SlideShare a Scribd company logo
Youtube Video Webinar 1 : https://youtu.be/czqdmFr5xmA
Proyeksi Jumlah Penduduk
Perkotaan sampai dengan
tahun 2035 diperkirakan
mencapai 66,6 %. Atau
sekitar 203,6 juta jiwa.
66,6%
33,4%
Perkotaan Pedesaan
PENDAHULUAN
49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Perkotaan Pedesaan
Peningkatan Jumlah penduduk perkotaan di
Indonesia menurut BPS diperkirakan pada
tahun 2020 sebesar 56,7% dan
diperkirakan pada tahun 2035 penduduk
perkotaan mencapai 66,6%.
SARANA PRASARANA
MENINGKAT
Meningkatnya sarana dan
prasarana di perkotaan
sangat berpengaruh
besar terhadap peningkatan
ekonomi
KAWASAN TERBANGUN
MENINGKAT
Semakin bertambahnya
penduduk pendatang memberi
implikasi meningkatnya
kebutuhan ruang untuk
permukiman serta sarana dan
prasarana penunjangnya.
PERTUMBUHAN PENDUDUK
MENINGKAT
Pertumbuhan penduduk
perkotaan di Indonesia yang
diperkirakan sekitar 66,6%
atau 203,6 juta jiwa.
DAMPAK PERTUMBUHAN SEKTOR
EKONOMI DI PERKOTAAN
SIAPA YANG
MENJADI
KORBAN?
Kawasan Terbangun Kota Pohon di Kota
LOADING ......
66,6%
33,4%
Perkotaan
Pedesaan
HUTAN KOTA
PENGERTIAN HUTAN
Stephen H. Spurr (1973)
Hutan ialah sekumpulan pohon-
pohon atau tumbuhan yang
berkayu yang terdapat
kerapatan dan luas tertentu yang
dapat menciptakan iklim setempat
serta keadaan ekologis yang
berbeda dengan di luarnya.
Food and Agriculture Organization (FAO)
Hutan adalah lahan yang luasnya lebih dari 0,5
hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari
5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau
pohon dapat mencapai ambang batas ini di
lapangan. Tidak termasuk lahan yang sebagian
besar digunakan untuk pertanian atau permukiman.
Undang-undang No.41 tahun
1999 tentang kehutanan
“Hutan adalah suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.”
Black Law Dictionary
Hutan adalah suatu lapangan pohon-
pohon secara keseluruhan yang
merupakan persekutuan hidup alam
hayati besertaalam lingkungannya, dan
yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagai hutan.
International Union of Forest Research Organizations
Hutan adalah daratan yang memiliki area tutupan kanopi
10 % atau sebelumnya memiliki pepohonan dengan
tutupan kanopi sebesar itu atau lebih dari itu, baik itu
secara alami ataupun buatan yaitu melalui reboisasi.
Kota adalah sebagai tempat
pemenuhan kebutuhan dan memiliki
norma atau hukum sendiri.
Kota adalah suatu permukiman yang
bersifat permanen dengan jumlah
penduduk besar memiliki fungsi
perkotaan minimum yaitu sebuah
pasar, pusat administrasi, pusat
militer, pusat keagamaan, dan pusat
intelektualitas.
Max Weber(1864 - 1920)
Jorge E. Hardoy (1959)
Kota adalah suatu wilayah yang
umumnya memiliki luas yang cukup
besar dan padat serta dihuni
masyarakat yang heteroge.
Kota adalah suatu tempat tinggal
manusia yang merupakan
manifestasi dari perencanaan dan
perancangan yang dipenuhi oleh
berbagai unsur seperti bangunan,
jalan, dan ruang terbuka hijau.
Louish Wirth (1897 – 1952)
John Brinckerhoff Jackson
(1909 - 1996)
PENGERTIAN KOTA
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
“Kota adalah adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.”
Jorgensen, E.
(1974)
Hutan Kota adalah cabang
khusus dari kehutanan yang
bertujuan untuk budidaya dan
pengelolaan pohon untuk
kontribusi saat ini dan
potensialnya bagi
kesejahteraan fisiologis,
sosiologis dan ekonomi
masyarakat perkotaan.
Deneke, F.
(1993)
Hutan Kota adalah
perencanaan berkelanjutan,
penanaman, perlindungan,
pemeliharaan, dan perawatan
pohon, hutan, ruang hijau dan
sumber daya di dalam dan
sekitar kota dan masyarakat
untuk manfaat ekonomi,
lingkungan, sosial, dan
kesehatan masyarakat bagi
masyarakat.
Robert W. Miller
(1997)
Hutan Kota dapat
didefinisikan sebagai jumlah
dari semua kayu dan vegetasi
terkait di dalam dan sekitar
pemukiman padat manusia,
mulai dari komunitas kecil di
pedesaan hingga wilayah
metropolitan.
G. Kuchelmeister
(1993)
Hutan Kota adalah perpaduan
antara arborikultur, hortikultura
hias dan pengelolaan hutan. Ini
terkait erat dengan arsitektur
lansekap dan manajemen
taman dan harus dilakukan
bersama-sama dengan para
profesional di bidang ini serta
dengan perencana kota.
PENGERTIAN HUTAN KOTA
Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan
rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
PP NO.63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA:
PENGERTIAN HUTAN KOTA
PENGERTIAN HUTAN KOTA
SINGAPURA MENGACU KEPADA FAO
FAO mendefinisikan hutan kota sebagai “jaringan atau
sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan
pohon individu yang terletak di daerah perkotaan dan
pinggiran kota ” - istilah tersebut mencakup segala sesuatu
mulai dari taman hingga satu pohon
WIKIPEDIA
Sebuah hutan kota adalah hutan , atau koleksi pohon, yang
tumbuh dalam kota , kota atau pinggiran kota . Dalam arti yang
lebih luas, ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan berkayu yang
tumbuh di dalam dan sekitar pemukiman manusia
