bertujuan untuk meningkatkan
Selain fokus strategi tersebut, akses UMKM terhadap kredit dengan
kebijakan Kemenkop dan UMKM juga memberikan jasa penjaminan. Selain itu,
dimaksudkan untuk mendukung saat ini sedang dalam pembahasan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis adalah pembentukan Perusahaan
lainnya, meningkatkan sarana dan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).
prasarana aparatur kementerian, dan Usaha Kecil dan Menengah,
mengembangkan program dan kegiatan termasuk mikro, di Indonesia saat ini
yang berkaitan dengan pengembangan mempunyai kontribusi yang besar
UMKM. Di samping program-program terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
yang dijalankan oleh Kemenkop dan dan perekonomian Indonesia.
UMKM, beberapa lembaga lain di Keberdayaannya menghadapi krisis dan
Indonesia juga melakukan usaha untuk kontribusinya terhadap perekonomian
membantu perkembangan UMKM. negara menjadikan UMKM sebagai
Sebagai contoh, Bank Indonesia subyek banyak pihak.
memiliki kebijakan untuk meningkatkan UMKM di Indonesia pada tataran
fungsi intermediasi perbankan yang kebijakan dan pelaksanaan menghadapi
salahsatunya bertujuan untuk membantu banyak permasalahan. Permasalahan
akses pendanaan bagi UMKM. pertama timbul karena pendefinisian
Kebijakan ini tertuang baik dari sisi yang berbeda antar lembaga pemerintah.
penawaran maupun permintaan. Perbedaan inilah yang “mungkin”
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor menyebabkan kebijaksanaan pemerintah
6/25/PBI/2004 dan SE Nomor terhadap UMKM terkesan bersifat ad
6/44/DPNP mengenai rencana bisnis hoc. Dari beragam definisi, yang paling
bank umum dalam menyalurkan kredit terukur adalah definisi UMKM versi
pada UMKM bertujuan untuk Bank Indonesia, yakni: 1) Menunjuk
mengetahui sejauh mana komitmen bank maksimum aset dimiliki; 2) Menunjuk
dalam pemberian kredit bagi UMKM. Di maksimum hasil penjualan; 3) Dimiliki
sisi permintaan, program Bank Indonesia oleh WNI; 4) Tidak berafiliasi dengan
difokuskan pada penguatan lembaga badan usaha menengah atau besar; 5)
pendamping UMKM dalam bentuk Berbadan hukum.
kegiatan pelatihan dan penelitian. Permasalahan kedua, definisi yang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbeda mengakibatkan UMKM
melalui Peraturan Menteri Keuangan kesulitan mendapatkan informasi dan
(PMK) No. 135/PMK/.05/2008 akses pada banyak hal secara
mengeluarkan program penjaminan operasional. Misalnya kesulitan dalam
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pemasaran, ketidakadaan kepercayaan
tujuannya mengembangkan UMKM dan lembaga karena ketiadaan bentuk badan
7. hukum, tidak memiliki laporan MODEL APEX BPR
keuangan, tidak memiliki agunan, Terminologi Apex yang dalam
ketidakmampuan membuat proposal bahasa Yunani berarti “pengayom”
kredit yang komprehensif. secara harfiah memberikan amanat
Kategorisasi persoalan pembiayaan kepada lembaga yang ditunjuk untuk
UMKM berdasarkan hasil observasi tim bertindak sebagai Apex, menjadi
peneliti terhadap UMKM di Indonesia pengayom bagi lembaga - lembaga
menunjukkan bahwa untuk dapat yang menjadi anggotanya. Menurut
menjadi bankable, paling tidak terdapat praktek umum (common practice) yang
enam aspek lain selain aspek berlaku di negara-negara lain, fungsi
entrepeneurship yang harus dibenahi. lembaga Apex dititikberatkan pada
Posisi UMKM pertama kali, meski tidak peran dalam penyatuan/ pengumpulan
selalu, berada pada zona potensial, dana (pooling of funds), pemberian
kemudian naik pada posisi feasible. bantuan keuangan (financial
Pergeseran ini terjadi ketika UMKM assistance) dan dukungan teknis
mulai meningkatkan kualitas produksi, (technical support).
misalnya adanya quality control , dan Berdasarkan pembelajaran selama
mulai menggunakan sistem pemasaran. beberapa waktu, diketahui pula bahwa
Pada tabel di bawah ini, tampak bahwa bentuk paling ideal lembaga Apex
untuk menjadi UMKM yang bankable adalah bank umum atau unit bank
enam aspek harus dipunyai dengan umum, karena (i) mampu
penekanan pada aspek entrepreneurship, menjalankan fungsi - fungsi Apex,
produk, produksi/operasi, pemasaran dan terutama terkait dengan penyediaan
legal. Adanya lembaga pemeringkat fasilitas/ akses kepada sistem
seharusnya bisa membantu mempercepat pembayaran; (ii) memiliki kemampuan
assessment dan kekurangan aspek dari manajerial yang lebih unggul dalam
yang sebelumnya implisit, menjadi pengelolaan dana, (iii) memiliki
eksplisit dengan adanya penilaian kemampuan permodalan yang relatif
lembaga pemeringkat misalnya terhadap kuat, dan (iv) memiliki instrumen yang
ketidakadaan aspek keuangan dan lengkap dalam rangka pengelolaan
permodalan. dana yang terkumpul.
Permasalahan ketiga yang Namun demikian, hal yang
dihadapi UMKM adalah persoalan paling utama yang mendasari
struktural pendirian dan pengoperasian kerjasama Apex ini adalah komitmen
badan usaha, hal ini berbeda dengan bank umum untuk mengayomi BPR
persoalan usaha besar yang lebih dan kemudian secara bersama-sama
merupakan persoalan skala usaha. Jika mengarahkan tujuan akhir pada
kita lihat kembali struktur unit usaha, peningkatan jumlah UMKM yang
terlihat bahwa UMKM adalah sektor terlayani dengan suku bunga yang
yang labor intensive bukan capital relatif rendah/terjangkau.
intensive , sehingga tidak membutuhkan Faktor penting dalam
modal dalam skala yang besar. mendukung percepatan
Kebutuhan pembiayaan lebih bersifat pertumbuhan ekonomi adalah dengan
pada pembiayaan jangka pendek (modal mengoptimalkan kontribusi sektor
kerja) dengan siklus yang tetap dan keuangan termasuk perbankan dalam
berulang-ulang tergantung dari membuka akses layanan jasa
industrinya. keuangan, terutama dalam bentuk
pembiayaan, seluas mungkin kepada
8. pelaku usaha terutama UMKM. Untuk untuk mengutamakan pembiayaan
itu, perlu upaya untuk mendorong usaha mikro dan kecil.
pemanfaatan sektor keuangan dalam Melalui kerjasama Apex BPR,
perekonomian masyarakat. Hal bank umum dan BPR diharapkan
tersebut yang menjadi esensi kebijakan dapat saling bahu membahu dengan
inklusi keuangan (financial inclusion) mengoptimalkan kekuatan dalam
yang tercakup dalam sebuah “Strategi pembiayaan UMKM. Bank umum
Nasional Inklusi Keuangan”. yang memiliki sumber dana relatif
Sektor UMKM sebagai unit bisnis lebih besar dan dukungan teknologi
yang mendominasi dunia usaha di yang memadai diharapkan dapat
Indonesia (mencapai 99,91%), belum menjalin sinergi dengan BPR yang
seluruhnya memperoleh pembiayaan memiliki keunggulan pengalaman dan
perbankan. Tercatat sebesar + 60% sebaran jaringan kantor untuk dapat
UMKM dari total 51,3 juta unit UMKM melayani UMKM yang tersebar di
belum terhubung pada layanan berbagai pelosok negeri.
perbankan. Sejalan dengan jumlah Adapun manfaat kerjasama
tersebut, porsi kredit UMKM terhadap Apex BPR yaitu bagi Bank Umum: 1)
total kredit perbankan hanya sebesar Menjadikan jaringan kantor BPR sebagai
21,5% (ini didasarkan pada pengertian kepanjangan tangan Bank Umum
UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 untuk melayani wilayah dan masyarakat
yang tidak memasukkan kredit untuk yang belum terlayani, antara lain
keperluan konsumsi dalam definisi melalui linkage program; 2)
kredit UMKM). Porsi ini jauh lebih Menciptakan produk dan jasa bersama
kecil nilainya dibandingkan pangsa untuk menjangkau dan melayani
kredit MKM menurut plafon yang nasabah yang lebih luas; 3)
mencapai 53,2% dari total kredit Memanfaatkan pooling funds
perbankan. (idlefunds) BPR sebagai sumber dana
Untuk itu, perlu sinergi yang kelolaan; dan 4) Memiliki peluang
terarah antara bank umum dan BPR untuk menghasilkan fee based income
dalam upaya peningkatan kontribusi dari pemanfaatan transaksi oleh BPR
pembiayaan perbankan kepada usaha melalui jaringan ATM bank umum.
