Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah

Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas BAPEDA Jawa Barat Pembahasan Indikator Kinerja Pemerintahan Provinsi di Era Otoda Bandung, 23 Mei 2008 BAPPENAS

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)

Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi

Pengertian Indikator Kinerja

Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja

Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009

Materi www.dadangsolihin.com

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

Sederhana dan mudah dikontrol

Kapasitas evaluasi yang kuat

Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi

Adanya penghargaan terhadap kinerja

Kejelasan status hasil evaluasi

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang

Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan

Depdagri

LAN

Menpan

Departemen Keuangan

Bappenas

Setneg

K/L terkait

Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi

Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

Evaluasi top-down

Evaluasi fragmentasi 1 waktu

Evaluasi pasif

Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah

Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

Lebih efisien dan biaya rendah

Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)

Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi

Adanya komunitas evaluator

Landasan Hukum Evaluasi Kinerja

Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik

Collecting opinions

Seminars, Workshops, etc

Pemetaan peraturan dan opini publik

Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru

Membangun Indikator

Implementasi

Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

www.dadangsolihin.com

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Pengembangan Indikator Kinerja

Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa

Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.

Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya

Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk

Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.

Fungsi Indikator Kinerja

memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

membangun dasar pengukuran, analisis, dan

evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact

Terminologi Setiap Tingkatan www.dadangsolihin.com MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan DAMPAK

Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan

Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja BENEFIT

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.

Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)

Contoh:

Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang

% Kenaikan Lapangan kerja

Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat

Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang

Penurunan Tingkat Penyakit TBC

Penurunan Tingkat Kriminalitas

Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas

Indikator Kinerja DAMPAK

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh:

Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang

% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan

Peningkatan PDRB sektor tertentu

Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang

Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi

M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)

T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)

How should the information be collected, eg. sample survey

What source is most appropriate?

Who should do it?

When and How often should the information be collected, analyzed & reported

What formats are required to record the data being collected?

Target Kinerja

Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.

Target Kinerja harus:

Berupa angka numerik

Dapat diperbandingkan

Cukup spesifik.

Contoh:

Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005-2025

www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?

Realisasi/Capaian Kinerja

Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu.

Realisasi/capaian Kinerja Harus:

Berupa angka numerik

berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya

Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja

Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)

Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.

Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.

Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com VISI MISI AGENDA STRATEGI SASARAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Dapat diimplementasikan secara operasional Fokus pada tujuan pembangunan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan

www.dadangsolihin.com Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi:

Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Strategi:

Strategi Penataan Kembali Indonesia

Strategi Pembangunan Indonesia

Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda I Agenda II Agenda III Sasaran Agenda I  3 Sasaran Sasaran Agenda II  5 Sasaran Sasaran Agenda III  5 Sasaran Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia. Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah t erjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi:

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh ....

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ...

Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ...

Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai ...

Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara

Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban.

Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi.

 Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Prioritas untuk Sasaran 1

Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat  Bab 2

Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur  Bab 3

Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas  Bab 4

Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme  Bab 5

Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme  Bab 6

Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara  Bab 7

Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8

Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum  Bab 9

Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk  Bab 10

Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia  Bab 11

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak  Bab 12

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah  Bab 13

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa  Bab 14

Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh  Bab 15

Penanggulangan Kemiskinan  Bab 16

Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas  Bab 17

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur  Bab 18

Revitalisasi Pertanian  Bab 19

Pemberdayaan Koperasi dan UKM  Bab 20

Peningkatan Pengelolaan BUMN  Bab 21

Peningkatan Kemampuan I PTEK  Bab 22

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan  Bab 23

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro  Bab 24

Pembangunan Perdesaan  Bab 25

Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah  Bab 26

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas  Bab 27

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas  Bab 28

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial  Bab 29

Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga  Bab 30

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama  Bab 31

Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup  Bab 32

Percepatan pembangunan infrastruktur  Bab 3 3

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara

Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban.

Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi.

 Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005-2009 Agenda I Agenda II Agenda III

Sasaran Agenda I

3 Sasaran

 7 Prioritas = 7 Bab

Sasaran Agenda II

5 Sasaran

 7 Prioritas = 7 Bab

Sasaran Agenda III

5 Sasaran

18 Prioritas = 18 Bab

Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam salah satu Agenda

Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga www.dadangsolihin.com No Prioritas Indikator RKP 2005 RKP 2006 RKP 2007 Kegiatan Pokok Realisasi RKP 2006 Realisasi RKP 2007 Realisasi 1. Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Berkurangnya jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen

Terima Kasih

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202

Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile