Dokumen tersebut membahas tentang proyeksi peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia hingga tahun 2035 yang diperkirakan mencapai 66,6% atau sekitar 203,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan sarana prasarana serta bertambahnya kawasan terbangun di perkotaan.
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang KotaKukuh Sungkawa
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan penyelenggaraan hutan kota menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Secara ringkas, hutan kota didefinisikan sebagai kawasan yang bertumbuh pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Fungsinya ant
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2010-2030. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum dibentuknya peraturan daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan pembentukan Kabupaten Sigi. Selanjutnya dokumen ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini seperti ruang, tata ru
Dokumen tersebut merupakan peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang pedoman penyusunan Rencana Pemmanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemmanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Dokumen ini memberikan panduan penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPH-IPHPS secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan mengutamakan kesetaraan gender.
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang KotaKukuh Sungkawa
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan penyelenggaraan hutan kota menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Secara ringkas, hutan kota didefinisikan sebagai kawasan yang bertumbuh pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Fungsinya ant
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2010-2030. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum dibentuknya peraturan daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan pembentukan Kabupaten Sigi. Selanjutnya dokumen ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini seperti ruang, tata ru
Dokumen tersebut merupakan peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang pedoman penyusunan Rencana Pemmanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemmanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Dokumen ini memberikan panduan penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPH-IPHPS secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan mengutamakan kesetaraan gender.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua hutan di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, mengatur status dan fungsi hutan, serta ketentuan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pengawasan hutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat
2) Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk dengan ketentuan minimal untuk setiap unit lingkungan
3) Pemanfaatan R
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi MalukuCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan kebijakan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku terkait pengelolaan hutan dan kawasan hutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan kondisi hutan dan kawasan hutan di Maluku serta dasar hukum penguasaan hutan oleh negara.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Dokumen ini membahas tentang ketentuan umum, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada hutan konservasi, lindung, dan produksi.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan menteri tentang pembangunan model desa konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi. Rancangan peraturan ini terdiri dari 5 bab dan 28 pasal yang membahas tentang ketentuan umum, penetapan model desa konservasi, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pembiayaan. Pembangunan model desa konservasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarak
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuCIFOR-ICRAF
Reformasi tenurial lahan dan hutan di Maluku meliputi berbagai bentuk kepemilikan lahan tradisional masyarakat adat sejak dahulu. Pada era Orde Baru, hak ulayat masyarakat atas hutan tidak diakui dan eksploitasi hutan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Era Reformasi membawa perubahan melalui UU Kehutanan 1999 yang mengakui hak masyarakat adat dan skema kehutanan berbasis masyarakat sepert
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab ini membahas tentang landasan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk karakteristik pemanfaatan lahan desa, ciri-ciri desa, dan pola permukiman desa tradisional seperti di Bali.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Peraturan ini mengatur tentang kesatuan pengelolaan hutan (KPH), tata cara penetapan KPH, izin pemanfaatan hutan, dan ketentuan umum lainnya terkait pengelolaan hutan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pengaturan mengenai perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani sesuai dengan peraturan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/6/2017. Dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek dan bentuk perizinan perhutanan sosial, syarat-syarat permohonan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, ketentuan mengenai pola tanam, bagi hasil, tata cara permohonan,
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
Dokumen tersebut membahas tentang zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota Malang berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta implementasinya. Dokumen ini menjelaskan deskripsi zonasi lahan Kota Malang, kebijakan RTRW untuk mencapai kota pendidikan berkualitas, dan proses penyusunan RTRW Kota Malang serta hambatannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan hutan kota, mulai dari latar belakang, permasalahan kawasan perkotaan, perkembangan pembangunan hutan kota, penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis hutan kota seperti hutan kota di kawasan pemukiman, industri, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, perlindungan dan pengamanan
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bertujuan untuk menata ruang nasional secara terpadu dan berkelanjutan serta menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Indonesia.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua hutan di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, mengatur status dan fungsi hutan, serta ketentuan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pengawasan hutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat
2) Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk dengan ketentuan minimal untuk setiap unit lingkungan
3) Pemanfaatan R
Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi MalukuCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan kebijakan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku terkait pengelolaan hutan dan kawasan hutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan kondisi hutan dan kawasan hutan di Maluku serta dasar hukum penguasaan hutan oleh negara.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Dokumen ini membahas tentang ketentuan umum, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada hutan konservasi, lindung, dan produksi.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan menteri tentang pembangunan model desa konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi. Rancangan peraturan ini terdiri dari 5 bab dan 28 pasal yang membahas tentang ketentuan umum, penetapan model desa konservasi, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pembiayaan. Pembangunan model desa konservasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarak
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuCIFOR-ICRAF
Reformasi tenurial lahan dan hutan di Maluku meliputi berbagai bentuk kepemilikan lahan tradisional masyarakat adat sejak dahulu. Pada era Orde Baru, hak ulayat masyarakat atas hutan tidak diakui dan eksploitasi hutan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Era Reformasi membawa perubahan melalui UU Kehutanan 1999 yang mengakui hak masyarakat adat dan skema kehutanan berbasis masyarakat sepert
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab ini membahas tentang landasan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk karakteristik pemanfaatan lahan desa, ciri-ciri desa, dan pola permukiman desa tradisional seperti di Bali.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Peraturan ini mengatur tentang kesatuan pengelolaan hutan (KPH), tata cara penetapan KPH, izin pemanfaatan hutan, dan ketentuan umum lainnya terkait pengelolaan hutan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pengaturan mengenai perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani sesuai dengan peraturan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/6/2017. Dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek dan bentuk perizinan perhutanan sosial, syarat-syarat permohonan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, ketentuan mengenai pola tanam, bagi hasil, tata cara permohonan,
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
Dokumen tersebut membahas tentang zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota Malang berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta implementasinya. Dokumen ini menjelaskan deskripsi zonasi lahan Kota Malang, kebijakan RTRW untuk mencapai kota pendidikan berkualitas, dan proses penyusunan RTRW Kota Malang serta hambatannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan hutan kota, mulai dari latar belakang, permasalahan kawasan perkotaan, perkembangan pembangunan hutan kota, penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis hutan kota seperti hutan kota di kawasan pemukiman, industri, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, perlindungan dan pengamanan
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bertujuan untuk menata ruang nasional secara terpadu dan berkelanjutan serta menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2011-2031 yang mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait penataan ruang di provinsi tersebut."
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanazhari sofyan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan serta kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan serta keadilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memberikan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta mencapai keterpaduan dan keseimbangan pengembangan antarwilayah dan antarsektor.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta, mencakup penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, dan kompensasi hutan kota. Ruang lingkupnya meliputi penunjukan lokasi dan luas hutan kota, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta ketentuan untuk setiap tipe hutan kota.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk mencapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antar wilayah dan sektor.
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotajopiwildani
Dokumen ini membahas struktur keruangan dan perkembangan desa serta kota, termasuk pola, bentuk, tipe, dan teori perkembangan desa dan kota. Juga dibahas interaksi dan fungsi desa dan kota."
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan jangka panjang dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang nasional dengan strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauReaper-Ami
Dokumen tersebut membahas tentang penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan, terutama di kawasan permukiman. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain konversi lahan ruang hijau menjadi infrastruktur dan kawasan terbangun lainnya seiring pertumbuhan kota. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di perkotaan. Diperlukan upaya
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauReaper-Ami
Dokumen tersebut membahas tentang penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan, terutama di kawasan permukiman. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain konversi lahan ruang hijau menjadi infrastruktur dan kawasan terbangun lainnya seiring pertumbuhan kota. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di perkotaan. Diperlukan upaya
Konferensi Tenurial 2017 menghasilkan pembaruan peta jalan reformasi agraria dan perhutanan sosial hingga 2019 melalui partisipasi berbagai pihak. Konferensi ini membahas berbagai inovasi untuk mempercepat pemenuhan hak rakyat atas penguasaan tanah dan hutan guna keadilan ekonomi. Peta jalan diharapkan memandu pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program reformasi hingga dua tahun ke depan.
5. Proyeksi Jumlah Penduduk
Perkotaan sampai dengan
tahun 2035 diperkirakan
mencapai 66,6 %. Atau
sekitar 203,6 juta jiwa.