MALAYSIA
Hutan kota dapat didefinisikan sebagai semua pohon milik publik
dan pribadi di dalam wilayah perkotaan
HUTAN
KONTRADIKTIF
KOTA
Yang Mana Hutan Kota ?
SEJARAH HUTAN KOTA
DI INDONESIA
SEBEUM INDONESIA
MERDEKA
Awal mula terbentuknya hutan kota telah
dimulai sebelum Indonesia merdeka. Saat
itu, pemerintahan Hindia Belanda
melakukan penanaman pohon secara
teratur pada setiap pinggiran jalan. Bukti
dari program penanaman tersebut masih
dapat kita lihat di banyak tempat, seperti
Bogor, Bandung, Medan dan kota lainnya.
Fungsi pepohonan yang ditanam tersebut
ialah sebagai peneduh jalan.
TAHUN 1963
Selanjutnya, pada masa kemerdekaan
penanaman pohon di perkotaan
dimulai ketika Indonesia menjadi
penyelenggara Games of the New
Emerging Forces (GANEFO) pada
tahun 1963. Panitia acara tersebut
melakukan program penanaman di
sekitar area senayan dengan berbagai
jenis pohon. Bahkan, hingga saat ini
kita masih dapat menjumpai pohon-
pohon yang ditanam tersebut.
SEJARAH HUTAN KOTA DI INDONESIA
TAHUN 1978
Kemudian pada Kongres Kehutanan Sedunia
ke-7 yang diadakan di Jakarta pada tahun
1978 menjadi awal mula nama “Hutan
Kota” secara resmi dikenal. Pada waktu itu,
pemerintah mencanangkan pembangunan
hutan kota di daerah senayan yang
dilakukan oleh peserta kongres pada lahan
seluas 5 hektar. Lahan yang digunakan
adalah halaman gedung Manggala
Wanabakti atau Kantor Kementerian
Kehutanan.
TAHUN 1980
Isu menurunnya kualitas lingkungan
perkotaan mulai digalakan
Program/kegiatan penghijauan
perkotaan. Dinas Pertamanan DKI
Jakarta memprogramkan
pembangunan jalur hijau dan
pertamanan kota, sedangkan Dinas
Kehutanan DKI Jakarta mulai
menerapkan program pembangunan
dan pengembangan hutan kota.
TAHUN 1990
Semakin meningkatnya pencemaran udara,
mulai disadarinya pentingnya hutan kota.
Pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke
30 di Pulai Sulawesi Tengah, Presiden RI
mencanangkan pembangunan hutan kota.
Pembangunan hutan kota ditumbuhkan di 11
kota besar, dengan diawali pembangunan
hutan kota Jakarta seluas 2.327 Ha.
TAHUN 1999
Dibuatnya Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 yang mengatur tentang
Hutan Kota dalam pasal 9 ayat (1)
bahwa untuk kepentingan pengaturan
iklim mikro, estetika dan resapan air,
disetiap kota ditetapkan kawasan
tertentu sebagai hutan kota.
TAHUN 2002
Dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang
Hutan Kota, mengamanatkan presentase
penyediaan hutan kota di suatu wilayah
seluas paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari wilayah perkotaan dan atau
disesuaikan dengan kondisi setempat.
TAHUN 2007
Dibuatnya Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang mengatur Ruang Terbuka Hijau
(RTH) sebagai bagian dari Tata Ruang
Wilayah Kota. Ruang Terbuka Hijau,
terdiri dari ruang terbuka hijau public
dan ruang terbuka hijau privat.
Proporsi ruang terbuka hijau pada
kota paling sedikit 30 % dari luas
wilayah dan proporsi ruang terbuka
hijau pada wilayah kota paling sedikit
20 % dari luas wilayah kota.
TAHUN 2007
Dibuatnya Pertaruan Menteri Dalam Negeri
No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perkotaan (RTHKP) meliputi kegiatan
peencanaan, pemanfaatan dan
pengamanan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana tata ruang
wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Luas
ideal RTHKP minimal 20 % dari luas
kawasan perkotaan yang mencakup RTHKP
public dan privat.
TAHUN 2008
Dibuatnya Pertaruan Menteri Pekerjaan
Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan yang menjadi
acuan pemangku kepentingan baik
pemerintah kota, perencana maupun
pihak-pihak terkait, dalam
perencanaan, perancangan,
pembangunan, dan pengelolaan ruang
terbuka hijau.
TAHUN 2009
Dibuatnya Pertaruan Menteri Kehutanan
Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
yang menjadi rujukan dalam
penyelenggaraan hutan kota meliputi
penujukan, pembangunan, penetapan dan
pengelolaan hutan kota.
TAHUN 2009
Telah dibangun Hutan Kota seluas
20.379 Ha dengan dana APBN, APBD
dan swadaya.
TAHUN 2010
Telah dibangun Hutan Kota Seluas 1.117,56
Ha dengan dana APBN.
TAHUN 2010
Telah dibangun Hutan Kota Seluas
1.444 Ha dengan dana APBN.
TAHUN 2020
Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun
2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Dimana
pelaksanaan rehabilitasi hutan termasuk didalamnya adalah
penghijauan dalam Pasal 27 sala satunya adalah
Pembangunan Hutan Kota.
RENCANA ZONA LINDUNG PERMEN ATR NO.16 TAHUN 2018
RUANG TERBUKA HIJAU
UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANTAAN RUANG
Dalam Pasal 29 menjelaskan bawah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
terdiri dari RTH Publik paling sedikit 30% dan RTH Privat paling
sedikit 20% dari luas wilayah Kota.
PERMEN ATR NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA
Menetapakan Ruang Terbuka Hijau sebagai Kawasan Lindung
dalam Rencana Pola Ruang yang didalamnya terdapat Hutan
