Dokumen tersebut membahas tentang persiapan menuju Pilpres 2014, termasuk pembentukan koalisi partai politik untuk mencapai ambang batas presiden, calon wakil presiden dari capres Jokowi, serta arti pentingnya kampanye dalam pesta demokrasi.

1. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.1

2. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.2
P
esta demokrasi di Indonesia diadakan lima tahun sekali. Setelah tahun
2009, kini tahun 2014 menjadi tahun pesta demokrasi berikutnya. Apa
yang terjadi di pemilu kali ini ? Apakah sama seperti tahun kemarin ?
Pastikan kita semua menjadi saksi pesta demokrasi tahun ini.
Pemilihan legislatif sudah selesai. Siapa yang akan maju ke Senayan dan
siapa yang akan benar-benar mewakili rakyatnya. Bagaimanapun hasilnya,
setelah pileg akan ada perebutan kursi menuju RI 1 dan RI 2. partai yang
akan berkuasa di Senayan maka akan mudah melenggang ke jabatan ter-
tinggi di negeri ini.
Partai yang tidak memperoleh banyak suara berbondong-bondong merapat-
kan barisan. Saling melengkapi kekurangan dan yang pasti untuk bisa
mendapatkan suara yang lebih banyak. Pertemuan antar petinggi partai
marak dilakukan. Banyak yang bilang untuk kepentingan pemilu, walaupun
mungkin ada yang berniat untuk sekedar bersilaturahmi.
Lalu, siapa yang akan melenggang ke istana Negara ? kita tunggu saja hasil-
nya nanti. Siapapun dia, itu adalah pilihan rakyat yang harus kita hargai.
Bagaimana cara mereka bisa melenggang ke istana Negara? Jangan terlalu
banyak berburuk sangka.
Penulis
Salam Redaksi
Dapur Redaksi

3. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.3

4. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.4

5. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.5

6. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.6
Kemana Arah Koalisi
Jelang Pilpres 2014?
News
Setelah dilakukan Pemilu Legisla-
tif pada 9 April 2014, maka terjadi
tiga poros calon presiden, yaitu Po-
ros PDI-P dengan capres Jokowi.
Poros Partai Golkar dengan capres
Aburizal Bakrie (ARB) dan Poros
Gerindra dengan capres Prabowo
Subianto. Ketiga Poros Calon Pres-
iden ini pada tahap pertama meng-
hadapi tantangan politik untuk
mampu membentuk sebuah koalisi,
sehingga mampu menembus keten-
tuan Presidential Threshold yang
sesuai UU Pilpres sebesar 25%.
Poros capres Jokowi yang dikendal-
ikan oleh PDI-Pkurang dari dua min-
ggu sudah berhasil menben-
tuk koalisi pokok yang
dapat menyelesaikan
tantangan pertama yaitu
dicapainya Presidential
Threshold dengan jumlah
sekitar 30% (PDI-P 15%,
PKB 9 % dan Nasdem 6%).
Kini Poros capres Jokowi
yang telah merasa cukup
dengan koalisi tiga
Parpol, sedang
disibukan untuk
memilih politisi
yang akan diplilih
sebagai tokoh Wakil
Presidennya. Terdapat
anggapan, bahwa tokoh
politisi yang akan dipilih
Jokowi harus mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap elektabilitas dalam Pilpres
tanggal 9 Juli 2014 dan yang lebih
penting harus mendukung Jokowi
apabila terpilih sebagai Presiden.
Risalah pencapresan Jokowi meru-
pakan episode yang sangat me-
narik karena polah tingkah para
politisi PDI-P, PKB dan Nasdem
dalam menggarap koalisinya telah
memunculkan berbagai persoalan
politik yang menarik. Munculnya
satu deretan tokoh nasional yang
semuanya mempunyai track record
yang menarik telah menghiasi pang-
gung pemilihan bakal Cawapres,
karena naluri manusia dalam me-
milih sesearang yang dianggap ter-
baik akan selalu mengandung faktor
evaluasi kemanusiaan yang luas.
Kini menunggu waktu kapan
bakal capres PDI-P
Jokowi mengumumkan
bakal cawapres pilihan-
nya merupakan momen yang men-
egangkan, bukan sekedar karena
masyarakat menunggu siapa figur
politisi tersebut, tetapi ada serang-
kaian persoalan yang terkait, yaitu
pertama ada kesan beredar bahwa
Jokowi adalah mendekati seratus
persen bakal capres yang bakal ter-
pilih, sedangkan bakal cawapres
haruslah seorang yang betul-betul
jagoan, karena ia harus mampu
mendukung suksesnya Jokowi.
Bakal Cawapres poros PDI-P ini me-
mang diyakini harus tokoh yang di-
pilih oleh Jokowi dan disetujui oleh
Megawati. Demikianlah risalah pen-
capresan Jokowi yang kini masyara-
kat seakan akan menunggu la-
hirnya cabang bayi cawapres
poros PDI-P, yang berdasar
bocoran terakhir mengindi-
kasikan bukan seorang man-
tan Jenderal TNI, karena oleh
Jokowi disebut seorang ahli
hukum dan sekaligus ahli eko-
nomi berasal dari luar Jawa.
Beberapa rumors
yang berkem-
bang di media
sosial ataupun
kalangan politisi/
pengamat menye-
butkan, Jokowi saat
ini ingin mendekat ke ‘hi-
jau’ bukan dalam artian bekas
militer, melainkan tokoh
Islam. Hal ini wajar karena

7. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.7
selama ini Jokowi berkiprah dalam
dunia politik selalu ditemani oleh
orang-orang ‘non hijau’, sehingga
Jokowi berkunjung ke sejumlah
ponpes, tokoh Islam bahkan men-
gangkat Khofifah Indar Parawansa
sebagai juru bicara Jokowi, adalah
indikasi-indikasi yang ingin diben-
tukataudiskenariokanbahwaJokowi
juga dekat dengan ‘hijau atau Islam’.
Ketegangan menunggu koalisi par-
pol yang akan muncul dalam Pil-
pres 9 Juli 2014, secara politis juga
dipengaruhi oleh jadwal waktu
yang terus mendesak, yaitu tanggal
pendaftaran capres dan cawapres di
KPU, segera mulai akan datangnya
masa kampanye Pilpres, mengingat
bulan Mei sudah mulai dimasuki.
Pakar Komunikasi Politik
Universitas Paramadina, Hendri Sa-
trio, mengatakan, sejumlah partai
politik peserta Pemilu 2014 akan
berusaha membangun koalisi dan
berharap bisa memperoleh suara
lebih besar.
“Akankah PDIP berkoalisi
dengan Golkar atau Demokrat?
atau partai lainnya yang beruntung
dipilih PDIP,” ujar Hendri, Jumat
(21/3/2014).
Ia mengatakan, partai Gol-
kar terlihat berambisi untuk berkoal-
isi dengan PDIP, mengingat selama
ini partai berlambang beringin ini
tidak pernah punya keinginan ke-
luar dari kekuasaan. “Siapapun
nanti parpol yang memenangkan
pileg pasti akan belajar dari koalisi
ala politik santunnya Demokrat.
Nah apakah Koalisi ala Demokrat
juga dijalankan oleh PDIP misalnya,
bila menang?‎ Namun perlu digaris
bawahi politik Indonesia masih di-
tentukan oleh koalisi partai,” terang-
nya.
Sementara itu, Ketua DPP
Partai Demokrat Ulil Abshaar Ab-
dalla menilai analisis beberapa ka-
langan terkait tiga partai yaitu De-
mokrat, Golkar dan PDIP.
Menurut dia, ketiga partai
tersebut dilihatnya sebagai jangkar.
Namun dalam kenyataan bisa saja
muncul kuda hitam lain yang me-
matahkan prediksi itu.
“Demokrat sendiri tidak bo-
leh terlena, Demokrat akan bekerja
keras. Meskipun demikian kami
juga punya rencana lain jika kami ti-
dak berhasil dalam pencalonan pres-
iden maka kami akanmencari mitra
koalisi dengan menawarkan calon
wakil presiden,” pungkasnya.
Bakal calon presiden dari
PDI Perjuangan
Joko Widodo men-
egaskan, sistem
pemerintahan di
Indonesia adalah
presidensial. Oleh
sebab itu, Jokowi
menjamin kerja
sama politik ala
partainya tidak
berujung pada bagi-
bagi kursi menteri.
“Kita sistem presidensial.
Yang namanya bagi-bagi kursi men-
teri itu adanya di koalisi.Kita tidak
seperti itu,” ujar Jokowi di luar pagar
Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis
(10/4/2014).
Bagi-bagi kursi dalam sistem
koalisi yang dimaksud Jokowi, misal
suatu partai politik dalam pemilihan
legislatif hanya memperoleh suara
20 persen.Oleh sebab itu parpol itu
mendapatkan jatah kursi menteri
8.Misal lainnya, partai politik yang
memperoleh suara 10 persen hanya
mendapatkan 5 kursi menteri.
“Kita ndak begitu.Kita ini
presidensial. Harus kerja sama. Ha-
rus begitu memang,” lanjut Jokowi.
Sekedar gambaran, berdasar-
kan hasil hitung cepat sejumlah lem-
baga survei dan media, PDI-P mem-
eroleh suara sah nasional di bawah
20 persen. Artinya, partai pimpinan
Megawati Soekarnoputri itu tidak
dapat mengajukan capres sendiri dan
harus berkoalisi dengan parpol lain.
UU Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Presiden danWakil
Presiden menyatakan, syarat men-
gajukan pasangan capres-cawapres
adalah 20 persen kursi di Parlemen
atau 25 persen suara sah nasional.
News

8. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.8

9. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.9
Info
Apa sih Pemilu itu ?
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses
pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-
jabatan����������������������������������������� ����������������������������������������politik��������������������������������� ��������������������������������tertentu. Sistem pemilu di Indo-
nesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam
sistem politik. Mengenai sistem pemilu, Norris
menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat
oleh partai politik bergantung pada sistem pe-
milu yang berkembang di suatu negara. Di Indo-
nesia, pemilihan legislatif menggunakan sistem
proporsional dengan daftar terbuka.
PEMILU DI INDONESIA
1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-
1959)
Pada masa ini pemilu dilaksanakan oleh
kabinet Baharuddin Harahap pada tahun 1955.
Pada pemilu ini pemungutan suara dilakukan
dua kali yaitu yang pertama untuk memilih ang-
gota DPR pada bulan September dan yang kedua
untuk memilih anggota Konstituante pada bulan
Desember. Sistem yang digunakan pada masa ini
adalah sistem proporsional. Pemilu menghasilk-
an 27 partai dan satu perorangan berjumlah total
kursi 257 buah.
2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-
1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerin-
tah pada bulan November 1945 tentang kebe-
basan untuk mendirikan partai, Presiden Soek-
arno mengurangi jumlah partai menjadi 10 buah
saja. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak dia-
dakan pemilihan umum.
3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-
1998)
Setelah runtuhnya rezim Demokrasi Ter-
pimpin yang semi-otoriter, masyarakat menaruh
harapan untuk dapat mendirikan suatu sistem
politik yang demokrati dan stabil. Tindakan per-
tama yang dilakukan oleh Soeharto adalah men-
gadakan fusi diantara partai-partai, mengelom-
pokkan partai-partai dalam tiga golongan yaitu
Golongan Spiritual (PPP), Golongan Nasional
(PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Pemili-
han umum tahun1977 diselenggarakan dengan
menyertakan tiga partai, dalam perolehan suara
terbanyak Golkar selalu memenangkannya.
4 . Zaman Reformasi (1998- 2009)
Ada satu lembaga baru di dalam lembaga
legislatife, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Dae-
rah). Untuk itu pemilihan umum anggota DPD
digunakan Sistem Distrik tetapi dengan wakil se-
banyak 4 kursi untuk setiap propinsi. Untuk pe-
milihan anggota DPR dan DPRD digunakan sys-
tem proposional dengan daftar terbuka, sehingga
pemilih dapat memberikan suaranya secara lang-
sung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahun
2004, untuk pertama kalinya diadakan pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung, bu-
kan melalui MPR lagi.

10. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.10
News
S
etiap perhelatan pesta de-
mokrasi, kampanye menjadi
bagian yang tidak terpisahkan
dari demokrasi itu sendiri. Kampanye me-
miliki arti yang penting, baik bagi peserta
Pemilu maupun pemilih. Secara norma-
tive, kampanye Pemilu sudah diatur dalam
UU No. 8 Tahun 2012, dan secara teknis
mengacu pada Peraturan KPU No. 1 Tahun
2013. Ditentukan bahwa yang dikatakan
kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu
untuk meyakinkan para pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program peserta
Pemilu dan atau informasi lainnya. Meru-
juk pada definisi ini maka setiap aktivitas
kampanye Pemilu setidaknya harus men-
gandung empat hal, yakni tindakan kampa-
nye berupa aktivitas penawaran, khalayak
sasaran berupa pemilih,dan rangkaian ko-
munikasi yang guna meyankinkan pemilih
serta materi kampanye yang terdiri dari
visi, misi, program dan informasi lainnya.
Melihat definisi di atas jelaslah bah-
wa kampanye bukanlah persoalan seder-
hana. Kampanye Pemilu harus disiasati
dengan sungguh-sungguh dan saling ber-
sinergi antara stakeholders agar apa yang
diharapkan dari kampanye politik tersebut
dapat tercapai. Meminjam istilah Jalalu-
ddin Rakhmat, pakar komunikasi (Venus,
2007:iii) bahwa “kampanye tidak gam-
pang”. Pernyataan itu benar adanya kare-
na yang direncanakan sebelum kampanye
menghasilkan output yang tidak mengem-
birakan karena tidak dipantau dengan
baik. Untuk itu, kampanye harus dipantau
secara serius dengan melibatkan banyak
pihak.
Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk
Demokrasi (Perludem), Veri Juanidi men-
gatakan, kampanye terbuka pada pemilu
2014 ini cenderung sepi. Menurutnya hal
itu wajar, lantaran kampanye terbuka me-
mang tidak cocok dengan sistem suara
terbanyak. Kampanye rapat umum selama
ini, lebih menonjolkan partai politik. Dan
mendorong masyarakat untuk mendukung
parpol. Sedangkan masyarakat juga ingin
mengenal calon legislatifnya secara lang-
sung.
Harapan kita, kampanye Pemilu
2014 yang dijadwalkan KPU dapat men-
jadi ajang yang empuk untuk memper-
tontonkan proses kampanye damai dan
bermartabat sebagai bagian dari pendidi-
kan politik. Sementara, memantau meru-
pakan tugas kolaboratif tidak bisa dilakoni
secara parsial. Untuk itu, kesadaran sosial
semua pihak terkait menjadi penentu sejauh
mana Pemilu Legislatif 2014 akan mam-
pu menghasilkan output yakni terpilihnya
anggota legislatif yang amanah dan ber-
integritas sehingga mampu menghasilkan
kinerja yang bersentuhan langsung dengan
Sistem Kampanye
di Indonesia

11. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.11
I
ndonesia Corruption Watch
(ICW) mencatat praktik politik
uang terus meningkat dari pemilu
ke pemilu setelah reformasi terjadi di Indo-
nesia. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indo-
nesia ICW, Donal Fariz, mengatakan ICW
mencatat pada pemilu 1999 terjadi praktik
politik uang sebanyak 62 kasus. Kemudian
pada pemilu 2004 meningkat menjadi 113
kasus. Pada pemilu 2009, jumlah kasus
politik uang kembali meningkat men-
jadi 150 kasus dan pada pemilu
2014 hingga pemilu legislatif
kemarin, ter- catat
sebanyak 313
kasus. “Ini
bukti bahwa
tren pelang-
garan pemilu untuk poli-
tik uang terus meningkat
dari pemilu ke pemilu,”
ujar Donal di Kedai Kopi
Deli, Menteng, Senin
(21/4/2014).
Dari 15 provinsi yang
dipantau ICW, lanjut Donal,
praktik politik uang
kebanyakan dilaku-
kan oleh caleg yang
bertarung dalam p e m i l u
legislatif 2014. “Poli- tik uang yang
dilakukan caleg sebanyak 170 kasus. Yang
dilakukan oleh tim sukses sebanyak 107
kasus, dan oleh aparat pemerintah seban-
yak 24 kasus,” tuturnya. Praktik suap dan
money politik dalam pelaksanaan Pemilu
2014 mengalami perubahan. Hal itu dis-
ampaikan pemerhati Pemilu Komite Pe-
milih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow.
Jika dahulu praktik money politik di-
lakukan para caleg dengan cara mendatan-
gi pemilih untuk memberikan sembako,
atau uang jelang pemungutan suara. Maka,
pada Pemilu kali ini, para caleg menghe-
Money Politik
dalam Pemilu
News
mat membelanjakan dana kampanye mer-
eka dan menyediakan dana untuk menyuap
penyelenggara pemilu. “Kita melihat para
caleg tak lagi keluarkan duit habis-habisan
untuk baliho dan menyuap pemilih. Tapi
mereka menyimpan duit untuk bermain di
badan peradilan pemilu,” ungkap Jeirry, di
Jakarta, Senin (17/2)
Menurut Jeirry, praktik politik uang
belum bisa hilang. Kendati demikian,
caleg mulai menyadari masyarakat
kini sudah kian sadar dan cerdas,
sehingga mereka tidak bisa dipas-
tikan apakah akan memilih caleg
yang memberikan uang. “Jadi para
calon akan bermain di KPU atau MK
yang bisa menentukan kemenan-
gan salah satu calon. Begitupun
bawaslu yang bisa menyelesaikan
perselisihan antar caleg. Makanya
semua harus pelototi lembaga per-
adilan pemilu,” tandasnya.

12. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.12

13. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.13

14. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.14
B
agi kita anak rantau yang kuliah atau mencari kerja di tanah rantau, banyak
yang berpikir bagaimana hak suara kita bisa digunakan, sementara daerah asal
sangat jauh apabila pulang kampung akan menghabiskan banyak uang untuk
ongkos mudik.
Untuk pemilu kali ini, bagi anak rantau ada cara mudah untuk bisa memilih di daerah
tempat kita merantau, yaitu:
1. Bagi yang sudah terdaftar dalam DPT di daerah asal, yang harus dilakukan adalah
memindahkan nama kita dari data daerah asal ke data PPS di daerah tempat kita
merantau. Caranya dengan membawa KTP dan KK ke PPS daerah asal, lalu beritahu
jika kita ingin memilih di daerah lain (tempat kita merantau), atau kita dapat memin-
ta surat A5 (surat yang akan kita berikan pada PPS di daerah lain yang menandakan
kita sudah disetujui untuk pindah tempat memilih). Setelah mendapat surat A5 ini,
kita melapor dan memberikan surat ini ke PPS daerah rantau. Kemudian, nama kita
akan dicatat dan masuk daftar pemilih tambahan. Bagi yang tidak dapat pulang, surat
A5 dapat diurus oleh orang tua atau wali di daerah asal.
2. Bagi yang belum terdaftar dalam DPT di daerah asal, kita melapor ke RT, RW atau
Kelurahan atau PPS daerah rantau, dan daftarkan diri dengan bawa KTP dan KK.
Dan nyatakan bahwa kita belum terdaftar dalam DPT di daerah asal dan ingin me-
milih di daerah rantau.
Selamat memilih dengan cerdas, satu suarapun itu menentukan
Hak Pilih Anak Rantau
Info

15. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.15
Menghukum Partai Politik
Opini
Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) un-
tuk memilih anggota DPR, DPD, dan
DPRD telah dilangsung- kan pada 9
April lalu. Hasil perole-
han suara masing-masing
partai politik versi hitung
cepat (quick count) juga
telah dirilis oleh beberapa lem-
baga. Meskipun hasil hitung
resmi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) belum selesai, setida-
knya hasil penghitungan cepat
sedikit-banyak bisa meng-
gambarkan pilihan politik
publik.
Awalnya, begitu ban-
yak harapan agar hasil
pemilu akan mengubah
wajah parlemen Indone-
sia lima tahun mendatang.
Namun beberapa politikus
“bermasalah” di daerah pe-
milihan tertentu masih saja
memperoleh suara dan berkemungkinan terpilih lagi
sebagai anggota parlemen (Koran Tempo, 21/4).
Dalam konteks ini, maraknya politik uang yang dil-
aporkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan terpil-
ihnya calon “bermasalah” seolah menjadi pembenar
bahwa pilihan politik begitu mudah dibeli. Namun, di
sisi lain, publik juga memperlihatkan betapa rasional-
nya mereka ketika menilai kinerja partai politik.
Berdasarkan data hitung cepat Pemilu 2014, Partai
Demokrat ditempatkan sebagai satu-satunya partai
politik dengan perolehan suara yang begitu jauh dari
pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan, menurut data
KPU, pada Pemilu 2009 Partai Demokrat mendapat-
kan 20,81 persen suara. Namun, pada Pemilu 2014,
berdasarkan hitung cepat litbang Kompas, perolehan-
nya turun hingga 9,43 persen suara.
Fakta yang tak bisa diabaikan juga adalah ketika
partai politik seolah mengambil jarak dengan publik
selepas penyelenggaraan pemilu. Parahnya, hal itu
seolah menjadi lumrah. Pada saat pemilu, partai poli-
tik (dan caleg) berubah menjadi sangat alim dan der-
mawan. Ada banyak fasilitas pribadi yang dijadikan
fasilitas umum. Misalnya, mobil pribadi yang “disu-
lap” menjadi ambulans, lalu selepas pemilu tiba-tiba
hilang ditelan bumi, dan seterusnya.
Ini hanyalah sekelumit gambaran betapa partai poli-
tik kehilangan akarnya manakala mereka mengesa-
m p - ingkan publik dalam kerja-kerja
partai. Untuk itu,
pada masa
mendatang, publiklah yang “dipaksa” un-
tuk bersama-sama mengontrol partai politik.
Tentu ini tidak hanya dalam konteks pemilu, tapi juga
selepas pemilu.
oleh :Reza Syawawi

16. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.16

17. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.17

18. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.18
Biografi
B
eliau lahir di Kuningan, Jawa Barat,
7 Mei 1969 adalah seorang intelek-
tual dan akademisi asal Indonesia.
Ia menelurkan Gerakan Indonesia Mengajar
yang mengirimkan anak-anak muda terbaik
negeri untuk mengajar di Sekolah Dasar se-
lama satu tahun. Selain memiliki pemaha-
man terhadap masyarakat akar rumput, ia
merupakan seorang intelektual yang memi-
liki kompetensi internasional, hal ini terbuk-
ti dari beberapa penghargaan internasional
yang ia dapatkan. Ia juga merupakan rek-
tor termuda di Indonesia. Pada tahun 2007,
ia dilantik menjadi rektor untuk Universitas
Paramadina pada saat ia berumur 38 tahun.
Anies baswedan menghabiskan masa kecil
hingga tumbuh dewasa di kota yogyakarta,
saat pendidikan dasar Anies kecil berseko-
lah di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta.
Menginjak usia enam tahun, Anies masuk ke
Sekolah Dasar (SD) Laboratori, Yogyakarta.
Anies kemudian melanjutkan ke SMP Negeri
5 Yogyakarta dan melanjutkan ke SMA Neg-
eri 2 Yogyakarta. Anies Baswedan menem-
puh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi,
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogya-
karta. Saat kuliah Anies aktif dalam organ-
isasi kemahasiswaan. Saat itu Anies menjadi
Ketua Senat Mahasiswa UGM yang pertama
setelah dibekukan dalam jangka waktu yang
lama. Senat Mahasiswa adalah embrio mun-
culnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
di beberapa universitas saat ini. Sewaktu
menjadi mahasiswa Anies Baswedan juga
mendapat beasiswa Japan Airlines Founda-
tion untuk mengikuti kuliah musim panas
bidang Asian Studies di Universitas Sophia,
Tokyo, Jepang.
Karir Anies yang juga tidak jauh dari du-
nia pendidikan. Menyelesaikan program S1
di Fakultas Ekonomi UGM, Anies adalah
seorang peneliti dan koordinator proyek di
Inter-University Center for Economic Stud-
ies UGM. Kemudian, ia bekerja sebagai
manajer riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah
asosiasi perusahaan elektronik di seluruh
dunia. Dia kemudian bergabung dengan
Partnership for Governance Reform, sebuah
organisasi non-profit yang berfokus pada
reformasi birokrasi di Indonesia dengan
menekankan kerja sama antara pemerintah
dan sektor sipil . Anies menjadi direktur riset
dari The Indonesian Institute.
Pada tanggal 15 Mei 2007, Anies Baswedan
melihat momen penting dalam karirnya. Ia
dilantik menjadi Rektor Universitas Para-
madina. Anies Baswedan Gerakan Indone-
sia Mengajar memicu untuk terlibat secara
langsung memecahkan masalah pendidikan
di Indonesia.
Sekarang pada usia 44 tahun, pejuang cucu
AR. Baswedan ia ingin melunasi janji ke-
merdekaan yang tercantum dalam Pembu-
kaan Undang-Undang ( Constitution ) Dasar
1945. Perspektif Anies , negara ini tidak
hanya bercita-cita untuk , tapi dijanjikan .
Menurut Czech dibangun dengan janji yang
mengikat , ia disebut Janji Kemerdekaan .
Janji kemerdekaan bahwa janji seperti per-
lindungan , kesejahteraan , dan kecerdasan
peran global setiap anak di negara ini . Oleh
karena itu, ia siap untuk mencalonkan diri
sebagai calon presiden melalui konvensi
presiden dari Partai Demokrat
ANIES BASWEDAN

19. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.19

20. ANTIK | Edisi Mei 2014 Hal.20