Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini diuraikan beberapa landasan teori yang akan digunakan
untuk membedah rumusan ma...
15
Menurut Bagja Waluya, 2011 ada dua pemanfaatan lahan di desa
dibedakan atas dua fungsi, yaitu:
1. Fungsi sosial adalah ...
16
Menurut Sudyohutomo (2006) di Indonesia, klasifikasi penggunaan lahan
mencakup baik yang sengaja digunakan oleh manusia...
17
7. Perkebunan adalah areal lahan yang ditanami tanaman keras dengan satu
jenis tanaman dominan, yang mencakup perkebuna...
18
cenderung mengikuti tradisi. Ciri-ciri desa yang dipengaruhi oleh kondisi geografis
berpengaruh pada kehidupan masyarak...
19
1) Pola Permukiman Desa
Secara etimologis pola permukiman berasal dari dua kata yaitu pola dan
permukiman. Pola (patter...
20
2. Bentuk desa terpusat
Terdapat di daerah pegunungan. Penduduk umumnya terdiri atas keluarga
turunan. Jika jumlah pend...
21
kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah
pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi ...
22
Menurut Sujarto (1979), pola permukiman desa dibagi menjadi 2 pola
adalah sebagai berikut:
1. Pola permukiman terkonsen...
23
2. Pola permukiman tersebar
Pola persebaran permukiman menyebar terdiri dari dusun-dusun dan atau
bangunan-bangunan rum...
24
2) Pola Permukiman Tradisional Desa Adat Bali
Pola Tata Ruang Desa di Bali menurut Ardi P. Parimin dibagi ke dalam
dua ...
25
di Bali, 1987 memperkenalkan tiga pola khas bentuk desa di Bali yaitu pola linier,
pola kombinasi dan pola jalan lintas...
26
Gambar 2.7. Pola Kombinasi (Combination)
Sumber: Sastrowardoyo,1987
Gambar 2.8. Pola Jalan Lintas (Cross Pattern)
Sumbe...
27
Pola ruang tradisional desa adat di Bali menurut Budiharjo, 1985 dalam
Wiraatmaja terdapat pola Pempatan Agung yang dis...
28
2.1 4. Pengertian Lahan
Pada dasarnya secara umum lahan memiliki karakteristik yang
membedakan dengan sumber daya alam ...
29
b. Lahan mempunyai nilai dan harga.
c. Hak atas lahan dapat dimiliki dengan aturan tertentu.
Menurut Jayadinata (1992) ...
30
negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling
terkait dalam penggunaan lahan menjadik...
31
terjadinya implikasi perkembangan terhadap pembangunan desa yang berdampak
pada alih fungsi lahan.
Alih fungsi lahan da...
32
ekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih
inggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasin...
33
mahalnya pupuk, alat-alat produksi lainnya, tenaga kerja pertanian yang semakin
sedikit, serta diperkuat dengan harga h...
34
perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di
lokasi tersebut menjadi semakin kondus...
35
ditinjau dari harga lahan dan kenaikan harga lahan. Harga lahan (land price)
merupakan refleksi atau perwujudan dani ni...
36
setempat yang merupakan rencana dan kebijakan guna lahan untuk masa
mendatang, proyek pembangunan, program perbaikan pe...
37
faktor yang memberikan pengaruh kuat dalam pergeseran dan perubahan
penggunaan lahan yaitu:
a. Faktor Ekonomi, dari seg...
38
1. Kawasan Limitasi merupakan kawasan yang tidak dapat dikembangkan
sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama ...
39
 Fasilitas hiburan dan rekreasi di dalam/luar gedung seperti bar, diskotik,
karaoke dan hiburan/rekreasi sejenisnya.
...
40
1. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya
dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekon...
41
berdampak meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan
penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal.
...
42
dalam lingkungan alam, sosial dan ekonomi serta pasar yang menyediakan
pelayanan untuk atraksi wisata, fasilitas, jasa ...
43
tempat usaha non pertanian yang mendatangkan pendapatan yang lebih
menjanjikan dari pada pendapatannya sebagai petani. ...
44
Lee 1979 dalam Yunus (2005:60) mengemukakan bahwa terdapat 6
(enam) faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan ruang...
45
fungsi-fungsi lain kekotaan dibandingkan dengan daerah yang skor
komposit variabel karateristik lahannya lebih rendah.
...
46
yaitu (1) para pengembangan selalu berorientasi pada maksimasi profit,
dan (2) sedangkan perencana lebih berorientasi p...
47
kehidupan sosial yang tidak teratur, tingkat
ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas
sosial yang rendah, kurangnya in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab ii tinjauan pustaka

1,675 views

Published on

PROPOSAL GAGAL NAMUN PENUH PERJUANGAN

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab ii tinjauan pustaka

  1. 1. 14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bagian ini diuraikan beberapa landasan teori yang akan digunakan untuk membedah rumusan masalah penelitian, konsep yang memberikan kejelasan definisi operasional dari judul penelitian. Pada bab ini juga di gambarkan alur kerangka berpikir penelitian mulai dari landasan awal latar belakang, rumusan masalah, analisis yang dipakai, teori yang dipergunakan serta keluaran dan tujuan akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk gambar diagram. 2.1. Landasan Teori 2.1 1. Karakteristik Pemanfaatan Lahan Desa Lahan merupakan bentuk fisik alam yang terdiri atas tanah, air dan udara yang dapat dikelola. Secara umum lahan di pedesaan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai macam kehidupan sosial di desa seperti bersekolah, berekreasi, beribadah, bertani, berkebun, beternak, dan lain sebagainya. Keberadaan penduduk yang bekerja di sektor non-agraris dan agraris akan mencerminkan atribut kawasan lahan desa. Karakteristik ruang merupakan pemanfaatan ruang atau lahan di desa untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan berguna bagi kelangsungan hidup penduduknya.
