Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Analisis Jaringan Pasukan Siber di Indonesia (Kolam Hoax dan Hate Speech) Studi Kasus: Pilpres 2014, Pilkada, Penangkapan MCA, dan Analisis Facebook Page “MCA” vs “Seword”
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Cambridge Analytica
Evolusi Pasukan Siber di Indonesia dari Tahun 2014 sd 2018
Menelusuri Jejak MCA
Penangkapan anggota MCA
MCA vs (veteran) Jasmev dari Pilkada ke Pilkada
Analisis Facebook Page: “United MCA” vs “Seword Fans Club”
Kesimpulan
1. Politik Identitas Dalam Kampanye Pilpres 2018
2. Identitas Agama (SARA) Mudah Viral
3. Identitas baru (Cebong-Kampret)
4. Robot dan Tim Pendukung
5. Miskin Gagasan
6. Identitas Pemersatu
7. Efektifitas Kampanye di Media Sosial (Case: Pilgub Jabar 2018)
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Analisis Jaringan Pasukan Siber di Indonesia (Kolam Hoax dan Hate Speech) Studi Kasus: Pilpres 2014, Pilkada, Penangkapan MCA, dan Analisis Facebook Page “MCA” vs “Seword”
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Cambridge Analytica
Evolusi Pasukan Siber di Indonesia dari Tahun 2014 sd 2018
Menelusuri Jejak MCA
Penangkapan anggota MCA
MCA vs (veteran) Jasmev dari Pilkada ke Pilkada
Analisis Facebook Page: “United MCA” vs “Seword Fans Club”
Kesimpulan
1. Politik Identitas Dalam Kampanye Pilpres 2018
2. Identitas Agama (SARA) Mudah Viral
3. Identitas baru (Cebong-Kampret)
4. Robot dan Tim Pendukung
5. Miskin Gagasan
6. Identitas Pemersatu
7. Efektifitas Kampanye di Media Sosial (Case: Pilgub Jabar 2018)
Analisis Drone Emprit: Ketidakpercayaan Kepada KPU
(Periode 22 Maret – 1 April 2019)
LATAR BELAKANG
Sebelumnya banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang hasil penelitian dari Departmen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM yang menyatakan bahwa lebih dari 50% percakapan tentang ketidakpercayaan kepada KPU dilakukan oleh bot. Dalam kesimpulan dinyatakan, ini menandakan bahwa ada yang menggerakkan opini publik untuk tidak percaya kepada KPU, menggunakan bot. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 22 Maret - 1 April 2019, dengan sumber dari media online dan media sosial. Khusus soal robot, data diambil dari Twitter. Total ada 6945 percakapan, dimana 4405 menyatakan ”ketidakpercayaan” dan 2540 menyatakan “kepercayaan” kepada KPU.
Awalnya saya tidak berminat untuk membahas ini. Saya tidak bisa berkomentar karena tidak tahu bagaimana percakapan yang mengekspresikan “kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” kepada KPU itu dibuat dalam setting penelitiannya. Beda setting, tentu beda hasilnya.
Namun karena pertanyaan datang terus, pagi ini saya coba melihat data Drone Emprit dalam rentang waktu yang sama. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian Drone Emprit ini ada empat:
- Apakah ada opini yang masif dibangun tentang ketidakpercayaan kepada KPU sebelum pencoblosan?
- Apakah upaya ini ada yang menggerakkan?
- Apakah lebih dari 50% percakapan didominasi oleh akun robot?
- Apakah ada korelasi lokasi pengguna twitter di DKI dan Jawa Barat dengan opini “ketidakpercayaan” kepada KPU?
Pemerintah pada tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 13.00, mulai melakukan pembatasan akses (bukan blokir) terhadap situs-situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp, IG, dan Twitter. Yang dibatasi adalah akses terhadap foto dan video (upload dan download), sementara akses terhadap teks masih dibuka.
Tujuannya agar penyebaran berita hoaks tidak masif, setelah terjadi demo yang berakhir rusuh pada tanggal 21 Mei 2019. Hingga 25 Mei malam ketika analisis ini dibuat, pembatasan sudah dibuka.
RESEARCH QUESTIONS
Pertanyaan yang ingin dijawab oleh Drone Emprit dalam analisis ini adalah:
- Bagaimana tren percakapan di media sosial dan media online menyangkut kedua tokoh sentral Jokowi dan Prabowo sebelum dan sesudah dimulainya pembatasan?
- Bagaimana tren postingan di WhatsApp sebelum dan sesudah dimulainya pembatasan?
- Apakah pembatasan ini efektif dalam meredam penyebaran material foto dan video yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangun propaganda negatif oleh kedua kubu?
Potensi Mis-Dis-Mal Informasi dalam Pemilu 2024Ismail Fahmi
• MDM (Mis-, Dis-, Mal- Informasi) bisa dipastikan akan diproduksi dan disebarkan selama proses Pemilu 2024.
• Target MDM: tokoh politik, kandidat, organisasi/partai politik, Lembaga penyelenggara pemilu (KPU).
