1. .r
/
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/PMK.05/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat:
DAN PEJABAT NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan
Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
.,7
www.jdih.kemenkeu.go.id
2. Menetapkan:
- 2 -
2017 Nomor 117 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6064);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT
NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
disebut Prajurit TNI adalah anggota Tentara Nasional
Indonesia.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pejabat Negara adalah:
a. Presiden clan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, clan
Permusyawaratan Rakyat;
anggota Majelis
c. Ketua, wakil ketua, clan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
3. - 3 -
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda clan hakim agung
pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, clan
hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad
hoc;
f. Ketua, wakil ketua, clan anggota Mahkamah
Konstitusi;
g. Ketua, wakil ketua, clan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;
h. Ketua, wakil ketua, clan anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua clan wakil · ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;
J. Menteri clan Jabatan setingkat Menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa
clan Berkuasa Penuh;
1. Gubernur clan wakil gubernur;
m. Bupati/ walikota clan wakil bupati/ wakil walikota;clan
n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang
Undang.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan clan
Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
www.jdih.kemenkeu.go.id
4. - 4 -
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2
(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan· Pejabat Negara
diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran
2017.
(2) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan
atau ditugaskan di luar negeri;
b. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan
di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh
instansi induknya;
c. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan
sementara;
d. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang
tunggu;dan
e. Calon PNS.
(3) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota
POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara atau yang diperbantukan di luar Instansi
Pemerintah.
Pasal 3
(1) Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota
POLRI, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan
Juni.
(2) Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni sebagaimana
dimaksud pada ayat {l) belum dapat dibayarkan sebesar
gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya
gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan tunjangan hari raya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
5. - 5 -
(3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
(5) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
Pasal4
(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) , dilarang
menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang
dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
(2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya
diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(3) Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima
lebih dari satu gaji pokok kelebihan pembayaran tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Pasal 5
(1) Penerima ga.]1 terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota
POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau
tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok
atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
(2) Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan
Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan
tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang diterima
pada bulan Juni.
www.jdih.kemenkeu.go.id
6. - 6 -
(3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau
lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan
Pejabat Negara bekerja.
(4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dikenakan Pajak Penghasilan sesua1 ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.
Pasal 6
Terhadap tunjangan hari raya dilakukan pembulatan
sebagaimana mestinya.
Pasal 7
(1) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam
Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:
a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak
administratifnya disetarakan atau setingkat :
1) Menteri;dan
2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. Wakil Menteri;
c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Hakim Ad hoc; dan
f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina
kepegawaian/ pejabat yang memiliki kewenangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian/ pejabat yang memiliki
kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan, pada kementerian/ lembaga pemerintah non
kementerian/ lembaga negara/ lembaga independen/
lembaga lainnya selain lembaga non struktural termasuk
pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum.
(3) Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pejabat yang
www.jdih.kemenkeu.go.id
7. - 7 - ' .
mempunyai kewe1l.angan untuk melaksanakan
pengangkatan/penanclatanganan perJanJian kerja,
pemindahan, dan/atau- pemberhentian Pegawai Non PNS
yang diatur da1am undang-undang/peraturan
pemerintah/peraturan presiden.
(4) Tunjangan hari raya bagi Pejabat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat.... (1) huruf a angka 1 diberikan
sebesar gaji pokok Meriteri.
(5) Tunjangan hari raya bagi Pejabat lain sebagaimana
dimaksud pada aya'L ·· (1) huruf a angka 2 diberikan
sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah).
(6) Tunjangan hari raya ·bagi Wakil Menteri, Staf Khusus di
lingkungan Kementedan, Hakim ad hoc, dan Pegawai
lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/pejabat: yang memiliki kewenangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat "(t) huruf b, huruf c, huruf e, dan
huruf f diberikan sebesar gaji pokok/ penghasilan yang
bersifat gaji pokok pada bulan Juni.
(7) Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi
Rp4.750.000,- (empa-t juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan
adalah sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah.).
(8) Tunjangan hari raya bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diberikan sebesar uang representasi.
(9) Tata cara pembayaran tunjangan hari raya pegawai
lainnya pada Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri.
(10) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
8. - 8 -
Pasal 8
Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari
raya dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI;
3. Anggota Polri;
4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
5. Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a;
6. Wakil Menteri;
7. Staf Khusus di lingkungan Kementerian;
8. Hakim Ad hoc; dan
9. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina
kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH
PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEJABAT NEGARA
Pasal 9
(1) Tunjangan hari raya untuk PNS yang bekerja pada
Pemerintah Pusat, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan
Pejabat Negara, dibayarkan pada bulan Juni.
(2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat
dibayarkan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud padif
www.jdih.kemenkeu.go.id
9. - 9 -
ayat (1), pembayaran tunjangan hari raya dilakukan pada
bulan-bulan setelah bulan Juni.
Pasal 10
Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran
2017.
Pasal 11
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM
tunjangan hari raya kepada KPPN.
(2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya.
(3) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya
telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat
(GPP)/Belanja Pegawai POLRI (BPP)/Daftar Pembayaran
Penghasilan (DPP), pengajuan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Arsip Data
Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru.
(4) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah
dari SPM gaji bulanan.
Pasal 12
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi
PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI
dan/atau Anggota POLRI yang mengalami mutasi pindah agar
dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya
telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
Pasal 13
Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D tunjangan hari raya diatur
sebagai berikut:
a. bagi Satuan Kerja selain Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia berpedoman pada Peraturan
�
www.jdih.kemenkeu.go.id
10. - 10 -
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Peraturan ·Menteri Keuangan
pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Negara.
mengena1
Anggaran
b. bagi Satuan Kerja Kementerian Pe'rtahanan dan Tentara
Nasional Indonesia mengikuti ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara.
BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAHAN
DAERAH, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA, WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 14
(1) Tunjangan hari raya untuk PNS yang bekerja pada
Pemerintahan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan
pada bulan Juni.
(2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat
dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada bulan-bulan berikutnya.
Pasal 15
Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berkenaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
11. - 11 -
BABV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 16
(1) Menteri/Pimpinan · Lembaga menyelenggarakan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran
tunjangan hari raya.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
12. - 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 842
www.jdih.kemenkeu.go.id
