SlideShare a Scribd company logo
Mekanisme	HAM	PBB	dan	
Universal	Periodic	Review		
Jakarta, 8 Maret 2017
Muhammad Hafiz,
Human Rights Working Group (HRWG)
Indonesia’s NGO Coalition for International Human
Rights Advocacy
UN HR Mechanism
Bentuk dan Keanggotaan
Antar pemerintah (intergovermental organisations – IGO’s •
Dewan Keamanan (Security Council)
n  Sidang Umum PBB (General Assembly)
n  Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council)
n  Dewan HAM PBB (Human Rights Council)
Experts/pakar
n  Lembaga Traktat/perjanjian (Treaty Bodies) (membahas laporan
tertulis negara peserta, menginterpretasi traktat)
n  Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja (Special Rapporteurs) (dikenal
sebagai “prosedur khusus”)(mengunjungi negara, membuat urgent
appeals/desakan darurat dan Surat tuduhan/ allegation,
rekomendasi)
n  Sub komisi HAM PBB (Sub commission) (kajian2, drafts Instrument
internasional)
Charter	Based-Bodies	
λ  Subsidiary	bodies	of	the	UN	General	
Assembly
λ  Subsidiary	bodies	of	the	Security	Council
λ  Commissions	and	Agencies	under	ECOSOC
λ  Departments	and	offices	of	UN	the	
Secretariat
Charter based: UN Human Rights
Council
§ Dibentuk	pada	on	15	Maret	2006;	Sesi	pertama	pada	Juni	
2006;	terdiri	dari	47	Negara	Anggota.	
§ Dewan	HAM	menggantikan	Komisi	HAM	PBB,	yang	berada	
di	bawah	Dewan	Ekonomi	dan	Sosial	PBB.		
§ Dibentuk	sebagai	manifestasi	dari	reformasi	PBB.		
§ Mandat	utamanya	adalah	untuk	mereview	dan	mengatasi	
pelanggaran	HAM	yang	terjadi.		
§ OHCHR	(Office	of	High	Commissioner	of	Human	Rights)	
bertindak	menjalankan	fungsi	Sekretariat	bagi	seluruh	
badan-badan	HAM.
Aktivitas Dewan HAM PBB
- Special Procedures
- Universal Periodic Review (UPR)
- Regular sessions (tiga kali pertemuan
dalam setahun)
- Complaints procedures
- Advisory committee
Apa itu UPR?
§ UPR adalah mekanisme baru dan unik yang berada dijalankan oleh
Dewan HAM PBB untuk menilai pemajuan dan perlindungan HAM di
seluruh Negara.
§ UPR adalah “peer-review” yang menjadi ranah dialog di antara negara
yang direview dan negara Anggota PBB lainnya. Aktor yang ada di
dalamnya adalah negara.
§ Dialog interaktif dilakukan berdasarkan pada informasi yang disediakan
oleh Negara, badan-badan PBB, dan masyarakat sipil,
§ UPR menyasar semua isu HAM di negara tersebut, tidak seperti Treaty
yang hanya terkait tema tertentu.
§ UPR menghasilkan “Outcome Document” setelah proses dialog
berlangsung, termasuk pula rekomendasi untuk Negara yang direview.
§ Outcome document diadopsi oleh Sesi regular Dewan HAM.
§ Semua negara PBB harus terlibat dalam proses tersebut
Berdasarkan apa Review
dilakukan?
o  The	Charter	of	the	United	Nations	(UN)
o  The	Universal	Declaration	of	Human	Rights;
o  Human	rights	instruments	to	which	a	State	
is	party;
o  Voluntary	pledges	and	commitments	made	
by	States;
o  Applicable	international	humanitarian	law.
• Melakukan monitoring
jalannya sidang
pembahasan
• Melakukan intervensi
melalui oral/written
statement
• Melakukan lobby
kepada negara
peninjau
•  Melakukan monitoring atas
rekomendasi yang diterima
oleh negara
•  Menyusun rencana tindak