• Pelaku MDM: publik, buzzer, institusi, dan kadang media.
• Dampak MDM: distrust, polarisasi, instabilitas.
• Persiapan Pemilu 2024:
• Hoax buster (multi-stakeholder)
• Kecepatan klarifikasi
• Penyiapan tim KPU (pimpinan dan staf) dalam menghadapi MDM terkait KPU (agar tidak gagap ketika terjadi serangan)
• Edukasi publik (inokulasi, bisa mendeteksi sendiri adanya MDM)
Cyber Troops and Computational Propaganda against KPKIsmail Fahmi
Serangan terus-menerus setiap hari kepada KPK melalui bombardir isu dan tagar.
Narasinya sama:
Entri point: isu Taliban.
Goal: Revisi UU KPK diperlukan, dan mendukung Capim terpilih.
Narasi ‘Taliban’ sangat efektif untuk:
Membangun opini sebagian publik bahwa KPK diragukan dan harus dibersihkan.
Membuat sibuk tokoh-tokoh KPK dan pendukungnya untuk mengklarifikasi.
Memfokuskan serangan kepada KPK ke dalam satu karakter yang dibenci publik ‘Taliban’.
Cyber troop pro Revisi UU KPK:
Operasi lebih terkoordinir dengan isu yang terencana.
Konten seperti meme lebih profesional, berkualitas, dan lebih banyak.
Aktif memberi komentar di postingan lawan.
Menggunakan fake account, spam (computational propaganda), give away.
Mentarget individu: tokoh-tokoh KPK diberi label ‘Taliban’.
Mengukur dan Meningkatkan Dampak Cek Fakta di IndonesiaIsmail Fahmi
Bagaimana Drone Emprit mengamati dinamika misinformasi di Indonesia?
• Apa yang menyebabkan klarifikasi hoaks lebih rendah beredar ketimbang hoaksnya?
• Apa yang perlu dilakukan oleh ekosistem cekfakta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasinya?
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptxIsmail Fahmi
Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret.
Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut.
Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi.
Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas.
Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi.
Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetIsmail Fahmi
Media sosial memungkinkan siapapun bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Sifat anonimitas di media sosial memungkinkan penggunaan buzzer dan bots dalam penyampaian pesan.
Akibatnya, suara asli netizen bisa dibenturkan dengan narasi hasil komputasi bot yang didukung oleh ”opinion engineering” dari buzzer anonim. Dan jika narasi tersebut dibuat untuk menyerang seseorang, atau membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi, biasanya sulit untuk menangkapnya.
Apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian untuk menindak atau mecegahnya?
Indonesia adalah negara hukum, sehingga yang bisa dilakukan adalah menegakkan hukum yang sudah ada. Jika tindakan doxing, disinformasi, dan peretasan itu merugikan dan mengancam seseorang, maka pemerintah melalui kepolisian harus mengusut dan menindaknya dengan profesional dan tegas.
Selain untuk penindakan, penegakan hukum tersebut juga untuk membangun efek jera agar ke depan kejahatan digital ini bisa dicegah.
Apa yang bisa dilakukan oleh platform?
Platform media sosial seperti Twitter yang sering digunakan oleh buzzer, harus semakin aktif mendeteksi dan menutup akun-akun bot dan anonim yang melakukan spamming dan distorsi informasi.
Pembuatan akun bot dan anonim harus semakin dipersulit.
Dunia maya; Informasi Sampah dan Alat PropagandaLSP3I
Meledaknya arus informasi di jagad media social tak pelak menghadirkan masalah, baik dalam skala kecil maupun besar. Jika menyimak konten social media Indonesia kekinian, ramai dengan konten-konten negative, bagai sampah berserakan. Ujaran kebencian, fitnah, hoax, sampai isu sara. Kontennya beragam, mulai dari konteks sosial, ekonomi, politik, sampai agama. Bentuknya pun beragam, mulai dari teks, gambar, suara maupun video.
Pro-kontra Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)Ismail Fahmi
LATAR BELAKANG
• Berdasarkan UUD Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
• Berkaitan dengan tempat tinggal, Negara dan Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memenuhi hal tersebut.
• PP Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan tempat tinggal.
• Kebijakan tersebut menuai pro-kontra di masyarakat. Diskusi di media sosial terjadi sangat keras dan melibatkan berbagai pihak.
Analisis Drone Emprit: Ketidakpercayaan Kepada KPU
(Periode 22 Maret – 1 April 2019)
LATAR BELAKANG
Sebelumnya banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang hasil penelitian dari Departmen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM yang menyatakan bahwa lebih dari 50% percakapan tentang ketidakpercayaan kepada KPU dilakukan oleh bot. Dalam kesimpulan dinyatakan, ini menandakan bahwa ada yang menggerakkan opini publik untuk tidak percaya kepada KPU, menggunakan bot. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 22 Maret - 1 April 2019, dengan sumber dari media online dan media sosial. Khusus soal robot, data diambil dari Twitter. Total ada 6945 percakapan, dimana 4405 menyatakan ”ketidakpercayaan” dan 2540 menyatakan “kepercayaan” kepada KPU.