MKM dalam kerjasama Apex BPR. Adapun manfaat bagi BPR yaitu:
Melalui format kerjasama ini, bank 1) Memiliki lembaga pengayom yang
umum dan BPR diharapkan dapat saling dapat memberikan dukungan financial
mendukung dengan mengoptimalkan (khususnya dalam kondisi kekurangan
keunggulan sumber daya yang dimiliki likuiditas/ mismatch) maupun bantuan
masing - masing pihak, dengan fokus teknis kepada BPR; 2) Menjadikan Apex
yang mengarah pada pemberdayaan sebagai lembaga yang menyediakan
sektor UMKM. jasa sistem pembayaran khususnya
Daya tarik dan potensi sektor dalam rangka pemindahan dan antar
UMKM yang besar menarik minat bank nasabah sesama anggota Apex; 3)
umum untuk mengarahkan strategi Melakukan kerjasama dalam
bisnisnya pada pembiayaan retail pemanfaatan produk/ jasa berbasis
khususnya UMKM. Kondisi ini teknologi informasi (seperti ATM) dan
mendorong persaingan yang ketat pemasaran produk/jasa lainnya; 4)
dengan BPR yang sejak awal Memperoleh layanan - layanan lainnya
keberadaannya mengemban amanat dari Apex dalam rangka
pengembangan kapasitas dan
9. kompetensi SDM BPR, seperti Begitu pula - perbankan juga tidak
pendampingan dan pelatihan. melayani kebutuhan para wanita terlebih
Sedangkan manfaat bagi lagi apabila - mereka miskin dan buta
masyarakat miskin kota yaitu: 1) huruf (Pandu Suharto, 1991A2,1996 -
Membantu bagi pemenuhan kredit 4).
produksi yang dibutuhkan bagi Alasan tidak maunya perbankan
masyarakat miskin perkotaan dalam melayani kebutuhan kredit masyarakat
pemberdayaan UMKM; 2) Penerimaan kecil atau orang-orang miskin adalah 1)
dana kredit dan pelayanan yang di dapat orang-orang miskin tidak mempunyai
oleh masyarakat miskin lebih meningkat barang-barang atau kekayaan yang
karena BPR telah mendapatkan bantuan dapat dijadikan agunan pinjamannya;
dana dan transformasi teknologi dari 2)mereka tidak, dapat mengisi
Bank Umum; 3) Bertambahnya formulir-formulir yang rumit karena
informasi yang dimiliki oleh masyarakat sebagian terbesar dari mereka tidak dapat
terutama dalam masalah pembiayaan membaca dan menulis; 3) perbankan
kredit UMKM tidak suka melayani kebutuhan kredit
yang kecil-kecil yang banyak
MODEL GRAMEEN BANK jumlahnya sehingga memerlukan
Grameen Bank atau Bank Desa banyak pekerjaan dan mengandung
adalah model perbankan yang berasal resiko yang tinggi; dan 4) perbankan
dari Bangladesh yang didirikan oleh takut bunga pinjaman yang diterima
Muhammad Yunus yang profesinya tidak dapat menutup biaya pelayanan
sebagai pengajar ilmu ekonomi di pinjaman kecil yang: banyak jumlahnya
Universitas Chittagong Bangladesh. Latar (Thoha, M, 2000: 16).
belakang berdirinya bank tersebut Proyek Grameen Bank mulai
dikarenakan ketidak puasan atas sistem dilaksanakan di Bangladesh tahun 1976
perbankan dan perkreditan yang ada di tepatnya di desa Jobra. Tujuannya untuk
negaranya maupun di dunia yang pada memenuhi, kebutuhan kredit orang-orang
dasarnya perbankan tidak ingin miskin di desa tersebut. Setelah Grameen
berhubungan dengan : a) orang miskin, Bank berhasil diterapkan di desa Jobra,
b) orang buta huruf dan c) kaum wanita maka Muhammad Yunus mengajak
(Pandu Suharto, 1991: 38, 1996: 4). bekerjasama para pimpinan bank untuk
Meskipun perbankan di Bangladesh mengadakan uji coba Grameen Bank ke
memberikan kredit kepada masyarakat, daerah lainnya di Bangladesh selama 3
namun bank-bank tersebut hanya tahun. Disini dia akan nembuktikan
melayani orang-orang kaya. Ini nampak bahwa orang-orang yang sangat miskin
dari ketentuan dan peraturannya yang adalah "bank able_". Ajakan ini
hanya dapat dipenuhi oleh golongan .diterima oleh para pimpinan. bank-bank
tersebut. Seperti menyangkut masalah dan mereka menentukan daerah Tangail
jaminan kredit, persyaratan ini sebagai daerah operasi proyek Grameen
merupakan prinsip yang fundamental Bank. Setelah 3 tahun uji coba dilakukan
dalam pemberiari kredit, Disamping itu dengan penuh ketekunan, maka pada
semua transaksi harus didukung dengan akhir tahun 1982 Muhammad Yunus dan
dokumen' tertulis. Padahal sebagian- timnya berhasil mendirikan pusat
besar penduduk (80 persen) negara Grameen Bank di 745 desa di daerah
Bangladesh adalah buta huruf, maka Tangail dengan jumiah debitur mencapai
jelaslah perbankan bukanlah 24.177 orang dan pinjaman yang telah
dimaksudkan untuk melayani mereka. diberikan sebesar. Taka 95.578.000 atau,
10. sekitar US$ 4 juta, dengan tingkat perkreditan Grameen Bank adalah kredit
pengembaliannya lebih dari 99 persen. yang diberikan kepada orang-orang
Disamping itu dana tabungan kelompok miskin adalah penting. Hal ini
yang dapat dihimpun sebesar Taka disebabkan kredit tersebut dapat
8.143.000 atau sekitar US$ 325.000. membantu mereka dalam peningkatan
Dengan demikian orang-orang miskin di pendapatan, dan merekapun mempunyai
Tangail telah membuktikan bahwa . kemampuan untuk mengembalikan kredit
mereka adalah "bank able". Setelah uji tersebut.