Kota yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau.
KEPRES NO. 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang
mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan
berkelanjutan.
Karena infrastruktur adalah
suatu sarana yang mendukung
perkembangan suatu kota,
baik perkembangan ekonomi,
pendidikan, sosial dan
budaya.
Mengapa demikian?
Infrastruktur merupakan salah satu komponen
penting yang tidak dapat dipisahkan dari
suatu perkotaan.
INFRASTRUKTUR
Infrasturktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan
dengan baik.
INFRASTRUKTUR
(Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
PENGERTIAN
Penyediaan Infrastruktur adalah
kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan
infrastruktur dan/atau kegiatan
pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam
rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur.
INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN
(Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
HUTAN KOTA
INFRASTRUKTUR
HIJAU KOTA
“Infrastruktur hijau perkotaan dapat diartikan sebagai jaringan
yang direncanakan dan ruang hijau tak terencana, yang
mencakup ranah publik dan privat, dan dikelola sebagai sistem
terintegrasi untuk memberikan berbagai manfaat ”(Norton et al.
2014)
What is green infrastructure?
Perbaikain
Lingkungan
Rumah dan
Pekerjaan
Nilai budaya
dan Sejarah
Kawasan Hijau
Peluang Rekreasi
Berdampak
Pada Kesehatan
Fisik dan Mental
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
1.
MANFAAT
SOSIAL
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
Pertumbuhan
pohon, dinamika
musiman dan
alam yang
mengalami
Variasi lanskap
melalui berbagai
warna, tektur,
bentuk dan
kerapatan tanaman
Mendefinisikan ruang
terbuka, membingkai dan
Menyaring pandangan
bangunan lansekap
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
2.
MANFAAT
ESTETIKA DAN
ARSITEKTUR
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
Dampak pada iklim
perkotaan melalui suhu
dan kelembaban
Kontrol Suara
Pencagah banjir dan
pengendali erosi
Kontrol Angin
Pengurangan silau
dan Refleksi
Pengurangan
Polusi Udara
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
3.
MANFAAT
IKLIM DAN
FISIK
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
burung yang menjadikan
hutan kota sebagai
habitat hidupnya sangat
baik untuk keseimbangan
eksosistem di perkotaan.
Biotop untuk flora
dan fauana di
lingkungan
perkotaan
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
4.
MANFAAT
EKOLOGIS
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
Nilai properti
meningkat
Nilai manfaat dari
harga pasar
(jumlah, beri,
jamur, dll)
Pariwisata
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
5.
MANFAAT
EKONOMI
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
Dalam studi kajian perencanaan aspek yang diteliti meliputi : lokasi, fungsi dan
pemanfaatan, aspek tehnik silvikultur, arsitektur lansekap, sarana dan prasarana,
tehnik pengelolaan lingkungan. Bahan informasi yang dibutuhkan dalam studi
meliputi:
TAHAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
HIJAU KOTA
1. PERENCANAAN
Data fisik
(letak, wilayah,
tanah, iklim dan
lain-lain)
Sosial ekonomi
(aktivitas di
wilayah
bersangkutan
dan kondisinya)
Keadaan
lingkungan (lokasi
dan sekitarnya)
Rencana
pembangunan
wilayah
(RDTRK,RTBL,RTH)
Bahan-bahan
penunjang lainnya
Hasil studi berupa Rencana Pembangunan
Inftrastruktur hijau yang terdiri dari tiga bagian, yakni:
Rencana Jangka
Panjang
memuat
gambaran
tentang hutan
kota yang
dibangun, serta
target dan
tahapan
pelaksanaannya
Rencana Detail
memuat desain
fisik atau rancang
bangun untuk
masing- masing
komponen fisik
hutan kota yang
hendak dibangun
serta tata
letaknya
Rencana Tahun
Pertama Kegiatan
rencana fisik
dan biayanya
Organisasi pembangunan dan pengelolaan hutan kota sangat bergantung kepada
perangkat yang ada dan keperluannya. Sistem pengorganisasian di suatu daerah mungkin
berbeda dengan daerah lainnya. Walikota atau Bupati sebagai kepala wilayah
bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan hutan kota di wilayahnya.
2.
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PELAKSANAAN
PERSYARATAN UMUM TANAMAN
Tahan terhadap
hama dan penyakit
Cepat tumbuh Kelengkapan jenis
dan penyebaran
jenis
Mempunyai umur
yang panjang
Tahan terhadap
hama dan penyakit
Ketika dewasa
sesuai dengan
ruang yang ada
Kompatibel
dengan tanaman
lain
Serbuk sarinya
tidak bersifat
alergis
PERSYARATAN UNTUK POHON PENEDUH JALAN
Mudah tumbuh
pada tanah
yang padat
Tidak
mempunyai akar
yang besar di
permukaan
tanah
Tahan terhadap
hembusan angin
yang kuat
Dahan dan
ranting tidak
mudah patah
Pohon tidak
mudah tumbang
Buah tidak
terlalu besar
Serasah yang
dihasilkan sedikit
Tahan terhadap
pencemar dari
kendaraan
bermotor dan
industri
Luka akibat
benturan mobil
mudah sembuh
Cukup teduh,
tetapi tidak
terlalu gelap
Kompatibel
dengan tanaman
lain
Daun, bunga,
buah, batang dan
percabangannya
secara
keseluruhan indah
Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
No. Nama Umum/daerah Nama Ilmiah Tinggi Pertumbuhan
(m)
Diameter
Tajuk (m)
1 Saga
Adenanthera
pavonina 10.00 - 15.00 > 12.00
2 Nyamplung
Calophyllum inophyllum
10.00 - 15.00 > 15.00
3 Kenanga Cananga odorata > 15.00 6.00
4 Kotek mamak Cassia grandis > 15.00 10.00 - 15.00
5 Kasia busuk, beresah Cassia nodosa > 15.00 < 10.00
6 Johar Cassia siamea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
7
Medang teja, Kayu
manis hutan Cinnamomum iners 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
8 Flamboyan Delonix regia 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
9 Dadap ayam Erythrina variegata 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
10 Kiara payung Fillicium decipiens 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
11 Khaya Khaya senegalensis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
12 Gelam
Melaleuca
leucadendron 10.00 - 15.00 < 10.00
13 Mambu Melia indica 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
14 Nagasari Mesua ferrea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15 Cempaka putih/Kantil Michelle alba 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
16 Tanjung Mimusops flame 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
17 Batai laut
Peltophorum
pterocarpum 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
18 Asam landi Pithecellobium dulce 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
19 Asam Jawa Tamarindus indica 10.00 – 15.00 10.00 - 15.00
20 Tekoma Tabebuia spectabilis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
Daftar Pohon Tepi Jalan Berukuran Sedang
TANAMAN JALUR HIJAU
MEMILIH POHON BERDASARKAN
KETINGGIAN DEWASA
MENANAM POHON YANG TEPAT
DITEMPAT YANG TEPAT
ZONA PENANAMAN
• Zone l akan mengakomodasi pohon hias untuk menghindari konflik antara pohon dan
kabel listrik.
• Zona 2 disarankan pohon berukuran sedang sebagai yang terbaik untuk meningkatkan
penampilan rumah dan properti.
• Zona 3 adalah tanah di belakang rumah, yang cocok untuk berbagai pilihan pohon,
termasuk jenis yang lebih besar yang tidak direkomendasikan untuk zona lain
PENANAMAN TEPI JALAN
PENANAMAN DI AMBANG PINTU
PENANAMAN DI JALUR LALU LINTAS
JARAK TANAMAN TERHADAP PERKERASAN
Jarak Titik Tanam Pohon dengan Tepi Perkerasan
Jarak Titik Tanam Perdu/Semak dengan Tepi Perkerasan
PENANAMAN PADA DAERAH PERSIMPANGAN
Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah
1. Persimpangan Tidak Bersinyal
2. Persimpangan Bersinyal
Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah
KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Konflik antara pohon dengan infrastruktur
layanan atas seperti kabel listik, lampu
penerangan jalan, kamera CCTV, rambu-
rambu lalulintas yang disebabkan ukuran
pohon akan bertambah tinggi di masa
depan dan berpotensi menghalangi atau
bahkan merusak fasilitas tersebut.
1.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN ATAS
(Arieal Service)
SOLUSI KONFLIK INFRASTUKTUR
LAYANAN ATAS (Arieal Service)
KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Infrastuktur perkotaan seperti trotar, jalan,
tempat parkir dan pagar bangunan
berpotensi rusak oleh akar pohon,
dimana akar pohon dapat mengangkat
area permukaan yang telah dibangun
fasilitas tersebut.
2.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN PERMUKAAN
(Surface Service)
KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Pemetaan layanan bawah tanah perlu
dilakukan untuk menentukan lokasi pipa,
kabel, dan sarana layanan lain yang
berada dibawah tanah. Karena pohon
yang tumbuh disekitar fasilitas tersebut
menjadi rusak.
3.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN BAWAH
TANAH (Underground
Service)
SOLUSI KONFLIK INFRASTUKTUR
LAYANAN BAWAH TANAH (Underground Service)
• Harus berurusan dengan situs
yang tumbuh berdasarkan pada
pertumbuhan tanaman.
• Perbedaan antara jenis pohon
membutuhkan pertumbuhan.
• Titik rawan sistem saluran
pembuangan.
• Variasi antara spesies pohon
dalam kemampuan mereka untuk
menembus titik-titik rawan di
pipa saluran pembuangan.
• Variasi antara spesies pohon
dengan perkembangan radikal
dalam lingkungan perkotaan.
• Pentingnya posisi poros terkait
dengan jenis, kedalaman dan
posisi pipa
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR HIJAU
PERLINDUNGAN POHON
Tumbuhan yang saat ini
paling merusak pohon di jalur
hijaua perkotaan adalah jenis
tanaman Paku sisik naga atau
Pyrrosia piloselloides adalah
salah satu jenis tumbuhan
paku famili Polypodiaceae
yang merupakan tumbuhan
epifit bukan sejenis tumbuhan
benalu
TUMBUHAN YANG
PALING MERUSAK
POHON
Rhizoma
bentuk percabangan
monopodial semu paku
sisik naga
Sumber : Anonim, 2015 dan sumber pribadi
Pola pertulangan daun tropofil
dan sporofil paku sisik naga
a) daun sporofil b) tropofil paku sisik naga
a) habit I
Variasi habit
b) habit II
Akar Pelekat
Sporangium (A) dan Spora (B)
Webinar Seri 1 Hutan Kota : Hutan Kota Infrastruktur Hijau Kota

