Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Paradigma Pengelolaan Hutan dan Etika Lingkungan
Oleh : Widyananto Basuki Aryono
Abstrak
Pengelolaan hutan telah mengala...
2
Namun pengelolaan hutan lestari ini memiliki sifat yang partial dan terpisah antara
pengelolaan satu dengan yang lain at...
3
gagasan untuk mencapai penggunaan yang terbaik dari sumberdaya atau
lingkungan.
Hampir 20 tahun paradigma pembangunan be...
4
menjadikan salah satu kendala pengelolaan dalam mengontrol keseluruhan perilaku
perubahan dalam struktur vegetasi lanska...
5
McGarigal dan Marks,1994; Amaranthus, 1997; Baskent dan Yolasigmaz, 1997;
Turner et al, 2001; Bastian dan Steinhardt, 20...
6
bila berbasis komunitas yang spesifik (Bastian dan Steinhardt, 2002). Diversifikasi
kelola lahan pada suatu kawasan memb...
7
voluntary, tidak terbatas dan berorientasi pada implementasi (Mert, 2009). Para pihak
akan mampu menciptakan aksi bersam...
8
tindakan pengelolaan SDA. Ini memerlukan pengembangan sumberdaya manusia
yang memiliki etika lingkungan hidup di dalam p...
9
4. Bentuk yang dihasilkan oleh pengarahan panca-daya secara sadar ini dapat
berwujud hutan lindung alami di gunung, yang...
10
7. Bersikap tegar, teguh dan konsisten dalam melaksanakan segenap bidang gerak
yang diembannya, serta memilki kepekaan,...
11
Gambar 4. Cara Pandang dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan
V. Penutup
Era pengelolaan hutan telah menempung perjalanan pa...
12
hanyalah slogan namun belum menjadi fundamental etika dan moral bagi pelaku
kerusakan. Pendekatan religi dan budaya lel...
13
Ecosystem and Landscape Perspective. Technical Report 1. COST Action
E25. ECOFOR. Paris.
McGarigal, K., dan Marks, B.J....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengelolaan sumberdaya lahan dan etika lingkungan paper etika e2

738 views

Published on

environment, forest, sustainable

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pengelolaan sumberdaya lahan dan etika lingkungan paper etika e2

  1. 1. 1 Paradigma Pengelolaan Hutan dan Etika Lingkungan Oleh : Widyananto Basuki Aryono Abstrak Pengelolaan hutan telah mengalami berbagai permasalahan berkenaan dengan kerusakan ekologi, krisis penyediaan sumberdaya alam, keprihatinan sosial dan bencana alam. Ini erat hubungannya dengan perilaku moral dan etika terhadap lingkungan sumberdaya alam. Konsep pengelolaan hutan saat ini masih mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dalam sisi ekonomi dan sosial walaupun nilai ekologi dalam konsepnya dimasukkan ke dalam tujuannya, namun secara faktanya akan susah untuk dilakukan sehingga terjadi anomali. Ini ditambahkan dengan belum dibukanya ruang cara pandang dimensi nilai dan etika secara menyeluruh dalam pengelolaan hutan juga menjadi sebuah anomali. Tulisan ini menggali informasi mengenai perkembangan paradigma pengelolaan hutan dan etika lingkungan yang erat hubungannya dengan cara pandang dimensi pengetahuan. Dimensi mekanistis-reduksionistik menciptakan ruang industri dan pemanfaatan sebesar-besarnya sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Dimensi sosial ekonomi kemasyarakatan menciptakan ruang kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan aktor dalam aksi bersama. Kedepan, dimensi nilai dan etika secara menyeluruh akan banyak digali sepertihalnya layanan ekosistem, bentuk pengelolaan holistik, pola hidup, gaya hidup dan etika profesional. Menciptakan ruang dalam dimensi nilai dan etika memberi pengharapan dalam melengkapi aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam paradigma pengelolaan hutan lestari kedepannya. Kata kunci : nilai, etika, paradigma, pengelolaan hutan I. Pendahuluan Sejarah pengelolaan hutan telah mengalami perjalanan panjang dari era ekstraksi kayu (timber extraction) (periode 1200-1800), kemudian masuk pada era kelestarian (1800-sampai sekarang yang terbagi dalam berbagai era) dengan munculnya era kelestarian hasil (sustained yeld), era manfaat ganda hutan (multiple use of the forest), dan era pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) (Simon, 2004; Suhendang, 2013). Pada era pergantian konsep tersebut tidak akan terlepas dengan anomali dan sejarah peradaban manusia. Kompeksitas masalah yang dihadapi pengelolaan berakibat pada situasi yang mana keputusan yang diambil berada dalam keadaan ketidakpastian yang besar (Mitchell et al, 2010). Dengan demikian, meletakkan konsep dasar pengelolaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan mendorong suatu keadaan yang normal. Era pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management(SFM)) memiliki cara pandang yang sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali karena fungsi hutan sebagai ekosistem dalam prinsip kelestarian hasil, namun juga jasa ekologis. Namun lebih fokus lagi dibandingkan pandangan konsep kelestarian pendahuluannya mengenai optimasi dari fungsi-fungsi ekonomi, ekologis dan sosial.