cobs selama 3 tahun di Tangail, proyek Dengan begitu langkah yang dapat
Grameen Bank menjadi program kredit dilakukan guna membantu masyarakat
pedesaan untuk orangorang sangat miskin miskin keluar dari kemiskinan adalah
yang efektif dan efisien. Keberhasilan penyediaan sumber permodalan yang
tersebut menjadikan perbankan di dapat dimanfaatkan oleh mereka
Bangladesh tidak mau mengabaikan dengan cara rasional dan komersial,
program untuk orang-orang miskin yang tetapi dengan persyaratan dan prosedur
telah berhasil melalui ujian yang berat yang disesuaikan dengan kondisi mereka.
dan pemerintah Bangladesh sangat Ternyata pemberian pinjaman Grameen
terkesan dengan apa yang telah dicapai Bank tanpa agunan tersebut dapat
oleh program tersebut (Pandu dikembalikan dengan tingkat yang
Suharto,1991: 4445). sangat tinggi yaitu sebesar 98 %.
Setelah keberhasilan di Tangail, Asumsi yang menyatakan bahwa
maka proyek Grameen Bank selanjutnya orang miskin ' tidak punya ketrampilan,
dikembangkan di empat distrik, yaitu kurang motivasi, tidak mempunyai
Chittagong, Dhaka, Rangpur dan pandangan ke depan serta tidak
Patuakhali dengan bantuan dana. dari mempunyai ketrampilan untuk
International Fund for Agricultural menyelesaikan masalah mereka sendiri
Development (IFAD) sebesar.US$ 3,4 dikritik oleh pendiri Grameen Bank dan
juta, yang disalurkan melalui Fugelsang (dalam Djumilah Zein,
Bangladesh Bank. Disamping itu, 1996). Menurut Fugelsang orang
Bangladesh Bank juga memberi kucuran miskin punyai berbagai macam
dana dalam jumlah yang sama dengan ketrampilan yaitu : a) listening skill, b)
dana yang diberikan IFAD. memory skill, c) survival skill, d)
Tepat tanggal 1 September 1983, resources utilization skill, dan e)
proyek Grameen Bank diresmikan occupation skill. Meskipun demikian
menjadi bank melalui ordonasi tidak berarti bahwa pelatihan untuk
Pemerintah dengan nama Grameen Bank meningkatkan ketrampilan bare atau
(Bank Desa). . Disini pemerintah lainnya tidak penting. Tetapi akan lebih
menyediakan 60 persen dari modal dasar mudah bila pengembangan '
yang disetor sedangkan 40 persen dari dilaksanakan bila didasarkan pada
modal berasal dari peminjam, yaitu para ketrampilan yang sudah mereka miliki.
anggota. Pada scat proyek Grameen Bank Adapun prinsip-prinsip Grameen
diresmikan. menjadi Grameen Bank,: Bank meliputi empat belas butir (Pandu
daerah .operasinya telah mencapai 5 Suharto, 1996:7-8) yaitu: 1) Hanya orang
buah distrik di Bangladesh, :yang yang sangat miskin dan memenuhi
meliputi 1.025 desa dengan cabang kriteria yang telah ditetapkan pihak Bank
sudah mencapai 77 unit. dapat menjadi nasabah dan memperoleb
Menurut Pandu Suharto (1996:6- pinjaman. Kriteria orang miskin di
8), falsafah dasar dari program Bangladesh adalah bila memiliki tanah
11. seluas kurang dan 0,5 acre (sekitar 2036 menerima angsuran pinjaman dan
m2) dais kekayaan lain yang dimiliki menghimpun Dana Tabungan Kelompok
nilainya kurang dari nilai 1 acre (sekitar dan Dana Darurat untuk disimpan di
4072 m2) tanah yang berkualitas sedang; bank. Semua urusan pinjaman dibahas
2) Pinjaman diberikan tanpa agunan atau pula dengan petugas bank dalam rapat
penjamin; 3) Prosedur pinjaman dibuat tersebut.