Awalnya saya tidak berminat untuk membahas ini. Saya tidak bisa berkomentar karena tidak tahu bagaimana percakapan yang mengekspresikan “kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” kepada KPU itu dibuat dalam setting penelitiannya. Beda setting, tentu beda hasilnya.
Namun karena pertanyaan datang terus, pagi ini saya coba melihat data Drone Emprit dalam rentang waktu yang sama. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian Drone Emprit ini ada empat:
- Apakah ada opini yang masif dibangun tentang ketidakpercayaan kepada KPU sebelum pencoblosan?
- Apakah upaya ini ada yang menggerakkan?
- Apakah lebih dari 50% percakapan didominasi oleh akun robot?
- Apakah ada korelasi lokasi pengguna twitter di DKI dan Jawa Barat dengan opini “ketidakpercayaan” kepada KPU?
Pemerintah pada tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 13.00, mulai melakukan pembatasan akses (bukan blokir) terhadap situs-situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp, IG, dan Twitter. Yang dibatasi adalah akses terhadap foto dan video (upload dan download), sementara akses terhadap teks masih dibuka.
Tujuannya agar penyebaran berita hoaks tidak masif, setelah terjadi demo yang berakhir rusuh pada tanggal 21 Mei 2019. Hingga 25 Mei malam ketika analisis ini dibuat, pembatasan sudah dibuka.
RESEARCH QUESTIONS
Pertanyaan yang ingin dijawab oleh Drone Emprit dalam analisis ini adalah:
- Bagaimana tren percakapan di media sosial dan media online menyangkut kedua tokoh sentral Jokowi dan Prabowo sebelum dan sesudah dimulainya pembatasan?
- Bagaimana tren postingan di WhatsApp sebelum dan sesudah dimulainya pembatasan?
- Apakah pembatasan ini efektif dalam meredam penyebaran material foto dan video yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangun propaganda negatif oleh kedua kubu?
Potensi Mis-Dis-Mal Informasi dalam Pemilu 2024Ismail Fahmi
• MDM (Mis-, Dis-, Mal- Informasi) bisa dipastikan akan diproduksi dan disebarkan selama proses Pemilu 2024.
• Target MDM: tokoh politik, kandidat, organisasi/partai politik, Lembaga penyelenggara pemilu (KPU).
• Pelaku MDM: publik, buzzer, institusi, dan kadang media.
• Dampak MDM: distrust, polarisasi, instabilitas.
• Persiapan Pemilu 2024:
• Hoax buster (multi-stakeholder)
• Kecepatan klarifikasi
• Penyiapan tim KPU (pimpinan dan staf) dalam menghadapi MDM terkait KPU (agar tidak gagap ketika terjadi serangan)
• Edukasi publik (inokulasi, bisa mendeteksi sendiri adanya MDM)
Cyber Troops and Computational Propaganda against KPKIsmail Fahmi
Serangan terus-menerus setiap hari kepada KPK melalui bombardir isu dan tagar.
Narasinya sama:
Entri point: isu Taliban.
Goal: Revisi UU KPK diperlukan, dan mendukung Capim terpilih.
Narasi ‘Taliban’ sangat efektif untuk:
Membangun opini sebagian publik bahwa KPK diragukan dan harus dibersihkan.
Membuat sibuk tokoh-tokoh KPK dan pendukungnya untuk mengklarifikasi.
Memfokuskan serangan kepada KPK ke dalam satu karakter yang dibenci publik ‘Taliban’.
Cyber troop pro Revisi UU KPK:
Operasi lebih terkoordinir dengan isu yang terencana.
Konten seperti meme lebih profesional, berkualitas, dan lebih banyak.
Aktif memberi komentar di postingan lawan.
Menggunakan fake account, spam (computational propaganda), give away.
Mentarget individu: tokoh-tokoh KPK diberi label ‘Taliban’.
Mengukur dan Meningkatkan Dampak Cek Fakta di IndonesiaIsmail Fahmi
Bagaimana Drone Emprit mengamati dinamika misinformasi di Indonesia?
• Apa yang menyebabkan klarifikasi hoaks lebih rendah beredar ketimbang hoaksnya?
• Apa yang perlu dilakukan oleh ekosistem cekfakta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasinya?
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptxIsmail Fahmi
Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret.
Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut.
Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi.
Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas.
Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi.
Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetIsmail Fahmi
Media sosial memungkinkan siapapun bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Sifat anonimitas di media sosial memungkinkan penggunaan buzzer dan bots dalam penyampaian pesan.
Akibatnya, suara asli netizen bisa dibenturkan dengan narasi hasil komputasi bot yang didukung oleh ”opinion engineering” dari buzzer anonim. Dan jika narasi tersebut dibuat untuk menyerang seseorang, atau membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi, biasanya sulit untuk menangkapnya.
Apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian untuk menindak atau mecegahnya?
