Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Program kerja-sman-1-banguntapan-tahunan2 (1)Ruslan Haryandi
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari program kerja tahunan SMA Negeri 1 Banguntapan yang membahas latar belakang, tujuan, dan profil sekolah. Profil sekolah mencakup data personalia, siswa, sarana prasarana, dan capaian akademik sekolah beberapa tahun terakhir.
Pedoman ini mengatur tentang pemilihan guru sekolah menengah atas berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Tujuannya antara lain untuk memotivasi guru agar lebih profesional dan berdedikasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemilihan dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti proses seleksi yang meliputi penilaian kinerja
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Program kerja-sman-1-banguntapan-tahunan2 (1)Ruslan Haryandi
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari program kerja tahunan SMA Negeri 1 Banguntapan yang membahas latar belakang, tujuan, dan profil sekolah. Profil sekolah mencakup data personalia, siswa, sarana prasarana, dan capaian akademik sekolah beberapa tahun terakhir.
Pedoman ini mengatur tentang pemilihan guru sekolah menengah atas berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Tujuannya antara lain untuk memotivasi guru agar lebih profesional dan berdedikasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemilihan dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti proses seleksi yang meliputi penilaian kinerja
Kurikulum SDN Pemurus 1 Tahun Pelajaran 2010/2011 dirangkum dalam 3 kalimat berikut:
Kurikulum ini mengatur mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri peserta didik SDN Pemurus 1 dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, potensi peserta didik, dan kondisi sekolah dan daerah. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bak
Dokumen ini membahas tentang Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk mata pelajaran Sejarah di tingkatan 4 dan 5. Dokumen tersebut menjelaskan struktur kandungan pelajaran, standar kandungan pelajaran, dan cadangan pelaksanaan jam pelajaran.
Dokumen tersebut membahas pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Terdapat 3 poin utama: 1) Landasan pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) Struktur kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA; 3) Strategi implementasi kurikulum melalui pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan evaluasi kurikulum.
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Standar Isi ditetapkan untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dan mencakup delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai secara bertahap mulai dari TK hingga SMA/SMK.
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, dan SMK Negeri Kabupaten Bandung didirikan untuk meningkatkan kompetensi para kepala tata usaha melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, seminar, pelatihan. Organisasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam penyebaran informasi pendidikan dan meningkatkan kerja sama antar kepala tata usaha.
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas latar belakang dan dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). RKS/M dirancang untuk membantu sekolah/madrasah merencanakan program dan kegiatan guna memenuhi standar pelayanan pendidikan minimal. Proses penyusunan RKS/M melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan terdiri atas tahap persiapan, penyusunan, dan pengesahan RKS/M.
Dokumen 1 K13 Prodi Multimedia SMK Islam Hang Tuah Batam Jogie Suaduon
Berdasarkan dokumen tersebut, ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK Islam Hang Tuah untuk tahun pelajaran 2014-2015 dengan memperhatikan peraturan pemerintah terkait kurikulum dan standar nasional pendidikan.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi lembaga penyelenggara pendidikan Program Paket B dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan sosial pendidikan keterampilan berbasis kewirausahaan bagi peserta didiknya. Panduan ini juga menjelaskan ketentuan penyelenggaraan program seperti syarat lembaga penyelenggara dan peserta didik, mekanisme penilaian proposal, penyaluran dana, pelaporan, sanksi, serta contoh pen
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 membahas upaya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten tersebut. Dokumen ini mengidentifikasi beberapa masalah pendidikan seperti rendahnya kualitas sarana dan prasarana, kualitas guru, serta kesejahteraan guru. Rencana ini disusun berdasarkan analisis permasalahan pendidikan di kabupaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningk
Kurikulum SDN Pemurus 1 Tahun Pelajaran 2010/2011 dirangkum dalam 3 kalimat berikut:
Kurikulum ini mengatur mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri peserta didik SDN Pemurus 1 dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, potensi peserta didik, dan kondisi sekolah dan daerah. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bak
Dokumen ini membahas tentang Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk mata pelajaran Sejarah di tingkatan 4 dan 5. Dokumen tersebut menjelaskan struktur kandungan pelajaran, standar kandungan pelajaran, dan cadangan pelaksanaan jam pelajaran.
Dokumen tersebut membahas pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Terdapat 3 poin utama: 1) Landasan pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) Struktur kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA; 3) Strategi implementasi kurikulum melalui pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan evaluasi kurikulum.
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Standar Isi ditetapkan untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dan mencakup delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai secara bertahap mulai dari TK hingga SMA/SMK.
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, dan SMK Negeri Kabupaten Bandung didirikan untuk meningkatkan kompetensi para kepala tata usaha melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, seminar, pelatihan. Organisasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam penyebaran informasi pendidikan dan meningkatkan kerja sama antar kepala tata usaha.
