Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting: 1. Bahasa Indonesia mendapat perhatian dalam undang-undang karena penting untuk pemahaman masyarakat akan hukum dan peraturan. 2. Gambaran bahasa Indonesia dalam undang-undang mengacu pada penggunaan bahasa yang baku, jelas, dan dipahami semua pihak. 3. Peraturan perundang-undangan berbagai bidang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bah

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sejatinya kita sebagai warga negara indonesia pasti bisa berbicara Bahasa
Indonesia dan berpikir bahwa warga negara Indonesia bisa berbicara bahasa
Indonesia. apalagi di era globalisasi seperti sekarang. Tapi apakah memang bener
seperti itu? usut punya usut setelah saya berpikir kembali, saya rasa tidak semua
orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Banyak sekali contoh yang bisa kita
temukan bahwa orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, seperti di
tayangan televisi saat kita menonton sebuah acara di stasiun televisi swasta
nasional ketika narasumber di wawancarai oleh stasiun televisi itu, tidak jarang
kita mendengar saat seseorang bertanya dengan narasumber, dan terdengar saat
dia menanyai narasumber itu bahwa dia tidak menggunakan Bahasa Indonesia
tetapi menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dan narasumber itu pun
menjawabnya dengan bahasa daerah yang sama juga. Berarti dapat kita simpulkan
bahwa narasumber itu tidak bisa berbahasa Indonesia.
Bagaimana bisa kita sebagai warga negara indonesia tidak bisa berbicara
Bahasa Indonesia, sejak lahir sampai sekarang berpijak di bumi Indonesia ini dan
tidak mampu berbicara Bahasa Indonesia. Jangankan bisa berbahasa Indonesia,
bahkan apakah mereka kenal atau tidak dengan Bahasa Indonesia oleh masyarakat
desa dan pedalaman yang jauh sana? meskipun kita harus memahami bahwa
daerah yang jauh dari kota, memang tidak bisa di samakan keadaannya dengan
kota. Agak terasa aneh bahwa orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia,
bagaimana dengan pikiran orang-orang asing yang ada di luar sana, mereka bisa
dengan mudahnya berpikir bahwa bangsa Indonesia tidaklah kuat. Padahal dengan
jelas sekali bahwa Undang-Undang kita mengatur tentang Bahasa Indonesia dan
sangat jelas tergambar tentang Bahasa Indonesia dan tak hanya itu, masyarakat
harus ditingatkan kesadarannya bahwa bahasa Indonesia tergambar dalam Undang
- Undang. Hal ini mengingat bahasa Indonesia merupakan alat mengungkapkan
diri baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir,
baik secara etis, estetis, maupun secara logis. Warga negara Indonesia yang mahir

2. 2
berbahasa Indonesialah yang akan dapat menjadi warga negara yang mampu
memenuhi kewajibannya di mana pun mereka berada di wilayah tanah air dan
dengan siapa pun mereka bergaul di wilayah NKRI.
Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional.Bahasa dipahami
sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi
ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Dalam
perkembangannya, Bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang mampu
mengkomunikasikan berbagai ide, gagasan dan prilaku penuturnya di berbagai
aspek kehidupan. Saat ini Bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa resmi
nasional, tetapi telah berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan pengetahuan
dan teknologi serta berkembang sebagai bahasa internasional.Oleh karena itu
bahasa Indonesia sangat penting sekali untuk dipelajari. Dan digunakan dengan
sebaik-baiknya dalam bersosial dan bernegara. Bahasa Indonesia mempunyai
begitu banyak kegunaan, fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa resmi negara.
1.2 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan akan
dibatasi hanya pada :
1. gambaran bahasa Indonesia dalam Undang – Undang
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
makalah ini adalah sebagai berikut.
a. Bagaimana gambaran bahasa Indonesia dalam Undang - Undang?
1.4 Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :
a. Untuk Mengetahui gambaran bahasa Indonesia dalam Undang - Undang
1.5 Manfaat
Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai
berikut.
a Mempermudah kita mengetahui gambaran bahasa indonesia dalam
undang-undang.

