Rukun Negara menetapkan lima prinsip untuk mencapai perpaduan nasional dan membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Hubungan etnik, integrasi & menangani cabaranSiti Hawa
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan etnik, integrasi, dan penanganan cabaran di Malaysia. Dokumen tersebut menjelaskan upaya pemerintah melalui kebijakan seperti Rukun Negara dan Konstitusi untuk memperkuat integrasi nasional dan menangani masalah hubungan antaretnis."
Rukun Negara merupakan ideologi yang dirumuskan untuk menyatukan rakyat Malaysia berbilang kaum. Ia terdiri daripada objektif perpaduan dan kemakmuran negara serta lima prinsip utama yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan. Rukun Negara ditetapkan hasil perbincangan Majlis Perundingan Negara
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bangsa dan negara, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah kelompok manusia dengan identitas bersama seperti bahasa, sejarah, dan budaya, sedangkan negara adalah wilayah dengan pemerintahan tertentu. Tujuan NKRI adalah melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan. F
Rukun Negara menetapkan lima prinsip untuk mencapai perpaduan nasional dan membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Hubungan etnik, integrasi & menangani cabaranSiti Hawa
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan etnik, integrasi, dan penanganan cabaran di Malaysia. Dokumen tersebut menjelaskan upaya pemerintah melalui kebijakan seperti Rukun Negara dan Konstitusi untuk memperkuat integrasi nasional dan menangani masalah hubungan antaretnis."
Rukun Negara merupakan ideologi yang dirumuskan untuk menyatukan rakyat Malaysia berbilang kaum. Ia terdiri daripada objektif perpaduan dan kemakmuran negara serta lima prinsip utama yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan. Rukun Negara ditetapkan hasil perbincangan Majlis Perundingan Negara
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bangsa dan negara, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah kelompok manusia dengan identitas bersama seperti bahasa, sejarah, dan budaya, sedangkan negara adalah wilayah dengan pemerintahan tertentu. Tujuan NKRI adalah melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan. F
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang sejarah slides yang membahas tentang era reformasi, anggota kelompok presentasi, dan biografi singkat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa kepemimpinannya.
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARUayuyayayuya
Orde Baru memiliki dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintahan bersifat otoriter dan didominasi militer (TNI). Hal ini menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan pembangunan yang tidak merata. Sistem demokrasi hanya bersifat formal saja untuk melegitimasi kekuasaan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik daerah di Indonesia, arti penting daerah dalam kerangka NKRI, serta hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi untuk memungkinkan pembangunan di setiap daerah melalui pemerintah daerahnya.
Dokumen tersebut membahas kondisi dan kebijakan pemerintahan SBY dan Boediono dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara umum, pemerintahan SBY dinilai berhasil memerangi korupsi namun masih menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok dan rendahnya komitmen terhadap keamanan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kaidah fundamental negara Indonesia yang mencakup definisi, syarat, dan cara menunjukkannya. Pokok-pokok kaidah fundamental negara adalah norma dasar yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya mewujudkannya meliputi menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan
Dokumen ini membahas tentang pentingnya integrasi sosial antara berbagai kelompok etnis di Malaysia. Integrasi sosial membantu menciptakan pemahaman dan nilai-nilai bersama serta menghilangkan perbedaan budaya. Hal ini penting untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan keamanan negara.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kolonial selama 350 tahun dan terpecah belah, namun kemudian bersatu di bawah NKRI. Wawasan Nusantara digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1950-1965. Berbagai kebijakan ekonomi diambil namun gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi yang malah semakin parah. Konflik antara pemerintah dengan militer dan PKI memperburuk perekonomian.
Rukun Negara bertujuan mencapai perpaduan dan keharmonian di Malaysia yang berbilang kaum melalui 5 prinsip utama: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan.
Mewujudkan Rasa syukur atas kemerdekaanAdzkia Asri
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya bersyukur atas kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan masing-masing, menghormati jasa pahlawan, memelihara persatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, dan meningkatkan kemandirian bangsa.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang sejarah slides yang membahas tentang era reformasi, anggota kelompok presentasi, dan biografi singkat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa kepemimpinannya.
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARUayuyayayuya
Orde Baru memiliki dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintahan bersifat otoriter dan didominasi militer (TNI). Hal ini menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan pembangunan yang tidak merata. Sistem demokrasi hanya bersifat formal saja untuk melegitimasi kekuasaan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik daerah di Indonesia, arti penting daerah dalam kerangka NKRI, serta hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi untuk memungkinkan pembangunan di setiap daerah melalui pemerintah daerahnya.