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas latar belakang dan dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). RKS/M dirancang untuk membantu sekolah/madrasah merencanakan program dan kegiatan guna memenuhi standar pelayanan pendidikan minimal. Proses penyusunan RKS/M melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan terdiri atas tahap persiapan, penyusunan, dan pengesahan RKS/M.
Dokumen 1 K13 Prodi Multimedia SMK Islam Hang Tuah Batam Jogie Suaduon
Berdasarkan dokumen tersebut, ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK Islam Hang Tuah untuk tahun pelajaran 2014-2015 dengan memperhatikan peraturan pemerintah terkait kurikulum dan standar nasional pendidikan.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi lembaga penyelenggara pendidikan Program Paket B dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan sosial pendidikan keterampilan berbasis kewirausahaan bagi peserta didiknya. Panduan ini juga menjelaskan ketentuan penyelenggaraan program seperti syarat lembaga penyelenggara dan peserta didik, mekanisme penilaian proposal, penyaluran dana, pelaporan, sanksi, serta contoh pen
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 membahas upaya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten tersebut. Dokumen ini mengidentifikasi beberapa masalah pendidikan seperti rendahnya kualitas sarana dan prasarana, kualitas guru, serta kesejahteraan guru. Rencana ini disusun berdasarkan analisis permasalahan pendidikan di kabupaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningk
Pendidikan Agama Islam di Indonesia bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang beradab dan berperikemanusiaan. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui diskusi implementasi Kurikulum Merdeka dan penguatan materi agama Islam.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, sasaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tuban. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai aktivitas di Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam pemahaman implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Sasarannya adalah seluruh guru
Makalah ini membahas delapan standar nasional pendidikan di Indonesia dan permasalahan dalam pencapaian standarnya, termasuk kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
[Ringkasan]
KSSR disemak semula untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia sejajar dengan aspirasi PPPM 2013-2025. Transformasi dilakukan terhadap kandungan, pedagogi dan pentaksiran untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran relevan untuk abad ke-21 serta menekankan pembelajaran berpusatkan murid berasaskan KBAT.
Makalah ini membahas tentang peran pancasila dalam sistem pendidikan dan implementasi wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Pancasila memainkan peran penting dalam pendidikan melalui nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Wajib belajar 9 tahun dijalankan sesuai dengan sila pancasila untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara.
Dokumen tersebut membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan landasan penyempurnaan kurikulum meliputi yuridis, filosofis, dan teoritis. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur kurikulum SD, SMP dan SMA serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Dokumen ini membahaskan kerangka kurikulum untuk mata pelajaran Ekonomi di Tingkatan 5, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan membantu murid memahami ekonomi dunia moden. Kurikulum ini dirancang untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap murid dengan menekankan pendekatan analitikal dan pembelajaran berdasarkan masalah untuk memupuk kemahiran berfikir
Kurikulum dan Mutu Pendidikan di IndonesiaTedy Dradjat
Bab pertama membahas upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui perubahan kurikulum sejak tahun 1969 hingga 2013. Namun, pelaksanaan kurikulum di sekolah belum banyak berdampak pada peningkatan mutu SDM. Masalah utama adalah bagaimana meningkatkan konsep dan pelaksanaan kurikulum agar mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai tuntutan era global.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp)Abdul Lathif
Dokumen tersebut membahas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat setempat. Dokumen tersebut juga membahas landasan hukum, karakter
Makalah ini membahas tentang permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia, mulai dari pengertian Ujian Nasional, dasar hukum pelaksanaannya, sampai permasalahan-permasalahan yang muncul seperti standar nilai kelulusan yang tinggi, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta kinerja pengawas ujian nasional yang belum optimal."
