Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
Dokumen tersebut membahas sistem hukum internasional dan pengadilan internasional. Ia menjelaskan latar belakang hukum internasional termasuk definisi, asas-asas, dan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis organisasi internasional seperti organisasi antarpemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi regional, dan organisasi yang bersifat universal
Sistem peradilan internasional terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel-panel khusus pidana internasional yang mengadili kejahatan berat. Ketiga lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara atau individu.
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta subjek-subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, individu, dan lainnya.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan pada 1998 melalui Statuta Roma untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi nasional dan hanya dapat mengadili kasus jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadilinya. ICC berkedudukan di Den Haag dan terdiri dari 18 hakim serta jak
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
Dokumen tersebut membahas sistem hukum internasional dan pengadilan internasional. Ia menjelaskan latar belakang hukum internasional termasuk definisi, asas-asas, dan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis organisasi internasional seperti organisasi antarpemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi regional, dan organisasi yang bersifat universal
Sistem peradilan internasional terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel-panel khusus pidana internasional yang mengadili kejahatan berat. Ketiga lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara atau individu.
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta subjek-subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, individu, dan lainnya.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan pada 1998 melalui Statuta Roma untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi nasional dan hanya dapat mengadili kasus jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadilinya. ICC berkedudukan di Den Haag dan terdiri dari 18 hakim serta jak
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Presentasi tentang mekanisme ham internasional Muhamad Hafiz
Tiga badan utama PBB yang berkaitan dengan HAM adalah Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB dan memiliki mandat untuk memajukan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Dewan HAM PBB dan badan perjanjian PBB seperti Komite Hak Penyandang Disabilitas bertugas memantau implementasi konvensi HAM oleh neg
1. PBB adalah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi hukum internasional, keamanan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial.
2. PBB memiliki berbagai badan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Sekretariat untuk menjalankan fungsinya dalam memelihara perdamaian dunia.
3. Organisasi ini dipimpin ole
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
Makalah ini membahas tentang instrumen HAM internasional. Terdapat dua instrumen umum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu instrumen umum yang penting.
Dokumen ini membahas tentang makna hukum internasional, asas-asas hubungan internasional, sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, dan lembaga peradilan internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, subjek hukum non-negara, dan subjek hukum non-negara lainnya. Asas-asas pentingnya meliputi asas teritorial, kebangsaan, dan kepenting
Dokumen tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pembentukan Komnas HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, ratifikasi instrumen internasional HAM, serta upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM.
Majelis Umum PBB berfungsi sebagai badan deliberatif dengan kekuasaan untuk membicarakan, mengawasi, dan memilih organ-organ lain PBB seperti Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Majelis Umum juga mengatur anggaran PBB dan memilih anggota organ-organ tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan pengertian, asal mula, asas-asas, sumber hukum, dan subjek hukum internasional dalam 6-7 kalimat.
PBB didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. PBB bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya."
Dokumen tersebut membahas sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan struktur serta peranannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan seperti memelihara perdamaian dunia, kerjasama internasional, dan hak asasi manusia. Dokumen ini juga menjelaskan keanggotaan PBB, struktur organisasi seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan peranannya dalam dunia internasional dan Indonesia.
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE PADA MATA PELAJARAN IPA DENGAN TOPIK ORGAN PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA KELAS V SEMESTER I SD NEGERI 17 KATOBU.
Presentasi tentang mekanisme ham internasional Muhamad Hafiz
Tiga badan utama PBB yang berkaitan dengan HAM adalah Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB dan memiliki mandat untuk memajukan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Dewan HAM PBB dan badan perjanjian PBB seperti Komite Hak Penyandang Disabilitas bertugas memantau implementasi konvensi HAM oleh neg
1. PBB adalah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi hukum internasional, keamanan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial.
2. PBB memiliki berbagai badan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Sekretariat untuk menjalankan fungsinya dalam memelihara perdamaian dunia.
3. Organisasi ini dipimpin ole
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
Makalah ini membahas tentang instrumen HAM internasional. Terdapat dua instrumen umum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu instrumen umum yang penting.
