Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara menata ulang sistem birokrasi agar lebih netral secara politik, profesional, akuntabel, dan efisien. Latar belakang diperlukannya reformasi birokrasi adalah masih terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kualitas pelayanan publik dan produktivitas birokrasi yang belum optimal. Netralitas politik diperlukan agar birokrasi tid

1. REFORMASI BIROKRASI : MENUJU
NETRALITAS POLITIK DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
WINDY CHAIRUNISA ADMINISTRASI PUBLIK C F1B020083

2. Daftar isi
• Makna Refromasi Birokrasi
• Reformasi Birokrasi
Kaitannya Dengan Politik
• Yang melatar belakangi
terjadinya Reformasi
Birokrasi
• Netralitas Politik dengan
Kapasitas Pelayanan Publik

3. Apa itu
Reformasi
Birokrasi
?
Secara umum reformasi birokrasi adalah proses menata ulang,
mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi
lebih baik, profesional, bersih, efisien, efektif dan produktif

4. APAKAH LATAR BELAKANG
PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI ?
Reformasi di sini merupakan proses
pembaharuan yang dilakukan secara bertahap
dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk
upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal
dan revolusioner pada intinya latar belakang
reformasi birokrasi ini adalah sebagai berikut;
1. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) masih berlangsung hingga saat ini.
2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang
belum mampu memenuhi harapan publik
3. Tingkat efisiensi, efektifitas dan
produktivitas yang belum optimal dari
birokrasi pemerintahan
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas

5. Maka Apa keterkaitan antara reformasi Birokrasi
dengan Politik?
intervention
Keberpihakan
Penyalahgunaan
• Paling tidak ada dua hal penting yang menjadi
sorotan di dalam melakukan reformasi birokrasi
di Indonesia. Pertama adalah berkaitan dengan
keterlibatan birokrasi dalam masalah politik
• Kedua adalah berkaitan dengan profesionalisme
atau kapasitas pelayanan yang dilakukan oleh
birokrasi
• . Keinginan untuk membawa birokrasi netral
secara politik, dimaksudkan untuk menghindari
adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) tethadap birokrasi. Paling tidak, terdapat
tiga hal yang rawan ketika birokrasi itu terlibat
di dalam politik.

6. Kenapa Netralitas Politik itu Penting dalam melaksanakan
Pelayanan Publik ?
• Menurut Prof. Dr. Eko Prasojo (2018) menyampaikan
bahwa netralitas politik adalah sebagai salah satu asas dalam
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi
Netralitas :
a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada
pelayanan publik
b. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak
c. Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam
tugasnya
d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan
jabatannya

7. TERIMAKASIH