More Related Content

What's hot

Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananwalhiaceh
 
Uu 41-1999
Uu 41-1999Uu 41-1999
Uu 41-1999
Aji Sahdi Sutisna
 
Pp tata hutan
Pp tata hutanPp tata hutan
Pp tata hutanwalhiaceh
 
Rth&hutan kota(mk plandscape)2
Rth&hutan kota(mk plandscape)2Rth&hutan kota(mk plandscape)2
Rth&hutan kota(mk plandscape)2Sang Pemimpi
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth
trio Saputra
 
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi MalukuKebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
CIFOR-ICRAF
 
Pp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutanPp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutan
People Power
 
penggunaan lahan dan pola pemukiman
penggunaan lahan dan pola pemukimanpenggunaan lahan dan pola pemukiman
penggunaan lahan dan pola pemukiman
Abdul Hafiz
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
wgpemberdayaan
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
 
Bab ii tinjauan pustaka
Bab ii tinjauan pustakaBab ii tinjauan pustaka
Bab ii tinjauan pustaka
dharmaini
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
walhiaceh
 
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal PerhutaniLegal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanwalhiaceh
 
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutanUu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
Rizki Fitrianto
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
Septinia Silviana
 
Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999walhiaceh
 

What's hot (17)

Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
 
Uu 41-1999
Uu 41-1999Uu 41-1999
Uu 41-1999
 
Pp tata hutan
Pp tata hutanPp tata hutan
Pp tata hutan
 
Rth&hutan kota(mk plandscape)2
Rth&hutan kota(mk plandscape)2Rth&hutan kota(mk plandscape)2
Rth&hutan kota(mk plandscape)2
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth
 
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi MalukuKebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku
 
Pp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutanPp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutan
 
penggunaan lahan dan pola pemukiman
penggunaan lahan dan pola pemukimanpenggunaan lahan dan pola pemukiman
penggunaan lahan dan pola pemukiman
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
 
Bab ii tinjauan pustaka
Bab ii tinjauan pustakaBab ii tinjauan pustaka
Bab ii tinjauan pustaka
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
 
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal PerhutaniLegal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
 
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutanUu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
Uu 2013 18 pencegahan pemberantasan perusakan hutan
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
 
Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999
 

Similar to Webinar Seri 1 Hutan Kota : Hutan Kota Infrastruktur Hijau Kota

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Bab I
Bab IBab I
PP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwnPP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwn
Probolinggo Property
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
Kota Serang
 
Pp no.26 tahun 2008 rtrwn
Pp no.26 tahun 2008   rtrwnPp no.26 tahun 2008   rtrwn
Pp no.26 tahun 2008 rtrwn
Rizki Fitrianto
 
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
kamushal142
 
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangUu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangDwi Prihartanto
 
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
azhari sofyan
 
Proposal hutan kota savana
Proposal hutan kota savanaProposal hutan kota savana
Proposal hutan kota savanacecepgp
 
Pp26 2008(1)
Pp26 2008(1)Pp26 2008(1)
Pp26 2008(1)
susanti sukma
 
Pergub DKI Jakarta No.17
Pergub DKI Jakarta No.17Pergub DKI Jakarta No.17
Pergub DKI Jakarta No.17
CIkumparan
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008
farah5
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
jopiwildani
 
Rtrw nasional 2008 2028
Rtrw nasional 2008 2028Rtrw nasional 2008 2028
Rtrw nasional 2008 2028
pamboedi
 
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptxppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
EmiliaEmilia31
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Ujang Sukarna
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Reaper-Ami
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Reaper-Ami
 
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
Tenure conferene   siaran pers penutupan mtsTenure conferene   siaran pers penutupan mts
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
Panji Kharisma Jaya
 
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutSlide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutRizki Gumilar
 

Similar to Webinar Seri 1 Hutan Kota : Hutan Kota Infrastruktur Hijau Kota (20)

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 
Bab I
Bab IBab I
Bab I
 
PP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwnPP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwn
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
 
Pp no.26 tahun 2008 rtrwn
Pp no.26 tahun 2008   rtrwnPp no.26 tahun 2008   rtrwn
Pp no.26 tahun 2008 rtrwn
 
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
Raperda rtrwp sultra 14 juli 2011
 
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangUu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
 
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
 
Proposal hutan kota savana
Proposal hutan kota savanaProposal hutan kota savana
Proposal hutan kota savana
 
Pp26 2008(1)
Pp26 2008(1)Pp26 2008(1)
Pp26 2008(1)
 
Pergub DKI Jakarta No.17
Pergub DKI Jakarta No.17Pergub DKI Jakarta No.17
Pergub DKI Jakarta No.17
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
 
Rtrw nasional 2008 2028
Rtrw nasional 2008 2028Rtrw nasional 2008 2028
Rtrw nasional 2008 2028
 
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptxppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
Tenure conferene   siaran pers penutupan mtsTenure conferene   siaran pers penutupan mts
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
 
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutSlide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
 