Dokumen ini membahas tentang makna hukum internasional, asas-asas hubungan internasional, sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, dan lembaga peradilan internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, subjek hukum non-negara, dan subjek hukum non-negara lainnya. Asas-asas pentingnya meliputi asas teritorial, kebangsaan, dan kepenting
Dokumen tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pembentukan Komnas HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, ratifikasi instrumen internasional HAM, serta upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM.
Majelis Umum PBB berfungsi sebagai badan deliberatif dengan kekuasaan untuk membicarakan, mengawasi, dan memilih organ-organ lain PBB seperti Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Majelis Umum juga mengatur anggaran PBB dan memilih anggota organ-organ tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan pengertian, asal mula, asas-asas, sumber hukum, dan subjek hukum internasional dalam 6-7 kalimat.
PBB didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. PBB bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya."
Dokumen tersebut membahas sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan struktur serta peranannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan seperti memelihara perdamaian dunia, kerjasama internasional, dan hak asasi manusia. Dokumen ini juga menjelaskan keanggotaan PBB, struktur organisasi seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan peranannya dalam dunia internasional dan Indonesia.
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE PADA MATA PELAJARAN IPA DENGAN TOPIK ORGAN PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA KELAS V SEMESTER I SD NEGERI 17 KATOBU.
Similar to UPR dan mekanisme HAM internasional (20)
4. Bentuk dan Keanggotaan
Antar pemerintah (intergovermental organisations – IGO’s •
Dewan Keamanan (Security Council)
n Sidang Umum PBB (General Assembly)
n Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council)
n Dewan HAM PBB (Human Rights Council)
Experts/pakar
n Lembaga Traktat/perjanjian (Treaty Bodies) (membahas laporan
tertulis negara peserta, menginterpretasi traktat)
n Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja (Special Rapporteurs) (dikenal
sebagai “prosedur khusus”)(mengunjungi negara, membuat urgent
appeals/desakan darurat dan Surat tuduhan/ allegation,
rekomendasi)
n Sub komisi HAM PBB (Sub commission) (kajian2, drafts Instrument
internasional)
6. Charter based: UN Human Rights
Council
§ Dibentuk pada on 15 Maret 2006; Sesi pertama pada Juni
2006; terdiri dari 47 Negara Anggota.
§ Dewan HAM menggantikan Komisi HAM PBB, yang berada
di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
§ Dibentuk sebagai manifestasi dari reformasi PBB.
§ Mandat utamanya adalah untuk mereview dan mengatasi
pelanggaran HAM yang terjadi.
§ OHCHR (Office of High Commissioner of Human Rights)
bertindak menjalankan fungsi Sekretariat bagi seluruh
badan-badan HAM.
7. Aktivitas Dewan HAM PBB
- Special Procedures
- Universal Periodic Review (UPR)
- Regular sessions (tiga kali pertemuan
dalam setahun)
- Complaints procedures
- Advisory committee
8. Apa itu UPR?
§ UPR adalah mekanisme baru dan unik yang berada dijalankan oleh
Dewan HAM PBB untuk menilai pemajuan dan perlindungan HAM di
seluruh Negara.
§ UPR adalah “peer-review” yang menjadi ranah dialog di antara negara
yang direview dan negara Anggota PBB lainnya. Aktor yang ada di
dalamnya adalah negara.
§ Dialog interaktif dilakukan berdasarkan pada informasi yang disediakan
oleh Negara, badan-badan PBB, dan masyarakat sipil,
§ UPR menyasar semua isu HAM di negara tersebut, tidak seperti Treaty
yang hanya terkait tema tertentu.
§ UPR menghasilkan “Outcome Document” setelah proses dialog
berlangsung, termasuk pula rekomendasi untuk Negara yang direview.
§ Outcome document diadopsi oleh Sesi regular Dewan HAM.
§ Semua negara PBB harus terlibat dalam proses tersebut
9. Berdasarkan apa Review
dilakukan?
o The Charter of the United Nations (UN)
o The Universal Declaration of Human Rights;
o Human rights instruments to which a State
is party;
o Voluntary pledges and commitments made
by States;
o Applicable international humanitarian law.