Indonesia adalah negara hukum, sehingga yang bisa dilakukan adalah menegakkan hukum yang sudah ada. Jika tindakan doxing, disinformasi, dan peretasan itu merugikan dan mengancam seseorang, maka pemerintah melalui kepolisian harus mengusut dan menindaknya dengan profesional dan tegas.
Selain untuk penindakan, penegakan hukum tersebut juga untuk membangun efek jera agar ke depan kejahatan digital ini bisa dicegah.
Apa yang bisa dilakukan oleh platform?
Platform media sosial seperti Twitter yang sering digunakan oleh buzzer, harus semakin aktif mendeteksi dan menutup akun-akun bot dan anonim yang melakukan spamming dan distorsi informasi.
Pembuatan akun bot dan anonim harus semakin dipersulit.
Dunia maya; Informasi Sampah dan Alat PropagandaLSP3I
Meledaknya arus informasi di jagad media social tak pelak menghadirkan masalah, baik dalam skala kecil maupun besar. Jika menyimak konten social media Indonesia kekinian, ramai dengan konten-konten negative, bagai sampah berserakan. Ujaran kebencian, fitnah, hoax, sampai isu sara. Kontennya beragam, mulai dari konteks sosial, ekonomi, politik, sampai agama. Bentuknya pun beragam, mulai dari teks, gambar, suara maupun video.
Pro-kontra Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)Ismail Fahmi
LATAR BELAKANG
• Berdasarkan UUD Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
• Berkaitan dengan tempat tinggal, Negara dan Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memenuhi hal tersebut.
• PP Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan tempat tinggal.
• Kebijakan tersebut menuai pro-kontra di masyarakat. Diskusi di media sosial terjadi sangat keras dan melibatkan berbagai pihak.
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024Ismail Fahmi
Setelah Pemilu 2024, terdapat sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemilihan presiden. Sidang ini bertujuan untuk menentukan keabsahan hasil pemilu dan menyelesaikan perselisihan yang muncul.
Salah satu pokok masalah yang muncul adalah keinginan untuk mewapreskan Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Namun, Gibran tidak memenuhi kriteria sebagai calon wakil presiden (Cawapres) berdasarkan faktor usia.
Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa modus kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden kemungkinan akan muncul kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa depan.
Beberapa pihak menekankan pentingnya mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan.
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Ismail Fahmi
In this modern era, technological developments and increasing dependence on social media have changed the political landscape drastically. Social media has changed the way politicians communicate with voters. Platforms like Twitter, Facebook, and Instagram give candidates direct access to share their political views, plans, and messages. It succeeded in creating a new image for the Presidential and Vice Presidential candidates which influenced the direction of the public's choice.
Like the previous election, in the 2024 General Elections, social media became the stage for complex political battles. On the one hand, social media has increased young voters’ participation, who feel more involved in the political process through active campaigns on social platforms. On the other hand, social media has become an effective means for spreading false information and hoaxes that can confuse voters and damage the integrity of elections.
This webinar discusses the role of social media platforms during the 2024 General Elections, such as TikTok, in influencing public or voter perceptions. The speaker will explain several phenomena of social media use that effectively influence public choices. He will also examine where are the different frontiers of the social media war in Indonesia elections.
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan:
• Bagaimana tren percakapan tentang “kecurangan pemilu” di media
online dan media sosial?
• Isu apa saja yang banyak diangkat terkait “kecurangan pemilu” ini?
• Metode:
• Keyword: kecurangan, curang
• Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
• Sumber data: berita online dan Twitter/X
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL
Tadi ada FGD dengan
@perludem
, bersama teman2 dari UI, Elsam, Mafindo, BSSN, dan Safenet. Dari
@KPU_ID
berhalangan hadir.
Membahas tentang Sirekap. Saya diminta melaporkan analisis percakapan netizen tentang Sirekap di media sosial.
Bagaimana sentimennya? Apa saja kritikan dan keluhan masyarakat? Emosinya bagaimana?
TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE
14-15 FEBRUARI 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN “KECURANGAN PEMILU”
• Terdapat banyak laporan dan bukti tentang kecurangan dalam pemilu 2024, seperti surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemilihan dilakukan, manipulasi data suara, dan kegiatan pencoblosan oleh anak-anak di bawah umur.
• Banyak akun media sosial dan lembaga media yang mengungkap kecurangan ini, seperti Majalah Tempo, Media Kumparan, dan dokumenter "Dirty Vote" yang telah ditonton oleh jutaan penonton di YouTube.
• Para guru besar dari berbagai kampus juga memberikan testimoni tentang kecurangan dalam pemilu ini.
• Beberapa akun menyebut adanya upaya penegakan hukum yang terhambat dan serangan terhadap relawan yang melaporkan kecurangan.
• Terdapat kekhawatiran bahwa kecurangan ini dapat merusak legitimasi pemimpin yang terpilih dan merusak demokrasi.
• Beberapa akun juga menyebut adanya keterlibatan dinasti politik dan nepotisme dalam pemilu ini.
• Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud sepakat untuk menggugat kecurangan pemilu ini.
• Meskipun ada beberapa akun yang menyebut bias dalam dukungan politik, namun banyak akun yang menyuarakan keadilan dan transparansi dalam pemilu.
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
• Di semua kanal (Twitter, News, Instagram, YouTube) yang dimonitor selama periode 7-10 Februari 2024, JIS mendapatkan jumlah mention dan interaksi yang lebih tinggi dibandingkan GBK.
• Ini memperlihatkan minat netizen di platform media sosial tersebut dan media online yang lebih tinggi tentang JIS yang menjadi lokasi kampanye terakhir paslon 01 dibandingkan GBK yang menjadi lokasi paslon 02.
• Dalam analisis ini, lokasi kampanye paslon 03 di Simpang Lima, Semarang, tidak diikutkan, karena dalam percakapan netizen yang ada adalah upaya membandingkan lokasi JIS dan GBK saja.
• Analsis tentang kampanye lebih mendalam, termasuk terkait narasi yang muncul, dari ketiga paslon akan dibuat dalam analisis selanjutnya.
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
1.Dari ”Share of voice” yang tidak terlalu jauh bedanya, dapat disimpulkan bahwa pertarungan di YouTube antara ketiga paslon berlangsung sangat ketat. Tidak ada pemenang yang jauh berbeda secara signifikan. Namun demikian pasca debat terakhir, Paslon 02 paling tinggi jumlah video dan interaksi yang didapatkannya.
2.Di antara semua kanal YouTube, kanal-kanal dari TV memberi kontribusi jumlah interaksi yang paling tinggi. Ada beberapa kanal non-TV yang juga signifikan seperti kanal podcast dan kanal opini.
3.Konten yang Menarik:
• Debat politik dan acara terkait kampanye merupakan konten yang paling banyak menarik perhatian, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah tayangan dan komentar yang tinggi pada video-video terkait.
• Segmen penutup paling banyak mendapat interaksi.
• Dari Capres 01, saat Anies membacakan ayat dari Quran dan pesan yang menyentuh. Dari Capres 02 saat meminta maaf kepada paslon lain. Dari Capres 03 cenderung direspon negative karena menyindir.
• Konten yang memungkinkan pemirsa untuk terlibat secara emosional atau pribadi, seperti wawancara atau segmen yang menampilkan sisi humanis dari calon, juga menarik jumlah tayangan yang tinggi.
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
Konten yang Menarik Emosi
Konten yang menyentuh emosi dan menampilkan humanisasi kandidat, seperti penutupan debat Anies yang 'mengandung bawang' dan Prabowo yang meminta maaf, terbukti sangat populer. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang memanusiakan kandidat dan menekankan pada nilai-nilai emosional beresonansi dengan audiens di TikTok.
Ganjar's closing statement yang menekankan pada isu HAM menunjukkan pentingnya mengangkat isu-isu substansial yang berkaitan dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Peran Media Online
Media online tampaknya berperan penting dalam menyebarkan konten terkait dengan capres dan cawapres, dengan banyak akun media yang masuk dalam daftar akun yang video-videonya paling banyak dilihat.
Keterlibatan media dalam distribusi konten menunjukkan bahwa paslon tidak hanya bergantung pada akun pribadi atau pendukung mereka dalam menyebarkan pesan, tetapi juga pada narasi yang dibentuk dan dikomunikasikan oleh media.
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
Analisis Volume dan Sentimen
• Anies Baswedan memiliki jumlah pembicaraan terbanyak dengan 170,341 total sebutan, mewakili 47% dari semua pembicaraan media. Dalam hal sentimen, 90% percakapan Twitter tentangnya bersifat positif, dengan hanya 5% negatif dan 5% netral. Ini menunjukkan opini publik yang sangat mendukung terhadap Anies Baswedan.
• Prabowo Subianto mengikuti dengan 114,034 sebutan, yang merupakan 32% dari total. Namun, sentimen di Twitter menunjukkan bahwa 63% percakapan adalah negatif, hanya 32% positif, dan 5% netral. Hal ini menandakan bahwa meskipun ia banyak dibicarakan, sebagian besar percakapan cenderung negatif.
• Ganjar Pranowo memiliki 76,371 sebutan dengan 21% dari total pembicaraan. Sentimen di Twitter terhadap Ganjar lebih positif dibandingkan Prabowo dengan 80% percakapan positif, 11% negatif, dan 9% netral. Ini menandakan persepsi publik yang umumnya positif terhadapnya.
Opini Netizen
• Opini terhadap Anies Baswedan mencakup beberapa poin positif, seperti dukungan dari influencer TikTok, antusiasme netizen terhadap acara live TikTok Anies, dan fatwa dari ulama. Namun, ada juga kritik negatif, seperti tuduhan penghinaan oleh pendukungnya dan kekecewaan publik terhadap omongan yang dianggap kosong.