sederhana; 4) Pinjaman diberikan untuk Adapun menurut David S.
kegiatan produktif; 5) Pinjaman yang Gibbons, dalam Djumilah Zain
diberikan adalah relatif kecil dengan (1996:45), faktor - faktor yang melatar
angsuran mingguan selama satu tahun; 6) belakangi keberhasilan GB adalah
Peminjam diorganisasikan dalam sebagai berikut: Pertama, adanya
kelompok yang terdiri dari 5 orang; 7) hubungan yang erat, Dikembangkannya
Pinjaman diberikan secara berturutan, hubungan yang erat antara GB dengan
yaitu mula-mula 2 orang anggota yang anggota yang dibina dan antara sesama
paling membutuhkan diberi prioritas anggota binaan itu sendiri.
pertama untuk menerima pinjaman, Kedua, kontrol dan solidaritas
kemudian menyusul dua anggota lainnya kelompok. Adanya pembentukan
menerima pinjamannya dan yang terakhir Kelompok yang beranggotakan 5 orang
menerima pinjaman adalah anggota per kelompok dan bergabung dengan
kelima. Penentuannya ditetapkan sendiri kelompok-kelompok lain pada rembug
oleh kelompok; 8) Pengawasan dilakukan pusat, maka tercipta system kontrol
dalam penggunaan pinjaman; 9) diantara anggota kelompok yang
Peminjam diberi kemungkinan meminjam berfungsi meminimalkan peluang
kembali setelah pinjamannya tunas; 10) terjadinya pelanggaran terhadap aturan
Setiap peminjam dipotong 5% untak Dana yang telah ditetapkan bersama.
Tabungan Kelompok, dan setiap minggu Kesungguhan dalam mendekati rumah
anggota menabung I Taka' (kira-kira tangga miskin Dalam membentuk
Rp.50,-) yang dimasukkan kedalam kelompok tidak diperbolehkan
Dana Tabungan Kelompok; 11) Setiap mencampurkan antara rumah tangga
anggota membayar sejumlah uang miskin dengan yang tidak miskin.
sebesar 25% dari bunga yang dibayar Dengan demikian dalam membentuk
untuk disetor kedalam Dana Darurat. kelompok binaan GB diperoleh rumah
Pada dasarnya dana ini merupakan dana tangga yang benar-benar sangat miskin.
untuk asuransi terhadap . kemacetan Adapun strategi yang sangat bermanfaat
pinjaman, kematian, cacat tubuh dan bagi GB dalam mencapai kelompok
kecelakaan; 12) Bunga pinjaman sebesar miskin adalah memulai kegiatan dengan
16 persen yang ditarik menjelang akhir menetapkan wanita sebagai binaan. Di
mass pinjaman sebagai dua angsuran masyarakat miskin Bangladesh, sangat
terakhir; 13) Sejumlah kelompok di desa sulit menarik minat wanita supaya
yang sama terdiri dari 6 sampai 8 membentuk kelompok dan mengajukan
kelompok mengadakan rapat mingguan pinjaman kepada Grameen Bank (GB).
bersama. Pertemuan atau rapat ini Adapun penyebabnya adalah tantangan
dikenal sebagai rapat pusat atau dari tokoh masyarakat dan masyarakat
"center"; 14) Semua transaksi Grameen mengenai kemudaratan wanita bila
Bank dengan anggota kelompok memperoleh pinjaman, sehingga
dilaksanakan pada waktu rapat menghambat proses pembentukan
mingguan dari pusat. Petugas Grameen kelompok. Dan ternyata hanya wanita
Bank menghadiri rapat tersebut untuk. yang kondisinya sangat miskin saja yang
12. berani membentuk kelompok untuk Keempat, manajer GB mampu
memperoleh pinjaman. Pembentukan menciptakan kesan yang baik di
kelompok memerlukan waktu yang cukup lingkungannya. Manager GB yang
longgar Proses pembentukan kelompok, berada di kantor cabang barn mula-mula
merupakan kekuatan GB. Namun bekerja sendiri tanpa ada yang
diperlukan waktu yang cukup lama membantu.