Webinar Seri 1 Hutan Kota : Hutan Kota Infrastruktur Hijau Kota

  • 1.
  • 2. Youtube Video Webinar 1 : https://youtu.be/czqdmFr5xmA
  • 3.
  • 4.
  • 5. Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan sampai dengan tahun 2035 diperkirakan mencapai 66,6 %. Atau sekitar 203,6 juta jiwa. 66,6% 33,4% Perkotaan Pedesaan PENDAHULUAN 49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Perkotaan Pedesaan Peningkatan Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menurut BPS diperkirakan pada tahun 2020 sebesar 56,7% dan diperkirakan pada tahun 2035 penduduk perkotaan mencapai 66,6%.
  • 6. SARANA PRASARANA MENINGKAT Meningkatnya sarana dan prasarana di perkotaan sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi KAWASAN TERBANGUN MENINGKAT Semakin bertambahnya penduduk pendatang memberi implikasi meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman serta sarana dan prasarana penunjangnya. PERTUMBUHAN PENDUDUK MENINGKAT Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang diperkirakan sekitar 66,6% atau 203,6 juta jiwa. DAMPAK PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI DI PERKOTAAN
  • 7. SIAPA YANG MENJADI KORBAN? Kawasan Terbangun Kota Pohon di Kota LOADING ...... 66,6% 33,4% Perkotaan Pedesaan
  • 9. PENGERTIAN HUTAN Stephen H. Spurr (1973) Hutan ialah sekumpulan pohon- pohon atau tumbuhan yang berkayu yang terdapat kerapatan dan luas tertentu yang dapat menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya. Food and Agriculture Organization (FAO) Hutan adalah lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau pohon dapat mencapai ambang batas ini di lapangan. Tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian atau permukiman. Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”
  • 10. Black Law Dictionary Hutan adalah suatu lapangan pohon- pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati besertaalam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. International Union of Forest Research Organizations Hutan adalah daratan yang memiliki area tutupan kanopi 10 % atau sebelumnya memiliki pepohonan dengan tutupan kanopi sebesar itu atau lebih dari itu, baik itu secara alami ataupun buatan yaitu melalui reboisasi.
  • 11. Kota adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki norma atau hukum sendiri. Kota adalah suatu permukiman yang bersifat permanen dengan jumlah penduduk besar memiliki fungsi perkotaan minimum yaitu sebuah pasar, pusat administrasi, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat intelektualitas. Max Weber(1864 - 1920) Jorge E. Hardoy (1959) Kota adalah suatu wilayah yang umumnya memiliki luas yang cukup besar dan padat serta dihuni masyarakat yang heteroge. Kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka hijau. Louish Wirth (1897 – 1952) John Brinckerhoff Jackson (1909 - 1996) PENGERTIAN KOTA UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang “Kota adalah adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.”
  • 12. Jorgensen, E. (1974) Hutan Kota adalah cabang khusus dari kehutanan yang bertujuan untuk budidaya dan pengelolaan pohon untuk kontribusi saat ini dan potensialnya bagi kesejahteraan fisiologis, sosiologis dan ekonomi masyarakat perkotaan. Deneke, F. (1993) Hutan Kota adalah perencanaan berkelanjutan, penanaman, perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan pohon, hutan, ruang hijau dan sumber daya di dalam dan sekitar kota dan masyarakat untuk manfaat ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat bagi masyarakat. Robert W. Miller (1997) Hutan Kota dapat didefinisikan sebagai jumlah dari semua kayu dan vegetasi terkait di dalam dan sekitar pemukiman padat manusia, mulai dari komunitas kecil di pedesaan hingga wilayah metropolitan. G. Kuchelmeister (1993) Hutan Kota adalah perpaduan antara arborikultur, hortikultura hias dan pengelolaan hutan. Ini terkait erat dengan arsitektur lansekap dan manajemen taman dan harus dilakukan bersama-sama dengan para profesional di bidang ini serta dengan perencana kota. PENGERTIAN HUTAN KOTA Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. PP NO.63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA: PENGERTIAN HUTAN KOTA
  • 13. PENGERTIAN HUTAN KOTA SINGAPURA MENGACU KEPADA FAO FAO mendefinisikan hutan kota sebagai “jaringan atau sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan pohon individu yang terletak di daerah perkotaan dan pinggiran kota ” - istilah tersebut mencakup segala sesuatu mulai dari taman hingga satu pohon WIKIPEDIA Sebuah hutan kota adalah hutan , atau koleksi pohon, yang tumbuh dalam kota , kota atau pinggiran kota . Dalam arti yang lebih luas, ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di dalam dan sekitar pemukiman manusia MALAYSIA Hutan kota dapat didefinisikan sebagai semua pohon milik publik dan pribadi di dalam wilayah perkotaan
  • 16. SEBEUM INDONESIA MERDEKA Awal mula terbentuknya hutan kota telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, pemerintahan Hindia Belanda melakukan penanaman pohon secara teratur pada setiap pinggiran jalan. Bukti dari program penanaman tersebut masih dapat kita lihat di banyak tempat, seperti Bogor, Bandung, Medan dan kota lainnya. Fungsi pepohonan yang ditanam tersebut ialah sebagai peneduh jalan. TAHUN 1963 Selanjutnya, pada masa kemerdekaan penanaman pohon di perkotaan dimulai ketika Indonesia menjadi penyelenggara Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1963. Panitia acara tersebut melakukan program penanaman di sekitar area senayan dengan berbagai jenis pohon. Bahkan, hingga saat ini kita masih dapat menjumpai pohon- pohon yang ditanam tersebut. SEJARAH HUTAN KOTA DI INDONESIA
  • 17. TAHUN 1978 Kemudian pada Kongres Kehutanan Sedunia ke-7 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1978 menjadi awal mula nama “Hutan Kota” secara resmi dikenal. Pada waktu itu, pemerintah mencanangkan pembangunan hutan kota di daerah senayan yang dilakukan oleh peserta kongres pada lahan seluas 5 hektar. Lahan yang digunakan adalah halaman gedung Manggala Wanabakti atau Kantor Kementerian Kehutanan. TAHUN 1980 Isu menurunnya kualitas lingkungan perkotaan mulai digalakan Program/kegiatan penghijauan perkotaan. Dinas Pertamanan DKI Jakarta memprogramkan pembangunan jalur hijau dan pertamanan kota, sedangkan Dinas Kehutanan DKI Jakarta mulai menerapkan program pembangunan dan pengembangan hutan kota.