• Opini terhadap Prabowo Subianto menunjukkan dukungan dari beberapa tokoh penting, namun juga ada kritikan keras, seperti tuduhan kerusakan demokrasi dan kekecewaan terhadap kinerjanya di masa lalu.
• Opini terhadap Ganjar Pranowo sebagian besar positif, dengan dukungan yang meningkat dari publik dan apresiasi untuk konten media sosialnya. Namun, terdapat pula sorotan negatif karena tidak hadirnya di acara tertentu dan survei yang kurang menguntungkan.
• Kesimpulan
Secara keseluruhan, Anies Baswedan tampaknya mempunyai dukungan yang kuat dari publik, dengan sentimen positif yang dominan. Prabowo Subianto mempunyai banyak pembicaraan namun dengan sentimen yang cenderung negatif. Sementara itu, Ganjar Pranowo memiliki proporsi sentimen positif yang tinggi meskipun jumlah pembicaraannya lebih sedikit dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya.
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
• Dalam periode 25 Jan-3 Feb 2024, jumlah video yang dipost di YouTube terkait Paslon 01 (14,618 video) dan Paslon 03 (14,642 video) memiliki share yang sama (36%), mengalahkan Paslon 02 (11,090 video, 27%).
• Tren total interaksi harian dari ketiga paslon di YouTube mirip dengan tren jumlah konten video (mention) yang dipost di YouTube. Awalnya interaksi dari video tentang paslon 01 paling tinggi, namun kemudian disusul oleh paslon 03, sebelum injury time paslon 02 menyusul, dan terakhir paslon 03 melewati mereka semua lagi.
• Total interaksi (Like, Comment, View) yang didapat semua video, Paslon 01 yang paling tinggi interaksinya (95 juta interaksi), disusul oleh Paslon 03 (88 juta interaksi), dan terakhir Paslon 02 (74 juta interaksi).
• Sentimen dari video dalam data ini belum dianalisis, sehingga belum ditampilkan hasilnya.
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
• Pasca Anies live di TikTok tanggal 1 Februari 2024, jumlah postingan konten di TikTok meningkat untuk Paslon 01, mengalahkan Paslon 02 dan Paslon 03. Namun jumlah interaksi yang didapat belum berbanding lurus dengan jumlah kontennya.
• Untuk mendapatkan interaksi yang tinggi (Like, View) tidak harus dari akun yang followernya besar. Akun pendukung Paslon 02 dengan 19K follower bisa mendapat Like dan View yang paling tinggi, mengalahkan akun yang followernya jutaan, karena kontennya yang khas.
• Paslon 02 mendapatkan interaksi yang tinggi, paling besar bukan dari akun dengan follower jutaan. Bahkan dari top 10 akun, sebagian besar followernya di bawah 100K. Kuncinya ada konten ringan yang memberi semangat dan menyentuh perasaan.
• Paslon 03 mendapat interaksi tinggi dari akun-akun media. Dari top 10 akun, hampir separuhnya adalah akun media.
• Paslon 01 juga mendapat interaksi dari top 10 akun dengan follower separuhnya kurang dari 50K. Sebagian besar adalah konten ringan yang menyentuh perasaan juga.
• Content is King. Dan konten yang paling tinggi interaksinya di TikTok dalam periode data ini adalah konten yang menyentuh perasaan.
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024Ismail Fahmi
METODOLOGI
• Sumber: Instagram
• Metode crawling: IG Search yang hanya berbasis hashtags. Kelemahan: jika sebuah post di dalam caption tidak ada hashtags, maka IG Search tidak akan menampilkan post dalam hasil pencarian.
• Periode: 21 Januari - 3 Februari 2024
• Keywords/Hashtags:
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMIsmail Fahmi
LATAR BELAKANG
• Pengunduran diri Mahfud MD dari posisi Menkopolhukam menjadi pembahasan di media massa dan media online.
• Sejumlah tokoh nasional, pengamat, politisi, juga Presiden Jokowi turut mengomentari pengunduran diri tersebut.
• Pengunduran diri Mahfud MD jelang pelaksanaan debat Capres ke lima dan hanya terhitung belasan hari sebelum pencoblosan, ditafsir beragam oleh publik.
• Isu ini pun diikuti oleh beragam isu lainnya, termasuk keharmonisan kabinet dan rumor pengunduran diri beberapa menteri di kabinet Jokowi.
1. The War On MCA
Keywords: ”MCA”, Muslim Cyber Army
Periode: 1 Mei 2016 – 4 Maret 2018
Oleh: Ismail Fahmi, PhD
2. Executive Summary
• Setelah sebelumnya Polri melakukan “shock therapy” dengan mengumumkan
penangkapan anggota “Sindikat Saracen”, kali ini Polri lebih berani lagi, yaitu
mengumumkan penangkapan anggota “MCA”, sebuah jaringan yang jauh lebih besar
dari Saracen.
• Landasan penangkapan ini sangat kuat: “pembuatan dan penyebaran hoax yang
sangat meresahkan masyarakat, yaitu tentang maraknya ‘orang gila’ yang meneror
ulama” dan isu PKI oleh anggota MCA.
