SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
DAFTARURUT KEPANGKATAN /DUK
Daftar Urut KepangkatanatauDUK sangatpentingdalamkepegawaian.DUKdibuatsebagai salah
satu upayauntukmenjaminobjektifitasdalampembinaanparapegawai negeri sipil yang
berdasarkansistemkarirdansistemprestasi kerja.
LandasanhukumDUK
Daftar Urut Kepangkatan(DUK) PNSini dibuatberdasarkanlandasanhukumberikut:
1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974.
2) PeraturanPemerintahNomor15Tahun 1979 tentangdaftarUrut KepangkatanPegawai Negeri
Sipil
PengertianDUK
PengertianDUKatau Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai negerisipiladalahsuatudaftaryangdi
dalamnyamemuatnamapegawai sipil dansatuanorganisasi Negarayangdisusunmenuruttingkat
kepangkatannya.
Daftar Urut Kepangkatanyangtelahditetapkan,diumumkandengancarayang jelassedemikian
rupa, sehinggaPNSyangbersangkutandapatdenganmudahmembaca.
Nama Pegawai NegeriSipildi dalamDUKjuga dapatdihapus.NamaPNSdihapusdalamDUK, apabila
:
1) Diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil;
2) Meninggal dunia
3) Pindahinstansi
Fungsi DUK
DUK berfungsi sebagai salahsatubahanobjektif untukmelaksanakanpembinaankarirparapegawai
negeri sipil yangdidasarkanpadasistemkarirdansistemprestasi kerja.Karenadibuatuntuk
pembinaankarirdanprestasi,makaDUK perludibuatdandipertahankansecaraterus-menerus.
Daftar urut kepangkatanini dibuatsetiaptahunsecararutin.Tiaptahunnya,DUKharus sudahselesai
dibuatpada setiapakhirbulanDesember.
PenyusunanDUK
Daftar urut kepangkatandisusunsecaraberurutan,yangberdasarkan:
1) Pangkat
2) Jabatan
3) Masa kerja
4) Latihanjabatan
5) Pendidikan
6) Usia
Urutan ukurantersebuttidakbolehberubahatautetap
PenggunaanDUK
PenyusunanDUKini dapatdigunakansebagai :
1. Salah satubahan obyektif dalammelaksanakanpembinaankariruntukparapegawai negeri sipil.
2. DenganDUK, pembinaankarirPNSdapatdilakukansecaraobyektif.Pembinaankarierdalamhal
ini,antara lainmeliputi kepangkatan,penempatandalamjabatan,pengirimanuntukmengikuti
latihanjabatan,danlainsebagainya.
PembuatanDUK
DalampembuatanDUK, ada berbagai ketentuanyangperludiketahui.Berikutini adalahketentuan -
ketentuandalampembuatanDUK:
1. DUK dibuatuntukseluruhPNSdari satuanorganisasi Negara.
2. Daftar urut kepangkatandibuatsekali dalamsetahun.
3. PejabatpembuatDUK,harus memenuhi ketentuanberikut:
a. PejabatpembuatDUKtermasuk: Menteri,jaksaagung,pimpinankesekretariasanlembagatinggi
Negara,pimpinanpemerintahnondepartemen,gubernur,danpejabatlainyangditentukanoleh
presiden,membuatdanmemeliharaDUKdalamlingkunganmasing-masing.
b. Para pejabattersebut,selanjutnyadapatmendelegasikansebagianwewenangnyakepadapejabat
lain,yangberadadalamlingkungankekuasaannyauntukmembuatdanmemeliharaDUKdalam
lingkunganmasing-masing.
c. Pejabatyangdapat diberi wewenanguntukmembuatdanmemliharaDUKserendah-rendahnya
setingkatdenganpejabatyangmemangkujabatanstruktural eselonV,yangantaralainmeliputi :
peniliksekolahdasar,penilikpendidikanagama,kepalasekolahdasar.
4. DUK untukpegawai yangdiperbantukan,dibuatoleh:Instansi yangmenerimabantuandan
Instansi yangmemberi bantuan
5. DUK untukpegawai negeri sipil di luarjabatanorganiktetap,harusdicantumkandalamDUK
instansi yangbersangkutan.
6. Calonpegawai negeri sipiltidakdicantumkandalamDUK.
DUK secara nasional dibuatolehBAKN,yajniuntukgolonganIV/asampai dengangolonganIV/c.
(Elidasniwati).

