Nama nama Geografi yang selama ini tertera didalam peta (dasar) yang kita kenal membutuhkan satu proses yang diatur pemerintah. Lebih dari itu, secara substantive dikenal adanya istilah toponimi yang notabene dibawa oleh lembaga PBB yang mengkhususkan megenai nama-nama geografi.

1. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
TOPONIMI DI INDONESIA sejak 1992
Oleh : Guritno Soerjodibroto
Preambul
Tahun 1982 di bulanJuli di CisaruapernahdiadakanLokakarya tentang satu isu yang baru pertama kali
dikenalkandi IndonesiaolehUNGEGN – UnitedNationGroup of ExpertsonGeographical Names. Dalam
beberapaparapesertayag diantaranyaberasal dari Bakosusrtanal,DinasJawatanTopografi,Universitas
Indonesia Fakultas Geografi, Agraria (Kemen ATR), Kemendagri, dll mendapatkan tambahan
pengetahuantentangToponimi dengannarasumberdari dalamdanluarnegeri,karenanyaLokakaryaini
diselenggarakan dalam bahasa Inggris.
ProfesorOmerllingselaku ketua delegasi UNGEGN – PBB yang orang Belanda didampingi Profesor DR I
Made Sandi dari Agraria (waktu itu) menjadi narasumber utama disamping juga ahli Linguistik dari UI
dan geographerdari luarnegeri (US,Australia) telahmemberiinspirasi pentingnya megetahui ‘sejarah,
latar belakang atau etimologi nama’ dari fitur-fitur alami / geografi yang ada di permukaan bumi
(Toponimi ). Penulis adalah salah satu peserta yang saat itu mewakili Ditjen AGRARIA yang saat ini
menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
Perkembangan saat ini, kebutuhan tentang penerapan Toponimi sudah ter institutionalisasi yakni di
Lembaga Kemendagri dan BIG (Bakosurtanal). Setiap nama yang harus ditulis pada Peta Dasar harus
dilakukan melalui proses dimana Toponimi mejadi salah satu bagianya sebelum menjadi Lembaran
Negara.
Essensi dan Perkembangan yang ada
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
diharapkanmembawaimplikasi positif bagi pengelolaan sumberdaya alam dan potensi wilayah. Lebih
jauh dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf d disebutkan kewewenangan Pemerintah adalah melakukan pendataan dan pemberian nama
geografis atau rupabumi. Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dan masih terus dilakukan oleh Tim
Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Tim Nasional) melalui kegiatan pembakuan nama rupabumi
unsurpulau,wilayahadministrasi,rupabumi alami,dan buatan manusia. Demikian pula selaras dengan

2. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
Blue Print Program kerja Ditjen PUM selaku Sekretariat II Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
yang telah merencanakan program pembakuan nama rupabumi secara bertahap yang dimulai dari
pembakuan nama rupabumi wilayah administrasi (tahun 2009 – 2011), pembakuan nama rupabumi
alami (tahun 2012 – 2014), dan pembakuan nama rupabumi buatan manusia (tahun 2015 - 2017)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PUMmemerlukan satu instrumen penunjang dalam
pengelolaan potensi sumberdaya alam maupun monitoring dan updating data rupabumi dengan data
spasial yanglengkapdanbisadiolahsecarabertahapdanberkelanjutan.Hal ini sesuai dengan dinamika
perkembanganwilayahyangbegitutinggi sejalandenganpelaksanaanotonomi daerah,maupunadanya
berbagai langkah pembakuan nama rupabumi yang telah berhasil dilaksanakan, yang membutuhkan
ruang diseminasi data aktual yang memadai.
SIM sistiminformasimanajemen Toponimi danDataWilayahdi Indonesia yang berbasis komputerisasi
diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai toponimi dan data
administrasi wilayahpemerintahan. Pengetahuan tentang toponimi data wilayah berbasis spasial data
wilayah diharapkan membantu dalam proses pembangunan.
Indonesiasebagai sebuah Negara yang mempunyai garis pantai terpanjang keempat didunia memiliki
jumlah pulau yang diperkirakan berjumlah 13.000 pulau1
dengan ragam budaya dan karakteristik
geografis.
Ragam budaya yang memunculkan kearifan local seringkali berasosiasi dengan cara masyarakat
setempat tersebut untuk memberi nama tempat yang berupa obyek-obyek alam (geographical
features). Disatu sisi , hal ini jelas memperkaya khasanah tata cara atau pemberian nama satu tempat
atau obyekalamdi muka bumi ini khususnya di lingkungan masyarakat tersebut dimana mereka hidup
bersama alam tersebut. Akan tetapi disisi lain, hal tersebut diatas seringkali juga memunculkan
persoalanmanakalapemberiannamaobyek alam(geografi) diatasdilakukantanpaadasatumekanisme
‘pengendalian’ yang baku. Satu obyek geografis di satu lingkungan dapat saja mempunyai nama lebih
dari satu, dimana masyarakat (baca : komunitas) tertentu dengan dialek dan kepercayaanya tertentu
dapat memberi nama yang berbeda dengan komunitas lainya. Bila hal ini terjadi jelas mempunyai
potensi untuk menimbulkan kerancuan bagi pihak lain, setidaknya surveyor ataupun pengambil
kebijakan pada berbagai level.
1 Dirjen Kelautan Pesisirdan Pulau-pulau Kecil (KP3K) dalamkunjunganya keANTARA news Agustus 2010 –
antaranews.com

3. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
Dalam skala yang lebih besar, pada kasus-kasus di perbatasan luar (dengan Negara lain, seperti
Malaysia,AustraliaataupunPapuaNugini ) menjadi sangatriskanpadasaatnama-namaobyekgeografis
belum ditetapkan secara baku dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia atau bahkan oleh UNGEGN
(United Nation Group of Expert on Geographical Names) di PBB.
Melalui prosedur kerja Toponimi, pada dasarnya akan dihasilkan sebuah standarisasi nama obyek
geografis, yang dalam hal ini akan memberi manfaat :
 Yang semula satu obyek dapat mempunyai nama lebih dari satu selanjutnya hanya
ditetapkan satu nama. Jelas hal ini akan jauh lebih memudahkan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Contoh :
Di Austria, masyarakat internasional mengenal nama kota VIENA, sementara di Indonesia
hanya mengenal kota WINA, padahal kotanya tidak berbeda alias satu kota.
 Dan yang semula belum dikenal sebagai milik Indonesia menjadi lebih dikenal sebagai
bagiandari kedaulatanNegaraIndonesiaolehbangsa-bangsalainmelalui dokumen sejarah
yang dibangun ( didokumentasikan) lewat posedur Toponimi.
Menurut para ahli yang tergabung dalam UNGEGN keberadaan standarisasi nama (geografi) lebih
memberi manfaat pada isu-isu efisiensi, akurasi di sektor-sektor kepemerintahan, industry ,
perdagangan dan pendidikan. Hal ini nyata terlihat pada isu pembuatan peta, kepentingan sensus,
pertahanan, komunikasi, survai-survai , kegiatan pengiriman dan pos, pengendalian bencana dan
berbagai kepentingan riset. Terutama juga menghindari adanya duplikasi pekerjaan seperti diuraikan
dibawah ini2
:
Modern society depends on the use of standard geographical names for accurate and efficient
administration and communication.A nationalstandardization programme produces savings in
time and money by increasing operational efficiency in all levels of government, industry,
commerce and education. This is particularly true in map and chart production; census
operations; national defence; domestic and international land, air and sea communication;
water and mineral surveys; postal and shipping deliveries; land and water safety; disaster
control; and demographic, cultural, social and scientific research. National standardization
2 Department Economic and Social Affairs “Manual for Standardization of geographical names,UNGEGN, United
Nation New York 2006

4. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
processes should eliminate duplication of work, where more than one office or organization
identifies correct and consistent name usage.
Pelaksanaan kegiatanToponimi
Standarisasi nama-nama obyek geografis seperti diuraikan diatas, di Negara kepulauan (kelautan)
seperti Indonesia sangat diperlukan adanya pelaksanaan proses yang berkesinambungan baik untuk
tujuanupdating maupununtukmemberi nama-namaobyek geografis baru (yang belum teridentifikasi
dan diberi namadanobyekgeografisyangmemangbaruteridentifikasiseperti munculnya pulau baru3
).
Saat ini, mekanisme kerja Toponimi pada dasarnya melibatkan BAKOSURTANAL (Badan Informasi
Geospatial - BIG) dan Kemendagri dengan pemahaman bahwa :
- Identifikasi danpemberiannama obyek geografis adalah kewenangan dan tanggung jawab
pihak BIG
- Untuk verifikasi danmemvalidasi nama yang telah disusun oleh BIG selanjutnya di lakukan
proses pendalaman yang melibatkan pihak Pemerintah Daerah dibawah koordinasi dan
tanggung jawab pihak Kemendagri khususnya melalui Fungsi dan Tugas Pokok Direktorat
Jenderal Pemerintahan Umum, Sub Dit Toponimi dan Data Wilayah.
- Pengesahan nama – nama tersebut diatas selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan
dan tanggungjawab pihak Kemendagri dengan segala dokumen yang diperlukan termasuk
sejarah serta perkembangan yang terjadi pada obyek geografis terbut.
Secara diagramatis, prosedur diatas selanjutnya dapat digambarkan seperti dibawah ini
( lihat Diagram : Kelembagaan Toponimi )
3Pulau baru yangmuncul di perairan kepulauan Madura “ Geolog ITB Dr Andang Bachtiar dan geolog ITS Dr Amien
Widodo membenarkan temuan warga dan nelayan tentang munculnya dua pulau baru di Madura yakni satu pulau
baru di Arjasa,Kangean,Sumenep dan satu lagi di Sepulu,Bangkalan”.

5. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
Diagram : Kelembagaan Toponimi
Khusus dalam pelaksanaan verifikasi dan pendalaman terhadap nama-nama obyek geografis
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Kemendagri pada hakekatnya
merupakan area dimana terdapat peluang yang dapat dikembangkan untuk membangun
efektivitaspemanfaatanhasil Toponimi. Hal ini selanjutnya dapat di uraikan pada sub heading
berikut.
Materi dan Peluangpengembanganya
Substansi pendalamanyangdilakukandalamprosesverifikasi padadasarnya lebih diorientasikan untuk
membuat ‘rekaman fakta dan sejarah’ terkait dengan obyek geografis yang terkait disamping posisi
WawasanNusantara
dan dinamikanya:
a. ObyekGeografis
b. Nama local
c. Jenisobyek(alami
dan buatan
manusia)
Identifikasi
ObyekdanNama
Geografis
Verifikasi dan
Validasi Nama-
nama obyekgeo
Pengesahan
Nama dalam
PeraturanMDN
Terjadinya perubahanbatas
administrasi ataupunobyek
geografis
ObyekGeografis:
- Alami
- Buatan manusia
Updating, klarifikasi dan
penetapannama
PelaksanaanaSOPToponimi
Pembakuannamadan
penambahaninformasi
atributobyektermasuk
potensi sertainfouniklainya
Legalisasi daftarnamao-g
Pengkomunikasiandaftar
nama o-g
BIGKEMENDAGRI

6. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
letak geografis obyek tersebut. Informasi atau attribute data diatas, merupakan informasi dasar yang
akan menjadi informasi (file) ‘hidup’yangberarti keberlakukanyaakanberlakusepanjangmasasebelum
dilakukan perubahan dan penggantian dasar hukum yang melandasinya. Dengan demikian akurasi
terhadap informasi mengenai obyek geografis ini menjadi significant dan setidaknya mempunyai
kelengkapan informasi minimal yang memadai. Informasi-informasi tersebut berupa :
 Nomor kode wilayah (administrasi)
 Nama Kecamatan yang telah dibakukan
 Jenis obyek geografis (unsur rupa bumi)
 Kode unsur obyek menggunakan referensi kodifikasi Bakosurtanal
 Istilah generic obyek (‘way’ untuk sungai di Lampung atau ‘huta’ untuk kampung di Batak, dll)
 Nama resmi yang tertera dalam Peta yg dipublikasi atau referensi lain.
 Pengucapan (dialek-logat) local
 Nama hasil survey (wawancara )
 Nama lain yang dikenal selain nama utama diatas (bila ada)
 Sejarah atau cerita local tentang obyek geografis (rupabumi terkait)
 Arti atau makna yang dikandung dari nama yang dikenal warga setempat
 Asal bahasa obyek geografis terkait
 Koordinat geografis (Lintang Utara/Selatan dan Bujur Timur) sebagai hasil pengukuran dalam
survey
 Keterangan yang dapat dikembangkan menjadi informasi tentang area (panjang-luas) ,
ketinggian, cara mencapai lokasi, lain-lain termasuk social ekonomi sekitar, juga potensi
subyektiv.
Pada kolom‘keterangan’diatas,peluanguntukpengembanganinformasi ini jelasmasih dimungkinkan .
terkait dengan hal ini, bila menggunakan praxis yang menyebutkan bahwa “ satu gambar dapat
mempunyai seribu makna “, maka menjadi sangat dimungkinkan apabila dalam pengembangan SIM
Toponimi dan Data Wilayah dengan menggunakan WebGIS khusus pada kolom keterangan ini juga
ditambahkan “REPRESENTASI VISUAL” dari obyek geografis yang ada dihubungkan dengan penjelasan
‘potensi’ yang dituangkan sebagai salah satu attribute obyek (rupa bumi).

7. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
Visualisasi Obyek
Setiapobyekyangdiperkirakan(secarasubyektip) mempunyai‘potensi’ bagi pengembangan ke depan,
akan menjadi lebihakuratdankhususnyakomunikatipbagi pihaklainapabiladapatdi attach denganfile
: Visualisasi Obyek, yang memberikan ilustrasi visual sebagai representasi fisik obyek geografis.
Dengan demikian, menjadi tambahan tugas bagi pihak Kemendagri khususnya Sub Dit Toponimi dan
Data Wilayah untuk secara aktiv mengkomunikasikan informasi Toponimi ini ke berbagai Sektor yang
berkaitan dengan Potensi yang terdata melalui proses Toponimi ini.
Disisi lain,untuktujuanmenghindari KONFLIKPOLITIKkhususnyaBatasWilayahdanKepemilikan Pulau,
proses pe – Legitimasi-an nama-nama hasil Toponimi ini dapat lebih dikembangkan sampai ke Badan
Dunia(PBB).Untukini,memangsangatdiperlukanadanyasistimfilingyangakuratdanmudah di update
ataupun di presentasikan dalam bentuk LETAK (Spatial atau
Keruangan) berikut ATTRIBUT yang melekat termasuk GAMBAR VISUAL
obyekterkait.Kesemuanyaini jelas akan jauh lebih menguatkan keabsahan kepemilikan bahwa obyek
geografistersebutmemangmerupakanbagiandari Kedaulatan Negara Indonesia. Gambar : Visualisasi
Sistem
Standarisasi International
Dengan keberadaan badan Dunia yang mengkhususkan diri dalam penanganan nama-nama obyek
geografi,menjadisangatdimungkinkanuntukmengkomunikasikan setiap progress (hasil updating atau
identifikasi obyek dan nama geografi baru) ke badan tersebut dengan tujuan untuk menstandardkan
nama yang yang ada secara international.
N
o
Atribut a-z Potensi

8. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
Hal yang dimungkinkan dalam hal ini adalah melalui pembangunan komunikasi dengan badan Dunia4
tersebut yang dapat difasilitasi oleh Kemendagri melalui SubDit Toponimi dan Data Wilayah.
Kesemua ini menjadi satu peluang pengembangan yang memberi manfaat nyata khususnya dalam
mengantisipasi adanya‘konflikpolitikperbatasandan claim kepemilikanobyek geografis’ antar Negara.
Diagram : Upaya Standarisasi International
Sistim Informasi Manajemen(SIM) lewat WebBase
SIMToponimi dan Data Wilayah yang direncanakan untuk dibangun pada dasarnya merupakan sebuah
tuntutankebutuhanmanajemen.Denganmemanfaatkan aplikasi GIS – geo information system seperti
yang sudah dikenal selama ini yakni aplikasi computer yang mampu mengolah data base keruangan
(spatial) di integrasikandengandatatextual disampingjugamempunyai kapasitasdalam membuat peta
Thematic berbasis formula yang dibangun pengguna (user), menjadi sangat mendukung (supportive)
dalam arti memberi manfaat yang nyata bagi tercapainya efisiensi, akurasi dan kemudahan serta
kecepatan dalam mengelola informasi Toponimi.
Data textual yangjugadisebutsebagai atributuntuk setiap ‘titik’ , ‘garis’ dan atau ‘poligon’ yang ada di
peta(spatial data),padadasarnyamerupakansistimfile yangterpisahyangdapat dikembangkan sesuai
kebutuhan pengguna. Menjadi persoalan dalam pengelolaan informasi disini adalah :
a. Bagaimanamembacasetiaptitik,garisataupolygon(area) diataspetadidasarkan pada data
textual yang telah dibangun.
4 http://unstats.un.org
Peta +
Attribut
Toponimi
Dokumen
formal
Kemendagri
Komunikasikan sbg
Publikasi formal ke
UNGEGN
UNGEGN PORTAL
unstats.un.org
Publikasi
International

9. PT GaneshaAltech Edu
GuritnoSoerjodibroto
b. Bagaimana mencari (retrieve) titik, garis atau polygon diatas peta didasarkan pada
komponen informasi yang ada dalam data textual (atribut)5
.
Melalui SIM yang perlu untuk dibangun ini jelas akan mempunyai cirri dan sekaligus berkontribusi
nyata pada unsur :
- KECEPATAN
- KEMUDAHAN
- KETEPATAN
- KERAPIHAN –sistimfiling
Disisi lain, pembangunan system yang berbasis web (webGIS), akan semakin memberikan manfaat
nyata bukanhanyapada internal manajemen(SubDitToponimi dan Data Wilayah) tetapi menjadi lebih
memperluas jangkauan layanan termasuk memperluas jumlah users (pengguna). Dan menjadi sangat
dimungkinkanuntukdilakukanproses‘interaktiv’denganberbagai pihak yang diseleksi (selected users)
termasukdidalamnya‘proseskoreksiataupunumpanbalik’dari pihak-pihak yang telah diseleksi diatas
dengan memanfaatkan webGIS tersebut.
5 Contoh : apabila harusdengan cepatmencari lokasi (letak) geografis mengenai Rupa Bumi yang mempunyai
potensi wisata (misalnya),maka system akan dapatmenjawab dan menunjukkan titik atau garis atau polygon
diatas peta.Demikian juga bila menggunakan kata kunci data textual lainnya.