  2. 2. 15 Menurut Bagja Waluya, 2011 ada dua pemanfaatan lahan di desa dibedakan atas dua fungsi, yaitu: 1. Fungsi sosial adalah penggunaan lahan untuk perkampungan desa, pola penggunaan lahan ini sangat bergantung pada kondisi fisik geografis desa. Kondisi fisik geografi pada setiap desa berbeda-beda, seperti bentuk perkampungan di daerah dataran berbeda dengan bentuk perkampungan pada daerah perbukitan. Sehingga pola tata ruang desa sangat dipengaruhi dengan kondisi topografi wilayah tersebut. 2. Fungsi ekonomi adalah penggunaan lahan dimanfaatkan untuk perekonomian, penggunaan lahan untuk perekonomian ini berkaitan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam yang masih melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan struktur mata pencarian masyarakat pedesaan yang sebagian besar adalah petani, maka pertanian merupakan sektor yang mendominasi pola penggunaan lahan di pedesaan. Walaupun pertanian mendominasi pedesaan, namun sistem kepemilikan lahan di pedesaan masih rendah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya modal yang dimiliki masyarakat, sehingga pekerjaan mereka adalah menjadi buruh tani. Penggunaan lahan pedesaaan di dominasi penggunaan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, kebun, hutan, perikanan, dan peternakan. Unit-unit kegiatan pertanian biasanya memerlukan lahan yang cukup luas dengan intensitas penggunaan lahan tidak setinggi kegiatan perkotaan.
  3. 3. 16 Menurut Sudyohutomo (2006) di Indonesia, klasifikasi penggunaan lahan mencakup baik yang sengaja digunakan oleh manusia (land use) maupun tidak digunakan (unused). Klasifikasi jenis penggunaan tanah pedesaan ada 12 jenis, antara lain: 1. Perkampungan adalah areal lahan yang digunakan untuk kelompok bangunan tempat tinggal penduduk dan dihuni secara menetap. 2. Industri adalah areal lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi (industri manufatur). 3. Pertambangan adalah areal lahan yang dieksploitasi bagi pengambilan atau penggalian bahan-bahan tambang yang dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. 4. Persawahan adalah areal pertanian terdiri dari petak-petak pematang yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi atau diselingi dengan tanaman palawija, tebu, tembakau, dan tanaman semusim lainnya. 5. Pertanian tanah kering semusim adalah areal lahan pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek, areal ini juga disebut pertanian tegalan atau ladang 6. Kebun adalah areal lahan yang ditanami satu jenis tanaman keras (disebut kebun sejenis), atau tanaman keras dengan tanaman semusim dan tidak jelas jenis tanaman apa yang menonjol (sehingga disebut kebun campuran)
  4. 4. 17 7. Perkebunan adalah areal lahan yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman dominan, yang mencakup perkebunan berdasarkan perkebunan rakyat. 8. Padang adalah areal lahan yang hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak. 9. Hutan adalah areal lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tajuk pohonnya dapat saling menutupi/bergesekan. Hutan terdiri atas hutan alam lebat, hutan belukar, dan hutan sejenis. 10. Perairan darat adalah areal lahan yang digenangi air tawar secara permanen, baik buatan maupun alami. Perairan darat terdiri atas kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau/ telaga/ situ, dan rawa. 11. Lahan terbuka adalah areal lahan yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak digarap karena tidak subur (tanah tandus), menjadi tidak subur setelah digarap atau ditambang tanahnya (tanah rusak), atau karena dibuka sementara (land clearing). 12. Lain-lain adalah areal lahan yang digunakan bagi prasarana seperti jalan, sungai, dan bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia atau alami. 2.1 2. Ciri-Ciri Desa Menurut (Bintarto, 1977) wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) biasanya besar; 2) Lapangan kerja agraris; 3) Hubungan penduduk yang akrab; 4) Sifat yang
  5. 5. 18 cenderung mengikuti tradisi. Ciri-ciri desa yang dipengaruhi oleh kondisi geografis berpengaruh pada kehidupan masyarakat pedesaan meliputi: 1. Desa dan masyarakatnya erat hubungannya dengan alam (iklim dan alam seakan-akan mengatur kegiatan manusia dalam bertani). 2. Penduduk desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja, jumlahnya relatif tidak besar dan struktur ekonomi pada umumnya agraris. 3. Masyarakat desa mewujudkan satu paguyuban (dimana terdapat ikatan kekeluargaan yang erat) dimana proses sosial berjalan lambat. Control kemasyarakatan di desa ditentukan oleh adat, moral dan hukum yang informal. Desa memiliki banyak ciri-ciri yang membedakan dengan wilayah kota. Menurut Paul H.Landis dalam Bambang Utoyo, (2011) desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Daerah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa; 2) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa; 3) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan; dan 4) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi oleh alam seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat pekerjaan sampingan. 2.1 3. Pola Permukiman Desa dan Pola PermukimanTradisional Desa Adat Bali