• Bisa dilihat ada 2 tujuan: (1) meredam hoax khususnya yang menyerang pemerintah,
(2) melemahkan MCA.
• Pertanyaan:
• Siapakan MCA itu?
• Kapan MCA mulai muncul?
• Apakah ada indikasi kekuatan MCA bakal melemah setelah gempuran ini?
• Bagaimana peta pertempuran “War on MCA” di media social?
• Bagaimana strategi MCA dalam melawan tekanan dan deligitimasi terhadap mereka?
• Drone Emprit menampilkan data sejak Mei 2016 hingga 4 Maret 2018 (hari ini).
• Kesimpulan:
• Ada di halaman terakhir bro. Biasakan membaca detail, jangan hanya kesimpulan :-D
2
3. Jejak Keyword: “MCA” atau “Muslim Cyber Army”
1 Mei 2016 – 4 Maret 2018
Berita penangkapan anggota
MCA menghasilkan volume
percakapan yang sangat
tinggi. Kita akan zoom out
bagian ini, biar data
sebelumnya tampil lebih jelas.
(Zoom)
1 Mei 2016 – 25 Februari 2018
Data sebelum penangkapan:
mention keywords ini mulai
muncul sebelum bulan Januari
2017. Dan sejak saat itu,
volume mention semakin
tinggi.
Awal mention “MCA” atau
“Muslim Cyber Army”
4. Awal Kemunculan “MCA” atau “Muslim Cyber Army”
1 Mei 2016 – 31 Desember 2016
Sebelum pertengahan Desember 2016,
penyebutan “MCA” semua merefer pada sebuah
partai uni-ras di Malaysia, yaitu Malaysian Chinese
Association.
Mulai pertengahan Desember 2016, kita
akan sering menemukan “MCA” atau
“muslim cyber army” dalam percakapan
Twitter di Indonesia.
9. SNA “MCA” Desember 2016
Nama MCA Mulai Digunakan, Namun masih Kecil Volumenya
10. Tahun 2017
Jejak “MCA” sepanjang tahun 2017
Chat HRS
Seruan HRS terkait GMBI
Saracen
Aksi Bela Palestina
11. Ahok-Djarot
Anies-Sandi
Agus-Sylvi
MCA
Serangan khusus ke
paslon Anies-SandiSerangan khusus ke
paslon Agus-Sylvi
Serangan ke Ahok
Februari 2017
Posisi “MCA” dalam Perang Cyber saat Pilkada DKI
MCA membentuk cluster sendiri,
dengan misi tunggal “Asal Bukan
Ahok”. Tidak ikut membela salah satu
paslon lainnya.
14. Most Retweeted: 26 Feb, sehari sebelum penangkapan
Masing-masing sibuk dengan agendanya
15. SNA: 26 Feb, sehari sebelum penangkapan
Tak begitu banyak percakapan tentang MCA
Pro Pemerintah
MCA
16. Most Retweeted: 27 Feb, hari H penangkapan anggota MCA
Didominasi oleh status dan tokoh pro pemerintah
17. SNA: 27 Feb, hari H penangkapan anggota MCA
Cluster pro pemerintah lebih besar, didukung berita media
Pro Pemerintah
MCA
@MustofaNahra adalah akun awal
salah satu netizen dalam cluster
MCA yang dibajak oleh cluster
lawannya. Gantinya adalah
@NetizenTofa.
18. Most Retweeted: 28 Feb, sehari setelah penangkapan
Sudah mulai seimbang antara kedua cluster
19. SNA: 28 Feb, sehari setelah penangkapan
Sudah mulai seimbang antara kedua cluster
Pro Pemerintah
MCA
20. Most Retweeted: 2 Maret 2018 (3 hari berikutnya)
MCA menyerang balik, memanfaatkan temuan blunder dari lawannya
21. SNA: 2 Maret 2018 (3 hari berikutnya)
Cluster ”MCA” Tak Menunjukkan Tanda akan Menurun, bahkan Menyerang Balik
Pro Pemerintah
MCA
22. Most Retweeted: 4 Maret 2018 (4 hari berikutnya)
Topik serangan ganti: M Luth (Jokower) & Fadli Zon (demokrasi)
23. SNA: 3 Maret 2018 (4 hari berikutnya)
Kenapa “MCA” Tetap Kuat dan Tidak Berkurang?
Pro Pemerintah
MCA
24. Kesimpulan
• Tentang MCA:
• Sebelum MCA lahir, cikal bakal jaringan ini sudah ada, dan mereka menggunakan akun terkait FPI dan HRS
sebagai sosok pemersatu dan penggerak.
• Dari data percakapan di Twitter yang dimiliki Drone Emprit, tampak bahwa MCA atau “Muslim Cyber Army”
sebagai nama sebuah jaringan dan gerakan itu baru muncul pada pertengahan Desember 2016 sebagai
response dari seruan HRS untuk melakukan “perang cyber”.
