Persoalan gki yasmin oktober 2012 untuk fkubGKI Yasmin
Dokumen tersebut membahas permasalahan diskriminasi terhadap Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor. Terdapat perselisihan antara GKI dengan pemerintah kota Bogor terkait izin mendirikan bangunan gereja yang dibekukan lalu dicabut. Meskipun putusan pengadilan menyatakan izin tetap berlaku, pemerintah kota masih menolak membangun gereja tersebut. Solusi yang diajukan antara lain pemer
Dokumen ini berisi teguran tertulis dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta kepada Hotel Oakwood PIK karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat menerima tamu asing yang sedang melakukan karantina. Hotel akan diberi sanksi penghentian sementara kegiatan selama 3 hari jika terus melanggar protokol kesehatan.
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Andysyafran
Dokumen tersebut merupakan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum seperti pengertian istilah, prinsip-prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa di desa serta ruang lingkup pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dander mengangkat Ardi Sanjaya sebagai Kaur Pemerintahan dan Didik Windiono sebagai Kasun Nemon Desa Dander setelah melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
1. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tentang pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat.
2. Gugatan didasarkan pada alasan bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah disetujui untuk konsolidasi tanah korban kebakaran, dan proses penerbitan IMB sesuai peraturan.
3. Penggugat meminta agar Surat Keputusan
Surat keputusan kepala desa Panyocokan mengangkat pengurus kelompok tani 'Mekartani' dan 'Bakti Tani Berkah' untuk mengembangkan pertanian di desa tersebut.
Persoalan gki yasmin oktober 2012 untuk fkubGKI Yasmin
Dokumen tersebut membahas permasalahan diskriminasi terhadap Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor. Terdapat perselisihan antara GKI dengan pemerintah kota Bogor terkait izin mendirikan bangunan gereja yang dibekukan lalu dicabut. Meskipun putusan pengadilan menyatakan izin tetap berlaku, pemerintah kota masih menolak membangun gereja tersebut. Solusi yang diajukan antara lain pemer
Dokumen ini berisi teguran tertulis dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta kepada Hotel Oakwood PIK karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat menerima tamu asing yang sedang melakukan karantina. Hotel akan diberi sanksi penghentian sementara kegiatan selama 3 hari jika terus melanggar protokol kesehatan.
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Andysyafran
Dokumen tersebut merupakan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum seperti pengertian istilah, prinsip-prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa di desa serta ruang lingkup pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dander mengangkat Ardi Sanjaya sebagai Kaur Pemerintahan dan Didik Windiono sebagai Kasun Nemon Desa Dander setelah melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
1. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tentang pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat.
2. Gugatan didasarkan pada alasan bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah disetujui untuk konsolidasi tanah korban kebakaran, dan proses penerbitan IMB sesuai peraturan.
3. Penggugat meminta agar Surat Keputusan
Surat keputusan kepala desa Panyocokan mengangkat pengurus kelompok tani 'Mekartani' dan 'Bakti Tani Berkah' untuk mengembangkan pertanian di desa tersebut.
1. PDAM Kabupaten Bondowoso memberikan diskon biaya pasang baru sambungan rumah sebesar Rp. 250.000 untuk merayakan HUT RI ke-62.
2. Diskon berlaku di seluruh wilayah kecuali 3 UPK yang tidak dapat menambah pelanggan.
3. Sudah dipasang spanduk dan disebar brosur promosi diskon untuk mendukung program tersebut.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara meluncurkan sistem layanan administrasi kependudukan bernama Si LAKU pada awal 2021 untuk memberikan kemudahan pelayanan melalui layanan daring, tatap muka, serta pengantaran dokumen ke rumah warga.
Dokumen ini memberikan informasi tentang persyaratan dan proses balik nama STNK ketika menjual motor bekas. Persyaratan utamanya adalah BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, serta foto kopi KTP pembeli. Prosesnya meliputi pemeriksaan nomor rangka dan mesin, pendaftaran di loket BBN2, pembayaran beberapa biaya seperti BBN-KB, PKB, biaya administrasi STNK dan TNBK, serta pembuatan T
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa untuk mengelola informasi publik secara terbuka dan menetapkan tugas serta tanggung jawab PPID tersebut."
Keputusan Kepala Desa Lindo menetapkan pengangkatan dan pemberhentian kepala-kepala urusan dan perangkat desa serta kepala dusun untuk periode 2013-2019. Berdasarkan pertimbangan kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, dipandang perlu meresufel perangkat yang ada. Beberapa perangkat lama diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh perangkat baru.
Yayasan Sosial Sutra Pitaka didirikan dengan Akta Notaris Nomor 63 tanggal 14 April 2008, Notaris Syafril Lubuk ,SH. di Jakarta sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta No. 03 tanggal 12 Juli 2011 Notaris Vera Shinta, SH., Mkn. di Purwakarta dengan Surat Kementerian Kehakiman No. AHU-AH.01.08-894 tanggal 20 Oktober 2011, serta Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor DJ.VI/BA.01.1/12/273/2008 tanggal 26 Juni 2008, dan Tanda Daftar Tempat Ibadah Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Nomor Kd.09.04.8/BA.04/950/2008 tanggal 4 Juni 2008. Izin Penyimpanan Rumah Abu Jenazah sesuai dengan SK Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta No. 10 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012.
Surat keputusan ini menetapkan nama-nama pengurus Yayasan H. Mahyudin Datuk AA untuk periode 2013. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penetapan pengurus serta mencantumkan nama-nama yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, dan Pengurus Harian beserta jabatannya masing-masing.
Dokumen tersebut berisi kualifikasi yang diajukan oleh CV. Reka Nirwasita untuk mengikuti pengadaan jasa konsultansi pengawasan jalan di Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2021. Dokumen tersebut memuat data administrasi, izin usaha, sertifikat, pengalaman, dan dokumen pendukung lainnya perusahaan.
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk rumah homestay di Kota Sungailiat, Bangka, meliputi pengumpulan berkas administrasi, persetujuan dari lurah, camat, dinas pariwisata, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin akhir.
Dokumen tersebut merangkum program peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cilacap tahun 2021, meliputi pendataan nelayan, penerbitan kartu identitas KUSUKA, sertifikasi tanah, asuransi nelayan, pelatihan, dan bantuan lainnya."
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai pengguna rumah susun seluas 12.120 meter persegi di Kelurahan Cengkareng Barat
2. Rumah susun tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
3. Pengguna rumah susun berkewajiban memelihara dan menj
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Pengadilan Tinggi ini akan menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Provinsi Bangka Belitung, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dikurangi. Perkara yang sudah diproses di Pengadilan Tinggi Palembang akan tetap ditangani olehnya, sedangkan yang baru akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Bangka
1. PDAM Kabupaten Bondowoso memberikan diskon biaya pasang baru sambungan rumah sebesar Rp. 250.000 untuk merayakan HUT RI ke-62.
2. Diskon berlaku di seluruh wilayah kecuali 3 UPK yang tidak dapat menambah pelanggan.
3. Sudah dipasang spanduk dan disebar brosur promosi diskon untuk mendukung program tersebut.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara meluncurkan sistem layanan administrasi kependudukan bernama Si LAKU pada awal 2021 untuk memberikan kemudahan pelayanan melalui layanan daring, tatap muka, serta pengantaran dokumen ke rumah warga.
Dokumen ini memberikan informasi tentang persyaratan dan proses balik nama STNK ketika menjual motor bekas. Persyaratan utamanya adalah BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, serta foto kopi KTP pembeli. Prosesnya meliputi pemeriksaan nomor rangka dan mesin, pendaftaran di loket BBN2, pembayaran beberapa biaya seperti BBN-KB, PKB, biaya administrasi STNK dan TNBK, serta pembuatan T
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa untuk mengelola informasi publik secara terbuka dan menetapkan tugas serta tanggung jawab PPID tersebut."
Keputusan Kepala Desa Lindo menetapkan pengangkatan dan pemberhentian kepala-kepala urusan dan perangkat desa serta kepala dusun untuk periode 2013-2019. Berdasarkan pertimbangan kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, dipandang perlu meresufel perangkat yang ada. Beberapa perangkat lama diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh perangkat baru.
Yayasan Sosial Sutra Pitaka didirikan dengan Akta Notaris Nomor 63 tanggal 14 April 2008, Notaris Syafril Lubuk ,SH. di Jakarta sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta No. 03 tanggal 12 Juli 2011 Notaris Vera Shinta, SH., Mkn. di Purwakarta dengan Surat Kementerian Kehakiman No. AHU-AH.01.08-894 tanggal 20 Oktober 2011, serta Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor DJ.VI/BA.01.1/12/273/2008 tanggal 26 Juni 2008, dan Tanda Daftar Tempat Ibadah Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Nomor Kd.09.04.8/BA.04/950/2008 tanggal 4 Juni 2008. Izin Penyimpanan Rumah Abu Jenazah sesuai dengan SK Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta No. 10 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012.
Surat keputusan ini menetapkan nama-nama pengurus Yayasan H. Mahyudin Datuk AA untuk periode 2013. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penetapan pengurus serta mencantumkan nama-nama yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, dan Pengurus Harian beserta jabatannya masing-masing.
Dokumen tersebut berisi kualifikasi yang diajukan oleh CV. Reka Nirwasita untuk mengikuti pengadaan jasa konsultansi pengawasan jalan di Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2021. Dokumen tersebut memuat data administrasi, izin usaha, sertifikat, pengalaman, dan dokumen pendukung lainnya perusahaan.
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk rumah homestay di Kota Sungailiat, Bangka, meliputi pengumpulan berkas administrasi, persetujuan dari lurah, camat, dinas pariwisata, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin akhir.
Dokumen tersebut merangkum program peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cilacap tahun 2021, meliputi pendataan nelayan, penerbitan kartu identitas KUSUKA, sertifikasi tanah, asuransi nelayan, pelatihan, dan bantuan lainnya."
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai pengguna rumah susun seluas 12.120 meter persegi di Kelurahan Cengkareng Barat
2. Rumah susun tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
3. Pengguna rumah susun berkewajiban memelihara dan menj
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Pengadilan Tinggi ini akan menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Provinsi Bangka Belitung, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dikurangi. Perkara yang sudah diproses di Pengadilan Tinggi Palembang akan tetap ditangani olehnya, sedangkan yang baru akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Bangka
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan ketentuan peralihan pemerintahan di kedua kabupaten baru tersebut.
Surat ini memberikan laporan terkait penyitaan tanah dan bangunan oleh PUPN dan KPKNL Medan, penilaian dan penetapan pemenang lelang kepada PT. United Rope, pembayaran oleh PT. United Rope, serta upaya KPKNL, PT. United Rope, DPRD, Kemendagri dan Gubernur Sumut untuk meminta rekomendasi balik nama dan perpanjangan sertifikat kepada Pemerintah Kota Medan. Pengadilan Negeri Medan memutuskan unt
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Keterlambatan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi.pptxNadnosWolfrider
Dokumen tersebut membahas kasus keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan kepada Ahli Waris Moara oleh pemerintah meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya peraturan mengenai pemberlakuan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah.
Undangan untuk kehadiran kepala dinas/badan/bagian di Kota Batu dalam rapat kerja pansus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 19-21 Mei 2023.
Keputusan Kepala Desa Sumberagung menetapkan pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa Sumberagung periode 2014-2018. Keputusan ini diambil berdasarkan peraturan terkait organisasi kemasyarakatan dan pedoman Karang Taruna serta mempertimbangkan perlunya meningkatkan kerjasama antar Karang Taruna di Kecamatan Kepohbaru.
Rapat kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Banten membahas implementasi hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, reformasi birokrasi, dan masalah teknis yustisial. Rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan hasil rapat tersebut di Pengadilan Agama di Banten.
Similar to Surat Ombudsman RO (1) kepada Walikota Bogor (11)
1. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0244/KLAl0259.2010/M -15N1/2010
Lamp : 1 (satu) berkas
Jakarta, 08 Juni 2010
Kepada Yth,
Walikota Bogar
di Bogor-Jawa Barat
Perihal : Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
41/G/PTUN-BDG oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
Dengan harm at,
Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan dari Sdr.
Yohanes Saragih warga Jemaat.Gereja Kristen Indonesia yang beralamat di JI. Pengadilan No.