10. • Melakukan monitoring
jalannya sidang
pembahasan
• Melakukan intervensi
melalui oral/written
statement
• Melakukan lobby
kepada negara
peninjau
• Melakukan monitoring atas
rekomendasi yang diterima
oleh negara
• Menyusun rencana tindak
lanjut advokasi berdasarkan
rekomendasi UPR
• Pengiriman laporan
ke Gugus Kerja UPR
• Korespondensi
tentang kehadiran
perwakilan CSO
dalam sidang
• Diplomatic briefing
• Pembentukan koalisi atau tim
penulis
• Pengumpulan data dan
informasi
• Penyusunan laporan
• konsultasi nasional
Proses
Persiapan
Nasional
Submission
Proses
Sidang dan
Pleno
Pasca
Sidang
11. UPR Documents
λ State report
λ A compilation of information from UN
agencies (prepared by OHCHR)
λ Summary of Stakeholder/NGO submissions
(prepared by OHCHR)
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/IDSession27.aspx)
12. Review UPR di Dewan HAM
o Review dilakukan oleh UPR Working Group yang terdiri dari 47 Negara Anggota
(Dewan HAM PBB), tapi semua Negara Anggota PBB bisa terlibat dalam proses
sidangnya.
o Setiap negara yang direview akan dibantu oleh 3 Negara yang dikenal denngan
TROIKA, sekaligus sebagai Rapporteur.
o Dialog interaktif (selama 3.5 jam)
- Dimulai dengan presentasi Negara (sekitar 70 menit)
ü Pengantar Laporan Negara
ü Respons terhadap rekomendasi.
ü Final remarks dari Negara
- Negara Anggota PBB (sekitar 140 menit) menyampaikan pertanyaan dan/atau rekomendasi
o Adopsi informal terhadap Outcome Document (summary of questions and
recommendations; modifications can be made to the document at this stage)
o Draft outcome document dikirimkan ke Negara untuk disetujui (rekomendasi
dapat diterima atau ditolak, dan disertakan penjelasan)
o Sekitar 4 bulan kemudian, outcome document akan diadposi dalam plenary
meeting Dewan HAM PBB pada Sesi Regularnya.
13. Peranan Masyarakat Sipil dalam
UPR
o Sebelum dan selama Review
- Submit informasi (stakeholder reports), sebelum 22 September 2016
- Melakukan lobi negara-negara untuk menyampaikan rekomendasi (1 sampai 2 bulan
sebelum Sesi) = Diplomatic briefing
- Menyelenggarakan diskusi atau “nonton bareng” secara online proses sidang (2 Mei
2017) - http://webtv.un.org/
- Membuat Side Event atau mengikuti Pre-Session di Jenewa sebelum Sesi Sidang (Pre-
Session oleh UPR-Info, https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/
pdf/2016_pre-sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf)
- Menyelenggarakan Press Conference di nasional atau di Jenewa (online) = Media
briefing
- Lobby dan komunikasi dengan Troika (Belgia, Bangladesh, Ekuador)
o Setelah Sesi di Jenewa dan sebelum adopsi Outcome Document
- Melakukan lobi ke Pemerintah untuk menerima rekomendasi yang dianggap penting
dan prioritas
§ Membuat statement ketika adopsi (September 2017)
14. Pasca Review – Follow up
o Midterm reports rekomendasi UPR
o Mengaitkan rekomendasi dengan mekanisme HAM
lainnya, seperti treaty bodies.
o Membangun relasi dengan organisasi internasional
lainnya untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi
o Menjaga kontak dengan negara yang menyampaikan
rekomendasi
o Memastikan informasi tersampaikan kepada organisasi
internasional dan donor.
15. SEKIAN
§ Muhammad Hafiz, HRWG Indonesia
§ hafizmuhammad85@gmail.com / hafiz@hrwg.org
§ Phone: 081282958035
§ Twitter: @hafizahimsa
§ Skype: hafizmuhammad25