lanjut advokasi berdasarkan
rekomendasi UPR
• Pengiriman laporan
ke Gugus Kerja UPR
• Korespondensi
tentang kehadiran
perwakilan CSO
dalam sidang
• Diplomatic briefing
• Pembentukan koalisi atau tim
penulis
• Pengumpulan data dan
informasi
• Penyusunan laporan
• konsultasi nasional
Proses
Persiapan
Nasional
Submission
Proses
Sidang dan
Pleno
Pasca
Sidang
UPR Documents
λ  State	report
λ  A	compilation	of	information	from	UN	
agencies	(prepared	by	OHCHR)
λ  Summary	of	Stakeholder/NGO	submissions	
(prepared	by	OHCHR)		
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/IDSession27.aspx)
Review UPR di Dewan HAM
o  Review	dilakukan	oleh	UPR	Working	Group	yang	terdiri	dari	47	Negara	Anggota	
(Dewan	HAM	PBB),	tapi	semua	Negara	Anggota	PBB	bisa	terlibat	dalam	proses	
sidangnya.		
o  Setiap	negara	yang	direview	akan	dibantu	oleh	3	Negara	yang	dikenal	denngan	
TROIKA,	sekaligus	sebagai	Rapporteur.		
o  Dialog	interaktif	(selama	3.5	jam)
-  Dimulai	dengan	presentasi	Negara	(sekitar	70	menit)
ü  Pengantar	Laporan	Negara
ü  Respons	terhadap	rekomendasi.	
ü  Final	remarks	dari	Negara	
-  Negara	Anggota	PBB	(sekitar	140	menit)	menyampaikan	pertanyaan	dan/atau	rekomendasi
o  Adopsi	informal	terhadap	Outcome	Document	(summary	of	questions	and	
recommendations;	modifications	can	be	made	to	the	document	at	this	stage)
o  Draft	outcome	document	dikirimkan	ke	Negara	untuk	disetujui	(rekomendasi	
dapat	diterima	atau	ditolak,	dan	disertakan	penjelasan)	
o  Sekitar	4	bulan	kemudian,	outcome	document	akan	diadposi	dalam	plenary	
meeting	Dewan	HAM	PBB	pada	Sesi	Regularnya.
Peranan Masyarakat Sipil dalam
UPR
o  Sebelum	dan	selama	Review
-  Submit	informasi	(stakeholder	reports),	sebelum	22	September	2016	
-  Melakukan	lobi	negara-negara	untuk	menyampaikan	rekomendasi	(1	sampai	2	bulan	
sebelum	Sesi)	=	Diplomatic	briefing	
-  Menyelenggarakan	diskusi	atau	“nonton	bareng”	secara	online	proses	sidang	(2	Mei	
2017)		-	http://webtv.un.org/
-  Membuat	Side	Event	atau	mengikuti	Pre-Session	di	Jenewa	sebelum	Sesi	Sidang	(Pre-
Session	oleh	UPR-Info,	https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/
pdf/2016_pre-sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf)
-  Menyelenggarakan	Press	Conference	di	nasional	atau	di	Jenewa	(online)	=	Media	
briefing		
-  Lobby	dan	komunikasi	dengan	Troika	(Belgia,	Bangladesh,	Ekuador)
o  Setelah	Sesi	di	Jenewa	dan	sebelum	adopsi	Outcome	Document
-  Melakukan	lobi	ke	Pemerintah	untuk	menerima	rekomendasi	yang	dianggap	penting	
dan	prioritas
§  Membuat statement ketika adopsi (September 2017)
Pasca Review – Follow up
o  Midterm	reports	rekomendasi	UPR	
o  Mengaitkan	rekomendasi	dengan	mekanisme	HAM	
lainnya,	seperti	treaty	bodies.	
o  Membangun	relasi	dengan	organisasi	internasional	
lainnya	untuk	memastikan	pelaksanaan	rekomendasi
o  Menjaga	kontak	dengan	negara	yang	menyampaikan	
rekomendasi
o  Memastikan	informasi	tersampaikan	kepada	organisasi	
internasional	dan	donor.
SEKIAN
§ Muhammad Hafiz, HRWG Indonesia
§ hafizmuhammad85@gmail.com / hafiz@hrwg.org
§ Phone: 081282958035
§ Twitter: @hafizahimsa
§ Skype: hafizmuhammad25
SEKIAN