3. 3
BAB II
ISI
1.1 Landasan Teori
1.1.1 Gambaran
a) Pengertian Gambaran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan gambaran itu
adalah hasil menggambar, Lukisan, bayangan, uraian, keterangan, dan penjelasan.
Maksudnya adalah uraian atau keterangan yang menjelaskan tentang suatu hal.
1.1.2 Bahasa Indonesia
a) Pengertian Bahasa
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem
lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu
masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi
diri.
 Menurut DEPDIKNAS 2005,Bahasa merupakan sebuah ucapan yang
berasal dari perasaan serta pikiran manusia yang disampaikan secara
teratur dan dengan memakai bunyi sebagai mediumnya.
 Menurut Harun Rasyid, Mansyur dan Suratno,Bahasa ialah struktur
serta makna yang terbebas dari penggunanya sebagai sebuah tanda
guna menyimpulkan maksud dan tujuannya.
 Menurut Hasan Alwi,Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang
arbitrer dimana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam
berinteraksi, bekerjasama, serta mengenali diri terhadap percakapan
yang baik serta tingkah laku dan sopan santun.
 Menurut Bill Adams,Bahasa merupakan sistem pengembangan
psikologi setiap individu dalam konteks yang intersubjektif.
 Menurut Wittgenstein, Bahasa ialah sebuah bentuk pemikiran yang
dapat untuk dipahami serta mempunyai suatu hubungan dengan
kenyataan, memiliki struktur, serta bentuk yang logis.

4. 4
b) Pengertian Indonesia
 Menurut KBBI,Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia
Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia,
bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia.
 Menurut Prof. ARYSIO SANTOS,Indonesia adalah "benua yang
hilang" yang sebenarnya menjadi pusat peradaban dunia.
 Menurut DR. JIMMY OENTORO,Indonesia adalah tempat terbaik
untuk hidup.
 Menurut MADE SANDIAGO,Indonesia adalah negara yang punya
dedikasi tinggi. Keadilan dan kesempurnaan adalah jiwa bangsa ini
 Menurut Pdt. dr. RICHARD D.Indonesia adalah sebuah Bhineka
Tunggal Ika, berdiri diatas dasar yang kokoh, yaitu Pancasila, yang
telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, atas rahmat Tuhan Yang
Mahakuasa.
c) Pengertian Bahasa Indonesia
Menurut Wikipedia,Bahasa Indonesia adalah Bahasa Indonesia adalah
bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik
Indonesia[1] dan bahasa persatuan bangsa Indonesia
2.2 Pembahasan
2.2.1 Bahasa Dalam Undang-Undang
Bahasa undang-undang merujuk pada proses bahasa undang-undang dan
perundangan yang berkaitan dengannya. Bahasa undang-undang adalah sejenis
laras, yaitu berbagai jenis bahasa yang bersesuaian dengan berbagai tempat dan
situasi penggunaan. Teks undang-undang merujuk pada teks yang dihasilkan atau
digunakan untuk tujuan undang-undang dalam latar undang-undang. Membedakan
empat varian atau subvarian dalam teks undang-undang:
 teks undang-undang, contohnya statut dan undang-undang kecil, perjanjian
antarbangsa, undang-undang berbagai bahasa dan undang-undang lain yang
diubah oleh pihak penguasa.
 teks kehakiman yang dihasilkan semasa proses kehakiman oleh pegawai
kehakiman dan pihak berkuasa undang-undang yang lain.

