Otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Unsur-unsur Negara mencakup penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional.

2. A. Pentingnya usaha pembelaan Negara
1. Pengertian usaha pembelaan
Negara.
Upaya bela Negara adalah sikap dan
Prilaku WN yang dijiwai oleh kecintaan
 Menurut UU Nya kepada NKRI yang berdasarkan
RI No 3 tahun Pancasila dan UUD 1945 dalam
2002 Menjamin kelangsungan hidup bangsa
Dan Negara.

3.  Contoh sikap usaha pembelaan Negara bagi siswa.
Sikap hormat terhadap Menolak campur tangan pihak
Bendera Merah Putih. Asing terhadap kedaulatan
NKRI.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

4. Pengertian usaha pembelaan
Negara meliputi.
Sikap dan tindakan untuk meningkatkan
Kesejahteraan warga Negara :
 Mewujutkan keamanan lingkungan
 Mewujutkan keamanan energi.
Mengunakan  Mewujutkan keamanan ekonomi.
Senjata.

7. 4. Unsur – unsur Negara.
 Penduduk yang tetap.
 Wilayah tertentu.
a. menurut konvensi  Pemerintah.
Kemampuan mengadakan hubungan
Montevideo th 1933
dengan Negara lain.
 Unsur pembentuk (konstitutif).
 Rakyat.
 Daerah / wilayah.
b. Menurut Oppenheim –  Pemerintahan yang berdaulat.
lauterpaekt.  Unsur Deklaratif.
Pengakuan dari Negara lain.

8. Berhubungan dengan upaya bela Negara Unsur wilayah Negara merupa
Kan wadah, alat dan kondisi
Juang bagi berlangsungnya
Penyelengaraan upaya bela
Negara.
Unsur penduduk / warga Negara
Keterkaitan dan kedudukan » unsur pendukung dalam penyelengaraan
Unsur Negara dg konsep Hukum Negara.
Upaya pembelaan Negara. Unsur wilayah
» wadah, alat dan kondisi juang bagi berlangsungnya
Penyelenggaraan upaya pembelaan Negara.
Unsur pemerintahan yang berdaulat
» penentu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

9. 5. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
 kebangkitan nasional
1908
Pembinaan rasa kebangsaan.  sumpah pemuda 1928
 proklamasi kemerdekaan
17 agustus 1945
Kelaskaran
Pasukan gerilya desa (pager desa)
Adanya organisasi rakyat
Dalam membela Negara. Mobilisasi pelajar
Organisasi perlawanan rakyat (OPR)
Hansip, wanra, dan karma.

10. 6. Landasan hukum tentang kewajiban membela Negara.
aPasal 30 ayat 1UUD 1945: tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib
Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
bPasal 30 ayat 2 UUD 1945 : usaha pertahanan dan keamanan Negara
Dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat
Semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat
Sebagai kekuatan pendukung.
c. Undang – undang nomer 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

11. Keikut sertaan WN dalam hankam Negara menyata
Kan hak dan kewajiban.
Menggunakan sistim HANKAMRATA.
Beberapa hal yang
Harus di pahami dari
Pasal 30. Kekuatan utama  sistim pertahanan - TNI
 sistim keamanan -
POLRI
Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
 Konsep bela Negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa “ Setiap warga
Negara
Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara “.

12.  Pertahanan Negara.
Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan
Bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan Negara
(Pasal 1 ayat 1 UURI No. 3 tahun 2002)
 Kata wajib pada pasal 27 ayat 3 dan UURI No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 bahwa
Setiap warga Negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh Negara untuk
Ikut serta dalam pembelaan Negara.
Contoh : WAMIL (wajib militer).

13. B. Bentuk – bentuk usaha pembelaan Negara.
1. Bentuk penyelengaraan usaha pembelaan Negara.
Pendidikan kewarga negaraan.
Menurut pasal 9 ayat 2
UU RI No. 3 tahun 2002 Pelatihan dasar kemileteran secara wajib.
Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela
Atau secara wajib.
Pengabdian sesuai dengan profesi.
Bahwa pendidikan kewarganegaraan di
Pasal 37 ayat 1
Maksutkan untuk membentuk peserta didik
UU RI No. 3
Menjadi manusia yang memiliki rasa
Tahun 2002
kebangsaan dan cinta tanah air

14. Rasa kebangsaan ( Nasionalisme )
Konsep kecintaan
Kepada NKRI Rasa cinta tanah air ( Patriotisme )
Konsep bela Negara. Sikap.
Perilaku.
Konsepsi moral yang
Di implementasikan
Tindakan WNI yg dilandasi
Dalam.
 cinta tanah air.
 kesadaran berbangsa dan
Bernegara.
 keyakinan kepada pancasila sebagai
Ideologi Negara.
 kerelaan berkorban untuk bangsa
dan Negara.

