Wakalah, Sulhu, Daman, Kafalah

1. FIKIH KELAS X semester II
BAB 9

2. wakalah
1. Pengertian dan Hukum Wakalah
Secara bahasa wakalah berarti penyerahan,
pendelegasian, atau pemberian mandat.
Sedang secara istilah syarak, wakalah artinya
menyerahkan sesuatu kepada orang lain
untuk dikerjakan dalam hidupnya.

3. 2. Rukun wakalah
• Rukun wakil adalah sebagai berikut.
• a. Ada yang berwakil dan wakil. Anak kecil
yang sudah dapat membedakan baik buruk
dapat mewakilkan, seperti untuk menerima
hibah, sedekah atau wasiat.
• b. Ada pekerjaan yang diserahkan.
• c. Ada lafal yang menunjukkan rida yang
berwakil.

4. 3. syarat-syarat wakalah
• Syarat-syarat wakalah adalah sebagai berikut.
a. Orang yang mewakilkan adalah orang yang
sah menurut hukum.
• b. Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas.
• c. Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah
karena ibadah menuntut dikerjakan secara
badaniah dan dilakukan sendiri (ibadah
mahdah).

5. 4. hal- hal yang boleh diwakilkan
• Hal-Hal yang Boleh Diwakilkan Hal-hal yang
boleh diwakilkan dalam hal ibadah yaitu,
menyembelih binatang kurban, membagi
zakat, perniagaan (jual beli).

6. 5. Waktu berakirnya wakalah
• Berakhirnya Akad Wakalah Akad wakalah akan
berakhir apabila ada hal-hal berikut ini. a. Salah
seorang yang berakad gila.
• b. Dihentikan pekerjaan yang dimaksud.
• c. Matinya salah seorang yang berakad.
• d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap
wakil, sekalipun wakil belum mengetahui (pendapat
Syafi'i dan Hambali).
• e. Wakil memutuskan sendiri.
• f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status
pemilikan

7. 6. Hikmah wakalah
• Hikmah Wakalah Hikmah yang didapat dari adanya wakalah
adalah berikut ini. a. Mendidik kepada manusia tentang
prinsip tolong-menolong antara sesama manusia untuk
tujuan kebaikan, bukan untuk hal-hal yang melanggar
agama.
• b. Mendidik manusia bahwa tidak mungkin kita dapat
menyelesaikan segala urusan hidup sendiri tanpa bantuan
orang lain. Untuk itulah kita terkadang perlu mewakilkan
suatu pekerjaan kepada orang lain untuk
menyelesaikannya.
• c. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk
melakukan pekerjaan kita sehingga kita memberikan
pekerjaan pada orang lain dengan kata lain mengurangi
pengangguran.

8. SULHU
• 1. pengertian sulhu:
• As-sulhu menurut bahasa Arab bermakna memutus
pertengkaran, perselisihan, atau perdamaian. Sulhu
menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya
Pengantar Fiqh Muamalah adalah:
• Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang
bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu
dengan akad itu bisa dapat hilang perselisihan.”
• Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita pahami
bahwa sulhu adalah akad yang bertujuan untuk
mengakhiri perselisihan atau persengketaan

9. 2. Rukun sulhu
• Rukun sulhu (perjanjian damai), yaitu ijab, kabul, dan lafal
sulhu. Ketiga rukun itu merupakan ketentuan yang harus
ada dalam suatu perjanjian sulhu. Tanpa ijab, kabul, dan
lafal secara formal tidak dapat diketahui terciptanya suatu
perdamaian. Dengan adanya ikatan perdamaian, masing-
masing pihak yang bersengketa berkewajiban
melaksanakan semua isi perjanjian atau tidak boleh
mengingkari isi perjanjian. Apabila salah satu pihak
berkhianat, konsekuensinya dapat dituntut ke pengadilan.
Akad perdamaian tidak dapat dibatalkan dengan begitu saja
oleh satu pihak, melainkan harus ada persetujuan antara
kedua belah pihak. Apabila hanya sepihak, pembatalan itu
tidak sah atau pihak yang dirugikan dapat melakukan
tuntutan.