  • 18. TAHUN 1990 Semakin meningkatnya pencemaran udara, mulai disadarinya pentingnya hutan kota. Pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke 30 di Pulai Sulawesi Tengah, Presiden RI mencanangkan pembangunan hutan kota. Pembangunan hutan kota ditumbuhkan di 11 kota besar, dengan diawali pembangunan hutan kota Jakarta seluas 2.327 Ha. TAHUN 1999 Dibuatnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hutan Kota dalam pasal 9 ayat (1) bahwa untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
  • 19. TAHUN 2002 Dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. TAHUN 2007 Dibuatnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari Tata Ruang Wilayah Kota. Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah dan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota.
  • 20. TAHUN 2007 Dibuatnya Pertaruan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi kegiatan peencanaan, pemanfaatan dan pengamanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Luas ideal RTHKP minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan yang mencakup RTHKP public dan privat. TAHUN 2008 Dibuatnya Pertaruan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menjadi acuan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
  • 21. TAHUN 2009 Dibuatnya Pertaruan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan hutan kota meliputi penujukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. TAHUN 2009 Telah dibangun Hutan Kota seluas 20.379 Ha dengan dana APBN, APBD dan swadaya.
  • 22. TAHUN 2010 Telah dibangun Hutan Kota Seluas 1.117,56 Ha dengan dana APBN. TAHUN 2010 Telah dibangun Hutan Kota Seluas 1.444 Ha dengan dana APBN.
  • 23. TAHUN 2020 Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Dimana pelaksanaan rehabilitasi hutan termasuk didalamnya adalah penghijauan dalam Pasal 27 sala satunya adalah Pembangunan Hutan Kota.
  • 24.
  • 25. RENCANA ZONA LINDUNG PERMEN ATR NO.16 TAHUN 2018
  • 26.
  • 27. RUANG TERBUKA HIJAU UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANTAAN RUANG Dalam Pasal 29 menjelaskan bawah Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari RTH Publik paling sedikit 30% dan RTH Privat paling sedikit 20% dari luas wilayah Kota. PERMEN ATR NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA Menetapakan Ruang Terbuka Hijau sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang yang didalamnya terdapat Hutan Kota yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau. KEPRES NO. 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
  • 28.
  • 29. Karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Mengapa demikian? Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan. INFRASTRUKTUR
  • 30. Infrasturktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. INFRASTRUKTUR (Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur) PENGERTIAN
  • 31. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN (Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
  • 32. HUTAN KOTA INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA “Infrastruktur hijau perkotaan dapat diartikan sebagai jaringan yang direncanakan dan ruang hijau tak terencana, yang mencakup ranah publik dan privat, dan dikelola sebagai sistem terintegrasi untuk memberikan berbagai manfaat ”(Norton et al. 2014) What is green infrastructure?
  • 33.
  • 34. Perbaikain Lingkungan Rumah dan Pekerjaan Nilai budaya dan Sejarah Kawasan Hijau Peluang Rekreasi Berdampak Pada Kesehatan Fisik dan Mental MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 1. MANFAAT SOSIAL Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
  • 35. Pertumbuhan pohon, dinamika musiman dan alam yang mengalami Variasi lanskap melalui berbagai warna, tektur, bentuk dan kerapatan tanaman Mendefinisikan ruang terbuka, membingkai dan Menyaring pandangan bangunan lansekap MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 2. MANFAAT ESTETIKA DAN ARSITEKTUR Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
  • 36. Dampak pada iklim perkotaan melalui suhu dan kelembaban Kontrol Suara Pencagah banjir dan pengendali erosi Kontrol Angin Pengurangan silau dan Refleksi Pengurangan Polusi Udara MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 3. MANFAAT IKLIM DAN FISIK Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
  • 37. burung yang menjadikan hutan kota sebagai habitat hidupnya sangat baik untuk keseimbangan eksosistem di perkotaan. Biotop untuk flora dan fauana di lingkungan perkotaan MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 4. MANFAAT EKOLOGIS Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
  • 38. Nilai properti meningkat Nilai manfaat dari harga pasar (jumlah, beri, jamur, dll) Pariwisata MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 5. MANFAAT EKONOMI Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
  • 39.
  • 40. Dalam studi kajian perencanaan aspek yang diteliti meliputi : lokasi, fungsi dan pemanfaatan, aspek tehnik silvikultur, arsitektur lansekap, sarana dan prasarana, tehnik pengelolaan lingkungan. Bahan informasi yang dibutuhkan dalam studi meliputi: TAHAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA 1. PERENCANAAN Data fisik (letak, wilayah, tanah, iklim dan lain-lain) Sosial ekonomi (aktivitas di wilayah bersangkutan dan kondisinya) Keadaan lingkungan (lokasi dan sekitarnya) Rencana pembangunan wilayah (RDTRK,RTBL,RTH) Bahan-bahan penunjang lainnya
  • 41. Hasil studi berupa Rencana Pembangunan Inftrastruktur hijau yang terdiri dari tiga bagian, yakni: Rencana Jangka Panjang memuat gambaran tentang hutan kota yang dibangun, serta target dan tahapan pelaksanaannya Rencana Detail memuat desain fisik atau rancang bangun untuk masing- masing komponen fisik hutan kota yang hendak dibangun serta tata letaknya Rencana Tahun Pertama Kegiatan rencana fisik dan biayanya