More Related Content

What's hot

Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020ZulfiSuhendra
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilAnnisa Khoerunnisya
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Uwes Chaeruman
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikAmrul Rizal
 
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv  5.perencanaan pembagnunan nasionalBab iv  5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasionalnatal kristiono
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
 

What's hot (17)

Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
 
Peraturanpresiden
PeraturanpresidenPeraturanpresiden
Peraturanpresiden
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Permenpan2013 033
Permenpan2013 033Permenpan2013 033
Permenpan2013 033
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
 
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa TengahBahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
 
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv  5.perencanaan pembagnunan nasionalBab iv  5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

DUK-PNS

  • 1. DAFTARURUT KEPANGKATAN /DUK Daftar Urut KepangkatanatauDUK sangatpentingdalamkepegawaian.DUKdibuatsebagai salah satu upayauntukmenjaminobjektifitasdalampembinaanparapegawai negeri sipil yang berdasarkansistemkarirdansistemprestasi kerja. LandasanhukumDUK Daftar Urut Kepangkatan(DUK) PNSini dibuatberdasarkanlandasanhukumberikut: 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 2) PeraturanPemerintahNomor15Tahun 1979 tentangdaftarUrut KepangkatanPegawai Negeri Sipil PengertianDUK PengertianDUKatau Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai negerisipiladalahsuatudaftaryangdi dalamnyamemuatnamapegawai sipil dansatuanorganisasi Negarayangdisusunmenuruttingkat kepangkatannya. Daftar Urut Kepangkatanyangtelahditetapkan,diumumkandengancarayang jelassedemikian rupa, sehinggaPNSyangbersangkutandapatdenganmudahmembaca. Nama Pegawai NegeriSipildi dalamDUKjuga dapatdihapus.NamaPNSdihapusdalamDUK, apabila : 1) Diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Meninggal dunia 3) Pindahinstansi Fungsi DUK DUK berfungsi sebagai salahsatubahanobjektif untukmelaksanakanpembinaankarirparapegawai negeri sipil yangdidasarkanpadasistemkarirdansistemprestasi kerja.Karenadibuatuntuk pembinaankarirdanprestasi,makaDUK perludibuatdandipertahankansecaraterus-menerus. Daftar urut kepangkatanini dibuatsetiaptahunsecararutin.Tiaptahunnya,DUKharus sudahselesai dibuatpada setiapakhirbulanDesember.
  • 2. PenyusunanDUK Daftar urut kepangkatandisusunsecaraberurutan,yangberdasarkan: 1) Pangkat 2) Jabatan 3) Masa kerja 4) Latihanjabatan 5) Pendidikan 6) Usia Urutan ukurantersebuttidakbolehberubahatautetap PenggunaanDUK PenyusunanDUKini dapatdigunakansebagai : 1. Salah satubahan obyektif dalammelaksanakanpembinaankariruntukparapegawai negeri sipil. 2. DenganDUK, pembinaankarirPNSdapatdilakukansecaraobyektif.Pembinaankarierdalamhal ini,antara lainmeliputi kepangkatan,penempatandalamjabatan,pengirimanuntukmengikuti latihanjabatan,danlainsebagainya. PembuatanDUK DalampembuatanDUK, ada berbagai ketentuanyangperludiketahui.Berikutini adalahketentuan - ketentuandalampembuatanDUK: 1. DUK dibuatuntukseluruhPNSdari satuanorganisasi Negara. 2. Daftar urut kepangkatandibuatsekali dalamsetahun. 3. PejabatpembuatDUK,harus memenuhi ketentuanberikut: a. PejabatpembuatDUKtermasuk: Menteri,jaksaagung,pimpinankesekretariasanlembagatinggi Negara,pimpinanpemerintahnondepartemen,gubernur,danpejabatlainyangditentukanoleh presiden,membuatdanmemeliharaDUKdalamlingkunganmasing-masing. b. Para pejabattersebut,selanjutnyadapatmendelegasikansebagianwewenangnyakepadapejabat lain,yangberadadalamlingkungankekuasaannyauntukmembuatdanmemeliharaDUKdalam lingkunganmasing-masing.
  • 3. c. Pejabatyangdapat diberi wewenanguntukmembuatdanmemliharaDUKserendah-rendahnya setingkatdenganpejabatyangmemangkujabatanstruktural eselonV,yangantaralainmeliputi : peniliksekolahdasar,penilikpendidikanagama,kepalasekolahdasar. 4. DUK untukpegawai yangdiperbantukan,dibuatoleh:Instansi yangmenerimabantuandan Instansi yangmemberi bantuan 5. DUK untukpegawai negeri sipil di luarjabatanorganiktetap,harusdicantumkandalamDUK instansi yangbersangkutan. 6. Calonpegawai negeri sipiltidakdicantumkandalamDUK. DUK secara nasional dibuatolehBAKN,yajniuntukgolonganIV/asampai dengangolonganIV/c. (Elidasniwati).