  2. 2. 2 Namun pengelolaan hutan lestari ini memiliki sifat yang partial dan terpisah antara pengelolaan satu dengan yang lain atau dengan bentuk pengelolaan yang lain dan permasalahan mengenai kesenjangan akses SDA terhadap lapisan masyarakat. Ini yang menimbulkan masalah yang tidak terduga misalnya tidak terkoneksinya komunitas (baik vegetasi maupun manusia) dalam bentang yang lebih luas, permasalahan hilangnya hara dalam sistem tersebut, permasalahan air dan bencana alam yang ditanggung oleh berbagai lapis masyarakat, dan hilangnya biodiversitas jenis-jenis alami yang mendiami dalam memberi layanan ekologi. Kemudian konsep SFM masih mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dalam sisi ekonomi dan sosial walaupun nilai ekologi dalam konsepnya dimasukkan ke dalam tujuannya, namun secara faktanya akan susah untuk dilakukan sehingga terjadi anomali. Belum dibukanya ruang cara pandang dimensi nilai dan etika secara menyeluruh dalam pengelolaan hutan juga menjadi sebuah anomali. II. Anomali Pengelolaan Hutan Pengelolaan dengan prinsip optimalisasi produksi sumberdaya alam yang reaktif atau kelestarian hasil dalam unit managemen menimbulkan banyak anomali. Seiring dengan waktu, pengelolaan tersebut dilakukan pada unit-unit lahan dengan luasan yang semakin kecil, disebabkan peningkatan jumlah populasi penduduk atau jumlah usaha yang dilakukan. Tujuan pengelolaanpun berkembang bukan hanya keperluan produksi kayu tetapi meluas untuk keperluan lain. Dengan demikian, usaha masyarakat maupun perusahaan skala besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan dengan melakukan intensifikasi pada setiap lahannya dan atau ektensifikasi ke kawasan tertentu sehingga menimbulkan permasalahan biodiversitas vegetasi, fragmentasi dan permasalahan lingkungan lainnya. Ini akan semakin sulit di kontrol bila tidak diletakkan dalam perencanaan terpadu dan terintegrasi dalam skala spasial yang lebih besar. Kurang imbangnya kapasitas lahan yang tersedia dengan jumlah pengguna lahan dapat menimbulkan peningkatan fragmentasi. Peningkatan laju fragmentasi yang kurang terkontrol dapat menyebabkan keberadaan vegetasi alami semakin menurun. Dengan demikian, prosentase keberadaan vegetasi memiliki sifat yang sensitif terhadap perilaku berbagai pengguna lahan. Kasus bencana banjir dan tanah longsor merupakan contoh permasalahan lingkungan yang menimbulkan resiko besar yang ditanggung oleh masyarakat. Masalah tersebut dalam beberapa tahun terakhir adalah bukti nyata dari diabaikannya faktor ekologi dan mempertanyakan mengenai pembangunan berkelanjutan ataukan keberlanjutan ekologi (Keraf, 2010). Menurut Mitchell et al, (2010) Istilah keberlanjutan pertama kali dikenalkan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) melalui bukunya “Our Common Future”. Selanjutnya pada tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia (Keraf, 2010). Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci yaitu kebutuhan dan keterbatasan. Dengan demikian, sesungguhnya konsep ini berangkat dari pandangan antroposentrik, yang menjadikan manusia menjadi tema sentralnya. Pandangan optimasi didasarkan atas
  3. 3. 3 gagasan untuk mencapai penggunaan yang terbaik dari sumberdaya atau lingkungan. Hampir 20 tahun paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan global, banyak ahli lingkungan hidup mulai menyadari bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kegagalan dari sisi para pejuang lingkungan hidup (Keraf, 2010). Adapun pendekatan nilai ekologi memiliki cakupan yang sangat kompleks, dapat juga luas dan lengkap, dan memungkinkan dapat membuat pengelola tidak puas karena jawaban-jawaban yang diberikan akan muncul tidak seketika atau dalam tempo yang pendek namun muncul dalam tempo yang panjang besar (Mitchell et al, 2010). Pandangan ini akan lebih condong ke dalam ekosentrisme (Keraf, 2010). Keberlanjutan nilai ekologi ini akan tercapai bila benar-benar merubah pandangan global mendasar dari pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif, serta melindungi kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Meletakkan fondamental dasar dalam pola pikir dalam keberlangsungan hidup sangatlah krusial. Kerusakan-kerusakan mengenai ekologi akan membutuhkan waktu yang lama dalam merestorasi lingkungan dan beban bencana yang ditimbulkan dari kerusakan ekologi memiliki nilai dan resiko besar. Terlebih ditambah dengan isu mengenai krisis pangan, energi yang digantikan dengan bioenergi dan hasil alam yang menambah daftar permasalahan dalam lingkup pengelolaan sumberdaya alam. Isu global tentang krisis ketersediaan pangan dan hasil hutan sebagai bahan industri terutama kayu perkakas, rotan, kayu yang berguna untuk bahan bakar, karet dan non-kayu lainnya serta isu global tentang peran dan fungsi ekologi yang semakin minimum seperti terganggunya siklus air (hidrologi), carbon sequestration merupakan problematika pengelolaan lahan dewasa ini (ITTO, 2005). Kerusakan hutan, fragmentasi, deforestasi, erosi, degradasi