15. Komponen WN yang
mendapat
Pelatihan dasar militer.
MENWA ( resiman mahasiswa )
Unsur Mahasiswa
UKM ( unit kegiatan mahasiswa ) bela Negara.
2. Pengabdian sebagai
Prajurit TNI.

16. Berperan dalam bidang pertahanan Negara.
Tuntutan reformasi. Alat pertahanan NKRI.
1.mempertahankan kedaulatan negara
TNI dan keutuhanwilayah.
2.melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
Perubahan peradigma 3.melaksanakan operasi militer selain perang.
4.ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan
Dlm sistim ketatanega
perdamaian regional dan internasional.
raan.
Pemisahan
Fungsi dan
Peran TNI  berperan dalam bidang keamanan Negara.
Dan POLRI.  memelihara Kamtibmas.
POLRI  penegakan hukum.
 terpeliharanya keamanan dalam negeri.

17. Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri
Maupun luar negeri yg di nilai membahayakan kedaulatan
Negar, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan segenab
Bangsa.
ANCAMAN
Militer TNI di tempatkan sebagai komponen utama
Yang di dukung oleh :
1. komponen cadangan.
Ancama 2. komponen pendukung.
n
Non Unsur utama adalah pemerintah di luar
Militer Bidang pertahanan sesuai dengan
bentuk
Dan sifat ancaman yang di hadapi.

18. Pengertian usaha pembelaan
Negara meliputi.
Sikap dan tindakan untuk meningkatkan
Kesejahteraan warga Negara :
 Mewujutkan keamanan lingkungan
 Mewujutkan keamanan energi.
Mengunakan  Mewujutkan keamanan ekonomi.
Senjata.

19. Ancaman militer. Ancaman non militer
Ancaman yang mengunakan kekuatan Ancaman yang tidak mengunakan
senjata senjata
Yang terorganisasi dan di nilai mempunyai
Tetapi jika di biarkan akan
Kemampuan yang membahayakan Negara.
membahayakan
Negara.
Bentuk – bentuk ancaman Militer
( UU RI No. 3 tahun 2002 )
 Agresi : penggunaan kekuasaan senjata oleh Negara
Lain terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesela
Matan bangsa.
 Pelanggaran wilayah oleh Negara lain.

20.  Spionase : di lakukan Negara lain untuk mencari dan
Mendapatkan rahasia militer.
 Sabotase : untuk merusak intalansi penting militer dan
Obyek vital nasional.
 Aksi teror bersenjata : di lakukan oleh jaringan teroris
Internasional beberapa sama dg teroris dalam negeri.
 Pemberontakan bersenjata.
 Perang saudara antar kelampok masyarakat
Bersenjata.

21. Dari sisi Malaysia : lepasnya sipadan – ligitan dan
per
Sekutuan di blok ambalat.
Dari sisi Singapura :
» permasalahan batas Negara yang belum jelas
Yang memungkinkan memperluas wil ke
Contoh potensi Indonesia
Ancaman militer » merupakan tempat yang empuk utk pencucian
Uang.
Dari sisi Australia :
» terus melakukan pembangunan
kekuatan yang Mengarah ke utara.
» lepasnya Timur – timur dari Indonesia.
» pemberlakuan kebijakan sepihak konsep
penentuan Wilayah laut Australia.
» memperkuat adanya ancaman militer
terhadap Indonesia.

22. OMP  Orgisasi militer dalam
Departemen pertahanan menghadapi Kekuatan militer
Negara lawan berupa :
 Invasi
 Agresi
 Infiltrasi
TNI adalah salah satu kekuatan nasional
Negara ( Instrument Of Power ).
OMSP  operasi militer yang dilaksana
Kan bukan dalam rangka
Perang dg Negara lain tetapi
Menghadapi ancaman yang berbentuk
Dalam tugas lain :
Kekuatan militer.
 melawan pemberontakan
Bersenjata gerakan
separatis
 tugas mengatasi kejahatan
TNI melaksanakan operasi : Luar negari.
1OMP ( operasi militer perang )  tugas bantuan
2OMSP ( operasi militer selain perang )  tugas kemanusiaan
 tugas perdamaian.

23. Ancaman bersifat non militer atau non tradisional.
Perdagangan narkotik Siswa / Guru.
Dan obat terlarang. Berkewajiban melaporkan perdagangan
apabila Mengetahui.
Polisi.
Berkewajiban untuk melakukan penyelidikan
Dan Penyidikan terhadap pelaku.
Peran warga Negara TNI.
Sesuai kedudukan Tidak memiliki kewenangan untukturut serta
Dan profesinya. Menangani masalah tersebut.