More Related Content

Similar to UPR dan mekanisme HAM internasional

Presentasi tentang mekanisme ham internasional
Presentasi tentang mekanisme ham internasional Presentasi tentang mekanisme ham internasional
Presentasi tentang mekanisme ham internasional
Muhamad Hafiz
 
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
Abd Wahid
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
rradityaaa
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Nuelnuel11
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM Internasional
AZA Zulfi
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
KULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptxKULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptx
trblAGr
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
Tria Monica
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
Muhammad C
 
putusan hukum internasional.pptx
putusan hukum internasional.pptxputusan hukum internasional.pptx
putusan hukum internasional.pptx
NikoErdian1
 
Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalSistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalFanny Yunitasari
 
Majelis Umum PBB PPT
Majelis Umum PBB PPTMajelis Umum PBB PPT
Majelis Umum PBB PPT
Andhika Pratama
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
dixon8888
 
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
Time Master
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsa
Aulia Nurnovika
 
Makalah komnasham
Makalah komnashamMakalah komnasham
Makalah komnasham
Septian Muna Barakati
 

Similar to UPR dan mekanisme HAM internasional (20)

Presentasi tentang mekanisme ham internasional
Presentasi tentang mekanisme ham internasional Presentasi tentang mekanisme ham internasional
Presentasi tentang mekanisme ham internasional
 
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
Perserikatan bangsa bangsa [repaired]
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM Internasional
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
KULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptxKULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptx
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
putusan hukum internasional.pptx
putusan hukum internasional.pptxputusan hukum internasional.pptx
putusan hukum internasional.pptx
 
Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalSistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
 
Majelis Umum PBB PPT
Majelis Umum PBB PPTMajelis Umum PBB PPT
Majelis Umum PBB PPT
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
 
Sistem hukum internasional
Sistem hukum internasionalSistem hukum internasional
Sistem hukum internasional
 
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa )
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsa
 
Makalah komnasham
Makalah komnashamMakalah komnasham
Makalah komnasham
 

Recently uploaded

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (6)

