DPA Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang merupakan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai target-target sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPA Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang merupakan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai target-target sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
JUKOPS DAK FISIK BKKBN 2022 adalah Juknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BKKBN yang terdiri dari pengadaan produk-produk seperti :
01. Obgyn Bed JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
02. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
03. Kie Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
04. Iud Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
05. Implant Removal Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
06. BKB Kit Stunting JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
07. Genre Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
08. Lansia Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
09. Sarana PLKB JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
10. PPKBD/ Sub-PPKBD JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
11. UPPKS Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
12. Stunting Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
13. Kit Siap Nikah Anti Stunting Jukops DAK BKKBN 2022
Untuk pemesanan produk, brosur dan daftar harga produk-produk JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022 pengadaan di kabupaten, kota dan provinsi di daerah, silahkan menghubungi :
PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Produsen & Distributor Resmi
Alamat :
HOTEL BOEGIS (1st Floor)
Jl. Kramat IV No.02, Kwitang, Senen
Jakarta Pusat 10420)
Marketing : Mr. Elfian Effendi
Mobile HP (WhatsApp) : 081315904286 - 082125526000
Produk dak sub-bidang kb tahun anggaran 2022 BKKBN produksi PT. DUMEDPOWER INDONESIA sebagai perusahaan Produsen sekaligus Distributor Resmi Nasional di seluruh Nusantara yang berlokasi di Jakarta, menyediakan karya briliant produk-produk yang prima seperti :
01. Obgyn Bed BKKBN 2022
02. Kie Kit KKB BKKBN 2022
03. Sarana Kerja PLKB BKKBN 2022
04. Sarana Kerja PPKBD/SUb-PPKBD BKKBN 2022
05. Iud Kit BKKBN 2022
06. Implant Removal Kit BKKBN 2022
07. BKB Kit Stunting BKKBN 2022
08. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN 2022
09. Genre Kit BKKBN 2022
10. Lansia Kit BKKBN 2022
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting BKKBN 2022
Siap membantu rekanan-rekanan di daerah mulai dari Kabupaten, Kota sampai Provinsi untuk memberikan Surat Dukungan Pengadaan Lelang Tender LPSE maupun Pengadaan Langsung.
Untuk pemesanan barang, brosur dan daftar harga jual nama-nama produk Juknis DAK BKKBN 2021 silahkan menghubungi :
Kontak Person : Tn. Elfian Effendi
HP (WhatsApp) : 081315904286 / 082125526000
Email : dumedpower@gmail.com
Website :
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
http://alkesexpo.com/
https://jualkursirodajakarta.blogspotdotcom/
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
1. KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 008 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI,
Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di rumah sakit harus dilakukan
pengawasan secara internal untuk menjamin
pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang
berlaku;
b. bahwa guna menjamin efektivitas dan mutu
pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu
pengawasan dan penilaian dari Tim khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal tentang
Penunjukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)
pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk menjalankan tugas
dimaksud.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Di
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234);
10. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undnag –
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
13. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
3. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang
Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan
Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang
Standar Pelayanan Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 329/MENKES/SK/IX/2013 tentang
Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Daerah Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;
28. Keputusan Bupati Tegal Nomor 976 Tahun 2014
tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Suradadi Kabupaten Tegal.
4. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Suradadi Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Tim
Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Suradadi
Kabupaten Tegal;
KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI)
sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;
KETIGA : Nama – nama Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sebagaimana terlampir
dalam lampiran II Keputusan ini;
KEEMPAT : Tugas Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD
Suradadi Kabupaten Tegal pada RSUD Suradadi
Kabupaten Tegal sebagaimana terlampir dalam lampiran
III Keputusan ini;
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD
Suradadi Kabupaten Tegal;
KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari
terdapat kekeliruan atau kesalahan.
Ditetapkan di Suradadi
pada tanggal 12 Maret 2016
DIREKTUR RSUD SURADADI
KABUPATEN TEGAL
Ttd,
JOKO WANTORO
5. Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Suradadi
Nomor : 008 Tahun 2016
Tanggal : 12 Maret 2016
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
KEPALA
KORDINATOR BIDANG
PELAYANAN
KORDINATOR BIDANG
UMUM DAN KEUANGAN
Anggota Anggota
Anggota Anggota
DIREKTUR RSUD SURADADI
KABUPATEN TEGAL
Ttd,
JOKO WANTORO
DIREKTUR
SEKRETARIS
6. Lampiran II : Keputusan Direktur
RSUD Suradadi
Nomor : 008 Tahun 2016
Tanggal : 12 Maret 2016
NAMA – NAMA TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL
No. Nama NIP/NRBLUD
Kedudukan
dalam Tim
1. dr. Sri Anidyo Utami, Sp. B 19770604 201412 2 001 Kepala
2. Aziz Mustofa 19830531 033 Sekretaris
3. dr. Dyah Noviyanti 19841119 201101 2 006
Koordinator
Bidang
Pelayanan
4. Sri Rejeki, S.Kep 19790405 200111 2 001
Koordinator
Bidang Umum
dan Keuangan
5. Agus Riyanto 19880817 201101 1 008
Anggota Bidang
Pelayanan
6. Dany Ade Kurniawan, AMK 19891206 201101 1 003
Anggota Bidang
Pelayanan
7. S. Tedi Fransisno, S.Kep 19801231 200903 1 005
Anggota Bidang
Umum dan
Keuangan
8. Uji Setyawati, S.Kep 19771122 200701 2 007
Anggota Bidang
Umum dan
Keuangan
DIREKTUR RSUD SURADADI
KABUPATEN TEGAL
Ttd,
JOKO WANTORO
7. Lampiran III : Keputusan Direktur
RSUD Suradadi
Nomor : 008 Tahun 2016
Tanggal : 12 Maret 2016
URAIAN TUGAS TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL
1) Melakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan
melalui pemantauan secara efektif dan efisien dalam bidang:
a. Keuangan;
b. Pelayanan;
c. Pemasaran;
d. Sumber daya manusia;
e. Pengembangan.
2) Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengawasan
informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa :
a. Informasi dan dokumen penting rumah sakit terjamin keamanannya;
b. Fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengawasan informasi
dapat berjalan dengan efektif;
c. Penyajian laporan-laporan rumah sakit memenuhi peraturan
perundang-undangan;
d. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan
internal yang ditugaskan oleh Direktur RSUD Suradadi Kab. Tegal.
DIREKTUR RSUD SURADADI
KABUPATEN TEGAL
Ttd,
JOKO WANTORO