Dokumen tersebut membahas kondisi dan kebijakan pemerintahan SBY dan Boediono dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara umum, pemerintahan SBY dinilai berhasil memerangi korupsi namun masih menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok dan rendahnya komitmen terhadap keamanan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kaidah fundamental negara Indonesia yang mencakup definisi, syarat, dan cara menunjukkannya. Pokok-pokok kaidah fundamental negara adalah norma dasar yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya mewujudkannya meliputi menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan
Dokumen ini membahas tentang pentingnya integrasi sosial antara berbagai kelompok etnis di Malaysia. Integrasi sosial membantu menciptakan pemahaman dan nilai-nilai bersama serta menghilangkan perbedaan budaya. Hal ini penting untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan keamanan negara.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kolonial selama 350 tahun dan terpecah belah, namun kemudian bersatu di bawah NKRI. Wawasan Nusantara digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1950-1965. Berbagai kebijakan ekonomi diambil namun gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi yang malah semakin parah. Konflik antara pemerintah dengan militer dan PKI memperburuk perekonomian.
Rukun Negara bertujuan mencapai perpaduan dan keharmonian di Malaysia yang berbilang kaum melalui 5 prinsip utama: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan.
Mewujudkan Rasa syukur atas kemerdekaanAdzkia Asri
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya bersyukur atas kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan masing-masing, menghormati jasa pahlawan, memelihara persatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, dan meningkatkan kemandirian bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang terbentuk dari beragam suku, budaya, dan agama yang hidup bersama di dalam wilayah Indonesia. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.
Ideologi pancasila dan liberalisme membahas perbedaan antara kedua ideologi. Pancasila menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sebagai pedoman bernegara, sementara liberalisme lebih mengedepankan kebebasan individu dengan peran negara yang terbatas.
Dokumen tersebut membahas pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional Indonesia. Ada 5 poin utama pengamalan Pancasila, yaitu (1) pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan akhir pembangunan nasional adalah mencap
sikap separatisme sebagai dampak gagalnya implementasi sila ke 5 pancasilalunch lunch
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia dan sikap separatisme di Papua. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, terjadi sikap separatisme di Papua akibat tidak terlaksananya sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial, yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap p
Interalisasi Nilai Moderasi Sebagai Upaya Dalam Mengembangkan Ketahanan Nasional Yang Berlandaskan Pancasila Dan Bhinneka Tunggal Ika Guna Mewujudkan Cita - Cita Bangsa Dan Negara
Makalah ini membahas tentang identitas nasional Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pengertian identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, (2) unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia meliputi bahasa, agama, budaya, dan lainnya, (3) Pancasila merupakan identitas fundamental bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan ideologi.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup empat poin utama: (1) isi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) wadah Republik Indonesia adalah Nusantara, (3) tatalaku Republik Indonesia diwujudkan melalui UUD 1945, dan (4) ajaran wawasan nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa Indonesia.
Implementasi nilai-nilai Pancasila di era pasca reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila sebagai falsafah negara seakan mulai tersingkir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila di tengah
Indonesia tanpa Pancasila akan menghadapi ketidakpastian. Pancasila menyatukan berbagai suku dan agama di Indonesia serta menjadi dasar negara yang kuat. Tanpanya, negara ini dapat terpecah belah atau terjadi anarki.
Sistem sosial budaya Indonesia merupakan totalitas tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia yang mencerminkan hasil cipta karya, dan rasa insan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan sistem sosial budaya Indonesia dipengaruhi oleh empat lapisan peradaban yaitu lapisan sosial budaya lama dan asli Indonesia, lapisan keagamaan dan budaya dari India, lapisan yang datang dengan agama Islam, dan lapisan kebudaya
TM 4 Prinsip Manusia Pancasila_Kelas E_Kelompok 1.pptxRafioMahdi
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip manusia Pancasila, meliputi pengertian prinsip, konsep manusia Pancasila, bentuk aktualisasi Pancasila, dan prinsip-prinsip butir Pancasila serta penerapannya. Dokumen ini juga menjelaskan bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan secara obyektif dan subyektif serta contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bernegara dan berbangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur interaksi masyarakat dan mencapai stabilitas sosial melalui kontrol sosial. Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis mengakomodasi berbagai sistem hukum yang berkembang di m
1. Nama : Kezhia Adelia Putri
Kelas : I
NPM : 210110110366
Mata Kuliah : KWN ( tugas 5/akhir)
Keadaan Nongeografis Indonesia
Berikut adalah keadaan nongeografis Indonesia dalam bidang :
1. Sosial
Struktur masyarakat Indonesia bersifat unik. Secara vertikal strukturnya
ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas
dan lapisan bawah yang cukup signifikan. Perbedaan suku bangsa, agama,
adat dan daerah merupakan ciri dari masyarakat indonesia yang majemuk.