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

UPR dan mekanisme HAM internasional

  • 1. Mekanisme HAM PBB dan Universal Periodic Review Jakarta, 8 Maret 2017 Muhammad Hafiz, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy
  • 3.
  • 4. Bentuk dan Keanggotaan Antar pemerintah (intergovermental organisations – IGO’s • Dewan Keamanan (Security Council) n  Sidang Umum PBB (General Assembly) n  Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council) n  Dewan HAM PBB (Human Rights Council) Experts/pakar n  Lembaga Traktat/perjanjian (Treaty Bodies) (membahas laporan tertulis negara peserta, menginterpretasi traktat) n  Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja (Special Rapporteurs) (dikenal sebagai “prosedur khusus”)(mengunjungi negara, membuat urgent appeals/desakan darurat dan Surat tuduhan/ allegation, rekomendasi) n  Sub komisi HAM PBB (Sub commission) (kajian2, drafts Instrument internasional)
  • 5. Charter Based-Bodies λ  Subsidiary bodies of the UN General Assembly λ  Subsidiary bodies of the Security Council λ  Commissions and Agencies under ECOSOC λ  Departments and offices of UN the Secretariat
  • 6. Charter based: UN Human Rights Council § Dibentuk pada on 15 Maret 2006; Sesi pertama pada Juni 2006; terdiri dari 47 Negara Anggota. § Dewan HAM menggantikan Komisi HAM PBB, yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. § Dibentuk sebagai manifestasi dari reformasi PBB. § Mandat utamanya adalah untuk mereview dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi. § OHCHR (Office of High Commissioner of Human Rights) bertindak menjalankan fungsi Sekretariat bagi seluruh badan-badan HAM.
  • 7. Aktivitas Dewan HAM PBB - Special Procedures - Universal Periodic Review (UPR) - Regular sessions (tiga kali pertemuan dalam setahun) - Complaints procedures - Advisory committee
  • 8. Apa itu UPR? § UPR adalah mekanisme baru dan unik yang berada dijalankan oleh Dewan HAM PBB untuk menilai pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh Negara. § UPR adalah “peer-review” yang menjadi ranah dialog di antara negara yang direview dan negara Anggota PBB lainnya. Aktor yang ada di dalamnya adalah negara. § Dialog interaktif dilakukan berdasarkan pada informasi yang disediakan oleh Negara, badan-badan PBB, dan masyarakat sipil, § UPR menyasar semua isu HAM di negara tersebut, tidak seperti Treaty yang hanya terkait tema tertentu. § UPR menghasilkan “Outcome Document” setelah proses dialog berlangsung, termasuk pula rekomendasi untuk Negara yang direview. § Outcome document diadopsi oleh Sesi regular Dewan HAM. § Semua negara PBB harus terlibat dalam proses tersebut
  • 9. Berdasarkan apa Review dilakukan? o  The Charter of the United Nations (UN) o  The Universal Declaration of Human Rights; o  Human rights instruments to which a State is party; o  Voluntary pledges and commitments made by States; o  Applicable international humanitarian law.
  • 10. • Melakukan monitoring jalannya sidang pembahasan • Melakukan intervensi melalui oral/written statement • Melakukan lobby kepada negara peninjau •  Melakukan monitoring atas rekomendasi yang diterima oleh negara •  Menyusun rencana tindak lanjut advokasi berdasarkan rekomendasi UPR • Pengiriman laporan ke Gugus Kerja UPR • Korespondensi tentang kehadiran perwakilan CSO dalam sidang • Diplomatic briefing • Pembentukan koalisi atau tim penulis • Pengumpulan data dan informasi • Penyusunan laporan • konsultasi nasional Proses Persiapan Nasional Submission Proses Sidang dan Pleno Pasca Sidang
  • 11. UPR Documents λ  State report λ  A compilation of information from UN agencies (prepared by OHCHR) λ  Summary of Stakeholder/NGO submissions (prepared by OHCHR) (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/ Pages/IDSession27.aspx)
  • 12. Review UPR di Dewan HAM o  Review dilakukan oleh UPR Working Group yang terdiri dari 47 Negara Anggota (Dewan HAM PBB), tapi semua Negara Anggota PBB bisa terlibat dalam proses sidangnya. o  Setiap negara yang direview akan dibantu oleh 3 Negara yang dikenal denngan TROIKA, sekaligus sebagai Rapporteur. o  Dialog interaktif (selama 3.5 jam) -  Dimulai dengan presentasi Negara (sekitar 70 menit) ü  Pengantar Laporan Negara ü  Respons terhadap rekomendasi. ü  Final remarks dari Negara -  Negara Anggota PBB (sekitar 140 menit) menyampaikan pertanyaan dan/atau rekomendasi o  Adopsi informal terhadap Outcome Document (summary of questions and recommendations; modifications can be made to the document at this stage) o  Draft outcome document dikirimkan ke Negara untuk disetujui (rekomendasi dapat diterima atau ditolak, dan disertakan penjelasan) o  Sekitar 4 bulan kemudian, outcome document akan diadposi dalam plenary meeting Dewan HAM PBB pada Sesi Regularnya.
  • 13. Peranan Masyarakat Sipil dalam UPR o  Sebelum dan selama Review -  Submit informasi (stakeholder reports), sebelum 22 September 2016 -  Melakukan lobi negara-negara untuk menyampaikan rekomendasi (1 sampai 2 bulan sebelum Sesi) = Diplomatic briefing -  Menyelenggarakan diskusi atau “nonton bareng” secara online proses sidang (2 Mei 2017) - http://webtv.un.org/ -  Membuat Side Event atau mengikuti Pre-Session di Jenewa sebelum Sesi Sidang (Pre- Session oleh UPR-Info, https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/ pdf/2016_pre-sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf) -  Menyelenggarakan Press Conference di nasional atau di Jenewa (online) = Media briefing -  Lobby dan komunikasi dengan Troika (Belgia, Bangladesh, Ekuador) o  Setelah Sesi di Jenewa dan sebelum adopsi Outcome Document -  Melakukan lobi ke Pemerintah untuk menerima rekomendasi yang dianggap penting dan prioritas §  Membuat statement ketika adopsi (September 2017)
  • 14. Pasca Review – Follow up o  Midterm reports rekomendasi UPR o  Mengaitkan rekomendasi dengan mekanisme HAM lainnya, seperti treaty bodies. o  Membangun relasi dengan organisasi internasional lainnya untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi o  Menjaga kontak dengan negara yang menyampaikan rekomendasi o  Memastikan informasi tersampaikan kepada organisasi internasional dan donor.
  • 15. SEKIAN § Muhammad Hafiz, HRWG Indonesia § hafizmuhammad85@gmail.com / hafiz@hrwg.org § Phone: 081282958035 § Twitter: @hafizahimsa § Skype: hafizmuhammad25