66,6%
33,4%
Perkotaan Pedesaan
PENDAHULUAN
49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Perkotaan Pedesaan
Peningkatan Jumlah penduduk perkotaan di
Indonesia menurut BPS diperkirakan pada
tahun 2020 sebesar 56,7% dan
diperkirakan pada tahun 2035 penduduk
perkotaan mencapai 66,6%.
6. SARANA PRASARANA
MENINGKAT
Meningkatnya sarana dan
prasarana di perkotaan
sangat berpengaruh
besar terhadap peningkatan
ekonomi
KAWASAN TERBANGUN
MENINGKAT
Semakin bertambahnya
penduduk pendatang memberi
implikasi meningkatnya
kebutuhan ruang untuk
permukiman serta sarana dan
prasarana penunjangnya.
PERTUMBUHAN PENDUDUK
MENINGKAT
Pertumbuhan penduduk
perkotaan di Indonesia yang
diperkirakan sekitar 66,6%
atau 203,6 juta jiwa.
DAMPAK PERTUMBUHAN SEKTOR
EKONOMI DI PERKOTAAN
9. PENGERTIAN HUTAN
Stephen H. Spurr (1973)
Hutan ialah sekumpulan pohon-
pohon atau tumbuhan yang
berkayu yang terdapat
kerapatan dan luas tertentu yang
dapat menciptakan iklim setempat
serta keadaan ekologis yang
berbeda dengan di luarnya.
Food and Agriculture Organization (FAO)
Hutan adalah lahan yang luasnya lebih dari 0,5
hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari
5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau
pohon dapat mencapai ambang batas ini di
lapangan. Tidak termasuk lahan yang sebagian
besar digunakan untuk pertanian atau permukiman.
Undang-undang No.41 tahun
1999 tentang kehutanan
“Hutan adalah suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.”
10. Black Law Dictionary
Hutan adalah suatu lapangan pohon-
pohon secara keseluruhan yang
merupakan persekutuan hidup alam
hayati besertaalam lingkungannya, dan
yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagai hutan.
International Union of Forest Research Organizations
Hutan adalah daratan yang memiliki area tutupan kanopi
10 % atau sebelumnya memiliki pepohonan dengan
tutupan kanopi sebesar itu atau lebih dari itu, baik itu
secara alami ataupun buatan yaitu melalui reboisasi.
11. Kota adalah sebagai tempat
pemenuhan kebutuhan dan memiliki
norma atau hukum sendiri.
Kota adalah suatu permukiman yang
bersifat permanen dengan jumlah
penduduk besar memiliki fungsi
perkotaan minimum yaitu sebuah
pasar, pusat administrasi, pusat
militer, pusat keagamaan, dan pusat
intelektualitas.
Max Weber(1864 - 1920)
Jorge E. Hardoy (1959)
Kota adalah suatu wilayah yang
umumnya memiliki luas yang cukup
besar dan padat serta dihuni
masyarakat yang heteroge.
Kota adalah suatu tempat tinggal
manusia yang merupakan
manifestasi dari perencanaan dan
perancangan yang dipenuhi oleh
berbagai unsur seperti bangunan,
jalan, dan ruang terbuka hijau.
Louish Wirth (1897 – 1952)
John Brinckerhoff Jackson
(1909 - 1996)
PENGERTIAN KOTA
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
“Kota adalah adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.”
12. Jorgensen, E.
(1974)
Hutan Kota adalah cabang
khusus dari kehutanan yang
bertujuan untuk budidaya dan
pengelolaan pohon untuk
kontribusi saat ini dan
potensialnya bagi
kesejahteraan fisiologis,
sosiologis dan ekonomi
masyarakat perkotaan.
Deneke, F.
(1993)
Hutan Kota adalah
perencanaan berkelanjutan,
penanaman, perlindungan,
pemeliharaan, dan perawatan
pohon, hutan, ruang hijau dan
sumber daya di dalam dan
sekitar kota dan masyarakat
untuk manfaat ekonomi,
lingkungan, sosial, dan
kesehatan masyarakat bagi
masyarakat.
Robert W. Miller
(1997)
Hutan Kota dapat
didefinisikan sebagai jumlah
dari semua kayu dan vegetasi
terkait di dalam dan sekitar
pemukiman padat manusia,
mulai dari komunitas kecil di
pedesaan hingga wilayah
metropolitan.
