Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, termasuk jadwal, instrumen yang digunakan, tugas dan tanggung jawab instansi terkait."
2. ASESMEN NASIONAL (AN)
Sebagai Pemetaan Mutu Pendidikan
Seperangkat Instrumen yang difungsikan untuk Pemetaan
Mutu Pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan
program kesetaraan jenjang dasar dan menengah
PENGUKURAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN
3. Asesmen
Kompetensi
Minimum (AKM)
Survey Karakter
Mengukur sikap,
kebiasaan, nilai-nilai
(values) sebagai hasil
belajar non kognitif
Profil Pelajar Pancasila
Survey Lingkungan
Belajar
Mengukur kualitas
pembelajaran dan iklim
sekolah yang menunjang
pembelajaran
MUTU PENDIDIKAN DIUKUR DENGAN 3
INSTRUMEN
Mengukur literasi
baca dan numerasi
sebagai hasil belajar
kognitif
4. SASARAN ASESMEN NASIONAL
AKM Literasi -
Numerasi
AKM Literasi -
Numerasi
Survey Karakter
Survey
Lingkungan
Belajar
Karakteristik
input dan
proses
pembelajaran
Hasil Belajar
Kognitif
Hasil Belajar Sosial
- Emosional
SISWA
GURU & KEPSEK
8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dinas Pendidikan Provinsi
1. Membentuk Tim Teknis AN Tingkat Provinsi berdasarkan POS AN 2022, dengan Tugas sbb :
a) Memberikan Informasi dan Solusi terhadap pertanyan dan pengaduan masalah yang diterima dari Tim
Teknis Kab./Kota dan Satuan Pendidikan
b) Berkoordinasi dengan Tim Teknis Kanwil Kemenag, Cabang Dinas, dan Dinas Pendidikan Kab./Kota
c) Merekap pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan terkait AN melalui layanan bantuan di laman
ANBK
d) Berkoordinasi dg Tim Teknis Pusat melalui layanan bantuan di Laman ANBK dan melalui media
komunikasi lainnya
2. Menyelenggarakan posko penanganann permasalahan teknis AN selama pelaksanaan AN
berlangsung
3. Mendata dan memverifikasi kelengkapan infrastruktur di Satuan pendidikan pelaksana pada laman
ANBK sesuai kewenangannya
4. Menetapkan status dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi Infrastruktur di Satuan Pendidikan
5. Berkoordinasi dengan personil yang menangani Survey Lingkungan Belajar (sulingjar) yang diikuti
kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan
10. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah
1. Membentuk Tim Teknis AN Tingkat Kab./Kota berdasarkan POS AN 2022, dengan Tugas sbb :
a) Memberikan Informasi dan Solusi terhadap pertanyan dan pengaduan masalah yang diterima dari Satuan Pendidikan
b) Berkoordinasi dengan Tim Teknis Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Kantor Kemenag Kab./Kota
c) Berkoordinasi dengan Tim Teknis Provinsi melalui layanan bantuan di laman ANBK
d) Merekap pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan terkait AN melalui layanan bantuan di laman ANBK
2. Menyelenggarakan posko penanganan permasalahan teknis AN selama pelaksanaan AN berlangsung
3. Mendata dan memverifikasi kelengkapan infrastruktur di Satuan pendidikan pelaksana pada laman ANBK sesuai
kewenangannya
4. Menetapkan status dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi Infrastruktur di Satuan Pendidikan
5. Berkoordinasi dengan personil yang menangani Survey Lingkungan Belajar (sulingjar) yang diikuti kepala satuan pendidikan
dan pendidik untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
17. 1. Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan
dan keselamatan peserta AN maka pelaksanaan AN di
suatu satuan pendidikan atau wilayah dapat ditunda;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada butir
nomor 1 antara lain : bencana alam, huru-hara, perang,
kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa lain diluar
kendali penyelenggara AN
3. Penundaan pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada
angka 1 berdasarkan pertimbangan Pelaksana Tingkat
Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangan
serta persetujuan Pelaksana Tingkat Pusat
18. KENDALA TEKNIS
1. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam
pelaksanaan AN, satuan pendidikan pelaksana dapat mengambil tindakan
melalui koordinasi dengan tim teknis berdasarkan prosedur yang telah
ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat;
2. Kondisi khusus tersebut antara lain : listrik padam, kerusakan peralatan
atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, dan hambatan jaringan
3. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain :
perubahan jadwal asesmen atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana
Tingkat Pusat dan Daerah;
4. Pelaksanaan AN yang tidak sesuai dengan POS AN dan kejadian-kejadian
serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh satuan pendidikan
pelaksana dan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan.