MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
YANG AKAN DIUPLOAD DALAM SIMAUD.docx
1. YANG AKAN DIUPLOAD DALAM
https://simaud.inspektorat.lumajangkab.go.id/
1. Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern (Sub Area Kebijakan)
1. Jika telah terdapat SOP/Kebijakan di tingkat sekolah tentang penyusunan Peraturan/kebijakan/SOP termasuk
deregulasi kebijakan diberikan nilai
2. Jika telah terdapat perencanaan peraturan/kebijakan yang akan disusun sesuai kebutuhan berdasarkan hasil
identifikasi /analisa disertai dengan info target penyusunan diberikan nilai
3. Jika telah terdapat laporan capaian penyusunan ;
a. Jika telah terdapat Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:
1. kurikulum tingkat satuan pendidikan .
2. kalender pendidikan/akademik.
3. struktur organisasi sekolah/madrasah.
4. pembagian tugas di antara guru
5. pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
6. peraturan akademik.
7. tata tertib sekolah/madrasah.
8. kode etik sekolah/madrasah.
9. biaya operasional sekolah/madrasah.
b. JIka pedoman telah dipublikasikan dan telah disosialisasikan
2. Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern (Sub Area Sistem Pengendalian Intern)
1. Jika pada sekolah telah terdapat Satgas SPIP yang personilnya pernah mendapat pendidikan/ pelatihan/bintek
SPIP 2 (dua) tahun terakhir nilai
2. Jika perangkat daerah telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah memadai nilai …..;
1) Jika telah ada laporan hasil pengawasan akademik dan manajerial secara berkala (pembinaan dan evaluasi) pada
sekolah
a. setiap tahun
b. setiap semester,
c. setiap tribulan,
d. setiap bulan
2) jika telah ada rekap rekomendasi hasil pengawasan;Rekap Persentase rata-rata capaian tidaklanjut hasil pemeriksaan
BPK/ pengawasan APIP/ Pengawas Sekolah/Dinas pendidikan/ pihak lainnya
3. Perencanaan dan Penganggaran Sekolah (Sub Area Perencanaan)
1. Telah ada Rencana Jangka Menengah Sekolah
2. Telah ada Rencana Tahunan Sekolah
3. Dokumen Perencanaan telah selaras dengan pohon kinerja Dinas Pendidikan (penjenjangan kinerja)
4. Perencanaan dan Penganggaran Sekolah (Sub Area Penganggaran)
1. RKAS telah tersedia (upload)
2. RKAS telah tepat waktu (upload)
3. RKAS telah disusun sesuai prosedus dan dilengkapi dengan bukti prosedur
5. Pelayanan Minimal dan Inovasi (Sub Area Inovasi)
1. Telah ada penetapan agent of change;
2. Telah ada proposal / program kerja Agent of change;
3. Telah ada laporan capaian kinerja agent of change;
a. Telah terdapat inovasi yang tidak sesuai IKU
b. Telah terdapat Inovasi yang sesuai IKU tetapi kurang efektif dilengkapi dengan laporan
c. Telah terdapat Inovasi yang sesuai IKU telah efektif dilengkapi dengan laporan capaian;
2. 1. Telah ada Sekolah dari Kecamatan Lain yang melakukan studi banding/nama lainnya;
2. Telah ada Sekolah dari Daerah Lain yang melakukan studi banding/nama lainnya ;
a. Jika sekolah Ditetapkan sebagai Sekolah ZI menujur WBK diberikan nilai…
b. Jika sekolah Ditetapkan sebagai Sekolah berpredikkat WBK diberikan nilai…
c. Jika sekolah Ditetapkan sebagai Sekolah berpredikat WBBM diberikan nilai...;
1. Sekolah telah terakreditasi
2. Akreditas sekolah telah mencapai A, B,
6. Pelayanan Minimal dan Inovasi (Sub Area Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan)
1. Jika terbentuk komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan
guru/pamong belajar/tutor di wilayah melibatkan sekolah
2. Pihak sekolah terlibat aktif dalam komunitas belajar. a) seluruhnya, b) sebagian besar, c) sebagian kecil
3. Personil lembaga sekolah mengikuti penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, dan guru/pamong belajar/tutor
berupa: a. pelatihan; b. seminar; dan/atau c. lokakarya (workshop) untuk a) seluruh b) sebagian besar c) sebagian kecil
4. Lembaga mengikuti Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan paling sedikit 1 kali
dalam 1 tahun
5. Lembaga Mengikuti fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
6. Lembaga Mengikuti pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan
kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
7. Lembaga Mengikuti pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
JIka seluruhnya (diberikan nilai 2), jika sebagian besar (diberikan nilai 1), jika sebagian kecil (diberikan nilai 0,5);
1. Telah ada Foto/softcopy Media Publikasi offline untuk pelayanan sekolah dan program anti korupsi: a) memadai
(diberikan nilai 0,25) b) kurang memadai
2. Foto/screenshoot Media Publikasi online : a) memadai (diberikan nilai 0,25) b) kurang memadai
3. Link website Media Publikasi online :a) memadai (diberikan nilai 0,5)b) kurang memadai ;
1. Telah ada SOP untuk PPDB yang mengakomodir risiko fraud/ kecurangan dalam prosesnya dan telah dipublikasikan
(diberikan nilai 1)
