Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Dengan penjualan surat berharga oleh Bank Sentral, maka akan mengurangi cadangan umum dari bank umum sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan turun.
Diskonto adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum atas pinjaman dari bank sentral. Contoh : kebijakan diskonto yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan Suku Bunga Indonesia (SBI) mencapai diatas 60% per tahun pada bulan Juli sampai dengan September 1998. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meredam inflasi akibat krisis moneter diakhir tahun 1997.
(Cash Ratio Policy) Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
Bank sentral pada umumnya menentukan anka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapt menciptakan uang lebuih banyak dari jumlah sebelumnya.
Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Bank sentral memberlakukan kebijakan kredit selektif jika perekonomian menunjukkan gejala-gejala inflasi.
Kebijakan kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara-cara memperlonggar syarat-syarat pemberian kredit. Bank sentral memberlakukan kebijakan kredit longggar jika perekonomian menunjukkan gejala-gejala deflasi.
kebijakan memotong nilainominal pada saat inflasi, misalnya Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00
Untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, bank sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman, atau edaran kepada bank umum dan perilaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan.
Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunkan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter.
Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter dirahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.
