1. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 1
Membuat Arah Pembangunan Kota
Oleh : Guritno Soerjodibroto
Pendahuluan
Kehidupan bagi siapapun secara alami akan selalu menuju kedepan bila diukur dari
sisi waktu yang digunakan. Mau tidak mau semua akan selalu bergeser maju dari
hari ke hari berikutnya dengan direncanakan ataupun tidak. Tetapi hal ini tentunya
tidak secara otomatis terkait dengan pencapaian kualitas yang diinginkan. Sepanjang
kita sendiri mengharapkan satu perbaikan kualitas kehidupan, sudah sewajarnya bila
hal tersebut sejak awal dipikirkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
terwujud.
Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kota yang secara formal mempunyai
ketua atau manajer yang disebut walikota yang harus bertanggung jawab terhadap
segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan kota
tersebut kepada masyarakat melalui perwakilanya yakni lembaga legslatif, maka
mau tidak mau kota harus mempunyai suatu rencana kerja kedepan, minimal ada
satu arah yang jelas yang menggambarkan tentang kondisi kota yang akan dituju.
Tentang gambaran mau kemana seluruh kehidupan masyarakat kotanya akan
‘dibawa’.
Tentunya yang dimaksud dengan arah tersebut diatas adalah gambaran kondisi yang
dikehendaki oleh seluruh warga kota – bukan lagi arah atau kondisi yang hanya
dipahami dan dikreasikan hanya oleh pihak pemerintah saja, tetapi merupakan milik
dan disepakati bersama masyarakat.Hal ini terkait erat dengan keberadaan Undang-
Undang 22 tahun 1999 khususnya pasal 44 ayat 1 yang mengharuskan pihak
eksekutif dalam hal ini Walikota untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang telah
ditetapkan bersama pihak Legislatif.
Kebijakan apa saja yang minimal harus ditetapkan bersama pihak Legislatif dalam
kaitanya dengan satu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota ?
Secara normatif dalam perencanaan satu organisasi kebutuhan pertama adalah
merumuskan VISI atau kondisi masa depan yang diharapkan. Dalam hal satu kota
yang pada hakekatnya merupakan satu organisasi publik, maka kebutuhannya
adalah identik dengan rumusan arah atau harapan masa depan seperti diuraikan
diatas. Menyimak definisi yang ada1
A Vision is a picture of a preferred future
state, a description of what it would like to be some years from now. It is more
than a dream or set of hopes; it is a commitment. Designing and managing the
changes to reach the goals. Vision are rooted in reality but focused on the future.
They enable us to explore possibilities. They are desired realities.
Penetapan arah dan wujud kota untuk periode waktu kedepan yang diharapkan
itulah yang akan menjadi perangkat dasar kebijakan . Berangkat dari kondisi yang
diharapkan diatas selanjutnya akan diukur seberapa usaha dan kinerja pemerintah
dalam upaya mencapai arah atau kondisi yang diharapkan diatas melalui berbagai
pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini pihak legislatif
akan merumuskan arah kebijakan tersebut diatas yang selanjutnya akan menjadi
dasar bagi pihak eksekutif dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut diatas.
Dari definisi visi diatas terdapat beberapa kunci yang dapat diapresiasikan lebih
lanjut yakni bahwa visi itu lebih dari sekedar mimpi atau harapan (a dream or set of
1
Cynthia D.Scott,MPH, PhD, Dennis T. Jaffe PhD, Glenn R Tobe. MA “Organizational Vision, Values
and Mission”, 1993

2. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 2
hopes ), tetapi merupakan satu kesepakatan (it is commitment) untuk menciptakan
kondisi yang lebih baik (preferred future) untuk satu satuan waktu kedepan. Bila
demikian halnya bagaimana teknis untuk merumuskannya ?
Satu hal yang nyata adalah bahwa keberadaan satu Visi harus secara nyata mampu
memberikan fokus perhatian pembangunan sedemikian rupa agar seluruh daya,
dana dan perhatian dapat dikonsentrasikan untuk berupaya merealisasikan harapan
yang tergambar dalam visi. Dengan demikian, secara fungsional satu visi harus
secara nyata dapat dijabarkan menjadi berbagai rumusan kebijakan dan selanjutnya
menjadi berbagai program pembangunan.
Kondisi inilah yang sering tidak diperhatikan dalam proses penyusunan satu visi di
satu pemerintahan kota. Sering yang terjadi hanya berupa satu kumpulan kata indah
yang tidak mengandung kejelasan arah yang jelas, atau dengan kata lain tidak
pernah dapat di rumuskan kedalam berbagai langkah operasional yang nyata. Yang
terjadi adalah keberadaan satu visi dalam satu kota sama sekali tidak mempengaruhi
orientasi dalam penyusunan program pembangunan kotanya. Kalaupun dikatakan
bahwa seluruh program pembangunan dari Dinas-Dinas yang ada seluruhnya
berupaya untuk mendukung terwujudnya visi, namun dalam kenyataanya sering
tidak dijumpai ukuran-ukuran atau indikator yang seyogyanya ditetapkan sebagai
titik sasaran yang menggambarkan tentang kondisi bila visi tersebut terwujud.
Kriteria Visi :
Bagaimanapun juga, untuk menghasilkan sesuatu diperlukan adanya input atau
masukan. Dalam hal proses penyusunan visi, mau tidak mau diperlukan adanya
masukan. Permasalahanya adalah berupa apa masukan satu visi ? Dari berbagai
acuan sumber utama untuk membuat visi adalah imajinasi, impian, harapan atau
bahkan angan-angan. Namun bila dikaitkan dengan manfaat yang diharapkan dari
keberadaan satu visi, maka diperlukan adanya satu kejelasan tentang arah atau
‘posisi’ kondisi yang diharapkan2
. Dengan demikian sebenarnya satu visi bukan cuma
suatu imajinasi tetapi juga dperlukan adanya indikator pencapaiannya.
Perkembangan dari kebutuhan diatas selanjutnya terlihat dari adanya satu kriteria
untuk satu visi yakni berupa : SMART – dimana pengertiannya adalah (a) Specific –
input yang ada diharapkan menjadikannya berbeda dengan kota lain yang
selanjutnya diharapkan dengan perbedaan tersebut akan memberi daya tarik
(meningkatkan nilai jual) bagi pihak lain (b) Measureable – dapat terukur atau
setidaknya terasakan, sehingga bukan sepenuhnya berupa khayalan , (c)
Achieveable, dapat terjangkau-setidak-tidaknya memberi makna bahwa dalam
menyusun visi perlu melihat kapasitas atau potensi riil atau yang mungkin dapat
diciptakan, (d) Rational , dalam pengertian tidak terlalu muluk-muluk – erat kaitanya
dengan analisis pada butir-butir diatasnya, dan (e) Timebound, mengandung makna
adanya batas waktu (bukan tak terhingga).
Meskipun secara teknis satu visi perlu mempertimbangkan kriteria diatas, namun
secara substansi pada dasarnya keberadaan satu visi seperti juga dalam satu
organisasi lebih diorientasikan untuk satu pertumbuhan.
Untuk itu substansi visi setidaknya :
Mampu memberikan ciri spesifik dari kota tersebut (ciri alamiah, ciri ekonomi, ciri
budaya, atau lainnya)
2
Ilustrasi yang dapat digambarkan disini adalah bahwa apabila visi dimaknakan sebagai satu arah kedepan,
maka tentunya untuk dapat menilai apakah arah tersebut dapat dicapai atau tidak diperlukan adanya satu
‘koordinat’ dari titik posisi keadaan yang diharapkan tersebut. Koordinat dalam hal ini akan berupa
indikator-indikator pencapaian visi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai ukuran pencapaian visi itu
sendiri.

3. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 3
Mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya
Mudah dipahami dan dikenali masyarakat banyak (phenomena yang ada sudah
menggambarkan keadaan tersebut)
Dengan demikian apabila dalam satu pemerintah kota mempunyai satu visi
setidaknya dapat dilakukan introspeksi apakah (a) Pernyataan dalam visi tersebut
memberikan gambaran tentang kespesifikan atau fokus perhatian ?, (b) Adakah
kejelasan ukuran waktu untuk pencapaianya ?, dan (c) Dapatkah ter-uraikan
kedalam berbagai langkah operasional yang terukur ?
Teknis perumusan Visi kota
Jenis masukan untuk menyusun Visi didasarkan pada pengertian pada uraian diatas
dapat berupa:
(a) berbagai impian yang dapat muncul karena adanya keinginan yang terus
menerus ada (obsesi) dan atau
(b) berbagai harapan yang muncul dari berbagai komparasi dan
(c) pemahaman terhadap potensi (kekuatan) yang dimiliki. Keseluruhan
rangkaian berbagai informasi diatas selanjutnya akan menjadi informasi
dasar bagi penyusunan satu visi.
Diagram : Informasi dasar Visi
Akan tetapi secara teknis dari seluruh informasi dasar tersebut diatas yang paling
memungkinkan untuk dibahas secara rational adalah unsur potensi. Melalui
pembahasan mengenai potensi (untuk pengembangan) kota inilah selanjutnya dapat
dibangun satu dialog utnuk membangun kebersamaan. Teknis untuk mewujudkan
kebersamaan diatas adalah (dalam lokakarya) dimana dalam mekanismenya
menuntut beberapa kondisi, yang berupa :
1. Diperlukan keberadaan fasilitator yang selain menjadi moderator juga
memfasilitasi (mendorong, megembangkan diskusi sampai kepada
pengambilan keputusan bersama)
Pengalaman
/ melihat
tempat lain
Obsesi Impian /
Imaginasi
Kesadaran :
Kekuatan &
Kelemahan
Kepandaian
melihat
peluang
VISI

4. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 4
2. Bekal dasar fasilitator adalah kemampuan untuk menawarkan berbagai
alternatif untuk membangun dialog antar peserta.
3. Perlu persamaan persepsi tentang Visi ,untuk itu perlu ada satu presentasi
yang memuat :
Definisi Visi, manfaat, operasional visi, dan lain lain hal terkait dengan
pembentukan visi (misal input Visi itu apa ?)
4. Setelah seluruh peserta memahami makna Visi berikut implikasinya, proses
selanjutnya adalah penawaran mengenai pilihan mekanisme penyusunan
(bersama - sama atau hanya oleh Tim terpilih ?)
Mekanisme dialog perumusan
Seperti diuraikan dimuka, bahwa satu visi pada hakekatnya akan berimplikasi
kepada seluruh pelaku pembangunan kota (stakeholder). Sementara disisi lain,
dukungan secara moral psikologis atau yang biasa disebut penyiapan tata nilai
(value system) untuk menjalankan visi tersebut juga perlu diciptakan. Bagaiman
agar seluruh stakeholder mampu memahami urgensi, makna, manfaat, semangat
serta cara mengoperasionalkan satu visi dalam kultur tata nilai yang sama, ini
adalah langkah awal yang perlu dibangun.
Didasarkan atas dua pertimbangan diatas, maka secara teknis operasional dalam
menyusun satu visi (masyarakat) kota, selain secara substansi juga diperlukan
adanya dialog interaktif bersama masyarakat.
Alternatif yang paling memungkinkan adalah melalui satu proses lokakarya – public
hearing.
Teknis pelaksanaan public hearing tersebut secara garis besar sebagai berikut :
◊ Seluruh peserta lokakarya harus dimanfaatkan sebagai pelaku dan penggagas,
untuk itu keseluruhan mekanisme disini lebih diorientasikan agar terbangun
komunikasi interaktif diantara seluruh peserta lokakarya.
◊ Teknik yang paling sederhana dan memungkinkan untuk memfasilitasi
komunikasi interaktif disini berupa meta-plan.
◊ Diperlukan seorang atau group sebagai fasilitator dalam lokakarya ini
◊ Harus dibangun kesempatan yang sama untuk semua peserta lokakarya,
setidaknya setiap ‘suara’ atau aspirasi yang tertuang dalam meta-plan harus
dapat ditampilkan dan dibacakan semua, untuk dibahas bersama.
◊ Penerimaan atau penolakan satu ide (dari peserta) harus dapat dikomunikasikan
secara efektif ke seluruh peserta. Untuk menghindari diskusi yang
berkepanjangan untuk ini, maka langkah yang ada dapat berupa pengembangan
kriteria bersama untuk setiap penerimaan atau penolakan.
