More Related Content
Similar to 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.pptx
Similar to 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.pptx (20)
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.pptx
- 1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Oleh : Inneke Mutiara Amelia, SST, M.K.M Universitas Nurul Hasanah Kutacane
- 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan social BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan social BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS.
- 3. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu: 1) cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang- undang; 2) lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik; 3) wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.
- 4. Norma dalam UU BPJS : BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.3 BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.
- 5. PEMBENTUKAN BPJS UU Nomor 24Tahun 2011 tentang BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.11 Pembentukan dan pengoperasian BPJS melalui serangkaian tahapan, yaitu: 1. pengundanganUU No. 40Tahun 2004Tentang SJSN pada 19 Oktober 2004; 2. pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 007/PUUIII/2005 pada 31 Agustus 2005; 3. pengundanganUU No. 24Tahun 2011Tentang BPJS pada 25 November 2011; 4. pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek pada 1 Januari 2014; 5. pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.
- 6. 19 Oktober 2004 UU No. 40Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diundangkan. UU SJSN memberi dasar hukum bagi PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PTAsabri (Persero) dan PTAskes Indonesia (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.13 UU SJSN memerintahkan penyesuaian semua ketentuan yang mengatur keempat Persero tersebut dengan ketentuan UU SJSN. Masa peralihan berlangsung paling lama lima tahun, yang berakhir pada 19 Oktober 2009 31 Agustus 2005 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas perkara nomor 007/PUU- III/2005 kepada publik pada 31 Agustus 2005. MK menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40Tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa keempat Persero tersebut sebagai BPJS, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RITahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 7. BPJS KESEHATAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan 1 Januari 2014 Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas perintah UU BPJS.
- 8. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut: 1. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan; 2. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik; 4. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan.
- 9. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut: 1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); 2. Kementerian Pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; 3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.
- 11. BPJS KETENAGAKERJAAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
- 12. 1 Januari 2014 Pada 1 Januari 2014, Pemerintah mengubah PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan atas perintah UU BPJS.20 Pada saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut: PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Jamsostek dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua yang selama ini telah diselenggarakan oleh PT Jamsostek, termasuk menerima peserta baru sampai dengan 30 Juni 2015.
- 13. 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan UU SJSN bagi peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) dan PTTaspen (Persero). 31 Desember 2029 PT Asabri (Persero) dan PTTaspen (Persero) mengalihkan kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, PrajuritTNI danAnggota POLRI ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan UU SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.
- 15. TUGAS,WEWENANG,KEWAJIBAN, HAK BPJS FUNGSI UU BPJS menentukan bahwa,“BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.” Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- 16. TUGAS Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk: 1. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 2. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 3. menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 4. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 5. mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 6. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; 05 Paham BPJS 21 7. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
- 17. WEWENANG Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang: 1. Menagih pembayaran iuran; 2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; 5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 6. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangkapenyelenggaraan program jaminan sosial.
- 18. KEWAJIBAN 1. memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.Yang dimaksud dengan ”nomor identitas tunggal” adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial; 2. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta; 3. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/ atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran BPJS; 4. memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN; 5. memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 6. memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban; 7. memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo Jaminan HariTua (JHT) dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 8. memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 9. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; 10. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; 11. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. 12. Kewajiban-kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik.
- 19. HAK UU BPJS menentukan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak: 1. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN.
- 20. ORGAN BPJS OrganBPJSterdiri atasDewanPengawasdanDireksi.21K eduanyamempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda. Meskipun demikian, organ BPJS wajib bekerja secara integratif dalam mengelola program-program jaminan sosial nasional. Di tangan Dewan Pengawas dan Direksi baik buruknya kinerja BPJS ditentukan.
- 21. DEWAN PENGAWAS DEWAN PENGAWAS Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional yang mencerminkan unsur- unsur pemangku kepentingan jaminan sosial, yaitu terdiri atas: dua orang unsur pemerintah dua orang unsur pekerja dua orang unsur pemberi kerja satu orang unsur tokoh masyarakat Empat Wewenang Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dewan Pengawas berwenang untuk: 1. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; 2. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; 3. mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; 4. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.
- 22. DIREKSI Direksi terdiri atas paling sedikit lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Delapan Wewenang Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Direksi berwenang untuk: 1. melaksanakan wewenang BPJS; 2. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; 3. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; 4. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi; 5. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas; 6. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas; 7. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan Presiden; 8. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan DPR RI.
- 24. PENGELOLAAN ASET ASET BPJS Aset BPJS bersumber dari:25 1. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 2. hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial; 3. hasil pengembangan aset BPJS; 4. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; 5. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset BPJS dapat digunakan untuk: biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial; biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial; biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 25. To beContinue…. (Tuesday,Oct 10 2023)