karena calon-calon anggota belum saling Grameen bank mempunyai
mengenal. Sehingga perlu sating multifungsi bagi masyarakat miskin desa
mengenal dan penilaian sate dengan apabila penerapannya dilakukan secara
yang lain, baru kemudian mereka maksimal. Fungsi pertama adalah di sini
bersepakat membentuk kelompok. Grameen Bank berfungsi untuk
Kemudian .petugas. GB memberi memberikan fasilitas kredit produktif
pelatihan (latihan wajib kumpul) dan bagi masyarakat desa dengan cara
memberi penilaian terhadap mereka menggunakan sistem metode yang
tentang lulus tidaknya. Setelah mengadopsi keuangan perbankan dan
dinyatakan lulus orang miskin merasa sistem arisan yang dianggap cocok
mendapat pengakuan dan kehormatan dengan perilaku dan sifat masyarakat
yang selama ini tidak pernah mereka desa. Bukan hanya ini yang membuat
rasakan. Hal ini menimbulkan rasa Grameen Bank dilirik oleh masyarakat
percaya diri dan rasa mempunyai desa adalah, Grameen Bank memberikan
kemampuan untuk meningkatkan taraf pinjman tanpa aditetapkan agunan.
hidup melalui usaha secara mandiri. Fungsi kedua adalah dengan
Sebagai konsekuensinya GB adanya Grameen Bank,
memerlukan waktu yang cukup lama selaindiberikannya kredit disini Grameen
untuk mengembangkan anggotanya. Bank memberikan pelatihan dan
Ketiga, ketekunan dan kesabaran pengetahuan kepada masyarakt desa.
sebagai modal GB. Setiap melakukan Dengan adanya pelatihan ini maka
kegiatannya dilokasi baru, GB diharapkan masyarakat desa sudah mulai
melaksanakan program-programnya mengerti tentang dunia perbankan yang
secara hati-hati dan tidak terburu-buru. selama ini masyarakat desa menganggap
Strateginya, untuk setiap pembukaan bahwa dunia dunia perbankan khususnya
kantor cabang baru, manager bersama bank merupakan lembaga perbankan
calon manager mendatangi daerah yang terlalu berbelit – belit dan banyak
tersebut, melakukan pendekatan dengan aturan dalam memenuhi kebutuhan kredit
pimpinan formal dan non formal serta masyarakat miskin desa.
mengenalkan tujuan GB. Untuk Dengan adanya Grameen Bank ini,
keperluan . ini, GB memerlukan waktu 4 duharapkan nantinya perekonomian
minggu, selanjutnya diadakan masyarakat desa menjadi berkembang
pertemuan resmi dengan seluruh lapisan pesat dan produktif serta masyarakat desa
masyarakat di daerah tersebut untuk diharapkan supaya tidak awam lagi
diberi penjelasan mengenai berbagai hal terhadap perkembangan lembaga
yang berkaitan dengan tujuan dan perbankan yang ada di Indonesia.
kegiatan GB. GB memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk LEVEL BANK CORPORATION
mempertimbangkan keberadaannya di (LBC)
wilayah tersebut dan biasanya LBC (Level Bank Corporation)
masyarakat menerimanya tanpa ada merupakan gagasan dari peneliti dalam
unsur tekanan mengatasi kecukupan modal, terutama
13. modal kerja/ usaha dalam mengatasi LBC. Kecukupan jumlah modal
berbagai tingkat kemiskinan di Indonesia pinjaman yang sering berbeda di
baik di daerah pedesaan ataupun kota. kalangan perkotaan dan desa bisa diatasi
Indonesia sebenarnya mempunyai dengan adopsi dari Grameen Bank dan
koperasi sebagai wadah dalam mengatasi APEX BPR.
tingkat kecukupan modal. Tetapi apabila Sementara persaingan yang dapat
dikaji lebih jauh ternyata kesejahteraan membunuh salah satu dari lembaga
yang diberikan oleh keperasi hanya perbankan atau badan usaha yang
memprioritaskan kepada para anggota bersaing dapat dihindari dengan metode
koperasi, sehingga bagi masyarakat yang pembagian saluran kredit. Dimana pada
bukan anggota koperasi masih masyarakat pedesaan lebih disarankan
mempunyai beberapa kendala. Di pada model Grameen Bank karena lebih
samping itu koperasi lebih familiar pada dikarenakan masyarakat desa sebagian
golongan masyarakat pedesaan atau besar masih kurang pengetahuan tentang
golongan tertentu. Sebagian besar dunia perbankan, memiliki rasa gotong
masyarakat lebih cenderung memilih royong tinggi bersifat kekeluargaan dan
bank sebagai salah satu pemberi jumlah pinjaman yang nominalnya relitif
kecukupan modal. kecil dibandingkan masyarakat
Akan tetapi dalam perbankan, perkotaan.