G. Kuchelmeister
(1993)
Hutan Kota adalah perpaduan
antara arborikultur, hortikultura
hias dan pengelolaan hutan. Ini
terkait erat dengan arsitektur
lansekap dan manajemen
taman dan harus dilakukan
bersama-sama dengan para
profesional di bidang ini serta
dengan perencana kota.
PENGERTIAN HUTAN KOTA
Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan
rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
PP NO.63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA:
PENGERTIAN HUTAN KOTA
13. PENGERTIAN HUTAN KOTA
SINGAPURA MENGACU KEPADA FAO
FAO mendefinisikan hutan kota sebagai “jaringan atau
sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan
pohon individu yang terletak di daerah perkotaan dan
pinggiran kota ” - istilah tersebut mencakup segala sesuatu
mulai dari taman hingga satu pohon
WIKIPEDIA
Sebuah hutan kota adalah hutan , atau koleksi pohon, yang
tumbuh dalam kota , kota atau pinggiran kota . Dalam arti yang
lebih luas, ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan berkayu yang
tumbuh di dalam dan sekitar pemukiman manusia
MALAYSIA
Hutan kota dapat didefinisikan sebagai semua pohon milik publik
dan pribadi di dalam wilayah perkotaan
16. SEBEUM INDONESIA
MERDEKA
Awal mula terbentuknya hutan kota telah
dimulai sebelum Indonesia merdeka. Saat
itu, pemerintahan Hindia Belanda
melakukan penanaman pohon secara
teratur pada setiap pinggiran jalan. Bukti
dari program penanaman tersebut masih
dapat kita lihat di banyak tempat, seperti
Bogor, Bandung, Medan dan kota lainnya.
Fungsi pepohonan yang ditanam tersebut
ialah sebagai peneduh jalan.
TAHUN 1963
Selanjutnya, pada masa kemerdekaan
penanaman pohon di perkotaan
dimulai ketika Indonesia menjadi
penyelenggara Games of the New
Emerging Forces (GANEFO) pada
tahun 1963. Panitia acara tersebut
melakukan program penanaman di
sekitar area senayan dengan berbagai
jenis pohon. Bahkan, hingga saat ini
kita masih dapat menjumpai pohon-
pohon yang ditanam tersebut.
SEJARAH HUTAN KOTA DI INDONESIA
17. TAHUN 1978
Kemudian pada Kongres Kehutanan Sedunia
ke-7 yang diadakan di Jakarta pada tahun
1978 menjadi awal mula nama “Hutan
Kota” secara resmi dikenal. Pada waktu itu,
pemerintah mencanangkan pembangunan
hutan kota di daerah senayan yang
dilakukan oleh peserta kongres pada lahan
seluas 5 hektar. Lahan yang digunakan
adalah halaman gedung Manggala
Wanabakti atau Kantor Kementerian
Kehutanan.
TAHUN 1980
Isu menurunnya kualitas lingkungan
perkotaan mulai digalakan
Program/kegiatan penghijauan
perkotaan. Dinas Pertamanan DKI
Jakarta memprogramkan
pembangunan jalur hijau dan
pertamanan kota, sedangkan Dinas
Kehutanan DKI Jakarta mulai
menerapkan program pembangunan
dan pengembangan hutan kota.
18. TAHUN 1990
Semakin meningkatnya pencemaran udara,
mulai disadarinya pentingnya hutan kota.
Pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke
30 di Pulai Sulawesi Tengah, Presiden RI
mencanangkan pembangunan hutan kota.
Pembangunan hutan kota ditumbuhkan di 11
kota besar, dengan diawali pembangunan
hutan kota Jakarta seluas 2.327 Ha.
TAHUN 1999
Dibuatnya Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 yang mengatur tentang
Hutan Kota dalam pasal 9 ayat (1)
bahwa untuk kepentingan pengaturan
iklim mikro, estetika dan resapan air,
disetiap kota ditetapkan kawasan
tertentu sebagai hutan kota.
19. TAHUN 2002
Dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang
Hutan Kota, mengamanatkan presentase
penyediaan hutan kota di suatu wilayah
seluas paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari wilayah perkotaan dan atau
disesuaikan dengan kondisi setempat.