35, Bogar, Jawa Barat, pada pokoknya menyampaikan tentang pelaksanaan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G/PTUN-BDG yang belum dilaksanakan
oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogar.
Adapun penjelasan Pelapor sebagai berikut:
1. Tahun 2002 sid 2006, Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) melakukan
sosialisasi kepada warga perumahan Taman Yasmin berkenaan rencana pembangunan
Gereja di JI. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogar
Barat, Kota Bogor.
2. Setelah itu, pertemuan dilakukan dengan Forum Pemuda Kelurahan Curug Mekar, to 0
rnasyarakat, warga RW I,II,III,IV dan VI, Ketua RT/RW, RW VIII, pengurus Dewan
Kemakmuran Masjid (DKM). Dari pertemuan tersebut, telah ditandatangani berita acara
tentang tidak keberatan atas pembangunan gereja dimaksud. Kemudian, Panitia
Pembangunan GKI mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Walikota
Bogar.
3. Tanggal 13 Juli 2006Walikota Bogar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372
Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Isinya memberikan izin kepada GKI jalan
Pengadilan Bogar, untuk mendirikan bangunan gereja di lokasi JI. KH. Abdullah bin Nuh
No. 31, Taman Yasmin Bogar.
4. Tanggal 19 Agustus 2006, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja yang
dihadiri oleh dinas terkait Kota Bogar, jajaran Kecamatan, jajaran Kelurahan, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Panitia. Pembangunan gereja belum selesai,
justru tanggal 14 Februari 2008 Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogar
mengeluarkan surat Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin atas pembangunan
gereja dimaks~cL
5. Atas surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tersebut, tanggal 04
September 2008 Panitia Pembangunan gereja mengajukan gugatan ke Pengadilan Ta a
Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G.l2008/PTUN.BDG. Dan telah diputus dengan amar
putusan menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008,
memerintahkan Kepala Dinas Tata Ko a dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut
surat tersebut.
JI. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telepo (021) 351-0 Fax (02 ) 351-0081
2. 6. Selanjutnya, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Banding
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 241/B/2008/PT.TUN.JKT, dengan amar
putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Kemudian, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Kasasi ke
Mahkamah Agung RI.
7. Tanggal 11 Juni 2009 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui surat
Nomor: W2.TUN2696/HK.06NI/2009 isinya sesuai surat Direktur Pranata dan Tata
Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor:
B/8/DJMT.5/SKIV/2009 bulan Mei 2009 isinya permohonan kasasi tidak memenuhi syarat
formal untuk diajukan Kasasi dan tidak diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi.
8. Tetapi justru, tanggal 25 Februari 2010 Walikota Bogor menerbitkan surat pembatalan
rekomendasi vide Nomor: 503/367 -Huk isinya rekomendasi Walikota Bogor Nomor:
601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006 perihal rekomendasi pembangunan Gereja
dinyatakan batal dan tidak berlaku. Hingga laporan ini disampaikan kepada Ombudsman
Republik Indonesia, laporan tersebut belum memperoleh penyelesaian.
Memperhatikan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia mengharapkan Walikota Bogor
melakukan penelitian serta memberikan penjelasan mengenai:
1. Alasan pembatalan rekomendasi Nomor: 601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006
melalui surat Walikota Bogor Nomor: 503/367 -Huk tanggal 25 Februari 2010, mengingat
isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G/PTUN-BDG adalah
membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor:
503/208-DTKP tentang pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008, b a
membatalkan rekomendasi Nomor: 601/389-Pem.
2. Upaya yang dilakukan dalarn penyelesaian permasalahan tersebut. Menginga re ca a
pembangunan gereja telah memperoleh dukungan dari warga sekitar se a e a
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
Kiranya penjelasan dapat kami terima dalam waktu tidak terlalu lama dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
yang mewajibkan Terlapor memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu 14 (empa
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan ini.
~~mr.~·~ln, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
w~
M N REPUBLIK INDONESIA
Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat, di Bandung
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Ko a S r di Sogor, Jawa Sarat
3. Yth. Kepala KantorSatuan Polisi Pamong Praja °a::l or, Jawa Sarat
~ Yth. Sdr. Yohanes Saragih d/a. JI. Pengadilan .~::: B _ a a Sarat,