Manajemen perubahan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mencakup tiga hal yaitu: 1) Meningkatkan efisiensi anggaran dengan penganggaran berbasis kinerja, 2) Mengoptimalkan pelayanan publik di Gelora Khatulistiwa, dan 3) Merevitalisasi pengelolaan Gelora Khatulistiwa untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan olahraga.
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Sinergi pengembangan UMKM dan industri pariwisata di kawasan Danau Toba diharapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, di mana UMKM yang terdampak Covid-19 dapat memanfaatkan momentum pemulihan pariwisata. Talkshow Ekonomi SUMUT 2021 akan membahas sinergi ini untuk memberikan masukan perbaikan.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Sinergi pengembangan UMKM dan industri pariwisata di kawasan Danau Toba diharapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, di mana UMKM yang terdampak Covid-19 dapat memanfaatkan momentum pemulihan pariwisata. Talkshow Ekonomi SUMUT 2021 akan membahas sinergi ini untuk memberikan masukan perbaikan.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang membahas arah pembagian wilayah pengembangan di Jawa Barat ke dalam beberapa kawasan andalan sistem nasional dan wilayah pengembangan dengan tema, arah, dan fokus pengembangan masing-masing wilayah.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
Dokumen tersebut membahas tentang dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk pengembangan Kawasan Kota Tua, termasuk upaya penataan dan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut selama masa pandemi Covid-19. Dokumen juga memperkenalkan Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata beserta latar belakang pendidikan dan karirnya.
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
Paparan ini adalah paparan terkait pengelolaan infrastruktur SDA Tahun 2019 yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII sebagai perpanjangan tangan Direktoral Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT Sentosa Bina Nusantara didirikan pada 2018 dan bergerak dalam bidang perdagangan peralatan bantu navigasi pelayaran, jasa pemasangan dan pemeliharaan, serta aktivitas pelayanan kepelabuhanan. Perusahaan ini bertekad menjadi perusahaan yang dapat diandalkan di sektor sistem integrasi maritim dengan melaksanakan kegiatannya secara efisien dan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan.
Nota pertimbangan ini meminta persetujuan kepala puskesmas untuk menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah pembayaran bagi beberapa petugas kesehatan yang akan ditugaskan melakukan kegiatan posyandu dan kelas ibu balita.
Policy Brief: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan Seiring Den...Nurlina Y.
Pembangunan pariwisata di Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul semakin marak tanpa adanya regulasi yang jelas, sehingga diperlukan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik daerah serta memberdayakan masyarakat setempat.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013ALI YASIN
Dokumen tersebut merupakan profil PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Mencakup sejarah, geografi, demografi, tingkat kemiskinan, dan implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat dari tahun 2007 hingga 2012 yang meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa. Jawa Barat memiliki 26 kabupaten/kota
Kegiatan evaluasi UP2K PKK di Desa Poncosari bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, mendapatkan data terkini mengenai kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan ini melibatkan 11 poklak usaha kecil yang mendapat pinjaman modal awal dari ADD Desa Poncosari sebesar Rp2.000.000 untuk mengembangkan usaha dagang keliling, jualan bubur, sayur, jasa boga
Keputusan ini menetapkan tim pelaksana kegiatan launching aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dengan 11 anggota dan menugaskan mereka untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan tersebut.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
Dokumen ini merupakan ringkasan rencana tata ruang wilayah provinsi Jambi yang mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang serta rencana struktur dan pola ruangnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.
Kinerja pembangunan daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang baik. PDRB dan PDRB per kapita meningkat setiap tahunnya. Walikota mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi melalui pengembangan objek wisata, pameran, dan perbaikan layanan perizinan. Berbagai acara juga diselenggarakan untuk mendukung sektor pariwisata.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang membahas arah pembagian wilayah pengembangan di Jawa Barat ke dalam beberapa kawasan andalan sistem nasional dan wilayah pengembangan dengan tema, arah, dan fokus pengembangan masing-masing wilayah.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
Dokumen tersebut membahas tentang dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk pengembangan Kawasan Kota Tua, termasuk upaya penataan dan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut selama masa pandemi Covid-19. Dokumen juga memperkenalkan Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata beserta latar belakang pendidikan dan karirnya.
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
Paparan ini adalah paparan terkait pengelolaan infrastruktur SDA Tahun 2019 yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII sebagai perpanjangan tangan Direktoral Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT Sentosa Bina Nusantara didirikan pada 2018 dan bergerak dalam bidang perdagangan peralatan bantu navigasi pelayaran, jasa pemasangan dan pemeliharaan, serta aktivitas pelayanan kepelabuhanan. Perusahaan ini bertekad menjadi perusahaan yang dapat diandalkan di sektor sistem integrasi maritim dengan melaksanakan kegiatannya secara efisien dan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan.
Nota pertimbangan ini meminta persetujuan kepala puskesmas untuk menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah pembayaran bagi beberapa petugas kesehatan yang akan ditugaskan melakukan kegiatan posyandu dan kelas ibu balita.
Policy Brief: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan Seiring Den...Nurlina Y.