  • 42. Organisasi pembangunan dan pengelolaan hutan kota sangat bergantung kepada perangkat yang ada dan keperluannya. Sistem pengorganisasian di suatu daerah mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Walikota atau Bupati sebagai kepala wilayah bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan hutan kota di wilayahnya. 2. KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
  • 43. PERSYARATAN UMUM TANAMAN Tahan terhadap hama dan penyakit Cepat tumbuh Kelengkapan jenis dan penyebaran jenis Mempunyai umur yang panjang Tahan terhadap hama dan penyakit Ketika dewasa sesuai dengan ruang yang ada Kompatibel dengan tanaman lain Serbuk sarinya tidak bersifat alergis
  • 44. PERSYARATAN UNTUK POHON PENEDUH JALAN Mudah tumbuh pada tanah yang padat Tidak mempunyai akar yang besar di permukaan tanah Tahan terhadap hembusan angin yang kuat Dahan dan ranting tidak mudah patah Pohon tidak mudah tumbang Buah tidak terlalu besar Serasah yang dihasilkan sedikit Tahan terhadap pencemar dari kendaraan bermotor dan industri Luka akibat benturan mobil mudah sembuh Cukup teduh, tetapi tidak terlalu gelap Kompatibel dengan tanaman lain Daun, bunga, buah, batang dan percabangannya secara keseluruhan indah
  • 45. Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan No. Nama Umum/daerah Nama Ilmiah Tinggi Pertumbuhan (m) Diameter Tajuk (m) 1 Saga Adenanthera pavonina 10.00 - 15.00 > 12.00 2 Nyamplung Calophyllum inophyllum 10.00 - 15.00 > 15.00 3 Kenanga Cananga odorata > 15.00 6.00 4 Kotek mamak Cassia grandis > 15.00 10.00 - 15.00 5 Kasia busuk, beresah Cassia nodosa > 15.00 < 10.00 6 Johar Cassia siamea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 7 Medang teja, Kayu manis hutan Cinnamomum iners 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 8 Flamboyan Delonix regia 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 9 Dadap ayam Erythrina variegata 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 10 Kiara payung Fillicium decipiens 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 11 Khaya Khaya senegalensis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 12 Gelam Melaleuca leucadendron 10.00 - 15.00 < 10.00 13 Mambu Melia indica 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 14 Nagasari Mesua ferrea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 15 Cempaka putih/Kantil Michelle alba 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 16 Tanjung Mimusops flame 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 17 Batai laut Peltophorum pterocarpum 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 18 Asam landi Pithecellobium dulce 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 19 Asam Jawa Tamarindus indica 10.00 – 15.00 10.00 - 15.00 20 Tekoma Tabebuia spectabilis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 Daftar Pohon Tepi Jalan Berukuran Sedang TANAMAN JALUR HIJAU
  • 46.
  • 48. MENANAM POHON YANG TEPAT DITEMPAT YANG TEPAT
  • 49. ZONA PENANAMAN • Zone l akan mengakomodasi pohon hias untuk menghindari konflik antara pohon dan kabel listrik. • Zona 2 disarankan pohon berukuran sedang sebagai yang terbaik untuk meningkatkan penampilan rumah dan properti. • Zona 3 adalah tanah di belakang rumah, yang cocok untuk berbagai pilihan pohon, termasuk jenis yang lebih besar yang tidak direkomendasikan untuk zona lain
  • 52. PENANAMAN DI JALUR LALU LINTAS
  • 53. JARAK TANAMAN TERHADAP PERKERASAN Jarak Titik Tanam Pohon dengan Tepi Perkerasan Jarak Titik Tanam Perdu/Semak dengan Tepi Perkerasan
  • 54. PENANAMAN PADA DAERAH PERSIMPANGAN Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah 1. Persimpangan Tidak Bersinyal 2. Persimpangan Bersinyal Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah
  • 55.
  • 56. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA Konflik antara pohon dengan infrastruktur layanan atas seperti kabel listik, lampu penerangan jalan, kamera CCTV, rambu- rambu lalulintas yang disebabkan ukuran pohon akan bertambah tinggi di masa depan dan berpotensi menghalangi atau bahkan merusak fasilitas tersebut. 1. KONFLIK DENGAN LAYANAN ATAS (Arieal Service)
  • 57. SOLUSI KONFLIK INFRASTUKTUR LAYANAN ATAS (Arieal Service)
  • 58. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA Infrastuktur perkotaan seperti trotar, jalan, tempat parkir dan pagar bangunan berpotensi rusak oleh akar pohon, dimana akar pohon dapat mengangkat area permukaan yang telah dibangun fasilitas tersebut. 2. KONFLIK DENGAN LAYANAN PERMUKAAN (Surface Service)
  • 59. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA Pemetaan layanan bawah tanah perlu dilakukan untuk menentukan lokasi pipa, kabel, dan sarana layanan lain yang berada dibawah tanah. Karena pohon yang tumbuh disekitar fasilitas tersebut menjadi rusak. 3. KONFLIK DENGAN LAYANAN BAWAH TANAH (Underground Service)
  • 60. SOLUSI KONFLIK INFRASTUKTUR LAYANAN BAWAH TANAH (Underground Service) • Harus berurusan dengan situs yang tumbuh berdasarkan pada pertumbuhan tanaman. • Perbedaan antara jenis pohon membutuhkan pertumbuhan. • Titik rawan sistem saluran pembuangan. • Variasi antara spesies pohon dalam kemampuan mereka untuk menembus titik-titik rawan di pipa saluran pembuangan. • Variasi antara spesies pohon dengan perkembangan radikal dalam lingkungan perkotaan. • Pentingnya posisi poros terkait dengan jenis, kedalaman dan posisi pipa
  • 61.
  • 63.
  • 65. Tumbuhan yang saat ini paling merusak pohon di jalur hijaua perkotaan adalah jenis tanaman Paku sisik naga atau Pyrrosia piloselloides adalah salah satu jenis tumbuhan paku famili Polypodiaceae yang merupakan tumbuhan epifit bukan sejenis tumbuhan benalu TUMBUHAN YANG PALING MERUSAK POHON
  • 66. Rhizoma bentuk percabangan monopodial semu paku sisik naga Sumber : Anonim, 2015 dan sumber pribadi
  • 67. Pola pertulangan daun tropofil dan sporofil paku sisik naga a) daun sporofil b) tropofil paku sisik naga a) habit I Variasi habit b) habit II