  6. 6. 19 1) Pola Permukiman Desa Secara etimologis pola permukiman berasal dari dua kata yaitu pola dan permukiman. Pola (pattern) dapat diartikan sebagai susunan struktural, gambar, corak, kombinasi sifat kecenderungan membentuk sesuatu yang taat asas dan bersifat khas (Depdikbud, 1988), dan dapat pula diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Pengertian ini tampaknya hampir mirip dengan pengertian model, atau susunan sesuatu benda. Pola permukiman secara umum merupakan susunan sifat persebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan terjadinya sifat persebaran permukiman tersebut. Menurut Daldjoeni (2003), bentuk-bentuk desa atau pola pemukiman desa secara sederhana dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Bentuk desa mengikuti pola yang mengikuti sepanjang pantai Di daerah pantai yang landai dapat tumbuh suatu permukiman. Apabila desa pantai berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Pusat kegiatan industri kecil (perikanan dan pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang mula-mula. Gambar 2.1. Pola Permukiman Desa Mengikuti Sepanjang Pantai Laut 3 2 22 1 1 Keterangan: 1. Arah pengembangan pemukiman penduduk 2. Daerah kawasan industri kecil 3. Daerah permukiman penduduk Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987
  7. 7. 20 2. Bentuk desa terpusat Terdapat di daerah pegunungan. Penduduk umumnya terdiri atas keluarga turunan. Jika jumlah penduduk bertambah lalu pemekaran desa pegunungan itu mengarah ke segala jurusan, tanpa adanya rencana. Sementara itu pusat-pusat kegiatan penduduk pun dapat bergeser mengikuti pemekaran. 3. Bentuk desa linier di dataran rendah/ memanjang jalan/ sungai Pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Jika Gambar 2.2. Pola Permukiman Desa Terpusat Keterangan: 1. Daerah permukiman penduduk 2. Daerah pengembangan permukiman penduduk 3. Daerah kawasan industri kecil 1 33 2 2 Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987
  8. 8. 21 kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi pemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran ke arah pedalaman sebelah menyebelah jalan raya. Maka kemudian harus dibuatkan jalan baru mengelilingi desa, jadi semacam ring road dengan maksud agar kawasan pemukiman baru tak terpencil. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu Terdapat di dataran rendah. Yang dimaksud cengan fasilitas misalnya mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain-lainnya. Arah pemekarannya dapat ke segala jurusan, sedangkan fasilitas untuk industri kecil dapat disebarkan ke segala tempat sesuai dengan keinginan setempat. Gambar 2.3. Pola Permukiman Desa Linier/Memanjang Jalan Jalur Jalan Keternagan: 1. Arah pengembangan 2. Jalan tembus 3. Daerah industry kecil 4. Lahan pertanian Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987 1 4 3 3 2 2 Keterangan: 1. Daerah permukiman penduduk 2. Arah pengembangan permukiman penduduk 3. Daerah kawasan industri kecil 4. Fasilitas yang telah ada
  9. 9. 22 Menurut Sujarto (1979), pola permukiman desa dibagi menjadi 2 pola adalah sebagai berikut: 1. Pola permukiman terkonsentris Pola persebaran permukiman mengelompok tersusun dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan rumah yang lebih kompak dengan jarak tertentu. Gathered Settlements (terkonsentris) karena :  Daerah-daerah yang memiliki tanah-tanah subur, dapat mengikut tempat kediaman penduduk dalam satu kelompok.  Daerah-daerah dengan relief yang sama, misalnya dataran-dataran rendah menjadi sasaran penduduk untuk bertempat tinggal.  Daerah-daerah dengan permukaan air tanah yang dalam menyebabkan adanya sumur-sumur yang sangat sedikit, karena pembuatan sumur- sumur itu akan memakan biaya dan waktu yang banyak.  Daerah-daerah dimana keadaan keamanan belum dapat dipastikan, baik karena gangguan binatang maupun gangguan suku bangsa yang sedang bermusuhan dapat berpengaruh terhadap timbulnya pengelompokan tempat kediaman.
  10. 10. 23 2. Pola permukiman tersebar Pola persebaran permukiman menyebar terdiri dari dusun-dusun dan atau bangunan-bangunan rumah yang tersebar dengan jarak tidak tertentu. Fragmented Settlements (tersebar) karena :  Daerah-daerah banjir dapat merupakan pemisah antara permukiman perdesaan satu dengan lainnya.  Daerah-daerah dengan topografi kasar menyebabkan rumah penduduk desa tersebar.  Permukaan air tanah yang dangkal memungkinkan pembuatan sumur- sumur di setiap tempat, keamanan terjamin. Sedangkan menurut Snyder (1989), disebutkan bahwa pola ruang sangat berkaitan dengan sistem sirkulasi, karena melalui sirkulasi ruang-ruang dalam suatu wilayah dapat berhubungan, sekaligus menggambarkan berbagai fungsi pergerakannya. Dengan cara lain dapat di sebutkan bahwa pola ruang diawali dengan menetapkan pola sirkulasi, seperti misalnya dalam perencanaan tata ruang kota, permukiman, perumahan dan sebagainya. Pola-pola dimaksud adalah, 1) melingkar atau radial, 2) kisi-kisi atau disebut juga papan catur, 3) linear, 4) organik, dan 5) kombinasi dari semua pola. Lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.