10. 3. Syarat sulhu
• Syarat sulhu diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu
yang menyangkut subjek (pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian) dan objek perdamaian.
a. Menyangkut subjek (pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian). Haruslah orang yang
cakap bertindak menurut hukum (orang dewasa)
dan memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk
melepaskan hak-hak yang dimaksud dalam
perdamaian tersebut. b. Menyangkut objek
perdamaian

11. • . Objek perdamaian harus memenuhi
ketentuan, antara lain sebagai berikut.
• 1) Berbentuk harta; harta di sini dapat
berbentuk benda berwujud atau benda tidak
berwujud yang dapat dinilai dan dihargai atau
dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan.
• 2) Dapat diketahui dengan jelas sehingga
tidak menimbulkan kesamaran dan
ketidakjelasan

12. 4. macam-macam perdamaian (sulhu)
• a. Perdamaian pembebasan tanggung jawab. Perdamaian permintaan
pembebasan tanggung jawab dapat dicontohkan dengan perkataan, “Saya
bebaskan hutangmu yang seribu rupiah itu dengan lima ratus rupiah.” Ini
adalah pembebasan sebagian hutang dengan kata damai. Sementara itu,
perdamaian dengan cara permintaan ganti rugi atas barang yang
disengketakan dapat dicontohkan bahwa, “ada dua orang yang
bersengketa atas sebuah rumah, lalu satu pihak mengajak berdamai
dengan meminta sebidang tanah sebagai ganti rugi atas sebidang tanah
yang disengketakan tersebut.” Perdamaian semacam ini dapat
digolongkan dengan masalah jual beli.
• b. Perdamaian dengan permintaan ganti rugi. Perdamaian dapat pula
terjadi atas barang yang dipakai oleh salah satu pihak yang bersengketa,
seperti terjadinya kerusakan pada kendaraan yang dipinjam seseorang.
Contoh, perdamaian atas kendaraan yang rusak karena dipakai oleh pihak
kedua, lalu pihak pertama mengajak berdamai dengan meminta ganti rugi
atas manfaat kendaraan yang dipakai oleh pihak kedua. Perdamaian
semacam ini dapat digolongkan dalam hal sewa-menyewa

13. DAMAN
• 1. pengertian daman
• Daman adalah menanggung utang orang yang
berutang. Misalnya, Ahmad mempunyai piutang
kepada Fahmi dan ingin memintanya, kemudian
Hasan yang dibenarkan bertindak berkata,
“Hutang tersebut berada dalam tanggunganku
dan aku yang menanggungya.” Dengan cara
seperti itu Hasan menjadi damin (penanggung)
dan Ahmad berhak meminta piutangnya pada
Hasan. Jika Hasan tidak menepati janjinya,
Ahmad meminta Fahmi membayar utangnya.

14. 1. Rukun daman
• Untuk terselenggaranya daman dengan baik, maka
harus dipenuhi rukunnya sebagai berikut:
• a. Yang menanggung disyaratkan sudah balig, berakal,
tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan
dengan kehendaknya sendiri.
• b. Yang berpiutang (madmun lah) disyaratkan
diketahui oleh yang menanggung.
• c. Yang berutang (madmun 'anhu).
• d. Utang barang disyaratkan diketahui dan tetap
keadaannya.
• e. Lafal disyaratkan berupa jaminan dan tidak perlu
ada kabul.

15. 2. syarat-syarat daman
• Di antara syarat-syarat daman adalah sebagai berikut:
• a. Penanggung harus mengenal orang yang ditanggung sebab setiap orang
berbeda-beda di mata orang yang menanggung. Mereka juga memiliki
tujuan yang tidak sama. Apabila belum mengenalnya berarti penipuan.
• b. Jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap.
Sehubungan dengan hal itu, tidaklah sah menanggung jatah makan
seorang istri untuk besok pagi sebab jumlahnya belum pasti dan
ketentuannya juga belum tetap (belum wajib).
• c. Jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Apabila belum diketahui,
tanggungan itu batal dan tidak sah, seperti dalam pernyataan, “Saya
tanggung segala kewajibanmu terhadap si Fulan,” adalah tidak sah karena
belum diketahui jumlahnya.
• d. Penanggung diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan
uang atau harta. Anak kecil, orang gila, dan anak yang bodoh tidaklah sah
menanggung orang lain

16. KAFALAH
• Pengertian dan Dasar Hukum Kafalah Kafalah
termasuk jenis daman (tanggungan), tetapi
lebih khusus pada tanggungan badan. Jadi,
kafalah adalah orang yang diperbolehkan
bertindak (berakal sehat) berfungsi
menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang
lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut
di pengadilan

17. • Allah SWT berfirman yang artinya: “Dia (Yakub)
berkata, ‘Aku tidak akan melepaskannya (pergi)
bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku
atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan
membawakan kepadaku kembali, kecuali jika kamu
dikepung (musuh).’ Setelah mereka mengucapkan
sumpah, dia (Yakub) berkata, "Allah adalah saksi
terhadap apa yang kita ucapkan.” (Q.S. Yusuf/12: 66)
• Berdasarkan ayat di atas terdapat pengertian tentang
keharusan bertanggung jawab atas seseorang hingga
kembali ke rumah.