Pembangunan pariwisata di Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul semakin marak tanpa adanya regulasi yang jelas, sehingga diperlukan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik daerah serta memberdayakan masyarakat setempat.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013ALI YASIN
Dokumen tersebut merupakan profil PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Mencakup sejarah, geografi, demografi, tingkat kemiskinan, dan implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat dari tahun 2007 hingga 2012 yang meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa. Jawa Barat memiliki 26 kabupaten/kota
Kegiatan evaluasi UP2K PKK di Desa Poncosari bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, mendapatkan data terkini mengenai kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan ini melibatkan 11 poklak usaha kecil yang mendapat pinjaman modal awal dari ADD Desa Poncosari sebesar Rp2.000.000 untuk mengembangkan usaha dagang keliling, jualan bubur, sayur, jasa boga
Keputusan ini menetapkan tim pelaksana kegiatan launching aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dengan 11 anggota dan menugaskan mereka untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan tersebut.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
Dokumen ini merupakan ringkasan rencana tata ruang wilayah provinsi Jambi yang mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang serta rencana struktur dan pola ruangnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.
Kinerja pembangunan daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang baik. PDRB dan PDRB per kapita meningkat setiap tahunnya. Walikota mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi melalui pengembangan objek wisata, pameran, dan perbaikan layanan perizinan. Berbagai acara juga diselenggarakan untuk mendukung sektor pariwisata.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Similar to TUGAS KELOMPOK_MANAJEMEN PERUBAHAN.pptx (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. GAMBARAN UMUM
• Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 tanggal 14 Desember
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi dibidang kepemudaan,
olahraga dan pariwisata, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas yang
diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Seketaris Daerah.
4. Dalam bidang pelayanan publik di Disporapar
Prov. Kalbar yaitu pelayanan penggunanaan
sarana dan prasarana fasilitas Gelora
Khatulistiwa Mervitalisasi pengelolaan Gelora
Khatulistiwa
Mewujudkan Efisiensi Anggaran melalui
penganggaran berbasis kinerja
Mengoptimalkan Penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan menetapkan outcome yang akan
dicapai dengan target kinerja yang terukur
Agenda Perubahan
1 2
5. Efisiensi Anggaran
Mengukur capaian kinerja organsasi, tingkat pencapaian tujuan
dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan program dan kegiatan
dimana indikator tersebut telah disesuaikan antara Perjanjian Kinerja dengan
indikator kinerja sasaran kegiatan
Menyusun Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan
Barat Tahun setiap tahun, LKJ ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Menyusun setiap program kerja dan kegiatan harus berpedoman pada Renstra Tugas
dan fungsi Disporapar dijabarkan ke dalam Renstra, untuk kemudian diuraikan dalam bentuk program-
program kegiatan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Renstra harus diperhatikan dengan baik.
Dibutuhkan suatu ketelitian dan kejelian dan mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran.
7. Pengelolaan dan Revitalisasi Gelora Khatulistiwa
pemetaan masalah dan peluang kolaborasi dalam penyelesaian
masalah
Mengapa Perlu dilakukan Perubahan ? Banyak aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi Gelora Khatulistiwa, seharusnya sebagai kawasan olahraga
telah berubah menjadi kawasan ekonomi, terlebih di hari Minggu dengan adanya pedagang musiman, kawasan tersebut menjadi padat dengan orang
berjualan sehingga keluhan masyaraka menjadi tidak nyaman dalam berolahraga dan banyaknnya berserakan sampah.
130 Pedagang
tanaman hias
48 Pedagang Kios dan ratusan
pedagang musiman
Kursus Mengemudi
8. Tahapan
Persiapan
pemetaan masalah dan peluang kolaborasi dalam penyelesaian
masalah
Melakukan sosialisasi dan mengeluarkan
surat peringatan untuk pengosongan lahan
dan penghentian aktivitas non olahraga.
Melaporkan Kepada Gubernur
selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan BMD
Menyusun kembali rencana
pemanfaatan kawasan Gelora
Khatulistiwa dalam bentuk masterplan.
9. Tahap Pengamanan
penertiban secara terstruktur dan terkoordinir terhadap penggunaan yang tidak sesuai
aturan
Tahap Pengamanan dilaksanakan dengan melakukan penertiban kawasan
Gelora Khatulistiwa di mulai pada bulan Maret 2022 dengan penertiban
Kios dengan penggembokaan seluruh kios di kawasan SSA, kemudian
dilanjutkan penertiban lahan tanaman bunga dan bangunan tidak tercatat
di aset.
Melaksanakan penyediaan jasa keamanan untuk seluruh
kawasan gelora khatulistiwa guna mencegah kembalinya
penggunaan lahan untuk kepentingan non olahraga.
Melakukan penetiban administrasi pemanfaatan kawasan
Gelora Khatulistiwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
Retribusi.
10. Tahap Evaluasi dan Pengembangan
Melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap proses
penataan kembali kawasan, dan hasilnya masyarakat
menjadi lebih mudah untuk berolahraga dikawasan.
Melakukan pengawasan berlanjut terhadap indikasi
penggunaan kawasan untuk kegiatan tanpa ijin, seperti
pengawasan terhadap kegiatan belajar mengemudi dan
kegiatan pedagang musiman.
Melakukan pengembangan dan pemeliharaan terhadap
aset di kawasan gelora khatulistiwa, seperti pengembalian
fungsi wisma atlet, pemeliharaan dan pembangunan venue
olahraga.
11. Sumber daya yang digunakan yaitu Sumber Daya Manusia meliputi seluruh ASN di
lingkungan Disporapar Provinsi Kalimantan Barat berserta Sumber Daya Manusia dari
Institusi Lainnya yang terlibat. Sumber Daya Keuangan didukung dengan
penganggaran di DPA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi
Kalimantan Barat, baik untuk pengamanan aset maupun untuk pengelolaan dan
pengembangan kawasan gelora khatulistiwa.