  11. 11. 24 2) Pola Permukiman Tradisional Desa Adat Bali Pola Tata Ruang Desa di Bali menurut Ardi P. Parimin dibagi ke dalam dua tipe yakni pertama ada Pola Linear yang terdapat pada Desa Bali Aga yaitu desa yang sudah tua terdapat hanya beberapa saja dari jumlah desa Bali dataran. Secara garis besar gambaran fisiknya adalah membentuk ruang terbuka secara linear membentang arah Utara-Selatan (kaja-kelod) yang membagi Desa menjadi dua bagian. Yang ke-2 adalah Pola Crossroad yang terdapat pada desa Bali dataran yang merupakan tipe pola yang masih muda dan terdiri dari sebagian besar desa di Bali. Secara garis besar gamabaran fisiknya adalah membentuk jalan silang (crossroad), yang terdiri dari dua sumbu yakni sumbu Utara-Selatan yang merupakan sumbu jalan utama dan sumbu jalan Timur-Barat. Pola tata ruang tradisional arsitektur Bali menurut Sastrowardoyo dalam pengenalan arsitektur Bali tahun 1987 memiliki nilai-nilai tradisional asli, menurutnya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan asli masyarakat tradisional Bali satu dengan yang lainnya, sangat berkaitan erat untuk menjadi satu kesatuan tanpa memisahkan keseluruhan aspek perencanaanya, tanpa kehilangan suatu makna dalam nilai tersebut. Dalam seminarnya “The AgaKhan Awards for Architecture”
  12. 12. 25 di Bali, 1987 memperkenalkan tiga pola khas bentuk desa di Bali yaitu pola linier, pola kombinasi dan pola jalan lintas serta pola desa pada umumnya dengan perpaduan antara pola ketiganya di Bali, untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar 2.6; gambar 2.7; gambar 2.8. Gambar 2.6. Pola Linier (Linier Pattern) Sumber: Sastrowardoyo,1987
  13. 13. 26 Gambar 2.7. Pola Kombinasi (Combination) Sumber: Sastrowardoyo,1987 Gambar 2.8. Pola Jalan Lintas (Cross Pattern) Sumber: Sastrowardoyo,1987
  14. 14. 27 Pola ruang tradisional desa adat di Bali menurut Budiharjo, 1985 dalam Wiraatmaja terdapat pola Pempatan Agung yang disebut Nyatur Desa (Nyatur Muka/Catus Patha), dimana dua jalan utama yang menyilang desa, timur-barat dan utara-selatan membentuk silang pempatan sebagai pusat desa. Balai Banjar sebagai pusat pelayanan sub lingkungan menempati lokasi di sekitarnya dengan jalan-jalan sub lingkungan sebagai cabang-cabang jalan utamanya. Pada Perempatan Agung ini, Pura Desa dan Pura Puseh atau Puri menempati zone kaja kangin (timur laut), Balai Banjar menempati zone kajakauh (barat laut), lapangan desa menempati zone kelod kangin (tenggara) dan zone kelod kauh (barat daya) dialokasikan sebagai pusat desa. Kuburan desa ditempatkan di luar desa pada arah kelod atau arah kauh yang merupakan zone dengan nilai rendah (nista). Tata letak perumahan dan bangunan-bangunan pelayananan disesuaikan dengan keadaan alam dan adat setempat. Areal sekeliling perempatan tersebut merupakan area bersama yang berfungsi sebagai fasilitas sosial selengkapnya terlihat pada gambar 2.9. Ket: a - Halaman/Bencingah  Utara
  15. 15. 28 2.1 4. Pengertian Lahan Pada dasarnya secara umum lahan memiliki karakteristik yang membedakan dengan sumber daya alam yang lain (Kaiser, Godschalk, and Chapin, 1995) dalam (Ciputra 2012), yaitu: a. Lahan mempunyai sifat tertentu yang berbeda dengan sumber daya lain, meliputi: - Lahan merupakan aset ekonomis yang tidak terpengaruh oleh penurunan nilai dan harganya tidak terpengaruh oleh faktor waktu. - Jumlah lahan terbatas dan tidak dapat bertambah, kecuali melalui reklamasi. - Lahan secara fisik tidak dapat dipindahkan, sehingga lahan yang luas di suatu daerah merupakan keuntungan bagi daerah tersebut yang tidak dapat dialihkan dan dimiliki oleh daerah lain. Perumahan Perumahan 1 23 4 a bc d
  16. 16. 29 b. Lahan mempunyai nilai dan harga. c. Hak atas lahan dapat dimiliki dengan aturan tertentu. Menurut Jayadinata (1992) lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Sedangkan menurut Sugandhy (1999) lahan merupakan permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Lahan adalah sumber daya alam yang terbatas, dimana dalam penggunaanya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukannya dirumuskan dalam rencana-rencana dengan maksud demi kesejahteraan masyarakat. Lichfild dan Drabkin (1980) membagi pengertian lahan menjadi dua segi, berdasarkan segi geografi fisik lahan adalah tanah yang tetap dalam lingkungannya dan kualitas fisik tanah sangat menentukan fungsinya. Menurut segi ekonomi lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksinya, lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga, nilai dan biaya. Sedangkan pengertian lahan menurut (Sugandhy, 1989:1) dalam (Elfiansyah, dkk, 2013) merupakan sumber daya alam yang terbatas yang dalam penggunaannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukannya secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahan mempunyai arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu
  17. 17. 30 negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan menjadikan lahan mempunyai nilai tersendiri dalam peruntukannya. 2.1 5. Pengertian Alih Fungsi Lahan Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait dengan kebijakan tataguna tanah (Ruswandi 2005). Menurut Kustiawan (1997) alih fungsi atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Alih fungsi lahan umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Menurut Soetomo, (2009) perkembangan industri tradisional yang banyak berkembang dari teknologi pedesaan, teknologi yang bersumber dari sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun manusia menciptakan manufaktur yang berakar pada sejarah, budaya dan sumber daya lokal. Namun akhirnya perkembangan kerajinan yang menarik menjadi konsumsi perkotaan, beraglomerasi di pedesaan menciptakan industrial cluster, kehidupan industri pedesaan tersebut memacu perkembangan jasa-jasa yang datang dari luar dan menghasilkan pertumbuhan perkotaan, kekuatan lokal pedesaan dapat menumbuhkan perkembangan kota sebagai kekuatan modernisasi atau kemajuan sehingga
  18. 18. 31 terjadinya implikasi perkembangan terhadap pembangunan desa yang berdampak pada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara (Utomo 1992). Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya dari pada alih fungsi lahan sementara. Lestari (2009) dalam (Mustopa, 2011) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Winoto (2005) dalam (Mustopa, 2011) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh : 1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agro ekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agro
  19. 19. 32 ekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih inggi. 2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan. 3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering. 4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu. Menurut Irawan (2005) dalam Mustopa 2013, ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Menurut Fauziah (2005) dalam Mustopa 2011, menyebutkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena peraturan perundang- undangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan. Tetapi juga tidak didukung oleh tidak menariknya sektor pertanian itu sendiri. Langka dan
  20. 20. 33 mahalnya pupuk, alat-alat produksi lainnya, tenaga kerja pertanian yang semakin sedikit, serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif, bahkan cenderung terus menurun drastis mengakibatkan minat penduduk (atau pun sekedar mempertahankan fungsinya) terhadap sektor pertanian pun menurun. Sedangkan menurut Pakpahan (dalam Fanny Anugrah K, 2005) menyebutkan bahwa konversi lahan di tingkat wilayah secara tidak langsung dipengaruhi oleh : 1) Perubahan struktur ekonomi; 2) Pertumbuhan penduduk; 3) Arus urbanisasi; 4) Konsistensi implementasi rencana tata ruang; 5) Pertumbuhan pembangunan sarana transportasi; 6) Pertumbuhan lahan untuk industry; 7) Pertumbuhan sarana pemukiman; 8) Sebaran lahan sawah. 2.1 6. Perubahan Dalam Pemanfaatan Lahan Perubahan jenis lahan merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan diikuti pengurangan jenis lahan di sektor lainnya, dengan kata lain perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pada periode waktu tertentu, misalnya saja dari lahan pertanian digunakan untuk lahan non pertanian. Menurut Wahyunto (2001) dalam Mustopa (2011), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Menurut Irawan (2005) dalam Mustopa (2011), ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan
  21. 21. 34 perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Sumaryanto dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada 3 yaitu (a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, (b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, (c) kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha. Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil dan tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya baru significant untuk jangka waktu lama. Kedua, alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata. Menurut Jayadinata (1999), penentu guna lahan bersifat ekonomi dan kepentingan umum, yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi berkaitan erat dengan daya guna dan biaya ekonomi itu sendiri. Aspek ekonomi yang diteliti