24. Perkiraan ancaman dan gangguan ter 3. pengabdian sesuai profesi.
Hadap kepentingan pertahanan Negara
Menurut DEPHAN :  pengapdian WN yang mempunyai
Profesi tertentu untuk kepentingan
1Terorisme Internasional. Pertahanan Negara termasuk
2Gerakan sparatis Menanggulangi dan / memperkecil
3Aksi radikalisme Akibat yang di timbulkan oleh
4Konflik komunal Perang, bencana alam dan benca
5kejahatan lintas Negara Na lainya.
6kegiatan imigrasi gelap
7gangguan keamanan laut Profesi :
8gangguan keamanan udara  petugas PMI
9perusakan lingkungan  Para medis
1bencana alam  Tim SAR
 POLRI
 Petugas bantuan sosial
 LINMAS

25. Contoh upaya bela Negara komponen
bangsa.
Sekolah /
Melalui PKN dengan adanya :
siswa.
1pembinaan sikap dan prilaku
nasionalisme dan patriotisme
2membela kebenaran dan keya
kinan pada pancasila dan UUD 45
PROFES
I 1Mencari dan menolong korban bencana
Alam ( Tim SAR, Paramedis, dan PMI ).
2memperjuangkan kasus sipadan dan
ligitan ( Menteri luar negeri ).

26. TNI 1 Menghadapi ancaman agresi belanda
2 Ancaman gerakan federalis dan
Separatis :
1 APRA
2RMS
3PRRI / PERMESTA
4Papua merdeka
5Gerakan separatis aceh (GSA)
6Melawan PKI ? DI ?TII
POLRI
1Kerusuhan
2Penyalahgunakan narkotika
3Konflik komunal

27. RAKYA
T 1Kelaskaran / barisan cadangan
2Pager desa
3OKD / OPR
4Hansip, wanra dan karma
5Perwira cadangan
6Linmas dan rakyat terlatih
2. Partisipasi dalam usaha
pembelaan
Negara di lingkungan
 Melalui kegiatan siskamling
 Ikut serta menangulangi bencana alam
 Ikut serta mengatasi kerusuhan messal dan konflik
komunal
 Peran serta Linmas.
Sasaran bela Merupakan wadah, alat dan kondisi
Wilayah Juang bagi berlangsungnya
Negara
Negara Penyelenggaraan upaya bela Negara
Oleh setiap WN

29. A. OTONOMI
DAERAH.
1. Hakekat otonomi
daerah.
Indonesia  Negara kesatuan yang berbentuk republik 
Pelaksanaan pemerintahan dibagi atas daerah provinsi 
propinsi dibagi atas kabupaten dan kota  mempunyai
pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas.
Asas otonomi. Tugas
pembantuan.

30. UU RI No. 32 tahun 2004  Pemerintahan daerah.
UU RI No. 33 tahun 2004  Perimbangan keuangan antara
Pemerintaha pusat dan
daerah.
Beberapa istilah :
Perangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para
Menteri.
1Pemerintah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain
Sebagai badan eksekutif daerah, DPRD adalah badan
2Pemerintah daerah. Legislative daerah.
Penyerahan wewenag pemerintah oleh pemerintah kepada
3Desentralisasi. Daerah otonomi dalam kerangka NKRI.
Pelimpahan wewenag dari pemerintah pusat kepada
4Dekonsentrasi. Gubenur sebagai wakil presiden dan / perangkat pusat
Daerah.
5Tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk
Melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
Sarana, prasarana dan SDM dg kewajiban melaporkan
Pelaksanaanya.

31. 6. Otonomi daerah. Kewengan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
Kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksaan
Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
Peraturan perundang – undangan.
7. Daerah otonom. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
Kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa
Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
8. Wilayah adminitrasi. NKRI.
Wilayah kerja gubenur selalu wakil pemerintah.
9. Instansi vertical. Perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah
Non departemen di daerah.
10. Pejabat yang berwenang. Pejabat pemerintah di tingkat pusat / pejabat pemerintah di
Tingkat propensi yang berwenang memilih dan mengawasi
11. kecamatan. Penyelengaraan pemda.
Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
12. Kelurahan. Dan daerah kota.
Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten /
Kota di bawah kecamatan.

32. 13. Desa. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui
dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah
kabupaten.
Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab
Fungsi – fungsi publik.
Pemerintah pusat kepada pihak
lain.
Daerah Sektor swasta.
Bawahan. Organisasi pemerintah
Yang semi bebas.