2. Persyaratan dan mekanisme PPDB telah sesuai ketentuan (diberikan nilai 0,5)
3. Tidak terdapat Pengaduan/ Keluhan/ bad news dalam proses PPBD (diberikan nilai 0,5)
4. sistem informasi telah tersedia secara memadai mengcover bisnis proses sekolah (diberikan nilai 1)
5. sistem informasi belum memadai (diberikan nilai 1)
7. Penyelenggaraan Tugas & Fungsi dan Akuntabilitas Kinerja (Sub Area Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi)
1. Ketersediaan perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh pejabat
2. Laporan Pertangggungjawaban pelaksanaan pengelolaan bidang akademik (termasuk menyangkut pendidikan anti
korupsi)
3. Kapabilitas dan Keatifan Komite Sekolah
4. Laporan Pendidikan Anti Korupsi
5. Pelayanan Prima dan Responsif terhadap Keluhan
8. Penyelenggaraan Tugas & Fungsi dan Akuntabilitas Kinerja (Sub Area Akuntabilitas Kinerja)
1. Pengukuran kinerja personil lembaga dilakukan secara berkala
2. Pengukuran Kinerja personil lembaga menggunakan teknologi informasi
3. Pencapaian prestasi atas kompetisi
4. Terdapat Saluran Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pendidikan pada Lembaga
9. Akuntabilitas dan Manajemen ASN
1. Terdapat kebijakan/SOP manajemen ASN : a) Keberadaan kebijakan/ SOP Intern penegakan administratif, etik dan
disiplin. b) Prosedur rekrutmen/ seleksi, penilian angka kredit, pengusulan kenaikan pangkat, Promosi, Mutasi
2. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pemenuhan hak Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan
4. Pemenuhan kewajiban oleh Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan
5. Kepatuhan Penyampaian LHKASN
6. Efektivitas Pengendalian Gratifikasi
7. Efektivitas Penanganan Benturan Kepentingan
8. Efektivitas Pengendalian Pungli dan Suap
3. 9. Efektivitas penyelenggaraan Whistleblower System (WBS)
10. Gap kompetensi pegawai dan peningkatan kompetensi bagi pelaksana
10. Akuntabilitas Manajemen Keuangan (Sub Area Kebijakan Pengelolaan Keuangan)
1. Telah ada SOP/ kebijakan/ SOP Intern pengelolaan kuangan pada perangkat daerah termasuk penerimaan dan
pengelolaan sumbangan, verifikasi, cashless, pengelolaan pendapatan dan belanja utang serta piutang, dst
2. Tim BOS sekolah telah dibentuk secara memadai
3. Persyaratan Penerima dana BOS telah sesuai ketentuan
4. Komponen Penggunaan Dana BOS telah sesuai ketentuan
5. Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan tugas secara memadai
11. Akuntabilitas Manajemen Keuangan (Sub Area Pengendalian Pendapatan dan Belanja)
1) Pendapatan telah diitatausahakan melalui rekening sekolah yang legal (termasuk pendatan sekolah dari hibah,
bantuan keuangan, jasa giro dst) (diberikan nilai 1)
2) Telah ada laporan pendapatan bulanan sekolah yang dikirimkan kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan tepat
waktu (maksimal tanggal 5 bulan berikutnya) (diberikan nilai 1);
Pengelolaan belanja telah telah cashless dari obyek untuk a) seluruh belanja (diberikan nilai 2), b) sebagian besar
belanja (diberikan nilai 1), c) sebagian kecil belanja (diberikan nilai 0,5);
1) Terdapat bukti verifikasi belanja secara berjenjang oleh bendahara dan verifikator yang memanfaatkan SSH, SB,
dan Standar lainnya (diberikan nilai 1)
2) Telah terdapat bukti verifikasi SPJ setiap a) tahun (diberikan nilai 0,25) b) semesteran (diberikan nilai 0,5) b)
tribulanan (diberikan nilai 1);
1 ) Telah ada Pedoman Pengadaan barang/ jasa di Sekolah termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan
spesifikasi (diberikan nilai 1)
2) Pelaksana Pengadaan telah mendapatkan bintek/ diklat (diberikan nilai 0,25)
3) Pengadaan telah sesuai SOP/Prosedur (contoh 3 pengadaan) (diberikan nilai 0,75)
12. Akuntansi Manajemen Keuangan
1) sekolah telah melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada PA melalui PPK-SKPD
(diberikan nilai 1) 2) Sekolah telah melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran
(diberikan nilai 0,5) 3) Sekolah Telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS (diberikan
nilai 0,5);
1) Telah ada Upload BKU, Buku Pembantu dan RK bank bulanan perangkat daerah dan bukti verifikasi (diberikan nilai
1) 2) Bendahara Sekolah telah memungut dan memyetorkan pajak tepat waktu (diberikan nilai 0,5) 3) Bendahara
Sekolah telah mengamankan kas tunai secara memadai (diberikan nilai 0,5) ;
1. jika tidak terdapat Piutang TGR pada Sekolaj (diberikan nilai 2) yang dibuktikan dengan pernyataan kepala deskolah
2. jika terdapat Piutang TGR pada sekolah namun telah lunas (diberikan nilai 1) 3. jika tidak terdapat Piutang TGR pada
sekolah namun sebagian besar telah lunas dan telah masuk neraca/ piutang sekolah (diberikan nilai 0,75);
a) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran (diberikan nilai 0,5)
b) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran b.