  22. 22. 35 ditinjau dari harga lahan dan kenaikan harga lahan. Harga lahan (land price) merupakan refleksi atau perwujudan dani nilai lahan (land value) dalam pasar lahan (land market) yang diukur menurut satuan mata uang tertentu (cash market value) dalam transaksi (Hermit, 2009). Terdapat nilai sosial dalam penggunaan lahan yang berhubungan dengan kebiasaan, sikap moral, pantangan, pengaturan pemerintah, peninggalan kebudayaan, pola tradisional dan sebagainya. Tingkah laku dan tindakan manusia dalam tata guna lahan dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan manusia yang berlaku baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Menurut Bourne (1982) dalam Raharjo 2013, terdapat beberapa proses yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, yaitu: 1) Perluasan batas kota; 2) Peremajaan di pusat kota; 3) Perluasan jaringan infrastruktur terutaman jaringan transportasi; dan 4) Tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu, misalnya tumbuhnya aktivitas industri dan pembangunan sarana rekreasi/wisata. Menurut Chapin, (1996) perubahan guna lahan adalah interaksi yang disebabkan oleh tiga komponen pembentuk guna lahan, yaitu sistem pembangunan, sistem aktivitas dan sistem lingkungan hidup. Didalam sistem aktivitas, konteks perekonomian aktivitas perkotaan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan produksi membutuhkan lahan untuk berlokasi dimana akan mendukung aktivitas produksi diatas. Sedangkan pada kegiatan konsumsi membutuhkan lahan untuk berlokasi dalam rangka pemenuhan kepuasan. Perubaban guna lahan juga dapat terjadi karena pengaruh perencanaan guna lahan
  23. 23. 36 setempat yang merupakan rencana dan kebijakan guna lahan untuk masa mendatang, proyek pembangunan, program perbaikan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dari pemerintah daerah. Perubahan guna lahan juga terjadi karena kegagalan mempertermukan aspek dan politis dalam suatu manajemen perubahan guna lahan (Chapin, Kaiser, Godschalk 1995). Konflik atau ketidaksesuaian kepentingan dua pihak atau lebih terhadap satu atau lebih masalah, sering terjadi dalam perubahan pemanfaatan lahan. Pihak- pihak sering konflik ini berkaitan langsung dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam perubahan pemanfatan lahan,yaitu: 1. Developer/Investor, merupakan pihak yang menuntut perubahan pemanfaatan lahan yang biasanya lebih memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh daripada developer/investor tidak mau menanggungnya. 2. Pemerintah kota, adalah pihak yang berhadapan dan langsung dengan dampak negatif perubahan pemanfaatan lahan serta terhadap penataan dan pelayanan kota secara keseluruhan. 3. Masyarakat, adalah pihak yang seringkali terkena dampak/eksternalitas negatif suatu perubahan pemanfaatan lahan, seperti kemacetan lalu lintas, berkurangnya kenyamanan dan privasi. Zulkaidi dalam tulisannya membagi 4 kasus tipe kemungkinan persoalan perubahan atau pergeseran pemanfaatan lahan yang dapat terjadi, baik perubahan pemanfaatan lahan yang direncanakan maupun tidak (Zulkaidi, 1999). Terdapat tiga
  24. 24. 37 faktor yang memberikan pengaruh kuat dalam pergeseran dan perubahan penggunaan lahan yaitu: a. Faktor Ekonomi, dari segi pandang ahli ekonomi, lahan dipandang dalam konteks teori ekonomi. Pandangan ini menyatakan bahwa penggunaan lahan perkotaan ditentukan oleh pasar lahan perkotaan. Hal ini berarti lahan dilihat sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan sehingga penggunaan sebidang lahan ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran. Sesuai dengan teori pertimbangan klasik harga lahan menjadi fungsi dari biaya untuk menjadikan lahan tersebut produktif dan fungsi dari pendapatan yang dihasilkan melalui pengembangan sebidang lahan. b. Faktor Sosial, berpengaruh sebagai perubahan penggunaan lahan sebagai akibat dari proses ekologi dalam konteks fisik kota dan proses organisasi dalam konteks struktur sosial masyarakat. Proses-proses yang membawa konsekuensi dari dominasi, gradasi, segresasi, sentralisasi, invasi, suksesi. c. Faktor Kepentingan Umum, berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan karena pengaruh aspek-aspek berikut:  Kendali terhadap tujuan-tujuan masyarakat dan kepentingan umum.  Pengaruh tindakan untuk mencapai dan meningkatkan kelayakan hidup dalam suatu kualitas lingkungan fisik tertentu yang lebih baik. 2.1.7. Kebijauakan Tata Ruang 1) Kebijakan Tata ruang kawasan dalam peruntukan lahan Dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa:
  25. 25. 38 1. Kawasan Limitasi merupakan kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0% sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini. Kawasan Limitasi yang ditetapkan adalah : Kawasan Suci merupakan kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali. Kawasan suci diantaranya pantai, campuhan (pertemuan sungai), mata air (beji), catus patha/pempatan agung dan setra/kuburan Hindu. Lokasi kawasan suci tersebut diantaranya di Pantai Canggu dan Pantai dekat Pura Petitenget. 2. Akomodasi Wisata adalah merupakan kawasan perhotelan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Pengembangan akomodasi wisata diarahkan di Kelurahan Kerobokan Kelod, Desa Tibubeneng dan Canggu dengan lokasi sekitar pantai sampai dengan rencana jalan tembus ke Tanah Lot. Fasilitas penunjang akomodasi yang diijinkan pada kawasan akomodasi wisata berupa :  Kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko kerajinan/kesenian (art shop) dengan jenis barang dagangan berupa barang hasil kerajinan/kesenian, makanan dan minuman.  Restoran/rumah makan dan café.  Salon, spa dan massage.  Money Changer.  Bangunan kesenian dan atraksi wisata.
