4. 1.1. Latar Belakang
Perkembangan permukiman kota rentan terhadap
perkembangan yang tidak terkendali yang menyebabkan
munculnya permukiman kumuh
Menentukan kawasan permukiman yang akan
mendapatkan penanganan prioritas
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas yang mengacu pada dokumen Strategi
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
1. Pendahuluan
5. 1.2. Tujuan
Memberikan pendampingan kepada pemangku
kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten untuk
menghasilkan rencana pembangunan kawasan
permukiman prioritas dengan muatan rencana program
investasi jangka menengah infrastruktur bidang Cipta
Karya,
Rencana pembiayaan yang dilengkapi dengan rencana
detail pada tahun pertama.
1. Pendahuluan
6. 1.3. Sasaran
Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/
kabupaten dalam Penyusunan Rencana Tindak Kawasan
Kumuh Perkotaan
Interaksi dan keterlibatan masyarakat / community
participatory approach (CPA) dalam proses rencana
pembangunan kawasan permukiman prioritas
Tersedianya instrumen penanganan persoalan
pembangunan kawasan permukiman prioritas yang dapat
diacu oleh pemangku kepentingan di kota/ kabupaten
Rencana aksi program penanganan yang bersifat strategis
dan berdampak pada penyelesaian persoalan pembangunan
yang lebih luas.
1. Pendahuluan
7. 1.4. Lingkup Wilayah
Kawasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan
Semarapura yang secara administratif bagian dari wilayah
Kecamatan Klungkung.
1. Pendahuluan
9. 1.5. Produk Keluaran
Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan SPK, SPPIP, RPKPP dan
RP4D SPPIP.
Kajian mikro kawasan berdasarkan SPK, SPPIP, RPKPP dan RP4D SPPIP.
Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur
permukiman perkotaan
Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.
Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur
perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun
Penyusunan rencana penanganan lebih rinci (kedalaman skala
perencanaan 1 : 1000) dengan delenasi/ batasan wilayah perencanaan 200 Ha
Rencana Detail Design (DED) infrastruktur bidang Cipta Karya dilaksanakan
pada tahun pertama.
Dokumentasi profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan video
dokumentasi
1. Pendahuluan
11. Perda No. 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali
Materi Teknis RTRW Kabupaten Klungkung 2010-
2030
RPJPD Kabupaten Klungkung 2005 – 2025
RPJM Kabupaten Klungkung 2009 – 2013
Arahan RPIJM Bidang Pengembangan Permukiman
Kabupaten Klungkung
2. Tinjauan Kebijakan
13. 3.1. Pendekatan Kajian
Pendekatan Normatif
mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan
(development plan) dan dokumen perencanaan penataan ruang
(spatial plan) yang terkait, peraturan dan perundangan terkait
dengan substansi penyusunan Rencana Tindak Kawasan Kumuh
Perkotaan
Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan
pengembangan kota maupun pengembangan permukiman dan
infrastruktur perkotaan
Pendekatan Teknis – Akademis
menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis
3. Pendekatan dan Metodelogi
14. 3.2. Pemahaman Rencana Tindak Penanganan
Kawasan Permukiman Kumuh
(Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun 1993)
Lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni yang
keadaannya tidak memenuhi persyaratan
teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta
tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif
yang penanganannya dilaksanakan melalui pola
perbaikan/pemugaran, peremajaan maupun relokasi sesuai
dengan tingkat/ kondisi permasalahan yang ada.
3. Pendekatan dan Metodelogi
15. 3.3. Tipologi Permukiman Kumuh
Slums (kumuh); permukiman kumuh yang berkembang
pada bagian wilayah (kota) dengan peruntukan lahan untuk
permukiman;
Squatter Settlements (hunian liar); lingkungan hunian
yang berkembang menjadi kumuh pada wilayah yang
peruntukannya bukan untuk permukiman;
Perkampungan Nelayan (kota-desa) yang karena
karakter sosial kemasyarakatan maupun bentuk
kehidupannya, menyebabkan permukimannya hampir
selalu kumuh.
3. Pendekatan dan Metodelogi
17. 3.5. Lokasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran
MDGs, ditetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh yang
mendapatkan penanganan:
Kota strategis (Metropolitan, Kota Besar, Ibukota Provinsi);
Kota/lokasi rawan bencana
(alam, penyakit, sosial, kebakaran);
Kawasan kumuh di pusat kota, pusat kegiatan ekonomi
kota/regional, dan kawasan kumuh nelayan.