Masyarakat majemuk yaitu, suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau
lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama
lain di dalam suatu kesatuan politik. Dalam masyarakat majemuk,
kebutuhan-kebutuhan keagamaan, politik, dan keindahan tidak tidak
terorganisir, melainkan bersifat seksional dan tidak dihayati oleh elemen
masyarakat.
Namun, keadaan masyarakat Indonesia saat ini tentunya sudah cukup
jauh berbeda dari definisi masyarkat majemuk. Masyarakat Indonesia saat
ini lebih tepat dikatakan sebagai suatu masyarakat dimana sistem nilai yang
dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya
sehingga para angota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap
masyarakat sebagai keseluruhan yang kurang memiliki homogenitas atau
bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.
Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, dan regional merupakan
dimensi-dimensi horisontal dari struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu,
dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu dapat kita
saksikan dalam bentuk semakintumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan
kekuatan politik dan kekayaan.
2. Politik
Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan
dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan
presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ±90%
penduduknya beragama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.
Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam MPR yaitu,
DPR dan DPD. Cabang yudikatif terdiri dari MA dan sebuah MK yang secara
bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif
dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan di
setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Indonesia terdiri dari 33 provinsi. 5 di antaranya memilikistatus otonomi
yang berbeda, terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan
Papua Barat, 1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta, dan 1 Daerah Khusus
2. Ibukota yaitu Jakarta. Setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi
kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi
kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari
hingga terakhir adalah rukun tetangga.
Ada perbedaan yang cukup signifikan antara sistem politik Indonesia
dan negara demokratis lainnya di dunia. Di antaranya, adanya Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal
Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa
hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-
prinsip federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem
multipartai berbatas di mana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum
harus memenuhi ambang batas 2.5% untuk dapat menempatkan
anggotanya di Dewan PerwakilanRakyat maupun di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/Kota.
3. Budaya
Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional. Kebudayaan
nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional.
Dewasa ini tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia sedang mempersoalkan
eksistensi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional terkait
dihapuskannya tiga kalimat penjelasan pada pasal 32 dan munculnya ayat
yang baru. Mereka mempersoalkan adanya kemungkinan perpecahan oleh
kebudayaan daerah jika batasan mengenai kebudayaan nasional
tidak dijelaskan secara gamblang.
Kebudayaan nasional dipahami sebagai kebudayaan bangsa yang
sudah berada pada posisi yang memiliki makna bagi seluruh bangsa
Indonesia. Dalam kebudayaan nasional terdapat unsur pemersatu dari
Banga Indonesia yang sudah sadar danmenglami persebaran secara
nasional. Di dalamnya terdapat unsur kebudayaan bangsa dan unsur
kebudayaan asing, serta unsur kreasi baru atau hasil invensi nasional.
4. Ekonomi
Indonesia memiliki ekonomi berbasis pasar di mana pemerintah
memainkan peranan penting. Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami
penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya
krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7
persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen.
Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat memengaruhi iklim
investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh
pemerintah.
Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang
berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya.
Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan
menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang.
Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka
harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan
persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan,
3. suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya
modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam
negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini di dalam
pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut
membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang
merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja
perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin
menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang
berlangsung dengan baik pada negaranya.
5. Ideologi
Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi dan dasar negara kita adalah
Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah: Ketuhanan
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusayawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian
dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu juga telah dibuktian
Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan
bangsa
Indonesia bersatu. Kerena Pancasila merupakan ideologi dari negeri kita.
Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong usaha
dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan
dan meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini
karena cocok bagi bangsa Indonesia.
6. Pertahanan dan Keamanan
Indonesia memiliki pertahanan dan keamanan yang cukup baik dikarenakan
Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang cukup diakui oleh dunia. Fungsi
tentara ini adalah untuk menjaga pertahanan di seluruh penjuru Indonesia mulai
dari sabang sampai merauke. TNI (Tentara Nasional Indonesia) harus menjaga
keutuhan NKRI dari segala serangan yang terjadientah itu dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.