  26. 26. 39  Fasilitas hiburan dan rekreasi di dalam/luar gedung seperti bar, diskotik, karaoke dan hiburan/rekreasi sejenisnya.  Fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Untuk pengembangan usaha/kegiatan dengan luasan lahan di atas 5000 m2 pada peruntukkan kawasan akomodasi wisata diwajibkan untuk menyediakan fasilitas utama berupa akomodasi (penginapan) dengan perbandingan maksimal 70 % untuk akomodasi dan 30 % untuk fasilitas penunjang akomodasi dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan. 3. Zona Rekreasi Air ; Kegiatan yang diijinkan meliputi aktivitas rekreasi massa meliputi mandi, renang, windsurfing, surfing, kano, sepeda air dan lain-lain yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi baik keamanan mekanik dari aktivitas lainnya maupun keamanan faktor oseanografi serta pencemaran yang diakomodasikan di Pantai Canggu. 2.1.8. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Menurut Lestari (2009), proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:
  27. 27. 40 1. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. 2. Faktor Internal, disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. 3. Faktor Kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan. Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karateristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk (2003) diketahui faktor penyebab alih fungsi lahan dari sisi eksternal dan internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi. Hal tersebut menyebabkan banyak petani menjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
  28. 28. 41 berdampak meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal. Menurut Wicaksno (2007), faktor lain penyebab alih fungsi lahan pertanian terutama ditentukan oleh: 1) Rendahnya nilai sewa tanah (land rent); lahan sawah yang berada di sekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah untuk pemukiman dan industri. 2) Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait. 3) Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumber daya alam di era otonomi. Pierce dan Firman (1997) dalam Raharjo (2013), yang menyebutkan bahwa terdapat 7 faktor mayor yang mempengaruhi konversi lahan. Faktor tersebut antara lain (1) perubahan populasi, (2) dominansi fungsi ekonomi, (3) ukuran kota, (4) nilai rata-rata lahan perumahan, (5) kepadatan penduduk, (6) kondisi geografis wilayah, dan (7) potensi agrikultural dari lahan. Sedangkan Setiawan dan Purwanto (1994) dalam Raharjo (2013), membagi faktor yang mempengaruhi konversi lahan menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi urbanisasi dan sosio ekonomi kota, lokasi dan potensi lahan, pola kepemilikan yang termasuk ukuran lahan dan pendapatan serta ukuran rumah tangga. Dahuri et al. (2001) dalam Raharjo (2013), menekankan faktor alih fungsi lahan pada aspek pariwisata, bahwa bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk tempat rekreasi (pariwisata), biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat. Komponen pariwisata merupakan bagian dari sebuah kesatuan
  29. 29. 42 dalam lingkungan alam, sosial dan ekonomi serta pasar yang menyediakan pelayanan untuk atraksi wisata, fasilitas, jasa dan infrastruktur pendukungnya. Unsur-unsurnya meliputi atraksi dan aktivitas wisata, akomodasi, jasa dan fasilitas pariwisata, transportasi, infrastruktur dan elemen institusi yang ada di kawasan wisata. Menurut Notohadi prawiro (1986) dalam Raharjo (2013), menekankan faktor alih fungsi lahan pada aspek lahan dimana kemampuan lahan dan kesesuaian lahan sangat menentukan dalam kelayakan penggunaan lahan yang menjadi pertimbangan dasar dalam penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan peruntukannya akan mengakibatkan kerugian bahkan mengancam keselamatan dan membahayakan jiwa. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan. Kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan langsung seperti arahan penggunaan lahan di suatu kawasan dan kebijakan tidak langsung yang mengatur tentang ekonomi makro atau perpajakan. Lebih lanjut menurut Zahnd (1999) dalam Raharjo (2013), ada 3 kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, yaitu : 1) Privatisasi pengembangan kawasan industry; 2) Pembangunan permukiman skala besar dan kota baru; 3) Deregulasi investasi dan perijinan lokasi Yunus (2008) menjelaskan faktor kenaikan harga lahan yang dapat menyebabkan perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian, kenaikan harga lahan akibat semakin berkembangnya daerah pinggiran dan bertambahnya permintaan lahan mendorong petani untuk menjual lahannya dan kemudian membeli lahan lain yang tidak jauh dri lahannya semula untuk dijadikan sebagai
  30. 30. 43 tempat usaha non pertanian yang mendatangkan pendapatan yang lebih menjanjikan dari pada pendapatannya sebagai petani. Menurut (Bryant, Russwurm dan McLellan, 1982; Wadhva, 1982; Yunus, 2001), menambahkan enam faktor yang mempengaruhi variasi harga lahan yaitu 1. Karakteristik fisik lahan, rona lahan yang terbentuk dari adanya factor- faktor yang melekat dengan lahan, kondisi lingkungan yang berpariasi menciptakan karakteristik lahan berpariasi seperti fisikal alami lingkungan aksesibilitas fisik dengan keberadaan prasarana dan sarana transportasi, keberadaan utilitas umum dan keberadaan dan kedekatan dengan pusat kota. 2. Keberadaan Peraturan, dapat menyebabkan pariasi hara lahan adanya berbandingan antara peruntukan pemanfaatan lahan yang dikenai peraturan tidak akan menarik bagi pembeli sedangkan, lahan yang sudah diperuntukkan menarik penduduk untuk dimanfaatkan, dari hal ini peruntukan mengakibatkan kemantapan psikologi bagi pembeli. Banyaknya pihak yang membutuhkan lahan dan sedikitnya ketersediaan lahan akan memicu melambungnya harga pasaran lahan. 3. Karakteristik pemilik lahan, perbandingan antara pemilik lahan dengan status ekonomi kuat lebihtahan untuk menahan transaksi jual beli lahannya sampai pada suatu saat dimana harga lahan dianggap paling tinggi sedangkan berstatus sosial ekonomi lemah sangat mudah.
