Surat keputusan ini menetapkan beberapa pejabat dan pegawai sebagai Agen Perubahan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendorong perubahan menuju lembaga yang lebih bersih dan berintegritas. Agen Perubahan akan berperan sebagai katalis, penggerak, pemberi solusi, dan teladan perubahan.

1. KETUA PENGADILAN xxxxxxxxSURAT
KEPUTUSAN
Nomor : W13-A9/xxx/xxx/SK/1/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
PADA XXXXXXXXX TAHUN 2021
KETUA XXXXXXXXX
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya
dalam pengembangan budaya kerja pada Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Tahun 2021, perlu ditetapkan Pejabat/Pegawai
sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) pada Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan
ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Pejabat/Pegawai sebagai Agen Perubahan (Agent of Change)
pada Xxxxxxxxx Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2011 tentang Pedoman

2. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman
Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
12
13.
14.
15.
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi
Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor:
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Instansi Pemerintah
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Mahkamah Agung RI
Memperhatikan 1. Surat Keputusan Ketua Xxxxxxxxx Nomor: W13-
A9/100.1/PS.00/SK/4/2020 tanggal 04 Januari 2021 tentang
Penunjukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Kab Kediri Tahun
2021;
2. Berita Acara Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan Xxxxxxxxx
Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021;
3. Program Kerja Xxxxxxxxx Tahun 2021;MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA
:
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Xxxxxxxxx Nomor W13-
A9/xxxxxxxx/xxxxxxxx/SK/5/2020 tanggal 17 Mei 2020 tentang
Penetapan Pejabat/Pegawai Sebagai Agen Perubahan Pada Xxxxxxxxx
Tahun 2020;
KEDUA
KETIGA
: Menetapkan Pejabat/Pegawai yang tersebut dalam lampiran surat
keputusan ini sebagai Pejabat/Pegawai sebagai Agen Perubahan (Agent
of Change) pada Xxxxxxxxx Tahun 2021;
: Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud memiliki peran:
1. Sebagai Katalis yang memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai di Xxxxxxxxx tentang pentingnya perubahan Xxxxxxxxx
menuju ke

3. arah yang lebih baik
2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam
perubahan menuju Xxxxxxxxx yang lebih baik.
3. Sebagai Pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif
solusi kepada para pegawai atau pimpinan Xxxxxxxxx yang
menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan
Xxxxxxxxx menuju ke arah yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar
proses perubahan dalam penyelesaian masalah yang muncul
dalam penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi Wilayah
Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Xxxxxxxxx
5. Sebagai Penghubung yang bertugas untuk menghubungkan
komunikasi dua arah antara Pegawai di Xxxxxxxxx dengan para
pengambil keputusan
6. Sebagai teladan yang bertugas sebagai individu untuk dapat
dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkahlaku, berpikir
dalam pola yang lebih maju.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Di : xxxxxxxx
Pada Tanggal : 07 Januari 2021
Ketua Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
NIP. Xxxxxxxx xxxxx x xxxx

4. Ketua,
xxxxxxxxxx
LAMPIRAN Surat Keputusan Ketua Xxxxxxxxx
Nomor: W13-A9/xxxx/KP.02.1/SK/1/2021
Tanggal : 07 Januari 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
PADA XXXXXXXXX TAHUN 2021
NO NAMA / NIP JABATAN
1 xxxxxxxxxxx Hakim
2 xxxxxxxxxxx Panitera Muda Gugatan
3 xxxxxxxxxxx Tenaga Kontrak