Dokumen tersebut membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan nonbank di Indonesia. OJK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisioner dan pelaksana kegiatan operasional. Fungsi utama OJK adalah mengawasi aturan pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya serta menjaga stabilitas sistem keu

2. OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)
NAMA KELOMPOK
1. ADELIA TRI PUTRI K.N
2. FRANDALITA
3. RAHMAT MUSLIKUN
4. YAZID RIDHO MUHAMMAD
KELAS : X. IPA 1
GURU PEMBIMBING : YULINDA SARI, M.Pd

3. PENGERTIAN

5. STRUKTUR POKOK OJK
Dewan Komisioner
OJK
1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
6. Ketua Dewan Audit;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian
Keuangan.
Pelaksana Kegiatan
Operasional
1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal ;
5. Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya;
6. Ketua Dewan Audit; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

6. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan
 Asas Kepastian Hukum
 Asas Kepentingan Umum
 Asas Keterbukaan
 Asas Profesionalitas
 Asas Integritas
 Asas Akuntabilitas
 Asas Independensi

7. Fungsi OJK
1. Mengawasi aturan main yang sudah
dijalankan dari forum stabilitas
keuangan.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Melakukan pengawasan non-bank
dalam struktur yang sama seperti
sekarang Pengawasan bank keluar
dari otoritas BI sebagai bank sentral
dan dipegang oleh lembaga baru.

8. Wewenang OJK
Memberikan dan/atau mencabut:
izin usaha, izin orang perseorangan,
efektifnya pernyataan pendaftaran,
surat tanda terdaftar, persetujuan
melakukan kegiatan usaha,
pengesahan, persetujuan atau
penetapan pembubaran dan penetapan
lain.