TAHUN 2007
Dibuatnya Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang mengatur Ruang Terbuka Hijau
(RTH) sebagai bagian dari Tata Ruang
Wilayah Kota. Ruang Terbuka Hijau,
terdiri dari ruang terbuka hijau public
dan ruang terbuka hijau privat.
Proporsi ruang terbuka hijau pada
kota paling sedikit 30 % dari luas
wilayah dan proporsi ruang terbuka
hijau pada wilayah kota paling sedikit
20 % dari luas wilayah kota.
20. TAHUN 2007
Dibuatnya Pertaruan Menteri Dalam Negeri
No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perkotaan (RTHKP) meliputi kegiatan
peencanaan, pemanfaatan dan
pengamanan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana tata ruang
wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Luas
ideal RTHKP minimal 20 % dari luas
kawasan perkotaan yang mencakup RTHKP
public dan privat.
TAHUN 2008
Dibuatnya Pertaruan Menteri Pekerjaan
Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan yang menjadi
acuan pemangku kepentingan baik
pemerintah kota, perencana maupun
pihak-pihak terkait, dalam
perencanaan, perancangan,
pembangunan, dan pengelolaan ruang
terbuka hijau.
21. TAHUN 2009
Dibuatnya Pertaruan Menteri Kehutanan
Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
yang menjadi rujukan dalam
penyelenggaraan hutan kota meliputi
penujukan, pembangunan, penetapan dan
pengelolaan hutan kota.
TAHUN 2009
Telah dibangun Hutan Kota seluas
20.379 Ha dengan dana APBN, APBD
dan swadaya.
22. TAHUN 2010
Telah dibangun Hutan Kota Seluas 1.117,56
Ha dengan dana APBN.
TAHUN 2010
Telah dibangun Hutan Kota Seluas
1.444 Ha dengan dana APBN.
23. TAHUN 2020
Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun
2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Dimana
pelaksanaan rehabilitasi hutan termasuk didalamnya adalah
penghijauan dalam Pasal 27 sala satunya adalah
Pembangunan Hutan Kota.
27. RUANG TERBUKA HIJAU
UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANTAAN RUANG
Dalam Pasal 29 menjelaskan bawah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
terdiri dari RTH Publik paling sedikit 30% dan RTH Privat paling
sedikit 20% dari luas wilayah Kota.
PERMEN ATR NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA
Menetapakan Ruang Terbuka Hijau sebagai Kawasan Lindung
dalam Rencana Pola Ruang yang didalamnya terdapat Hutan
Kota yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau.
KEPRES NO. 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang
mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan
berkelanjutan.
28.
29. Karena infrastruktur adalah
suatu sarana yang mendukung
perkembangan suatu kota,
baik perkembangan ekonomi,
pendidikan, sosial dan
budaya.
Mengapa demikian?
Infrastruktur merupakan salah satu komponen
penting yang tidak dapat dipisahkan dari
suatu perkotaan.
INFRASTRUKTUR
30. Infrasturktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan
dengan baik.
INFRASTRUKTUR
(Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
PENGERTIAN
31. Penyediaan Infrastruktur adalah
kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan
infrastruktur dan/atau kegiatan
pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam
rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur.
INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN
(Menurut PP No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
32. HUTAN KOTA
INFRASTRUKTUR
HIJAU KOTA
“Infrastruktur hijau perkotaan dapat diartikan sebagai jaringan
yang direncanakan dan ruang hijau tak terencana, yang
mencakup ranah publik dan privat, dan dikelola sebagai sistem
terintegrasi untuk memberikan berbagai manfaat ”(Norton et al.
2014)
What is green infrastructure?
33.
34. Perbaikain
Lingkungan
Rumah dan
Pekerjaan
Nilai budaya
dan Sejarah
Kawasan Hijau
Peluang Rekreasi
Berdampak
Pada Kesehatan
Fisik dan Mental
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
1.
MANFAAT
SOSIAL
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
35. Pertumbuhan
pohon, dinamika
musiman dan
alam yang
mengalami
Variasi lanskap
melalui berbagai
warna, tektur,
bentuk dan
kerapatan tanaman
Mendefinisikan ruang
terbuka, membingkai dan
Menyaring pandangan
bangunan lansekap
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
2.