Misalnya untuk merumuskan potensi kota yang diharapkan dapat sebagai basis
membangun harapan masa depan kota :
Mampu memberikan ciri spesifik dari kota tersebut (ciri alamiah, ciri ekonomi,
ciri budaya, atau lainnya)
Mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya
Mudah dipahami dan dikenali masyarakat banyak (phenomena yang ada
sudah menggambarkan keadaan tersebut )
Atau misalnya
- Selama ini potensi tersebut sudah nyata dapat terasakan masyarakat banyak
- Dampak ekonomi yang ditimbulkan
- Daya tarik (kekhususan dibanding daerah lain)
- dlln
Berbagai kriteria dapat dibangun sesuai kebutuhan, tetapi selalu diperlukan
adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu.

5. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 5
◊ Seluruh proses yang ada selain secara substansi dapat dikembangkan bersama
(tidak lagi hanya oleh pihak-pihak tertentu yang merasa paling capable – tetapi
bersama seluruh pihak-pihak yang peduli). Disamping itu juga secara psikologis
akan meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa dalam rumusan yang dihasilkan
terdapat kontribusi (pemikiran) dari berbagai pihak (bersama). Hal yang terakhir
ini sangat significant dalam menciptakan rasa memiliki yang pada akhirnya akan
menciptakan suasana kondusif dalam operasionalnya.
Keterkaitan satu Visi dengan berbagai langkah perencanaan kota lainnya.
Dengan adanya satu visi, maka selanjutnya pemerintah kota akan merumuskan
berbagai kebijakan pembangunan kotanya dengan selalu berorientasi pada visi
tersebut. Untuk dapat diukur dan dilaksanakan secara berkesinambungan (konsisten
dan berlanjut), maka keterkaitan dengan berbagai langkah perencanaan kota lain
yang ada serta ‘langkah kritis’ yang perlu diperhatikan dpat terlihat pada uraian dan
diagram dibawah ini :
Langkah-langkah kritis3
yang dimaksud diatas dalam hal ini berupa : (a) Perumusan
Misi, dan (b) Penetapan program jangka panjang.
a. Perumusan Misi
Dalam berbagai kesempatan, perumusan misi sering tidak terkait nyata dengan
visi yang ada. Agar rumusan misi mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi,
hal yang diperlukan adalah menjabarkan rumusan visi secara nyata kedalam
berbagai kondisi yang diperkirakan akan menandai (mengindikasikan)
terwujudnya visi tersebut. Semakin rinci dan jelas tentang gambaran diatas,
akan semakin terarah pula rumusan-rumusan misi (pembangunan ) kota dalam
mewujudkan visi tersebut.
Berbagai pihak dapat terlibat dalam merumuskan gambaran visi yang diharapkan
- minimal perlu dibangun persepsi yang sama mengenai maksud dan harapan
dari ‘pernyataan visi’ yang sudah tersusun melalui dialog diatas. Clue yang dapat
dipergunakan untuk merumuskan gambaran visi tersebut diatas adalah : Kondisi
kota akan menjadi seperti apa bila visi terwujud ? Jawaban dari pertanyaan
inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai ‘indikator pencapaian visi’.
Seluruh indikator pencapaian visi diatas dari segi bahasa akan tersusun dengan
kalimat keadaan (misalnya : terwujudnya…. , terciptanya…. , dst.). Untuk
merumuskan pernyataan misi, tiap indikator pencapaian visi diatas masing-
masing di konversi dari kalimat keadaan menjadi kalimat aktif (menjadi :
mewujudka n ……, menciptakan…, dst). Dengan demikian, rumusan pernyataan
misi sepenuhnya adalah berorientasi pada mewujudkan visi.
b. Penetapan program jangka panjang.
Pernyataan visi pada umumya ditetapkan untuk menggambarkan kondisi kota
untuk masa 20 tahun mendatang. Menghindari adanya ke tidak-konsistensian
pada masa penggantian Walikota, maka rumusan visi da misi diatas perlu
‘diplotkan’ dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Harapanya adalah, setiap
pergantian pejabat pengelaola kota tidak akan mempengaruhi arah dan fokus
pembangunan kota. Sebagimana kenyataanya, rumusan program pembangunan
jangka panjang ini juga sering tidak terkait nyata dengan visi misi kota. Untuk
menjaga konsistensi substansinya , maka yang dimaksud dengan program
Pembangunan jangka Panjang kota disini berupa rumusan program-program
yang harus dilaksanakan di tiap periode 5 tahunan. Rumusan program yang ada
3
Disebut sebagai langkah kritis disebabkan karena terlalu seringnya tidak disadari bahwa langkah ini
memberi dampak yang fatal terhadap pencapaian hasil yang diharapkan. Penyimpangnan yang ada sudah
dianggap bukan kesalahan, meskipun mengakibatkan hasil yang berbeda.

6. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 6
tidak perlu disusun baru lagi, tetapi sepenuhnya mengambil daftar misi kota yang
ada dan dianalisis alokasi waktunya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa rumusan
misi dalam kenyataanya adalah identik dengan rumusan program. Dengan
demikian Tabel Program Pembangunan Jangka Panjang Kota akan merupakan
tabel yang terbagi dalam kolom periode (5 tahunan) dan penetapan prioritas misi
/ program di tiap periode tersebut
.
Tabel : Program Pembangunan jangka Panjang kota (20 tahun)
Periode (20 tahun )No Misi /
Program 5 thn I 5 thn II 5 thn III 5 thn IV
1 Mewujudkan..
2 Menciptakan ..
3 Merumuskan…
4 dst
Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pertauran perundangan yang ada (UU
22/99), maka setiap Walikota (kepala daerah) mempunyai kuajiban untuk
mempertanggungjawabkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang
telah ditugaskan kepada-nya. Saat ini, penjabaran dari UU diatas khusus untuk
mekanisme pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan telah dituangkan
dalam peraturan pemerintah (pp nomor 108/2000). Tetapi bila diruntut materi dari
pp tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan
pemerintahan nampaknya ‘hanya’ diukur dari sukses atau tidaknya pelaksanaan satu
Renstra (Rencana Startegi Pembangunan) Kota. Sementara itu, bila disimak
keseluruhan, maka amanah masyarakat yang disalurkan melalui lembaga
perwakilannya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk rumusan kebijakan yang
telah disepakati bersama pihak pemerintah. Rumusan kebijakan ini setidaknya terdiri
dari (a) Penetapan Visi Kota, (b) Penetapan Program Pembangunan jangka panjang,
(c) Penetapan Renstra , dan (d) Penyusunan dan pelaksanaan program
pembangunan tahunan. Keempat dokumen diatas itulah yang akan menjadi petunjuk
bagi semua pihak (stakeholders) apakah pihak penyelenggara pemerintah telah
melaksanakan kuajibanya dengan baik atau tidak.
Dengan demikian maka secara teknis operasional, keseluruhan dokumen
perencanaan diatas sudah selayaknya dilengkapi dengan berbagai ‘ukuran
pencapaianya’, disamping juga ‘ukuran keterkaitan satu sama lainya’.
Secara diagramastis, koneksitas antara berbagai dokumen diatas dalam satu
mekanisme pertanggungan jawab penyelenggaraan pemerintahan dapat terilhat
pada diagram dibawah :
(lihat diagram : Hubungan antar Dokumen Perencanaan dalam pertanggunngan
jawab pemerintah )

7. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03) 7
Diagram : Hubungan antar Dokumen Perenncanaan dalam pertanggunngan jawab
pemerintah.
Dalam upaya melaksanakan pembangunan kota untuk mewujudkan Visi Kota
Rumusan
VISI
KOTA
Rumusan indikator
Pencapaian VISI
Penetapan Misi
kota
Rumusan
Misi Kota
Penetapan Prioritas
Program dlm jangka
panjang 20 thn, ke
dalam 5 tahunan
Pedoman Pokok
Pembangunan
Jangka Panjang
20 tahun
Isu-Isu
Strategis di
masyarakat
Penyusunan Renstra
(program 5 tahun I)
Tabel Program
Pembangunan
kota 5 tahun
Penyusunan Program
Proyek Tahunan
Hasil proses
loka karya
pemb. kota
Penetapan Indikator :
1.Keterkairtan dgn VISI
a. Konsistensi thd Renstra
b. Konsistensi thd Pedoman
Pemb. Jangka Panjang
2.Pencapaian Kinerja Program /
Proyek
3.Pencapaian Manfaat Program
/ Proyek