3. Pendekatan dan Metodelogi
19. 3.7. Metode Analisis
Gabungan antara pendekatan analisis botton up planning dan
pendekatan analisis top down planning
Analisis Pengklasifikasian Lokasi
Analisis Potensi dan Persoalan Kawasan
Analisis Perumusan Konsep Penanganan
Analisis Perumusan Rencana Tindak
3. Pendekatan dan Metodelogi
20. 3.8. Metode Pengumpulan Data
Survei Data Sekunder
data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam
buku, laporan dan statistic yang terdapat di instansi terkait
rencanan tindak penanganan kawasan permukiman
kumuh.
Survei Data Primer
observasi lapangan/survey blok, wawancara semi
terstruktur atau tanya jawab.
3. Pendekatan dan Metodelogi
23. 4.1. FISIK DASAR PERENCANAAN
Kecamatan Klungkung, dengan luas 29.050 Ha, terbagi menjadi 18 buah
desa/kelurahan serta 59 dusun/lingkungan dan 22 Desa Adat yang
membawahi 96 banjar adat.
Dengan batas administrasi :
Sebelah Utara :Kabupaten Karangasem
Sebelah Timur :Kecamatan Dawan
Sebelah Barat :Kecamatan Banjarangkan
Sebelah Selatan :Selat Badung
Kawasan perkotaan Semarapura sendiri terdiri dari 6 (enam) kelurahan
masing-masing adalah Kelurahan Semarapura Klod, Semarapura Klod
Kangin, Semarapura Kangin, Semarapura Tengah, Semarapura
Kauh, Semarapura Kaja.
Dengan batas administrasi:
Sebelah Utara :Desa Manduang dan Desa Akah
Sebelah Timur :Kabupaten Karangasem
Sebelah Barat :Desa Tiingan dan Tusan
Sebelah Selatan :Desa Kamasan
4. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
24. Tabel 1.
Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Semarapura
Kepadatan
Desa/Kelurahan Luas (Km2) Jmlh Penduduk
Penduduk (per Km2)
1 2 3 4
Semarapura Klod 1,035 4.290 4.145
Semarapura Klod Kangin 0,793 5.489 6.922
Semarapura Kangin 0,753 3.822 5.076
Semarapura Tengah 0,649 3.974 6.123
Semarapura Kauh 1,179 2.114 1.793
Grafik 1. Semarapura Kaja 0,742 2.231 3.007
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan
Perkotaan Semarapura 5,151 21.920 27.066
Sumber : Kecamatan Klungkung dalam Angka, 2010
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000 Jumlah Penduduk
- Kepadatan
26. 6
5
Banjar Besang Banjar Bendul
4 Banjar Sengguan
8
7
Banjar Budaga
2
Banjar Kemuning Kaja
1 Banjar Pande
3
Banjar Mergan
Banjar Pandegaliran
Pengamatan Awal Sebaran Lokasi Lingkungan Kumuh
27. 1
Jalan Lingkungan
Saluran air
Gorong-Gorong
Pedestrian
Rona Kawasan di Br. Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod
Jalan Lingkungan 2
Saluran Air
Gorong-Gorong
Jembatan Lingkungan
TPS
Rona Kawasan di Br. Pande, Kelurahan Semarapura Kelod
28. 4
Jalan lingkungan
Saluran air
Gang
Rona Kawasan di Br. Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin
5
Jalan Lingkungan
Saluran
Gang
Jalan setapak
Rona Kawasan di Br. Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah
29. 6
Jalan Lingkungan
Saluran
Gang
Rona Kawasan di Br. Besang, Kelurahan Semarapura Kaja
Jalan Lingkungan 8
Saluran
Gang
Pedestrian
Rona Kawasan di Br. Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh
35. 5.3 PELAPORAN
Laporan Pendahuluan, diserahkan 1 (satu) bulan setelah
SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Antara, diserahkan 3 (tiga) bulan setelah SPMK
diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Akhir Sementara, diserahkan 3,5 (tiga
setengah) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah
sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Akhir, diserahkan pada bulan ke 4 (empat)
dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