MANFAAT
ESTETIKA DAN
ARSITEKTUR
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
36. Dampak pada iklim
perkotaan melalui suhu
dan kelembaban
Kontrol Suara
Pencagah banjir dan
pengendali erosi
Kontrol Angin
Pengurangan silau
dan Refleksi
Pengurangan
Polusi Udara
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
3.
MANFAAT
IKLIM DAN
FISIK
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
37. burung yang menjadikan
hutan kota sebagai
habitat hidupnya sangat
baik untuk keseimbangan
eksosistem di perkotaan.
Biotop untuk flora
dan fauana di
lingkungan
perkotaan
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
4.
MANFAAT
EKOLOGIS
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
38. Nilai properti
meningkat
Nilai manfaat dari
harga pasar
(jumlah, beri,
jamur, dll)
Pariwisata
MANFAAT HUTAN KOTA SEBAGAI
INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA
5.
MANFAAT
EKONOMI
Manfaat dan penggunaan hutan dan pohon perkotaan (diadaptasi dari Tyrväinen 1999)
39.
40. Dalam studi kajian perencanaan aspek yang diteliti meliputi : lokasi, fungsi dan
pemanfaatan, aspek tehnik silvikultur, arsitektur lansekap, sarana dan prasarana,
tehnik pengelolaan lingkungan. Bahan informasi yang dibutuhkan dalam studi
meliputi:
TAHAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
HIJAU KOTA
1. PERENCANAAN
Data fisik
(letak, wilayah,
tanah, iklim dan
lain-lain)
Sosial ekonomi
(aktivitas di
wilayah
bersangkutan
dan kondisinya)
Keadaan
lingkungan (lokasi
dan sekitarnya)
Rencana
pembangunan
wilayah
(RDTRK,RTBL,RTH)
Bahan-bahan
penunjang lainnya
41. Hasil studi berupa Rencana Pembangunan
Inftrastruktur hijau yang terdiri dari tiga bagian, yakni:
Rencana Jangka
Panjang
memuat
gambaran
tentang hutan
kota yang
dibangun, serta
target dan
tahapan
pelaksanaannya
Rencana Detail
memuat desain
fisik atau rancang
bangun untuk
masing- masing
komponen fisik
hutan kota yang
hendak dibangun
serta tata
letaknya
Rencana Tahun
Pertama Kegiatan
rencana fisik
dan biayanya
42. Organisasi pembangunan dan pengelolaan hutan kota sangat bergantung kepada
perangkat yang ada dan keperluannya. Sistem pengorganisasian di suatu daerah mungkin
berbeda dengan daerah lainnya. Walikota atau Bupati sebagai kepala wilayah
bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan hutan kota di wilayahnya.
2.
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PELAKSANAAN
43. PERSYARATAN UMUM TANAMAN
Tahan terhadap
hama dan penyakit
Cepat tumbuh Kelengkapan jenis
dan penyebaran
jenis
Mempunyai umur
yang panjang
Tahan terhadap
hama dan penyakit
Ketika dewasa
sesuai dengan
ruang yang ada
Kompatibel
dengan tanaman
lain
Serbuk sarinya
tidak bersifat
alergis
44. PERSYARATAN UNTUK POHON PENEDUH JALAN
Mudah tumbuh
pada tanah
yang padat
Tidak
mempunyai akar
yang besar di
permukaan
tanah
Tahan terhadap
hembusan angin
yang kuat
Dahan dan
ranting tidak
mudah patah
Pohon tidak
mudah tumbang
Buah tidak
terlalu besar
Serasah yang
dihasilkan sedikit
Tahan terhadap
pencemar dari
kendaraan
bermotor dan
industri
Luka akibat
benturan mobil
mudah sembuh
Cukup teduh,
tetapi tidak
terlalu gelap
Kompatibel
dengan tanaman
lain
Daun, bunga,
buah, batang dan
percabangannya
secara
keseluruhan indah
45. Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
No. Nama Umum/daerah Nama Ilmiah Tinggi Pertumbuhan
(m)
Diameter
Tajuk (m)
1 Saga
Adenanthera
pavonina 10.00 - 15.00 > 12.00
2 Nyamplung
Calophyllum inophyllum
10.00 - 15.00 > 15.00
3 Kenanga Cananga odorata > 15.00 6.00
4 Kotek mamak Cassia grandis > 15.00 10.00 - 15.00
5 Kasia busuk, beresah Cassia nodosa > 15.00 < 10.00
6 Johar Cassia siamea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
7
Medang teja, Kayu
manis hutan Cinnamomum iners 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
8 Flamboyan Delonix regia 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
9 Dadap ayam Erythrina variegata 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
10 Kiara payung Fillicium decipiens 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
11 Khaya Khaya senegalensis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
12 Gelam
Melaleuca
leucadendron 10.00 - 15.00 < 10.00
13 Mambu Melia indica 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
14 Nagasari Mesua ferrea 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15 Cempaka putih/Kantil Michelle alba 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
16 Tanjung Mimusops flame 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
17 Batai laut
Peltophorum
pterocarpum 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
18 Asam landi Pithecellobium dulce 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
19 Asam Jawa Tamarindus indica 10.00 – 15.00 10.00 - 15.00
20 Tekoma Tabebuia spectabilis 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
Daftar Pohon Tepi Jalan Berukuran Sedang
TANAMAN JALUR HIJAU
49. ZONA PENANAMAN
• Zone l akan mengakomodasi pohon hias untuk menghindari konflik antara pohon dan
kabel listrik.