33. Desentralisasi politik.
Bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara
positif di Masyarakat.
Desentralisasi admitrasi.
Dekonsentrasi.
Memiliki 3 bentuk utama : delegasi.
Devolosi.
4 macam Bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat
Desentralisasi. Berjalan secara efektif dan efesien.
Desentralisasi fiskal.
Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah
untuk
Menggali berbagai sumber dana.
Desentralisasi ekonomi / pasar.
Bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang
ber
Kaitan sektor publik ke sektor privat.

34. VISI OTONOMI DAERAH
1 Bidang politik :
 Proses untuk membuka lahirnya kepala pemda yang di pilih secara demokrasi.
 penyelenggaraan pemerintahan yang reponsip terhadap kepentingan masy luas.
 Memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yg taat kepada asas
Pertanggung jawaban public.
2 Bidang ekonomi :
 Menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.
 Mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan
pendayagunaan
Profesi ekonomi di daerahnya.
 Membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya.
3 Bidang sosial budaya :
 Menciptakan harmoni sosial
 Memelihara nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat.
 Merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

35. KONSEP OTONOMI DAERAH
MENGANDUNG MAKNA
1 Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan
domestik kepada Daerah, kecuali bidang :
 Keuangan dan moneter.
 Politik luar negeri.
 Peradilan.
 Pertahanan
 Keagamaan
2 Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah
3 pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur ( budaya ) setempat
4 Peningkatan efektivitas fungsi – fungsi pelayanan eksekutif
5 Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
6 Perwujutan desentralisasi fiskal.
7 Pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan nilai lokal yang bersifat kondosif.

36. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang Semakin baik
Pengembangan kehidupan demokrasi.
Keadilan
Tujuan pemberian
Otonomi daerah
Pemerataan
Pemeliharaan hubungan yang serasi antar
pusat dan daerah.
Menumbuhkan prakarsa dan kreatipitas, peran serta
masyarakat Mengembangkan peran dan fungsi
DPRD.

37. 3. Asas – asas dan prinsip pemerintahan daerah.
Asas
pemerintahan
Daerah. Asas otonomi :
pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah
Pasal 18 ayat 2 dapat Di selengarakan secara langsung oleh
UUD 1945 pemerintahan daerah itu Sendiri.
Pemerintah daerah
Propinsi, daerah Asas tugas pembantuan :
Kabupaten, dan kota Pelaksanaan melalui penugasan oleh pemerintah
Mengatur dan meng Provinsi ke pemerintah kabupaten / kota dan desa
Gurus sendiri urusan atau penugasan dari pemerintah kabupaten / kota
Pemerintahan mem ke desa.
Uat asas otonomi
Dan tugas pemban
Tuan.

38.  Pasal 16 ayat 6 UUD 1945.
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –
peraturan lain
Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Prinsip penyelengaraan pemerintahan daerah :
 Mengunakan asas :  Desentralisasi
 Dekonsentrasi
 Tugas pembantuan
 menyelengarakan asas desentralisai secara utuh dan bulat yang di laksana
Kan di daerah kabupaten / kota.
 Asas pembantuan dilaksanakan di :  Daerah propinsi
 Daerah kabupaten
 Daerah kota
 Daerah desa

39. 4. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
DASAR
 Pasal 18 A ayat 1 UUD 1945
 Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945
 Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hirarkis
 Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan ke khususan
dan
Keragaman Daerah.
 Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan
keuangan,
Pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya.

40. 5. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH
DPRD ( Legislatif ) Pemerintahan daerah ( Eksekutif )
Kepala daerah Perangkat daerah lainya
 merupakan wahana Untuk
Melaksanakan Demokrasi Fungsi legislasi.
berdasar Pancasila  pembentuk PERDA
 berkedudukan sejajar Dan
menjadi Fungsi anggaran.
mitra dari Pemerintahan darah  kewenangan dalam hal anggaran
( pasal 40 UU RI No. 32 th 2004 ) Daerah ( APBD )
Fungsi DPRD ( pasal 41 UU RI No. 32 Fungsi pengawasan.
Tahun 2004 )  mengontrol pelaksanaan perda
Dan peraturan yang lain.