laporan sisa dana; dan c. laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan. (diberikan nilai
0,5)
c) Bendahara Dana BOS telah menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS disampaikan kepada
kepala Satdik setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (diberikan nilai 0,5) d) PPK-SKPD telah
melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sekolah sesuai dengan
kewenangannya. (diberikan nilai 0,5);
1. Penutupan kas bendahara per 30 november 2022 (berita acara) dilengkapi dengan RK bank 2. BA Stock Opname
persediaan per 30 november 2022 3. Buku inventaris per 30 November 2022 4. dokumen lainnya
Info Nilai :
1. Penanggung jawab Dana BOS Sekolah Telah melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan
2. BKU , Buku pembantu bank dan pajak dan RK bank dan dokumen penatausaahaan telah tertib
3. Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Sekolah
4. Laporan realisasi penerimaan dan belanja penggunaan Dana BOS
5. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan/ Audit Laporan Keuangan BPK
4. 13. Kebijakan pengelolaan barang Perangkat Daerah
1. Telah ada SOP/ kebijakan/ SOP Intern pengelolaan barang pada perangkat daerah termasuk rekonsiliasi, inventarisasi,
pengamanan aset, penyusunan RKBMD, Penandatangan Pakta Integritas, pengelolaan persediaan dst
14. Pengandalian pengelolaan barang
1) Telah terdapat SK Penunjukan pengurus barang pembantu Sekolah (diberikan nilai 0,5) 2) Telah terdapat SK
penanggungjawab barang/ kuasa pengguna barang/ nama lainnya di sekolah (diberikan nilai 0,5);
1) Telah ada Daftar Barang Milik Daerah/ Kartu Inventaris Barang (KIB) telah ada buku Inventaris barang telah infornatif
menyajikan harga, kondisi barang, spesifikasi barang (diberikan nilai 0,5)
2) Jika telah ada database yang berasal dari sistem informasi secara memadai baik barang Intra maupun ekstra komptable
(diberikan nilai 0,5)
Rekonsilisasi antara pengurus barang sekolah dengan Dinas minimal 2 kali setahun (diberikan nilai 1) atau setiap kali
rekon diberikan nilai (diberikan nilai 0,5 ) ;
Jika sudah dilakukan inventarisasi aset minimal 2 jenis aset untuk aset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan
bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; Aset Tetap lainnya; Aset tidak berwujud. (diberikan nilai 0,5 untuk 1 jenis aset);
% Tanah Sekolah yang telah ada bukti sertifikat (diberikan nilai 1) % Labelisasi barang milik daerah (diberikan nilai 0.5)
% Bukti kepemilikan Barang milik daerah yang disimpan Sekolah (diberikan nilai 0,25) Bukti penyimpanan Aset di
tempat yang aman dan terkunci di Sekolah (diberikan nilai 0,25)
Laporan hasil penertiban aset/ BMD berupa Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan: misal 1)
Kendaraan Dinas/rumah dinas/rumah jabatan yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya, 2) ?
Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/ instansi lain, 3) Data aset yang belum optimal pemanfaatannya, dst Laporan
disertai laporan naratif dan daftar lampiran (diberikan nilai 1);
1. Pakta Integritas Aset yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan fasilitas BMD dan Bukti Serah Terima/
Tanggungjawab/ penunjuakan pemegang barang aset (diberikan nilai 0,5) 2. Hasil penghitungan yang menggambarkan
seluruh pejabat yang telah menandatangani Pakta Integritas (diberikan nilai 0,5)
Info Nilai :
1. Telah terdapat Penunjukan pengurus barang pembantu dan penanggungjawab barang/ kuasa pengguna barang
2. Database Barang Milik Daerah (BMD) telah memadai
3. Rekonsiliasi BMD
4. Inventarisasi BMD
5. Pengamanan Aset BMD
6. Penertiban/ Pemulihan BMD
7. Pakta Integgritas BMD
15. Akuntansi Manajemen Barang
1. Telah ada Standar Kebutuhan barang pada Sekolah
2. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Kartu Pemeliharaan Barang
4. menyusun dan menyampaikan laporan barang sekolah secara memadai