5. 5
 teks ilmiah undang-undang yang ditulis oleh ilmuwan atau peguam akademik
dalam karya ilmiah serta uraian yaitu status undang-undang yang bergantung
pada sistem undang-undang dalam bidang kuasa yang berbeda.
 teks undang-undang tunggal termasuk teks yang ditulis oleh peguam, seperti
kontrak, pajak, wasiat, dokumen litigasi dan oleh orang bukan peguam
contohnya perjanjian, kenyataan bersaksi, dan dokumen lain yang dihasilkan
oleh orang bukan peguam serta digunakan dalam litigasi dan situasi undang-
undang yang lain.
Bahasa undang-undang tidak bersifat homogen, dan tidak melibatkan satu
wacana undang-undang saja tetapi keseluruhan wacana undang-undang yang
berkaitan (Maley, 1994:13), bahasa undang-undang merangkum seluruh
komunikasi dalam latar undang-undang. Teks undang-undang mempunyai
berbagai tujuan komunikasi, seperti tujuan normatif dan tujuan informatif. Tujuan
normatif yakni kesatuan statut dwibahasa dan bahasa undang-undang atau
dokumen lain yang membentuk fakta undang-undang, hak dan obligasi sedangkan
tujuan informatif yaitu setengah karya atau uraian ilmiah undang-undang, nasihat
undang-undang, surat menyurat antar sesama peguam atau antar peguam dan
bawahannya, serta dokumen yang digunakan dalam prosiding mahkamah.
Berdasarkan gambaran bahasa dalam undang-undang, maksud dari
gambaran ini merujuk pada teks undang-undang daripada sumber bahasa ke
bahasa yang dituju. Penggunaan bahasa bergantung pada wujud perintah undang-
undang yang mestinya dipertimbangkan sebagai bagian dari komunikasi. Karakter
institusi undang-undang berperan penting dalam penggunaan bahasa dalam latar
undang-undang (Madsen, 1997b). Kebanyakan bagian dalam dokumen mahkamah
atau dokumen ligitasi ialah persamaan yang menggambarkan penggunaan bahasa
keseharian dalam semua subjenis teks undang-undang. Terjemahan undang-
undang dikatakan rumit karena ciri undang-undang dan ciri bahasa yang
digunakan oleh undang-undang itu sendiri terdapat dalam komunikasi antara
budaya dan bahasa dalam teks undang-undang. Bahasa undang-undang dikenal
dan dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang bersifat normatif, performatif, dan
teknikal serta bahasa yang tidak menentu secara umumnya. Menurut ahli falsafah
undang-undang setuju bahasa undang-undang bersifat normatif, terkait dengan

6. 6
penciptaan norma (Jori, 1994), sebagian besar bahasa tidak menggunakan sumber
undang-undang dan perundangan yang bersifat perspektif. Bahasa undang-undang
yang normatif memiliki wujud bahwa undang-undang mempunyai fungsi asas
dalam masyarakat untuk membimbing tingkah laku manusia dan mengawal
hubungan manusia. Undang-undang memuat standar yang dicari oleh manusia
untuk merealisasikan konsep keseksamaan, keadilan, hak, kebebasan,
perlindungan yang sama, kebajikan umum dalam wujud undang-undang (Jenkins,
1980:98). Undang-undang yang ditulis menggunakan bahasa yang benar bukan
hanya berfungsi menyampaikan atau menyalurkan pengetahuan dan maklumat,
tetapi juga mengurus, mempengaruhi, mengubah tingkah laku manusia sesuai
undang-undang seperti yang dinyatakan oleh Maley (1994:11)
2.2.2 Gambaran Bahasa Indonesia Dalam Undang-Undang
Sejak 9 Juli 2009 keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah
diatur dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan”. Undang-undang ini dibuat untuk memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa dan negara, menjaga kedaulatan dan kehormatan negara serta
menciptakan ketertiban, kepastian dan standarlisasi penggunaan bahasa. Selain itu
gambaran bahasa indonesia dalam UU ini adalah sebagai jati diri bangsa dan
kebanggaan nasional.
Undang-undang dalam bahasa indonesia adalah naskah tertulis yang
memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan negara
dalam kehidupan bernegara. Tentunya gambaran bahasa indonesia dalam undang-
undang ini sangat diperlukan, bahwasanya untuk membuat sebuah undang-undang
yang dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia diperlukan bahasa yang
dipahami dengan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang dipakai di Indonesia
yakni bahasa indonesia. Bahasa indonesia berkaitan setiap saat dengan penjabaran
tiap pasal dalam undang-undang. Jika masyarakat tak paham bahasa Indonesia,
maka akan sulit memahami isi dari undang-undang itu sendiri. Bahasa Indonesia
yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada
kaidah bahasa Indonesia yang baku dan terpadu. Selain itu ada banyak peraturan
perundang-undangan yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan

7. 7
tinggi. Dalam lalu lintas perdagangan, misalnya, berlaku Peraturan Menteri
Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label
dalam Bahasa Indonesia pada Barang guna melindungi kepentingan konsumen di
dalam negeri. Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam
kontrak elektronik.
Bahasa Indonesia semakin mendapat perhatian di dunia hukum selain
undang-undang setelah Pemerintah dan DPR menyetujui bersama UU No. 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
Kebangsaan (UU Bahasa). Gambaran berbahasa Indonesia dalam undang-undang
bukan tanpa manfaat, adanya makna penting didalamnya sebagai pengatur
kehidupan bernegara di Indonesia, jika berbeda kata maka beda pula
pengertiannya, undang-undang dalam norma hukum mengandung konsekuensi
sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi hukum yang memaksa. Kalau kewajiban tidak
dijalankan, maka ada sanksinya.
2.2.3 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang.
Pengaturan mengenai bahasa indonesia dalam Undang-
Undang No.24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara
serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU No.24/2009) masih terus
menyisakan tanda tanya besar dalam benak para praktisi hukum dari kalang
an dunia usaha termasuk investor asing. Salah satu pertimbangan
dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa
bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sara-
na pemersatu, identits dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol ke
daulatan dan kehormatan negara semalam ini pro dan kontra menyeruak ter
utama terkait dengan ketentuan yang mengatur penggunaan bahasa indonesia
.
Penggunaan bahasa indonesia dalam Undang -
Undang ini bersinggungan dengan penyusunan kontrak. Dalam kehidupan
Sehari-hari penyusunan kontrak banyak praktisi hukum.

8. 8
Keterkaitan ini menimbulkan impikasi besar terhadap perkembangan dunia k
ontrak diindonesia. Ketentuan pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa :
a) Ayat (1) :
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perja
njian yang melibatkan Lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Ind
onesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesi
a”.
b) Ayat (2) :
“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (
1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak as
ing tersebut dan/atau bahasa inggris”.
Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa indonesia d
alam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka pe
rjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/
Atau bahasa inggris.
Undang-Undang No.24/2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhad-
ap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.
Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman
pembatalan terhadap kontrak kontrak yang dibuat dengan tidak menggu-
akan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hu-
kum Indonesia sebagai pihak pilihan hukumnya pada saat UU No.24/2009
ini belaku.
Sebenarnya bila kita membaca secara seksama bunyi ketentuan pasal t
ersebut, secara tersirat, menyebutkan bahwa terhadap perjanjian yang melibat
kan pihak asing, pembentuk undang-undang memberikan kedudukan yang
equal terhadap kewajiban penggunaan bahasa. Bukan hanya mewajibkan pe-
nggunaan bahasa indonesia, tetapi jug bisa ditulis dalam bahasa nasional pi-
hak asing dan/atau bahasa inggris. Akan tetapi jika kita amati lebih lanjut,
pihak pembuat Undang -Undang menggunakan frasa bahasa indonesia wajib
digunakan dalam perjanjian sehingga harus diinterpretasikan lebih luas dari f
rasa ditulis juga sehingga kata wajib digunakan harus diartikan bukan hanya
ditulis tetapi juga ditafsirkan sehingga jelas bahwa tidak dapat dilakukan p