41.  Cara pemilihan anggota DPRD.
1Dasr pasal 18 ayat 3 UUD 1945.
2Anggotanya di pilih melalui PEMILU.
3Wakil pelaksanaan bersamaan dg pemilu untuk anggota DPR dan DPD
 Tugas dan wewenang DPRD ( pasal 42 UU RI No. 32 tahun 2004 )
amembentuk perda yang di bahas bersama kepala daerah.
bMembahas dan menyetujui RAPERDA – APBD bersama dg kepala daerah
cPelaksanaan pengawasan terhadap :
 Perda dan aturan lain
 Peraturan kepala daerah
 APBD
 Kebijakan pemda
dMengusulkan pengangkatan dan pemberhentian :
 DPRD provinsi  Gubenur dan wakil gubenur kepada presiden melalui
Menteri dalam negeri
 DPRD kabupaten  Bupati / wali kota dan wakilnya kepada menteri dalam
/ kota negeri melalui gubenur.

42. e. Memiliki wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional
di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasiaonal oleh pemda.
h. Menerima keterangan laporan pertanggung jawaban kepada daerah dalam penyelengaraan pemda.
i. Membentuk PANWAS PILKADA.
j. Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan PILKADA
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah .
HAK DPRD
Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004

43. HAK Interpelasi HAK Angkat
Hak badan legis latif untuk Hak badan legeslatif untk Menyatakan
Meminta keterangan atau Mengadakan penyelidi pendapat
Pertangung jawaban Kan tentang ketidak
Mengenai suatu masalah Beresan kekuasaan ter
Tertentu kpd pemerintah Tinggi.
Hak anggota DPRD  Mengajukan Raperda.
Pasal 44 UU No. 32 th 2004  Mengajukan pertanyaan
 Menyampaikan usul dan pendapat
 Memilih dan di pilih
 Membela diri
 Imunitas ( kekebalan )
 Protokoler, keuangan dan admistratif
 Tugas dan wewenag kepala daerah :

44. 1 Memimpin penyelenggaraan pemda berdasarkan kebijakan yang di tetapkan
bersama BPRD.
2 Mengajukan RAPERDA.
3 Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4 Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD kepada DPRD.
5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6 Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk
kuasa hukum untuk Mewakilinya
7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang –
undangan
Kepala daerah PROVINSI Gubernur dan
wakilnya
Bupati dan wakilnya
Kepala Eksekutif KABUPATEN
KOTA Wali kota dan
wakilnya

45. KEUANGAN DAERAH.
Sumber keuangan daerah
Dana perimbangan 
PAD ( pendapatan asli daerah )
 PBB  10% pemerintah pusat  Hasil pajak daerah
90% pemerintah daerah  Hasil retribusi daerah
 Bea perolehan hak atas tanah  Hasil perusahaan daerah
Dan bangunan :  Hasil pengolahan daerah
 20% pemerintah pusat  Pendapatan daerah yang lain yang sah
80% pemerintah daerah Dana perimbangan.
 Sektor kehutanaan, pertanggu  Penerimaan pajak bumidan banggunan
Ngan umum dari perikanan :  Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 Penerimaan dari SDA
 20% pemerintah pusat
 DAU ( dana alokasi umum )
80% pemerintah daerah  DAK ( dana alokasi khusus )
 Pertambangan minyak : Pinjaman daerah.
 85% pemerintah pusat Penerimaan lain yang sah.
15% pemerintah daerah
 GAS alam  70% pemr pusat
30% pemr daerah.

46. B Partisipasi masyarakat dalam perumasan kebijakan publik.
Definisi kebijakan publik. 
1 DYE  Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.
2 EDWAR III  Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan
Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam
pemerinth
3 KARTA SASMITA  Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan
mengartikan:
1 Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah
2 Apa yang menyebabkannya
3 Apa pengaruhnya
4 ANDERSON  Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku atau kelompok
guna
Apa yang telah di gariskan bukan hanya bersifat
memecahkan masalah tertentu
Apstrak belaka.
Tujuan penerapan
Publik.
Harus direalisasikan dalam kehidupan ber
Masyarakat berbangsa dan bernegara.

47. Tujuan penerapan   Manusia
Kebijakan publik  Dana
 Sarana dan prasarana.
.
Media masa dan Elektronik
Sosialisasi kebijakan public
Dapat di lakukan denngan Secara manual ( spanduk, selebaran )
Pengumpulan masa dalam suatu
tempat
Partisipasi dalam perumusan kebijakan public.
Melalui praktek belajar kewarganegaraan
Berbaris foto folio.

48. aperumusan masalah f. pelaksanaan SWO CASE ( penyajian
data
bmenentukan sumber informasi dan permasalahan ) apa yang disiapkan :
cmencari informasi
ddiskusi hasil lapangan
epembentukan kelompok porto polio
fpelaksanaan SWO CASE ( penyajian data dan permasalahan ) apa yang di siapkan :
1panel atau papan / kertas
karton
2 tempat atau ruangan
3 juri
4 moderator
5 seting tempat sajian