lahan (kesuburan rendah), banjir, dan banyak lagi persoalan yang tidak menjamin keberlangsungan hidup yang menyebabkan anomali konsep kelestarian tersebut. Fragmentasi dan deforestasi memiliki peluang mendatangkan efek area, tepi dan isolasi pada komunitas vegetasi tertentu (Kapos et al, 2005). Implikasi ukuran patch tinggi terdapat jumlah jenis tinggi dibandingkan dengan ukuran patch rendah (Lavers dan Haines-young, 1993). Fragmentasi pada suatu area tertentu menyebabkan terbentuknya jumlah area (pacth) yang lebih banyak dari semula, dan efek area tersebut akan membentuk unit-unit asosiasi vegetasi yang semakin kecil. Hal ini berpengaruh terhadap potensial asosiasi vegetasi cenderung semakin rendah. Efek tepi memberi pengaruh terhadap semakin lemahnya ikatan asosiasi vegetasi (Kimmins, 1997). Bagian dalam patch memiliki karakteristik asosiasi yang kuat dibandingkan bagian tepi (McGarigal dan Marks 1994). Menurut Kimmins (1997), kawasan urban, atau patch yang terbentuk dari pertanian permanen serta bentuk- bentuk fragmentasi yang serupa menunjukkan secara relatif efek tepi (ecological edges), dimana menghalangi penyebaran tumbuhan dan pergerakan satwa dan microbia dalam imigrasi dari disekitar metapopulasi dan dapat merugikan bagi kepunahan populasi lokal. Bentuk patch juga dapat memberi karakteristik sifat terhadap efek tepi mengenai kelimpahan dan komposisi jenis pada patch terhadap patch lain (Forman dan Godran, 1986). Menurut Pearson (1994), konektifitas memiliki pengaruh kuat terhadap proses ekologi, seperti halnya pergerakan dan sebaran organisme contoh pergerakan satwa, aliran dan sebaran gen (gene flow), serta gangguan penyebarannya. Perkembangan pengelolaan lahan juga berpengaruh terhadap kondisi struktur vegetasi lanskap. Perubahan struktur vegetasi yang relatif cepat akan terjadi pada kawasan lanskap yang memiliki tingkat pengguna yang semakin tinggi. Hal ini
  4. 4. 4 menjadikan salah satu kendala pengelolaan dalam mengontrol keseluruhan perilaku perubahan dalam struktur vegetasi lanskap. Kesulitan mengontrol perubahan tersebut, seperti halnya peluang terjadinya pola pemanfaatan lahan pada dataran tinggi (upland) didominasi tanaman pertanian sedangkan pada dataran rendah didominasi fuel trees atau sistem pengelolaan hutan. Sistem kelola pada posisi tersebut berkembang secara dinamis sesuai dengan peluang-peluang perubahan kritis sampai klimaks. Dengan demikian tidak ada tatanan skala bentang dalam konsep pengelolaan hutan lestari (SFM) di sebabkan skala pengelolaannya dalam tingkatan spasial stand sampai dengan ekosistem. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan juga semakin terpinggirkan. Isu mengenai keprihatinan global untuk mendesentralisasikan dan demokratisasi akan memerlukan keterlibatan yang lebih efektif orang sekarang yang terpinggirkan dan mengatasi masalah-masalah global (perubahan iklim, kemiskinan, deforestasi dan degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati) akan pragmatis memerlukan keterlibatan yang kuat, ini yang dirasa mendekatkan legitimasi tata kelola hutan (Colfer, 2011). Selama ini keterlibatan masyarakat semakin dipinggirkan yang menimbulkan masalah lingkungan. III. Timbulnya Paradigma Baru Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan konsep kelestarian kontemporer, mendorong banyak peneliti mengembangkan konsep landskap (bentang alam) yang didasarkan dari teori dispersal (range geographic), teori spasial (patch theory) dan teori gradien (gradient theory) dalam membentuk berbagai niche pada letak dan posisi spasial. Ini yang dijelaskan oleh Bestelmeyer et al, (2003) dalam menjelaskan perbedaan niche dalam keruangan dan biodiversitas (lihat gambar 1). Sebenarnya konsep landskap ini bukan barang baru diperkenalkan oleh ahli terdahulu, namun konsep landskap pada era dulu diperkenalkan untuk mempelajari keindahan bentang ekologi dan atau mempelajari bentang ekologi mengenai hitungan-hitungan yang sifatnya abstrak yang susah untuk diterangkan secara fakta dalam sebuah wahana. Gambar 1. Diagram hubungan berbagai teori yang menjelaskan hubungan biodiversitas dan distribusi (Bestelmeyer et al, 2003) Namun sebenarnya sejarah konsep baru landskap dan kelestarian nilai ekologi ini diperkenalkan kembali beberapa ahli (Lavers dan Haines-young, 1993; Keberadaan Habitat Distribusi Landskap Jarak Geografi Pencapaian Niche Gradient Theory Teori Makroekologi Seleksi habitat, Teori Kompetisi Teori Spasial (patch) Teori dispersal dan varian Biogeografi Berdasarkan Teori Dispersal Berdasarkan Teori Niche Pertambahan skala spasial
  5. 5. 5 McGarigal dan Marks,1994; Amaranthus, 1997; Baskent dan Yolasigmaz, 1997; Turner et al, 2001; Bastian dan Steinhardt, 2002; Marell et al, 2003; Seppert, 2003; Bestelmeyer et al, 2003; Diaz dan Apostol, 2005). Pemahaman pengelolaan nilai ekologi terdapat lingkup batasan spasial (ruang) yang terdiri dari level ruang stand, ekosistem, lanskap dan biosfer (Marell et al, 2003; Seppert, 2003; Diaz dan Apostol, 2005) yang memiliki karakteristik setiap komponen level ruang memiliki integritas koneksi dan saling berpengaruh dalam stabilisasi sistem lingkungan. Menurut Marell et al (2003) level ruang tersebut memiliki fungsional terlihat pada Gambar 2. Gambar 2. Pemahaman level ruang spatial dalam nilai fungsional (Marell et al, 2003) Menurut ITTO (2005), strategi restorasi lanskap untuk meminimalisasi permasalahan fragmentasi dan degradasi, diletakkan pada kawasan hutan sekunder dan lahan agroforestri. Perkembangan permasalahan mengenai kelola lahan yang semakin kompleks, mendorong untuk dapat menyediakan analisis dan konsep managemen seluruh lanskap dalam obyek multi-sumberdaya (McGarigal dan Marks, 1994). Menurut Baskent dan Yolasigmaz (1997), dalam konsep managemen lanskap diperlukan prinsip-prinsip diversitas biologi, kesehatan dan fungsi ekosistem, managemen integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, minimalisasi resiko, ekoefisiensi, dan pendugaan (assesment) lingkungan yang tinggi. Keputusan managemen yang didasarkan lanskap memiliki pertimbangan bahwa cakupan managemen jenis spesies dalam luas jarak (range) yang relatif besar, namun relatif kecil terhadap jarak geografi (range geographic) (Bestelmeyer dkk, 2003). Menurut Forman dan Godron (1986) terdapat 3 fokus dalam mempelajari ekologi landskap, yaitu “struktur”, yang terdapat hubungan interaksi spasial diantara elemen khususnya ekosistem; “fungsi”, didalam hubungan tersebut terdapat aliran energi, material, dan spesies di dalam komponen ekosistem; “perubahan”, terdapat perubahan karakter mengenai struktur dan fungsi di dalam mozaik ekologi di setiap waktunya. Kondisi dan tuntutan komunitas ekologi (ekosistem) pada berbagai tempat memiliki potensi yang beranekaragam dan pola interaksi yang spesifik. Setiap lanskap akan memiliki dan atau tersusun berbagai karakteristik kelola dan perilaku komunitas ekologi (tidak terkecuali manusia). Konsep diversifikasi kelola meletakkan pertimbangan dasar pencapaian kelestarian ekosistem berkelanjutan, dapat tercapai Stand Ecosystem Landscape Biosphere Functional value Trees Soils Yield Stand dynamics Flora and fauna habitats Biogeochemical cycling Ecosystem functioning Spartial patterns Landscapestructure Interactions between landscapeelement Game behaviour Hydrology Nutrient cycling Vegetation dynamics Landscape ecology Land in the biosphere Global cycles Biodiversity
  6. 6. 6 bila berbasis komunitas yang spesifik (Bastian dan Steinhardt, 2002). Diversifikasi kelola lahan pada suatu kawasan memberi peluang pilihan sistem atau regime untuk digunakan atas dasar pertimbangan kesesuaian terhadap kondisi setempat (adaptif). Berbagai diversifikasi sistem kelola dapat diwadahi melalui satu kesatuan unit dengan batas (boundary) yaitu lanskap. Perubahan cara pandangan mengenai ekosistem sebagai layanan lingkungan dan tidak menjadi obyek dalam eksplorasi juga banyak diperkenalkan para peneliti. Pasar dan pemerintah memiliki pengaruh mereka sendiri dalam skala dan ruang lingkup, keduanya akan gagal untuk memberikan jasa ekosistem yang memadai dalam lebih luas dan ditambah sistem alamiah - sosial masa depan, kemudian perlu menemukan regulator ketiga yang bekerja untuk mengelola dan melindungi nilai-nilai alam dan sosial yang luas lewat penyediaan layanan ekosistem berkelanjutan (Wang et al, 2013). Gambar 3. Kerangka hubungan antara ekosistem alam dengan sistem sosial dan ekonomi (Wang et al, 2013). Cara pandang mengenai kelembagaan juga telah bergeser setelah istilah keberlanjutan pembangunan pertama kali diperkenalkan. Terpinggirkannya nilai ekologi dalam pola pikir menjadi permasalahan yang timbul. Padahal nilai ekologi memiliki cakupan yang sangat kompleks, dapat juga luas dan lengkap, dan memungkinkan dapat membuat pengelola tidak puas karena jawaban-jawaban yang diberikan akan muncul tidak seketika atau dalam tempo yang pendek namun muncul dalam tempo yang panjang besar (Mitchell et al, 2010). Ini yang menjawab mengenai masalah bencana-bencana alam selalu timbul namun tidak diketahui penyebab secara kasap mata secara kontras disebabkan perubahan yang diberikan dalam tempo yang panjang. Dalam kasus politik pembangunan global dari tahun 1980 sampai dengan sekarang ini, menunjukkan bahwa ide-ide baru dan makna tentang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan tata kelola hutan telah mulai dilembagakan dari waktu ke waktu, diwujudkan dengan dalam bentuk kemitraan, program sertifikasi dalam instrumen voluntary, dan pemberdayaan para aktor (Buizer dan Arts, 2009). Bentuk kemitraan pengelolaan hutan menciptakan konteks kelembagaan untuk tata kelola hutan yang baik dan pengelolaan hutan lestari dengan merangsang keterlibatan masyarakat lokal (Mirjam et al, 2008). Pentingnya kemitraan sebagai lembaga, justru terletak dalam menjadi konsep wadah yang merupakan hasil langsung dari desain
  7. 7. 7 voluntary, tidak terbatas dan berorientasi pada implementasi (Mert, 2009). Para pihak akan mampu menciptakan aksi bersama dengan mengabungkan aset, pengetahuan, ketrampilan dan kekuasaan politik berbagai tingkatan (Mirjam et al, 2008). Walaupun pengembangan kelembagaan publik berlanjut, ruang politik yang baru untuk dunia tata kelola hutan telah muncul dengan keterlibatan para aktor privat dalam otoritas pengambilan keputusan, yang sebelumnya hak preogratif negara berdaulat (Ingrid et al, 2007). Wacana pembangunan berkelanjutan sebelumnya membuka pintu koalisi menggabungkan kepentingan ekonomi dengan tujuan ekologis, dimana dalam segi aturan menimbulkan periode terutama voluntary dan regulasi dan perjanjian privat muncul menjadi ada yang mampu menerapkan tujuan yang terintegrasi serta dikombinasikan dari intervensi pemerintah (Buizer dan Arts, 2009). Keterlibatan aktor privat membentuk regulasi untuk urusan publik. Regulasi privat dalam urusan publik telah mengambil empat bentuk kelembagaan (Ingrid et al, 2007) : 1. Inisiatif bisnis 2. Inisiatif masyarakat sipil 3. Kemitraan lintas sektoral swasta (aliansi strategis antara masyarakat sipil dan bisnis). 4. Kemitraan lintas sektoral publik-swasta (aliansi strategis antara pemerintah dan usaha dan atau sipil masyarakat). Dengan munculnya ruang politik baru, tata kelola hutan global berubah dengan cepat. Dari stuktur yang tunggal (sentrik) dengan negara mengatur keseluruhan hutan menjadi struktur tampak lebih kompleks dan beragam dengan keterlibatannya masyarakat sipil dan bisnis dalam proses pengaturannya. Sistem pengaturan privat ini berbeda dengan pengaturan publik dalam hal skala (segi waktu, ruang dan ukuran), tujuan spesifik dan berarti, diskursus dan arsitektur (Ingrid et al, 2007). Kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan muncul pada the world summit on sustainable development yang diselenggarakan di Johannesburg tahun 2002 yang merupakan mekanisme baru tata kelola lingkungan dengan titik persimpangan tiga wacana penting dalam politik global yaitu demokrasi partisipatif, tata kelola privat, dan pembangunan berkelanjutan (Mert, 2009). Ini menjadi perdebatan bersama dengan pergeseran wacana pembangunan berkelanjutan diatas. Selanjutnya Mert (2009) berpendapat tidak akan mungkin kemitraan akan menghilang dari tata kelola lingkungan global yang disebabkan semua orang memanfaatkan orang lainnya, apabila ada alternatif non kemitraan dimana artinya tidak menjual akan lebih baik (Mert, 2009). Dari runutan sejarah panjang pengelolaan hutan tidak akan lepas dari permasalahan mengenai etika pengelolaan dan etika profesi. Belajar dengan kearifan religi dan etika masyarakat kuno dalam menghormati hak-hak hidup baik vegetasi/tumbuhan yang terefleksikan dengan budaya masyarakat dan gaya hidup serta menyakini dengan kuat terhadap keberlangsungan hidup dengan menggunakan sumberdaya alam dengan arif merupakan pembelajaran yang berharga terhadap pengelolaan modern (Senanayake dalam Halminton, 1994). Dengan demikian ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan SDA tidak hanya berhubungan mengenai benar salah saja, namun juga melihat problematika dirasa memiliki kekuatan kebaikan dan keindahan dalam implementasinya. Masalah kerusakan hutan, fragmentasi, deforestasi, erosi, degradasi lahan (kesuburan rendah), banjir, dan banyak lagi persoalan yang tidak menjamin keberlangsungan hidup menjadi masalah etika didalam penghormatan hak-hak mahkluk lain dan kehilangan keseimbangan fungsional makhluk lain tersebut. Tanggungjawab itulah yang sebenarnya dirasa semakin sempit dalam sikap dan
  8. 8. 8 tindakan pengelolaan SDA. Ini memerlukan pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki etika lingkungan hidup di dalam pengelolaan SDA. Masalah yang kedua yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pengelolaan ekologi lestari adalah moral. Tindakan moral merupakan kriteria mengenai kualitas baik-buruknya hidup seseorang dalam memandang sesuatu hal di luar dirinya sendiri. Jika dikatakan seseorang memenuhi tindakan moral yang baik, ia perlu mendasarkan pada tindakan-tindakan pada prinsip-prinsip moral yang ada pada budaya kognitif arif dan religi. Para profesi harus memiliki kesadaran yang kuat mengenai permasalahan yang terjadi tidak lepas dari permasalahan pemenuhan hasrat moral yang berlebihan dan keserakahan ekonomi. Gerakan yang menuntut dan didasarkan pada perubahan paradigma secara mendasar dan revolusiner, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup (Keraf, 2010). Sebuah revolusi dalam perilaku manusia sangat diperlukan jika manajemen jasa ekologi adalah untuk mencapai keberlanjutan. Hal ini memerlukan pendekatan holistik dan integratif, karena tidak hanya tradisional, sempit, ekonomi, solusi politik dan ilmiah saja tidak cukup mengatasi pemanfaatan berkelanjutan dari ekologi alamiah. Layanan ekosistem adalah fokus utama, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keberlanjutan ekologis, sosial keadilan, dan efisien secara ekonomi, kultural nilai-nilai dan norma-norma sosial mengerahkan pengaruh kuat pada dan dapat mendominasi kebijakan sosio-ekonomi. Upaya lebih harus ditujukan untuk mendorong duniawi, perubahan budaya yang memungkinkan perintah sosial yang lebih baik yang mendukung integrasi harmonis manusia dengan lingkungannya. Mengarahkan pengembangan budaya membutuhkan lengkap pemahaman tentang evolusi budaya yang berbeda masyarakat (Wang et al, 2013). Didalam lingkup nasional, pembentukan SDM yang memiliki etika dan moral sebenarnya sudah didorong dengan pendekatan pada religi dan norma-norma budaya leluhur. Namun nampaknya dorongan tersebut tidak begitu kuat dalam memberi pemahaman mengenai nilai dan etika terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. Sebelumnya, telah dilakukan kesepakatan bersama perwakilan rimbawan (profesi Kehutanan) dalam mendeklarasikan gerakan revolusi dalam keinginan merubah cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup dalam norma etika profesi rimbawan. Pada tanggal 29 Oktober 1966 di Kaliurang mendeklarasikan gerakan moral dan etika dalam kehutanan dengan Landasan Idiil Penuaian Tugas Rimbawan Dalam Bidang Hutan dan Kehutanan, sebagai berikut; 1. Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berupa sumber kekayaan alam yang serbaguna sebagai manifestasi dari sifat maha murah serta maha kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. 2. Hutan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tempat, waktu, iklim, keadaan sekelilingnya dan faktor-faktor lainnya. Apapun bentuk yang dimilikinya dan menjadikan wujud sementara bagi hutan itu, pada hakekatnya selalu merupakan pengejawantahan sementara dari lima unsur pokok yang mengakibatkan adanya apa yang dinamakan hutan itu, ialah : bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Tanpa salah satu unsur-unsur itu secara mutlak mengakibatkan tidak adanya hutan. 3. Dengan demikian, maka memanfaatkan hutan, pada hakekatnya adalah memanfat adanya lima untur tersebut, ialah mengarahkan panca-daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan bathin sebesar-besar mungkin tanpa mengabaikan kelestarian guna dan manfaatnya.
  9. 9. 9 4. Bentuk yang dihasilkan oleh pengarahan panca-daya secara sadar ini dapat berwujud hutan lindung alami di gunung, yang mutlak perlu untuk ketertiban tata air, dan atau hutan produksi dalam segala bentuknya antara lain hutan industri dan lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan sumber kesejahteraan secara lestari bagi manusia kini dan manusia kemudian hari sebagai pengejawantahan dari sifat Maha Murah dan maha kasih dan Tuhan seru sekalian alam. 5. Berapa besar manfaat hutan sebagai anugerah tersebut tidaklah dibatasi oleh keadaan hutan itu sendiri, melainkan semata-mata oleh kemampuan manusia, sampai dimana ia sanggup memanfaatkan anugerah Tuhan tersebut untuk kepentingan dirinya, bagi penyelenggaraan kesejahteraan, baik materiil maupun spiritual. 6. Rimbawan menunaikan tugas mengurus hutan dan kehutanan wajib menanggapi tugas tersebut sebagai menerima amanat dari ummat manusia untuk memanfaatkan pemberian Tuhan yang berupa hutan ini sebesar-besar mungkin secara lestari sebagai tanda terima kasih dan bakti manusia terhadap Tuhan Yang Maha Murah dan Maha Kasih. 7. Kenyataan-kenyataan dan pengakuan adanya kenyataan-kenyataan tersebut diatas adalah merupakan landasan abadi bagi penunaian darma bakti Rimbawan, dimana dan pada waktu atau zaman apa Rimbawan itu berada. Rimbawan yang ber-Pancasila yang telah mengikrarkan dirinya menjalankan segala tugas untuk kepentingan Nusa dan Bangsanya dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada tanggal 4 November 1999 di Cangkuang Sukabumi telah dikeluarkan Deklarasi Cangkuang. Deklarasi tersebut telah ditandatangai oleh 81 orang yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Seorang Rimbawan dalam menunaikan tugas mengurus hutan dan kehutanan wajib menyikapinya sebagai amanah untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. Menyadari bahwa kondisi hutan telah menurun baik kualitas dan kuantitasnya, menuntut tanggung jawab, upaya dan kerja keras Rimbawan untuk memulihkannya. Deklarasi Cangkuang telah melahirkan kode etik rimbawan Indonesia. Rimbawan adalah seseorang yang mempunyai pendidikan kehutanan dan atau berpengalaman di bidang kehutanan dan terikat oleh norma- norma sebagai berikut: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menguasai, meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan 3. Menghargai dan melindungi nilai kemajemukkan sumber daya hutan dan sosial budaya setempat. 4. Menjadi pelopor dalam setiap upaya pendidikan dan penyelamatan lingkungan dimanapun dan kapanpun Rimbawan berada. 5. Bersikap objektif dalam melaksanakan segenap aspek kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial hutan secara seimbang dimanapun dan kapanpun bekerja dan berdarma bakti 6. Berperilaku jujur, bersahaja, terbuka, komunikatif, bertanggung-gugat, demokrasi, adil, ikhlas dan mampu berkerja sama dengan semua pihak sebagai upaya dalam mengembangkan profesinya.
  10. 10. 10 7. Bersikap tegar, teguh dan konsisten dalam melaksanakan segenap bidang gerak yang diembannya, serta memilki kepekaan, proaktif, tanggap, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhinya baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global. 8. Mendahulukan tugas Rimbawan dan kepentingan umum (public interest) saat ini dan generasi yang akan datang di atas kepentingan-kepentingan lain. 9. Menempatkan hutan alam sebagai bagian dari upaya mewujudkan martabat dan integrasi bangsa di tengah bangsa-bangsa lain sepanjang zamamn. 10. Menjunjung tinggi dan memelihara jiwa KORSA Rimbawan. Namun nampaknya kode etik ini tidak dibarengi badan dan aturan main yang jelas yang memberi sanksi tegas para profesional yang melanggar kode etik tersebut. Kode etik ini akan melindungi anggotanya dalam melakukan perbuatan sesuai dengan etika dan moral, kemudian mengeluarkan anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran etika tersebut (Irland, 2007). Nampaknya kode etik yang sudah tercipta masih menjadi masih menjadi slogan dan hutan masih merana. IV. Diskusi Cara Pandang dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Menyimak perkembangan ilmu pengetahuan yang syarat dipengaruhi cara pandang manusia berkenaan dengan alam sekitar. Runutan cara pandang dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada Gambar 4. Cara pandang mengenai dimensi alam, budaya dan religi masyarakat kuno memandang sumberdaya alam sebagai tempat untuk hidup yang dinyakini sebagai bentuk budaya dan religi dalam menjalin keseimbangan alam. Isu mengenai perlunya pemanfaatan sebesar-besarnya untuk pembangunan berkelanjutan membawa pengaruh besar terhadap akses sumberdaya alam dan kemiskinan. Cara pandang mekanistis-reduksionistis merupakan realitas sumberdaya alam dipandang sebagai mekanis (mesin) bisa dianalisis dan diprediksikan secara terpisah serta memandah hanya satu atau beberapa aspek saja tanpa keterkaitan satu dengan yang lain yang lebih komprehensif dan holistik (Keraf, 2010). Hal ini yang memisahkan antara obyek dengan subyek, memisahkan fakta dan makna, nilai. Kemudian memandang mengenai dimensi sosial dan dimensi nilai dan etika. Kedepan cara pandang yang mengedepankan nilai dan etika banyak dikaji untuk riset seperti layanan ekosistem (basis ekologi), bentuk pengelolaan konservasi, bentuk pengelolaan holistik, pengelolaan adaptif, kompensasi dan insentif, skema REDD, pola hidup, gaya hidup dan tema-tema lainnya.