9. 9
emilihan bahasa mana yang berlaku selain bahasa indonesia.
Dalam beberapa kesempatan baik melalui seminar mupun wawancara d
engan berbagai media, pihak pembentuk Undang-
Undang tampak ingin meredam kekhawatiran yang timbul. Akan tetapi hal
tersebut malah semakin menimbulkan ketidak pastian dan kebingungan. Mis
alnya interpretasi terhadap kata-kata “wajib” merujuk pada suatu keharusan.
Puncaknya, beberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan HAM (“Menkum
ham”) mengeluarkan tanggapan terhadap permohonan klarifikasi atas impli-
kasi dan pelaksanaan ketentuan pasal 31 UU No.24/2009 sebagai tanggapan
terhadap permohonan klarifikasi yang diajukan beberapa advokat dijakarta.
Adapun beberapa poin pernyataan surat menkumham tersebut adalah se
bagai berikut :
a. Penanda tanganan perjanjian privat komersial dalam bahasa inggris tampa
disertai bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaim
ana dimaksud UU No.24/2009 sehingga perjanjian tersebut tetap sah dan
tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan ;
b. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 31 UU tersebut men
unggu sampai dikeluarkan peraturan presiden ;
c. Kewajiban tersebut tidak berlaku surut sehingga perjanjian-
perjanjian yang dibuat sebelum presiden diUndangkan tidak perlu disesuai
kan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan did
alam peraturan presiden.
d. Terkait dengan penggunaan bahasa para pihak pada dasarnya bebas meny
atakan bahasa mana yang akan digunakan dalam kontrak dan jika peratur
an Presiden nantinya menetapkan para pihak wajib menggunakan dua bah
asa maka para pihak baru akan terikat terhadap kewajiban penggunaan d
ua bahasa tersebut akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi para pihak
untuk memilih bahasa mana yang akan digunakan jika terdapat perbeda-
an penafsiran terhadap kata atau kalimat dalam perjanjian tersebut.
Mengenai bunyi ketentuan pasal 40 UU No.24/2009 yang menyebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penggunan bahasa indonesia diatur

10. 10
lebih lanjut dalam peraturan Presiden, ketentuan ini seharusnya diinterpre-
tasikan bahwa peraturan Presiden hanya akan mengatur detail penggunaa
bahasa indonesia dalam perjanjian akan tetapi bukan berarti penangguh
an berlakunya kewajiban penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian ter-
sebut.Adapun pasal- pasal lainnya yang mengatur tentang kewajiban penggu-
naan bahasa indonesia yang diatur dalam Undang- Undang No. 24 Tahun
2009 secara terperinci sebagai berikut :
a. Pasal 26, berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam peratura
n perundang-undangan.
b. Pasal 27, berisi tentang bahasaindonesia wajib digunakan dalam dokumen
resmi negara. Penjelasan : yang dimaksud “dokumen resmi negara”
adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat
keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian putusan
pengadilan.
c. Pasal 28, berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam pidato r
esmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disamp
aikan didalam atau diluar negeri. Penjelasan : yang dimaksud dengan “
pidato resmi ” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh
pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional dilu-
ar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.
d. Pasal 29 (1), berisi tentang bahasaindonesia wajib digunakan sebagai ba-
hasa pengantar dalam pendidikan nasional.(2) bahasa pengantar dimaksud
pada ayat (1)dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang Men-
dukung berbahasa asing peserta didik. (3) penggunaan bahasa indonesia
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan Pendi-
dikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warganegara
asing.
e. Pasal 30, berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam pelayan
an administrasi publik diinstansi pemerintahan.
f. Pasal 32 (1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam for
um yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional diindone
sia. (2) berisi tentang bahasa indonesia dapat digunakan dalam forum ya

