Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kriteria lembaga negara, jenis lembaga negara, kedudukan dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, dan maksud dan fungsi pembentukan Dewan Perwakilan Daerah.

1. UJIAN TENGAH SEMESTER
HUKUM TENTANG LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA
Prof.Dr.I Gede Pantja Astawa,S.H.,M.H.
Hernadi Affandi,S.H.,M.H.
Bertony Marindo
110 110 110 258
1.a.kriteria suatu lembaga Negara
Suatu lembaga dapat dikatakan sebagai lembaga Negara apabila lembaga tersebut
bersifat fundamental dan berfungsi untuk melaksanakan kententuan Undang – undang
dasar serta belum diadakan yang baru menurut Undang – udang dasar yang ada saat
ini,ini sesuai dengan yang ada di Undang –undang dasar 1945 aturan peralihan pasal 2
yang telah diamademen.
b. Lembaga Negara
Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UUD aturan peralihan pasal 2,Setelah
proses reformasi banyak bermunculan lembaga- lembaga nagara yang baru,yang terdiri
menjadi 2 jenis yakni lembaga Negara utama(State Main Organ) dan lembaga Negara
bantu(State Auxiliary Organ).Dalam lembaga Negara utama ini terbagi atas :BPK,MPR
yang didalamanya terdapat DPR dan DPD,Presiden dan Kekuasaan kehakiman yang
didalamnya terdiri dari MA,MK. Sedangkan Lembaga Negara bantu seperti KPK dan KY
yang kedudukannya masih belum jelas atau bisa dibilang abu – abu.
2. a. kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Setelah adanya reformasi banyak perubahan yang dilakukan dalam Undang Undang
Dasar itu sendiri salah satunya adalah perubahan kedudukan serta susunan dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat,dalam hal kedudukan setelah adanya reformasi kedudukan
tertinggi terletak kepada rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh MPR,susunan MPR pun
berubah Dalam masalah anggota sebelum perubahan UUD 1945, anggota MPR terdiri dari
anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Semasa Orde Baru jumlah anggota
MPR mencapai kurang lebih 1000 orang, dengan perincian 500 (400 anggota dipilih

2. melalui pemilu, 100 diangkat lewat Fraksi ABRI),5 Utusan Daerah yang diambil dari
masing-masing provinsi yang dipilih oleh DPRD, saat itu ada 27 provinsi, yang dipilih oleh
DPRD, berarti ada 135 orang; Kemudian Utusan Golongan sebanyak 340 orang. Dari
komposisi ini terlihat bahwa 440 orang anggota diangkat oleh presiden (dari utusan
golongan sebanyak 340 orang dan Fraksi ABRI 100 orang).Setelah reformasi bergulir maka
jumlah anggota MPR disusutkan menjadi 700 orang. Bila pada masa sebelumnya presiden
mempunyai hak mengangkat anggota MPR sampai 440 orang, dalam masa transisi itu
Utusan Golongan dipilih oleh KPU sebanyak 69 dan presiden hanya mengesahkan secara
administratif.Setelah adanya perubahan UUD 1945, anggota MPR adalah gabungan dari
anggota DPR (550 orang) dan anggota DPD (masing-masing provinsi 4 orang) yang
semuanya dipilih secara langsung. Dari adanya perubahan UUD 1945 itu membuat seluruh
anggota MPR adalah orang-orang yang dipilih secara langsung, jadi presiden tidak bisa
mencampuri anggota MPR. (Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945: Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang)
b. Menurut saya susunan MPR saat ini sudah merupakan susunan yang
ideal,mengapa?karena menurut saya anggota MPR saat ini sudah mewakili setiap provinsi
dari seluruh Indonesia dan semuanya merupakan anggota yang dipilih langsung oleh
rakyat tidak ada campur tangan penguasa “secara langsung”walaupun dalam
kenyataannya kita masih banyak melihat anggota ini tidak membawa kepentingan rakyat
tapi hanya kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya,seharusnya semua itu kembali
lagi kedalam diri para anggota MPR tersebut apabila mereka bersungguh sungguh
membawa suara rakyat maka saya percaya bahwa Indonesia dapat sejahtera. Seperti kata
pepataha kuno “Suara rakyat adalah suara tuhan”.
3.a. Fungsi MPR sesuai pasal 20a ayat(1) UUD1945
Menurut saya DPR telah melaksanakan ketiga fungsi yang diatur dalam UUD
1945,namun fungsi yang mereka jalankan belum begitu maksimal ini dapat kita lihat dari
ketiga fungsi yang yang dikerjakan oleh DPR selalu mempunyai kekurangan yang bisa
dibilang teramat fatal,yang pertama adalah fungsi legislasi dimana anggota DPR
mempunyai tugas untuk membuat sebuah undang – undang dan banyak hasil UU tersebut
yang ditolak keberadaannya oleh MK. Dari situ saja dapat kita lihat bahwa dalam
membuat sebuah UU banyak kekurangan di dalam UU itu sendiri seharusnya semua
anggota DPR dikuliahkan Hukum dahulu sebelum membuat sebuah UU. Dalam fungsi
anggaran pun sama setiap anggaran yang dikerjakan oleh anggota DPR bersama pihak
yang terkait,setelah anggaran itu turun bahkan banyak terjadi korupsi di anggaran
tersebut bahkan mungkin dalam penetapan anggaran tersebut DPR dapat disogok dengan
sejumlah uang demi disahkannya anggaran tersebut. Sedangkan dalam fungsi pengawasan
menurut saya DPR kurang berperan lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah ini mungkin

3. terjadi karena di dalam DPR sendiri isinya lebih banyak diisi oleh fraksi dari partai
pemerintah yang membuat lemahnya pengawasan serta penindakan dari DPR itu sendiri.
b. Fungsi yang lebih Prioritas
Menurut saya yang seharusnya lebih menjadi prioritas adalah fungsi Legislasi,karena
fungsi ini bisa dibilang sebagai landasan terhadap fungsi – fungsi selanjutnya yang akan
dikerjakan oleh anggota DPR, saya percaya apabila di fungsi legislasi kita sudah dapat
menjadi dasar yang bagus maka itu akan menjadi sebuah pedoman dalam melaksanaan
fungsi – fungsi yang lain menjadi lebih bagus pula.
4.a. Maksud dibentuknya DPD
Maksud dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah saat itu adalah didasari oleh
keinginan semua para pihak yakni pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki
hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut.
Dalam hal ini,DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk
mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang
menjamin keadilan,demokrasi dan jaminan keutuhan interegitas wilayah Negara.
b. fungsi DPD
Fungsi DPD hampir sama dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945
amandemen bahwa DPD merupakan representasi langrung rakyat di daerah yang menjadi
perwakilannya. Namun ada beberapa fungsi DPD yang berbeda dengan dengan DPR yakni
DPD belum mempunyai fungsi legislasi yang seutuhnya seperti DPR,DPD hanya bisa
memberikan RUU terkait Otonomi Daerah dan akan dibahas di tingkat I DPR. Pasal 22(D)
UUD 1945