  11. 11. 11 Gambar 4. Cara Pandang dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan V. Penutup Era pengelolaan hutan telah menempung perjalanan panjang. Adapun perkembangan terakhir adalah era pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management(SFM)) sebagai tujuan utamanya optimalisasi dari fungsi-fungsi ekonomi, ekologis dan sosial dengan ruang lingkup masih partial dan tidak terintegrasi dengan pengelolaan satu dengan yang lain dan atau bentuk pengelolaan yang lain. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan juga semakin terpinggirkan. Selama ini keterlibatan masyarakat semakin dipinggirkan yang menimbulkan masalah lingkungan. Didalam perkembangannya, terdapat anomali mengenai permasalahan kerusakan hutan, fragmentasi, deforestasi, erosi, degradasi lahan (kesuburan rendah), banjir, keprihatinan sosial dan banyak lagi persoalan yang tidak menjamin keberlangsungan hidup dan resiko yang tinggi. Banyak peneliti memperkenalkan konsep pengelolaan landskap berbasis kelestarian nilai ekologi dalam menutupi kelemahan tersebut. Harapannya unit satu kesatuan kelola itu diperluas secara spasial dalam unit landskap dalam kelola holistik dan integratif dengan merubah cara padangannya ke arah kelestarian ekologi. Keterlibatan aktif masyarakat dan aktor dalam mengatasi masalah tersebut sangat dibutuhkan secara kuat yang dirasa dalam mendekatkan legitimasi tata kelola hutan. Namun permasalahannya tidak hanya itu saja, namun juga menyangkut dimensi nilai dan etika beserta moral pengelola sumberdaya alam tersebut. Kode etik sudah terbangun, nampaknya ini
  12. 12. 12 hanyalah slogan namun belum menjadi fundamental etika dan moral bagi pelaku kerusakan. Pendekatan religi dan budaya leluhur nampaknya perlu dilakukan guna merubah cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup yang didekatkan pada saling menghormati hak-hak hidup makhluk hidup lainnya dan arif dalam menggunakan sumberdaya alam. Daftar Pustaka : Amaranthus, M.P. 1997. Forest Sustainability: an Approach to Definition and Assessment at the Landscape Level. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-416. USDA Forest Service. Washington. Baskent, E.Z. dan Yolasigmaz H.A. 1997. Exploring the Concept of Forest Landscape Management Paradigm. Turk J Agric For 24 (2000) 443-451 TUBITAK. Turkey. Bestelmeyer, B.T., J.R. Miller, dan J.A. Wiens. 2003. Applying Species Diversity Theory to Land Management. Ecological Applications, 13(6), the Ecological Society of America. Buizer, M., dan Arts, B. 2009. Forests, discources, institutions a discursive-institutional analysis of global forest governance. Journal Forest Policy and Economics 11, 340-347. Colfer, C.J.P. 2011. Marginalized forest peoples’ perceptions of the legitimacy of governance: an exploration. Journal World Development vol. 39, No.12, 2147-2164. Diaz, N. dan Apostol, D. 2005. Forest Landscape Analysis and Design: A Process for Developing and Implementing Land Management Objectives for Landscape Patterns. USDA Forest Service. Washington. Forman, R.T.T. dan M. Godron. 1986. Landscape Ecology. John Wiley and Sons, Inc., New York. Ingrid, J., Hamakers, V., dan Glasebergen, P. 2007. Partnerships in forest governance. Journal Global Environmental Change 17 : 408-419 Irland, L.C. 2007. Professional Ethics for Natural Resource and Environmental Managers: A Primer. Yale School of Forestry & Environmental Studies. ITTO. 2005. Restoring Forest Landscapes: An Introduction to the Art and Science of Forest Landscape Restoration. Technical Series No. 23. International Tropical Timber Organization. Kapos, V., A. Newton, G. Smith dan K. Wilson. 2005. Spartial Analysis as a Decision Supported for Forest Landscape Restoration. UNEP-WCWC. Keraf, S. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Kompas Media Nusantara. Jakarta. Kimmins J.P. 1997. Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, N.J., USA. Lavers, C.P. dan R. Haines Young. 1993. Equilibrium landscapes and their aftermath: spatial heterogeneity and the role of new technology. dalam Landscape ecology and geographicinformation systems, edited by R. Haines-Young, D.R. Green, and S. Cousins. London: Taylor and Francis. Marell, A., O. Laroussinnie, N. Krauchi, G. Matteucci, F. Anderson dan E. Leitgeb. 2003. Scientific Issues Related to Sustainable Forest Management in an
  13. 13. 13 Ecosystem and Landscape Perspective. Technical Report 1. COST Action E25. ECOFOR. Paris. McGarigal, K., dan Marks, B.J.. 1994. Fragstats: Spartial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure(Vesion 2.0) (Corvallis: Forest Science Department, Oregon State University). Mert, A. 2009. Partnerships for sustainable devolepment as discursive practice: Shifts in discourses of enviroment and democracy. Journal Policy and economics 11, 326-339. Mirjam, A.F., Ros-Tonen, van Andel, T., Morsello C., Atsuki, K., Rosenda, S., dan Scholz, I. 2008. Forest-related partnerships in Brazillian Amozonia: There is More to sutainable forest management than reduced impact logging. Journal Forest Ecology and Management 256, 1482-1497. Mitchell, B., Setiawan, B. dan Rahmi, D.H. 2010. Pengelolaan Sumberdaya dam Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Orsi, F., Geneletti, D., dan Newton, A.C. 2010. Towards a common set of criteria and indicator to identify forest restoration priorities: An expert panel-based approach. Ecological indicators 11 (2011) 337-347. Pearson, P. 1994. Energy, Externalities and Environmental Quality: Will Development Cure the Ills it Creates?', Energy Studies Review, Vol: 6 (3) :199-216 Portman, M.E. 2013. Ecosystem services in practice: Challenges to real world implementation of ecosystem services across multiple landscapes - A critical review. Applied Geography 45: 185-192. Senanayake, R. The religious dan ethical Tradition of Ancient and Contemporary Australia: Its Role in The Setting of Modern Goals dalam Hamilton, L.S dan Takeuchi, H.F.(ed). 1993. Ethics, Religion and Biodiversity. The White Horse Press. Cambridge. Seppert, R. 2003. Computer Based Environmental Management. Wiley VCH Verlag GmbH and Co. KgaA. Weinheim. Simon, H. 2004. Membangun kembali hutan Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Suhendang, E. 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan. IPB Press. Bogor. Wang, S., Fu, Bojie., Wei, Yongping., dan Lyle, C. 2013. Ecosystem Services Management: an Integrated Approach. Environmental Sustainability 5:11- 15.

×