11. 11
ng bersifat internasional diluar negeri. Penjelasan
: (1) yang dimaksud “bersifat nasional” adalah berskala antar daerah dan
berdampak nasional. (2) yang dimaksud “bersifat internasional” adalah be
rskala antar bangsa dan berdampak internasional.
g. Pasal 33 (1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam kom
unikasi resmi dilingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) berisi tentan
g pegawai dilingkungan kerja lembaga pemerintahan dan swasta sebagaim
ana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa indonesia waj
ib mengikuti atau diikut sertakan dalam pembelajaran untuk meraih kema
mpuan berbahasa indonesia. Penjelasan : yang dimaksud dengan “lingku-
ngan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum i
ndonesia dan perusahaan asing yang beroperasi diindonesia.
h. Pasal 34, berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam laporan
setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.
i. Pasal 35 (1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam pen
ulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah diindonesia. (2) berisi tent
ang penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk t
ujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau
bahasa asing.
j. Pasal 36 (1) , berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam
nama geografi indonesia. (2) berisi tentang nama geografi sebagaimana di
maksud pada ayat (1) hanya memiliki satu nama resmi. (3) berisi tentan
g bahasa indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung,
jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, m
erek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirik
an atau dimiliki oleh warga negara indonesia atau badan hukum indone-
sia. (4) berisitentang penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila me
miliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan /atau keagamaan.
k. Pasal 37 (1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam info
rmasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar n
egeri yang beredar diindonesia. (2) berisi tentang informasi sebagaimana

12. 12
dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau baha
sa asing sesuai dengan keperluan.
l. Pasal 38(1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam ram-
bu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi la
in yang merupakan layanan umum. (2) berisi tentang penggunaan bahasa
indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa dae-
rah dan /atau bahasa asing.
m. Pasal 39 (1), berisi tentang bahasa indonesia wajib digunakan dalam info
rmasi melalui media massa. (2) berisi tentang media massa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa a
sing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

13. 13
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Bahasa indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia, sehingga dalam
undang-undang negara pun harus memuat bahasa indonesia. Penggunaan bahasa
indonesia sendiri juga perlu diatur oleh undang-undang sebab apabila bahasa
indonesia tidak diatur oleh undang-undang maka masyarakat akan seenaknya
menggunakan bahasa yang mereka anggap betul dan meninggalkan bahasa
indonesia sebagai semboyan. Sulitnya mengimplementasikan undang-undang
tentang bahasa karena bahasa adalah konsensus, bahasa adalah benda hidup,
bahasa berkembang sepanjang hayat, dan bahasa bersifat dinamis.
3.2 Saran
Agar bahasa indonesia dalam undang-undang menjadi lebih terkaji, maka
peran pemerintah untuk turut serta membangun gambaran bahasa indonesia
yang baik dimata masyarakat dengan menggunakan bahasa baku yang mudah
dipahami dan terpadu sehingga bahasa indonesia tidak akan pudar di kalangan
masyarakat dan undang-undang dipatuhi dengan baik setelah memahami isi
undang-undang tersebut.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan
Nasional. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2009
tentang Benderam Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian
Pendidikan Nasional
2. HS, Widjono. 2007. Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Grasindo
3. Wiyanto, Asul. 2012. Kitab Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Jogja Bangkit
Publisher
4. Purbopranoto, Kuntjoro dan Badan Musjawarat Kebudajaan Nasional. 1954.
Bahasa Indonesia dalam Perundangan dan Administrasi & Penyelenggaraan
Bahasa Indonesia dan Pers. Jakarta: Badan Musjawarat Kebudajaan Nasional
5. Musaba, Zulkifli. 2015. Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa. Yogyakarta:
CV.Aswaja Pressindo
6. Cao, Deborah. 2007. Penterjemahan Undang-undang. Diterjemahkan oleh:
Hasuria Che Omar. Malaysia: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad
7. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
8. http://dodysitumorang.blogspot.co.id/2012/11/makalah-penggunaan-bahasa-
indonesia.html?m=1