kita sering mendengar adanya beberapa Sementara bagi warga kota lebih
permasalahan seperti kredit macet dan di dasarkan kepada APEX BPR dikarena
asimetri informasi sehingga tidak semua masyarakat kota sebagian besar bersifat
individu dapat meminjam modal di individual, memiliki kemampuan
lembaga perbankan, terutama bagi perbankan jauh lebih baik daripada
kelompok masyarakat miskin yang masyarakat desa dan pada umumnya
kurang mengerti tentang tata cara mengajukan jumlah pinjaman jauh lebih
meminjam di lembaga perbankan yang besar daripada masyarakat desa.
cukup rumit bagi sebagian orang. Dengan adanya LBC pada dunia
LBC (Level Bank Corporation) perbankan di Indonesia diharapkan
muncul sebagai jawaban atas membawa angin segar bagi
permasalahan di atas, dimana di sini LBC pengembangan dunia perbankan yang
merupakan transformasi dari Grameen ada di Indonesia dan diharapakan dapat
Bank, APEX BPR serta koperasi yang menjadi obat bagi permasalahan
merupakan badan usaha asli milik kecukupan mdal di daerah desa dan kota
Indonesia. LBC tidak hanya mengatasi dalam mengatasi kemiskinan yang ada di
kekurangan modal yang ada di Indonesia Indonesia.
baik itu di pedesaan ataupun perkotaan. PENUTUP
Akan tetapi di sini LBC juga Perbankan Indonesia merupakan
memberikan pendidikan tentang dunia suatu lembaga penting dan vital dalam
perbankan terutama bagi individu memberantas kemiskinan. Peran lembaga
pedesaan yang masih sangat awam akan perbakan lebih difokuskan bagaimana
dunia perbankan. cara memberantas kemiskinan dengan
LBC membawa gaya modern memberikan kredit kepada lapangan
perbankan dengan tidak meninggalkan usaha kecil yang terdapat di Indonesia.
ruh yang terdapat pada koperasi. Usaha kecil yang terdapat di Indonesia
Kerjasama, gotong royong, dan tanggung identik dengan masyarakat miskin yang
renteng yang merupakan ciri utama kekurangan modal sehingga usaha
bangsa Indonesia melekat kuat dalam kecilnya sendiri kurang dapat berjalan
14. dan tumbuh dengan baik. Hal ini lembaga penyedia kredit bagi masyarakat
merupakan suatu permasalahan tersendiri miskin desa diperlukannya sebuah aturan
bagi usaha kecil tersebut karena pihak untuk mengatur kegiatan perkreditan
perbankan biasanya hanya akan tersebut.
memberikan kredit terhadap individu Perlunya dikaji lebih lanjut
yang mempunyai record yang bagus. mengenai penggolongan kemiskinan di
Tidak hanya berhenti sampai disini Indonesia, mengingat setiap periodenya
saja, tetapi permasalahan selanjutnya pendapatan, jumlah warga miskin selalu
adalah apabila kredit ini hanya disalurkan berubah – ubah sesuai dengan keadaan
begitu saja secara random, ditakutkan ekonomi suatu negara. Tujuan dari
kredit yang diberikan tidak tepat guna. Di pengkajian ini tidak lain adalah supaya
sini ada perbedaan tentang kondisi sasaran yang diharapkan dalam
kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, pengajuan kredit bisa tepat sasaran.
dimana mempunyai kondisi yang Perlu ada lembaga khusus yang
berbeda jika dilihat dari kebutuhan menangani permasalahan ini dengan
modal, pendidikan, kelembagaan dan serius, menginagt model yang akan
jenis usaha kecil yang ada. Di daerah diterapkan nantinya merupakan model
pedesaan disarankan mampu mengadopsi baru yang belum pernah diterapkan
sistem model Grameen Bank karena sebelumnya di Indonesia.
dengan adanya sistem ini masyarakat
desa tidak hanya diberkan kredit ringan
tanpa agunan yang bersifat tanggung DAFTAR PUSTAKA
renteng tetapi juga diberikan
pengetahuan mendasar tentang sistem
perbankan yang selama ini mayoritas Adiatman, P.S; 1999. Peranan Kredit
penduduk desa kurang mengerti apa itu Sebagai Piranti Pengentasan
perbankan. Kemiskinan (Replikasi
Sedangkan penanggulangan Grameen Bank di Indonesia),
kemiskinan dan bantuan modal kredit Skripsi, Jakarta: Sekolah Tinggi
produktif bagi masyarakat miskin kota di Ilrnu Ekonomi Perbanas,
sini penulis menggunakan model APEX Jurusan Manajemen Keuangan.