  31. 31. 44 Lee 1979 dalam Yunus (2005:60) mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan ruang kekotaan yang biasanya terdapat di pinggiran kota/ perkembangan horizontal sentrifugal kota yaitu 1. Faktor aksesibilitas. Dalam hal ini adalah akasesibilitas fisik wilayah, dimana semakin mudah suatu tempat untuk dijangkau maka akan semakin menarik terhadap penduduk maupun fungsi kekotaan untuk memanfaatkannya sebagai lokasi tempat tinggal atau kedudukan kegiatannya. 2. Faktor pelayanan umum. Bagian pinggiran kota yang terdapat pusat-pusat pelayanan umum seperti kampus pendidikan, perkantoran, industri, perdagangan atau sejenisnya akan mempunyai daya tarik (magnetic forces) yang lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai hal tersebut diatas. Makin banyak jenis dan macam pelayanan umum yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, maka akan semakin besar daya tariknya terhadap penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan yang ada. 3. Faktor karateristik lahan. Oleh karena sebagian besar bangunan baru di daerah pinggiran kota akan digunakan untuk beragam fungsi seperti permukiman maupun tempat mengakomodasikan prasarana penunjang kegiatan, maka lahan-lahan dipinggiran kota yang mempunyai karakterisasi bebas banjir, topografi relatif datar, stabilitas tanah yang tinggi, air tanah relatif dangkal, relief mikronya tidak menyulitkan pembangunan, drainase baik, terbebas dari polusi air, tanah dan udara akan mempunyai daya tarik yang lebih besar terhadap penduduk maupun
  32. 32. 45 fungsi-fungsi lain kekotaan dibandingkan dengan daerah yang skor komposit variabel karateristik lahannya lebih rendah. 4. Faktor karateristik pemilik lahan. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa karateristik pemilik lahan di daerah pinggiran kota, didominasi oleh pemiliki yang berstatus ekonomi lemah. Sehingga, kecenderungan untuk menjual lahannya lebih kuat dan transaksi jual beli lahan akan lebih intensif dibandingkan dengan daerah yang didominasi oleh pemilik lahan berstatus ekonomi kuat. Spekulasi harga lahan yang semakin meningkat tingi berbanding terbalik dengan upaya pengolahan lahannya yang tidak menguntungkan. 5. Faktor keberadaan peraturan tentang tata ruang. Peraturan tata ruang berpengaruh kuat terhadap intensitas perkembangan spasial didaerah pinggiran kota dengan syarat peraturan yang ada dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Peraturan yang ada harusnya membatasi perkembangan dan pembangunan fisikal dikawasan pinggiran kota dengan delimitasinya terhadap ruang terbuka hijau misalnya. 6. Faktor prakarsa pengembang. Oleh karena pengembang selalu menggunakan ruang yang luas, maka keberadaan kompleks yang dibangun akan berimplikasi signifikan dengan lingkungan sekitar. Maraknya perkembangan perumahan misalnya, akan diikuti oleh pembangunan sarana prasarana berupa fasilitas penunjang dengan skala yang cukupbesar juga. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penentu kebijakan tata ruang untuk mengantisipasi ekspansi pengembang
  33. 33. 46 yaitu (1) para pengembangan selalu berorientasi pada maksimasi profit, dan (2) sedangkan perencana lebih berorientasi pada maksimasi kesejahteraan penduduknya yang merupakan kontradiksi dari orientasi pengembang. 2.2. Kerangka Pikir Penelitian Kerangka pemikiran berdasarkan sintesa tinjauan teori di atas dapat dilihat pada Gambar 2.10. berikut ini.
  34. 34. 47 kehidupan sosial yang tidak teratur, tingkat ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rendah, kurangnya infrastruktur, tata guna lahan yang tidak teratur serta kondisi rumah yang kurang sehat Fenomena Kampung Kota Seperti apakah karakteristik keruangan kampung kota di Dusun Wanasari, Denpasar Faktor-faktor apa yang mempengaruhi bentuk morfologi kampung kota di Dusun Wanasari, Denpasar Identifikasi karakteristik keruangan pada Kampung Kota Dusun Wanasari, Denpasar Analisis karakteristik keruangan pada Kampung Kota Dusun Wanasari, Denpasar Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk morfologi kampung kota di Dusun Wanasari, Denpasar   Teori Morfologi kampung kota  Teori Figure Ground  Teori Linkage  Teori Place  Tujuan Studi: Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk morfologi kampung kota di Dusun Wanasari, Denpasar Gambar 2.10. Kerangka Pikir Penelitian Klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk morfologi kampung kota di Dusun Wanasari, Denpasar meningkatnya kebutuhan lahan permukiman yaitu bertambahnya kebutuhan lahan baru untuk permukiman dalam rangka menampung pertumbuhan penduduk yang demikian cepat dan hal ini menimbulkan meningkatnya kepadatan  Teori Morfologi kampung kota  Teori Figure Ground  Teori Linkage  Teori Place   Karakteristik kampung kota  Ciri-ciri kampung kota  Pola kampung  Tinjauan Desa Adat di Bali

×