Similar to Ujian nasional, akankah meningkatkan kualitas (20)
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
3. SUKSES PENDIDIKAN Pendidikan yangsuksesadalahpendidikan yang mampumengantarkananakmenjadi: Bertaqwa Berkepribadianmatang Berilmumutakhirdanberprestasi Mempunyai rasa kebangsaan Berwawasan global
4. TUJUAN PENDIDIKAN Mendorong perkembangan pribadi peserta didik yang utuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan fungsi pendidikan dalam UU Sisdiknas pasal 3
8. FAKTA #3 Pasal 58 UU Sisdiknas (1) Evaluasihasilbelajarpesertadidikdilakukanolehpendidikuntukmemantauproses, kemajuan, danperbaikanhasilbelajarpesertadidiksecaraberkesinambungan. Kenyataannya, pemerintahyang menetapkan Ujian Nasional sebagai kriteria Kelulusan sehingga mencabut mandat dan merampas kewewenangan yang diberikan kepada pendidik dalam melakukanevaluasiterhadaphasilbelajarsiswa
9. FAKTA #4 Pasal 58 ayat 2 UU Sisdiknas (2) Evaluasipesertadidik, satuanpendidikan, dan program pendidikandilakukanolehlembagamandirisecaraberkala, menyeluruh, transparan, dansistemikuntukmenilaipencapaianstandarnasionalpendidikan. Kenyataannya BNSP tidak menjadi badan yang independen dan mandiri tetapi ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan Ujian Nasional
10. FAKTA #5 PP 19 Tahun 2005, Pasal 72 ayat 1 Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah : Menyelesaikan seluruh program pembelajaran Memperoleh nilai minimal untuk mata pelajaran akhlak/kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan Lulus Ujian sekolah Lulus Ujian Nasional Faktanya UN menjadi veto bagi pemerintah dalam menetukan kelulusan peserta didik. Pemerintah telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri
11. FAKTA #6 Terjadi penyempitan kurikulum, yaitu terfokusnya pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan sehingga mata pelajaran yang tidak diujikan menjadi terabaikan
12. FAKTA #7 Ujian Nasional telah menyebabkan prosesbelajar yang berupayamenggaliaspekkreativitas dan berpusat pada siswacenderungterpinggirkankarenalebihmemfokuskan pada latihan-latihansoal
13. Kepentingan anak untuk berkembang, dan fungsi pendidikan yang ingin di capai di pancung oleh sistem Ujian Nasional
14. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Pada rapat Panitia Kerja Evaluasi Ujian Nasional DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kabalitbang Kemendiknas tanggal 30 November 2010 telah disepakati bahwa substansi formula kelulusan UN untuk 2011 adalah UN tidak memveto kelulusan, dan berupaya agar dalam pelaksanaannya dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam bingkai aturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada rapat tanggal 8 Desember 2010, Komisi X DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghadirkan sebuah formula Evaluasi Hasil Belajar Peserta didik yang lebih baik, terbuka, dan dapat mencerdaskan bangsa kita.
15. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Sejak awal, Fraksi PKS memang mengharapkan ada perubahan substansial dalam formula Evaluasi Hasil Belajar peserta didik. Selama ini, formula penilaian kelulusan yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan PP 19 tahun 2005, yaitu pasal 72 ayat (1) yang cenderung bersifat memveto satu sama lainnya
16. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Fraksi PKS juga memandang perlunya kesinambungan dan keterhubungan dalam proses penilaian hasil belajar peserta didik yang sesuai dalam UU Sisdiknas pasal 4 ayat (3) yaitu bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, kebijakan UN yang berpedoman pada PP Nomor 19 tahun 2005 tidak sesuai dengan semangat yang termaktub dalam UU sisdiknas tersebut. FPKS memandang perlunya revisi PP 19 tahun 2005 tersebut, yang memang sejak awal telah menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam rapatnya pada tanggal 9 Mei 2006 yang lalu bahwa Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan Nasional untuk segera melakukan revisi PP tersebut agar sinkron dengan UU Sisdiknas
17. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Tidak menempatkan UN sebagai variabel tunggal dalam kriteria kelulusan akan tetapi menggabungkan komponen penilaian mata pelajaran UN dan mata pelajaran UN yang diujikan sekolah Menempatkan nilai UN sebagai salah satu komponen penilaian dari nilai akhir atau nilai gabungan bersama komponen penilaian lainnya yaitu Nilai Sekolah dimana nilai sekolah adalah gabungan dari nilai raport dan nilai ujian sekolah
18. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Menggunakan pembobotan dari setiap komponen penilaian di atas dengan prosentase 60% untuk Nilai Sekolah dan 40% untuk nilai UN Sesuai dengan semangan UU Sisdiknas pasal 58 bahwa evaluasi belajar terhadap peserta ididk adalah kewewenangan pendidik NA = (NS (MP1 Rapor_smt 5-6) + N (MP2US)) 0,6 + (N (MP1UN)) 0,4 Ns = (Si + Yi) / 2 NAi= (NSi) + (Xi) 13 NAi = Σ NAi ≥ 5 atau 5,5 1
19. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Tidak mengabaikan peran UN dalam upaya memetakan kualitas pendidikan di setiap sekolah dan daerah, serta menjadi pedoman bagi pemerintah nantinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih baik dan merata. Hal ini sesuai dengan PP 19 tahun 2005 Pasal 68 yaituHasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a). pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan dan huruf (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. Terima Kasih, Rohmani, S.Pd - Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Brebes, Kab. Tegal dan Kota Tegal) Komisi X DPR (Pendidikan, Budaya, Seni, Pariwisata, Film, Olahraga dan Pemuda)