BPR, dimana model tersebut merupakan
gabungan dari perbankan umum dan Chotim, Erna Ermawati dan
BPR yang ada di daerah tersebut. Dengan Tharnrin,Juni (ed.). 1997.
adanya APEX BPR diharapkan modal Diskusi Ahli: Pemberdayaan &
yang disalurkan dalam pemberian kredit Replikasi Aspek Finansial
dapat dengan tepat dan bertambah Usaha Kecil Di Indonesia.
volume penyalurannya kepada masyrakat Yayasan AKATIGA, PEP-LIPI,
miskin kota yang berbeda dengan Yayasan Mitra Usaha dan The
masyarakat miskin desa. Asian Foundation. Bandung.
Dengan adanya penanggulangan
kekurangan modal di wilayah desa Dede Haeruddin (Pyn), 1999. Aneka
ataupun kota bagi perkreditan yang Skim Kredit Untuk Modal
diajukan oleh usaha kecil bagi Usaha. Yayasaan Bhakti
masyarakat miskin, dimana di sini APEX Kencana. Jakarta.
BPR ditujukan sebagai lembaga penyedia
kredit bagi masyarat miskin kota, Firmansyah (2000). Implikasi Model
sedangkan Grameen Bank sebagai Grameen Bank di Kabupaten
15. Magetan, dalam bukunya Indonesia. Cetakan Pertama.
"Pemberdayaan Usaha Kecil Jakarta.
Melalui Grameen Bank" (Pny.
Mahmud Thoha), PEP - LIPL , dan Hafid, A. 1997.
Jakarta_ Pelaksanaan Pola Grameen
Bank di Bangladesh dan
Gunardi, Harry Seldadyo Dkk, 1994. Malaysia, dalam Danusaputro,
Kredit Untuk Rakyat. Akatiga. et al., "Monetisasi Pedesaan:
Bandung. Bunga Rampai Keuangan
Rasahan, C.A. dan Syukur, M (1997), Pedesaan, Edisi Kedua, Institut
Karya Usaha Mandiri, Arah Bankir Indonesia, Jakarta.
Baru Menjangkau Golongan
Termlskin di Pedesaan, dalam Supramono, Gatot, 1996.. Perbankan
Danusaputro, M.,et.al., (1997), Dan Masalah Kredit "Suatu
Monetisasi Pedesaan: Bunga Tinjauan Yuridis". Cetakan
Rampai Keuangan Pedesaan, Kedua. Penerbit Djambatan.
Edisi Kedua, Jakarta: Institut Jakarta.
Bankir Indonesia.
Thoha, Mahmud (Peny), 2000.
Sudaryanto, Tahlim, 1999. Perspektif Pemberdayaan Usaha Kecil
Pembangunan Ekonomi Melalui Model Grameen Bank.
Pedesaan Dalam Era. Pasar Puslitbang Ekonomi dan
Bebas. Seminar Nasional Pembangunan - LIPI, Jakarta
Pembangunan Pertanian Dan
Pedesaan Dalam. Era Otonomi Zain, Djumilah, 1993. Kaji Tindak
Daerah. Bogor, 16 - 17 Lembaga Keuangan Pedesaan
November 1999. Pusat Untuk Membantu Masyarakat
Penelitian Sosial Ekonomi Miskin di Kabupaten Malang
Pertanian Badan Penelitian dan dan Kabupaten Blitar, Usulan
Pengembangan Pertanian. Penelitian, Malang. Lembaga
Bogor. Penelitian Universitas
Suharto, Pandu, 1989. Grameen Bank, " Brawijaya.
Sebuah Model Bank Untuk
Orang miskin di Bangladesh". 1996. Strategi Pengentasan
Lembaga Pengembangan Kemiskinan Melalui Bantuan
Perbankan Indonesia (LPPI), Modal Bagi Rumah Tangga
Jakarta. Miskin di Pedesaan, Laporan
Penelitian. Jawa Timur.
1996. Petunjuk Pelaksanaan Malang. Lembaga Penelitian
Sistem Perkreditan Grameen Universitas Brawijaya.
Bank di Indonesia. Jakarta:
Yayasan Mitra Usaha, tidak , 1998. Strategi Pengentasan
dipublikasikan. Kemiskinan Melalui Bantuan
, 1996. 100 Tahun BPR Di Modal Bagi Rumah Tangga
Indonesia 1895 - 1995. Miskin di Pedesaan,
InfoBank. Cetakan Pertama. Rangkuman Hasil Penelitian.
Jakarta. Jawa Timur. Malang. Lembaga
, 2012. APEX Bank. Bank Penelitian Universitas