• Zona 2 disarankan pohon berukuran sedang sebagai yang terbaik untuk meningkatkan
penampilan rumah dan properti.
• Zona 3 adalah tanah di belakang rumah, yang cocok untuk berbagai pilihan pohon,
termasuk jenis yang lebih besar yang tidak direkomendasikan untuk zona lain
53. JARAK TANAMAN TERHADAP PERKERASAN
Jarak Titik Tanam Pohon dengan Tepi Perkerasan
Jarak Titik Tanam Perdu/Semak dengan Tepi Perkerasan
54. PENANAMAN PADA DAERAH PERSIMPANGAN
Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah
1. Persimpangan Tidak Bersinyal
2. Persimpangan Bersinyal
Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 3 Arah Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan 4 Arah
55.
56. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Konflik antara pohon dengan infrastruktur
layanan atas seperti kabel listik, lampu
penerangan jalan, kamera CCTV, rambu-
rambu lalulintas yang disebabkan ukuran
pohon akan bertambah tinggi di masa
depan dan berpotensi menghalangi atau
bahkan merusak fasilitas tersebut.
1.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN ATAS
(Arieal Service)
58. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Infrastuktur perkotaan seperti trotar, jalan,
tempat parkir dan pagar bangunan
berpotensi rusak oleh akar pohon,
dimana akar pohon dapat mengangkat
area permukaan yang telah dibangun
fasilitas tersebut.
2.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN PERMUKAAN
(Surface Service)
59. KONFLIK INFRASTRUKTUR KOTA
Pemetaan layanan bawah tanah perlu
dilakukan untuk menentukan lokasi pipa,
kabel, dan sarana layanan lain yang
berada dibawah tanah. Karena pohon
yang tumbuh disekitar fasilitas tersebut
menjadi rusak.
3.
KONFLIK DENGAN
LAYANAN BAWAH
TANAH (Underground
Service)
60. SOLUSI KONFLIK INFRASTUKTUR
LAYANAN BAWAH TANAH (Underground Service)
• Harus berurusan dengan situs
yang tumbuh berdasarkan pada
pertumbuhan tanaman.
• Perbedaan antara jenis pohon
membutuhkan pertumbuhan.
• Titik rawan sistem saluran
pembuangan.
• Variasi antara spesies pohon
dalam kemampuan mereka untuk
menembus titik-titik rawan di
pipa saluran pembuangan.
• Variasi antara spesies pohon
dengan perkembangan radikal
dalam lingkungan perkotaan.
• Pentingnya posisi poros terkait
dengan jenis, kedalaman dan
posisi pipa
65. Tumbuhan yang saat ini
paling merusak pohon di jalur
hijaua perkotaan adalah jenis
tanaman Paku sisik naga atau
Pyrrosia piloselloides adalah
salah satu jenis tumbuhan
paku famili Polypodiaceae
yang merupakan tumbuhan
epifit bukan sejenis tumbuhan
benalu
TUMBUHAN YANG
PALING MERUSAK
POHON