• Mulai Januari 2017, nama MCA sering muncul dalam percakapan; dan terkait Pilkada DKI, cluster MCA
memilih untuk focus pada satu goal “menyerang cluster Ahok” dan tidak turut mempromosikan dua paslon
lainnya.
• Dilihat dari anggota cluster MCA, mereka tampaknya berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan
afiliasi partai politik.
• Data Drone Emprit tidak bisa memperlihatkan struktur organisasi MCA maupun alur
pendanaannya, jika ada.
• War on MCA:
• Dari dua tujuan penangkapan ini, tujuan pertama terkait perang melawan ”hoax” tampaknya cukup efektif.
Ini menjadi momen penting dan kita semua untuk menyadarkan public akan bahayanya hoax, dan ancaman
bagi pembuat dan penyebar.
• Untuk tujuan “melemahkan MCA”, peta SNA memperlihatkan bahwa tujuan ini sulit tercapai. Sejak hari H
penangkapan, warganet dalam cluster MCA bukannya malu menyatakan dirinya sebagai anggota MCA lalu
bersembunyi, malah sebaliknya mereka diserukan oleh akun HRS untuk tetap maju dan tidak takut dalam
pertempuran. Cluster MCA bukannya mengecil, tetapi tetap seimbang melawan cluster Pro Pemerintah,
bahkan kadang lebih besar.
24
25. Strategi Pertempuran
• Cluster Pro Pemerintah berusaha membangun asosiasi “MCA pembuat Hoax” agar
tidak dipercaya lagi oleh public. Dan sebaliknya, cluster MCA melakukan kontra narasi
dengan menyatakan bahwa “MCA yang asli itu melawan fitnah.”
• Cluster Pro Pemerintah membongkar profile mereka yang ditangkap oleh Polri, melalui
jejak digital yang mereka kumpulkan. Ada beberapa akun khusus yang bertugas untuk
membukanya. Sedangkan cluster MCA melihat titik celah dari tuduhan, serangan dan
informasi yang dibuka oleh lawannya, lalu menggunakan celah yang ditemukan untuk
menyerang balik. Misal, pernyataan Polri bahwa “salah satu anggota yang ditangkap
sudah bergabung dengan MCA sejak 5 tahun yang lalu,” ini dimanfaatkan baik-baik
untuk menyerang, dengan kontra narasi bahwa MCA baru ulang tahun sekali.
• Polri menunjukkan bahwa MCA memiliki admin salah satunya “M Luth”. Cluster MCA
melakukan kontra narasi dengan menyatakan bahwa akun @Cak_Luth itu adalah milik
orang yang ditangkap Polri, yang ternyata adalah anggota Jasmev dan PSI. Tidak tahu
apakah klaim MCA ini benar atau tidak.
• AS dari cluster Pro Pemerintah turut menyebar foto yang memperlihatkan “sosok”
mirip salah satu admin MCA yang ditangkap ternyata memiliki “asosiasi” dengan salah
satu tokoh (FZ dan PS) dan partai tertentu. Cluster MCA melihat ada celah untuk
melakukan kontra narasi, dengan menyatakan bahwa orang itu adalah salah satu fans
PS yang rela berjalan kaki jauh-jauh ke Jakarta untuk bertemu dengan PS; dan bahkan
FZ melaporkan AS ke kepolisian atas hoax/fitnah yang diserbar AS.
25
26. Closing
• Menurut saya, penangkapan anggota MCA yang dilakukan oleh Polri ini sebuah
pertaruhan serius. Jika Polri bisa membuktikan bahwa MCA adalah sebuah jaringan
yang ada penyandang dananya, ada tim inti, operator di lapangan, dan simpatisan,
maka ini bisa mendelegitimasi MCA. MCA bisa diasosiasikan oleh public sebagai
“pabrik hoax” yang tidak lagi dipercaya.
• Namun jika ternyata MCA yang asli itu berbeda (sedikit atau banyak) dari yang
dituduhkan oleh Polri, maka MCA akan bisa mendapatkan momentumnya untuk
bangkit kembali dan lebih solid.
• Hal positif yang saya lihat dari kasus ini adalah soal “perang melawan hoax”. Harusnya
ini yang lebih dominan, lebih ditekankan oleh Polri dan semua pihak. Jika ini dilakukan,
maka kita bisa bersama-sama, kedua cluster satu pandangan, untuk menghentikan
pembuatan dan penyebaran hoax. Efek jera bisa menjadi fungsi control, karena hukum
akan ditegakkan oleh Polri terhadap siapapun yang membuat hoax dan fitnah.
Siapapun, artinya dari cluster manapun.
• Jika ternyata memang ada 2 jenis MCA, karena sifatnya yang terbuka dan tak
terkontrol anggotanya, yaitu “produsen kritik” dan “produsen hoax”, ini adalah
momentum untuk menghabisi ”MCA produsen hoax” dan ke depan MCA bisa lebih
serius menjadi “produsen kritik.” Kritik yang cerdas, berbasis data. Mungkinkah?ß
26