aspek pengubah hukum

1. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DIMASA
SEKARANG
DALAM MATA KULIAH
ASPEK – ASPEK PENGUBAH HUKUM
Disusun Oleh Kelompok 2 :
BARAWIJA 221714000
FAHRUL RAMADAN 22171400021
NIKMATUL HIKMAH 221714000
DOSEN PENGAJAR :
DR. GREGORIUS HERMAWAN KRISTYANTO, SH, MH
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,
UNIVERSITAS PAMULANG, FAKULTAS HUKUM,
PAMULANG 2022

2. ABSTRAK
Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya meningkatkan kinerja notaris di
Indonesia, tercermin dengan diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris
Nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 06 Oktober 2004 (UUJN) sebagai ganti
Peraturan Jabatan Notaris produk peninggalan kolonial dan kemudian karena
perkembangan zaman dan kebutuhan hukum yang belum tertampung, sehingga
perlu penyesuaian. Beberapa pasal UUJN, kemudian diundangkannya UU Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), dan
mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Januari 2014.
Dari beberapa ketentuan perubahan dalam UUJN Perubahan tersebut masih perlu
adanya penyesuaian dengan fakta yang dilapangan yang terjadi dalam dunia
notaris dimana salah satunya adanya pengunaan media teknologi yang dilakukan
oleh para notaris dalam menjalankan jabatannya namun belum terakomodir dalam
UUJN Perubahan. Sehingga perlunya ada perubahan terkait penggunaan media
teknologi dalam dunia notaris tersebut.

3. PENDAHULUAN
• Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan
dengan beradanya Verrenigde Oost Ind Compagnie (VOC) di Indonesia.
• Pada tanggal 27 agustus 1620, Melchior Karchem diangkat sebagai notaris
pertama di Indonesia.
• Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi
dengan baik. Peraturan tersebut adalah Reglement op Het Notaris Ambt in
Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam
staatsblad No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya.

4. PENDAHULUAN (2)
• Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu
sebagai jabatan. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan
notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang
mengatur jabatan notaris di indonesia sehingga segala hal yang berkaitan
dengan jabatan notaris di indonesia harus mengacu kepada UUJN
• Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun
2004 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum ketertiban dan perlindungan
hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
• Pada tanggal 6 oktober tahun 2004 peraturan jabatan notaris dinyatakan tidak
berlaku pada tanggal tersebut telah diundangkan UUJN dan kemudian Undang-
Undang tersebut mengalami perubahan dengan UUJN Perubahan yang berlaku
sampai saat ini.

5. RUMUSAN MASALAH
Apa saja yang perlu dirubah dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris untuk dapat dilaksanakan dimasa sekarang?

6. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
• Yuridis Normatif
Pendekatan Penelitian
• Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Jenis dan Sumber Bahan Hukum
• Bahan Hukum Primer => UUJN & Perubahannya
• Bahan Hukum Sekunder => Buku, Jurnal, dll..
• Bahan Hukum Tersier => Petunjuk yang menjelaskan keduanya
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
• Studi Kepustakaan
Teknik Analisa Bahan Hukum
• Preskriptif

7. PEMBAHASAN

8. Teori yang digunakan dalam makalah ini adalah teori pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya haruslah mengikuti
perkembangan apa yang terjadi dalam masyarakat, mengkaji dan merumuskan
kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan
menganalisi serta meminimalisir segala kendala dan hambatan yang akan
dihadapi ketika menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.
Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014
dengan UUJN Perubahan. Perubahan dilakukan cukup banyak karena
beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan
perubahan, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan
memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang
menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang
yang lain.

9. PENUTUP
KESIMPULAN
Perubahan pada UUJN Perubahan dilakukan
cukup banyak karena beberapa ketentuan
dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu dilakukan
perubahan, perubahan juga dimaksudkan
untuk lebih menegaskan dan memantapkan
tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris
sebagai pejabat yang menjalankan
pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi
dengan undang-undang yang lain.
SARAN
Dari beberapa ketentuan perubahan dalam
UUJN Perubahan tersebut masih perlu
adanya penyesuaian dengan fakta yang
dilapangan yang terjadi dalam dunia notaris
dimana salah satunya adanya pengunaan
media teknologi yang dilakukan oleh para
notaris dalam menjalankan jabatannya
namun belum terakomodir dalam UUJN
Perubahan. Sehingga perlunya ada
perubahan terkait penggunaan media
teknologi dalam dunia notaris tersebut.