Pria berusia 64 tahun yang lahir di Sumatera Utara. Beragama Islam, menikah dengan 3 anak. Hobi mengoleksi buku dan musik lama. Bekerja sebagai widyaiswara di Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UKM Jawa Barat. Pendidikan terakhir S2 di bidang Manajemen Keuangan.
Dokumen ini berisi jadwal acara pelantikan ketua TP PKK Desa Lingkup Kecamatan Maligano yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2013. Acara dimulai dengan pembukaan, mars PKK, pembacaan keputusan, pelantikan oleh ketua TP PKK Kecamatan, penandatanganan naskah pelantikan oleh kepala desa, pemasangan lambang PKK, sambutan dari kepala desa dan pengarah TP PKK Kabupaten, doa, istirahat,
Buku panduan ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, mulai dari persiapan sebelum hari pemungutan suara hingga pengumuman hasil di TPS.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dander mengangkat Ardi Sanjaya sebagai Kaur Pemerintahan dan Didik Windiono sebagai Kasun Nemon Desa Dander setelah melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
Blanko surat pernyataan dan keterangan ahli warisPrasetyo Mafud
Surat pernyataan ahli waris mencantumkan identitas almarhum dan ahli warisnya. Almarhum meninggal di Desa _____________ Kabupaten _____________ dan meninggalkan istri dan ___ orang anak. Para ahli waris menyatakan bahwa informasi tersebut benar dan bertanggung jawab atas pernyataannya.
Dokumen ini adalah surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang ditandatangani oleh seseorang. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa orang tersebut dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah di Desa XYZ, Kecamatan ABC, Kabupaten EFG selama beberapa tahun. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, jaminan hutang, atau warisan yang belum dibagi. Surat pernyataan ini disaksikan oleh du
Dokumen ini berisi jadwal acara pelantikan ketua TP PKK Desa Lingkup Kecamatan Maligano yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2013. Acara dimulai dengan pembukaan, mars PKK, pembacaan keputusan, pelantikan oleh ketua TP PKK Kecamatan, penandatanganan naskah pelantikan oleh kepala desa, pemasangan lambang PKK, sambutan dari kepala desa dan pengarah TP PKK Kabupaten, doa, istirahat,
Buku panduan ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, mulai dari persiapan sebelum hari pemungutan suara hingga pengumuman hasil di TPS.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dander mengangkat Ardi Sanjaya sebagai Kaur Pemerintahan dan Didik Windiono sebagai Kasun Nemon Desa Dander setelah melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
Blanko surat pernyataan dan keterangan ahli warisPrasetyo Mafud
Surat pernyataan ahli waris mencantumkan identitas almarhum dan ahli warisnya. Almarhum meninggal di Desa _____________ Kabupaten _____________ dan meninggalkan istri dan ___ orang anak. Para ahli waris menyatakan bahwa informasi tersebut benar dan bertanggung jawab atas pernyataannya.
Dokumen ini adalah surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang ditandatangani oleh seseorang. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa orang tersebut dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah di Desa XYZ, Kecamatan ABC, Kabupaten EFG selama beberapa tahun. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, jaminan hutang, atau warisan yang belum dibagi. Surat pernyataan ini disaksikan oleh du
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
Dokumen ini memberikan panduan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk PPL agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan proses pemutakhiran data pemilih, tugas PPL dalam mengawasi proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPDP, serta hal-hal yang perlu diperhatikan PPL dalam mengawasi penyusunan daftar pem
Surat keterangan nikah ini mencantumkan informasi lengkap pasangan pengantin seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta tanggal pelaksanaan akad nikah di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat. Surat ini dibuat oleh Geuchik Gampong Pante Ceureumen untuk keperluan yang diperlukan.
Format administrasi dan pencatatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi 12 buku dan format untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas dan urusan BPD.
Proposal ini meminta dukungan untuk memperbaiki jalan tanah 500 meter di desa Sukamulya. Jalan ini sangat penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan akses ke desa tetangga, namun masih membutuhkan perbaikan. Proposal ini mengajukan rencana proyek pengerasan jalan dan meminta dukungan dana dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
Surat pernyataan hibah ini menyatakan bahwa Hj. Oyoh dan Drs. H. Irom Nuroly sebagai pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 40267 meter persegi kepada Ikah Fatimah, Toto, dan Rohimat sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyatakan telah menyerahkan tanah tersebut dan pihak kedua mengakui menerimanya dalam keadaan baik. Pihak pertama bertanggung jawab atas seg
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Salo Dua membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD, dengan keputusan menyetujui peraturan tersebut.
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Surat pernyataan ini menyatakan bahwa Abdullah memiliki sebidang tanah seluas 150 meter persegi di Jambak, Aceh Barat. Tanah ini diperolehnya pada tahun 1980 dan digunakannya untuk perkebunan. Dia menyatakan telah menguasai tanah ini secara terus menerus tanpa sengketa atau dijadikan jaminan hutang.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungaran untuk tahun 2014-2019. Peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan review RPJMDes serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karo, termasuk kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, serta jenis-jenis laporan yang harus disampaikan Kepala Desa.
Laporan ini membahas rencana pembangunan jalan aspal di Desa Sei Sumba untuk meningkatkan aksesibilitas menuju rumah sakit. Termasuk rencana pelaksanaan, sumber daya, dan anggaran proyek.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang pelaksanaan pemungutan suara pilkades di tingkat desa, mulai dari persiapan, mekanisme pemungutan suara, hingga penutupan pemungutan suara. Dokumen tersebut juga menjelaskan peraturan dan etika yang harus dipatuhi selama proses pemungutan suara.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Elaborasi Peraturan dan Keterantuan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UU No. 1 Tahun 2013, Tentang LKM, - POJK No. 12 & 61 tentang Perizinan & Kelembagaan, No. 13 & 62 tentang Penyelenggaraan Usaha, serta No. 14 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
Dokumen ini memberikan panduan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk PPL agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan proses pemutakhiran data pemilih, tugas PPL dalam mengawasi proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPDP, serta hal-hal yang perlu diperhatikan PPL dalam mengawasi penyusunan daftar pem
Surat keterangan nikah ini mencantumkan informasi lengkap pasangan pengantin seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta tanggal pelaksanaan akad nikah di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat. Surat ini dibuat oleh Geuchik Gampong Pante Ceureumen untuk keperluan yang diperlukan.
Format administrasi dan pencatatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi 12 buku dan format untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas dan urusan BPD.
Proposal ini meminta dukungan untuk memperbaiki jalan tanah 500 meter di desa Sukamulya. Jalan ini sangat penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan akses ke desa tetangga, namun masih membutuhkan perbaikan. Proposal ini mengajukan rencana proyek pengerasan jalan dan meminta dukungan dana dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
Surat pernyataan hibah ini menyatakan bahwa Hj. Oyoh dan Drs. H. Irom Nuroly sebagai pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 40267 meter persegi kepada Ikah Fatimah, Toto, dan Rohimat sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyatakan telah menyerahkan tanah tersebut dan pihak kedua mengakui menerimanya dalam keadaan baik. Pihak pertama bertanggung jawab atas seg
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Salo Dua membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD, dengan keputusan menyetujui peraturan tersebut.
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Surat pernyataan ini menyatakan bahwa Abdullah memiliki sebidang tanah seluas 150 meter persegi di Jambak, Aceh Barat. Tanah ini diperolehnya pada tahun 1980 dan digunakannya untuk perkebunan. Dia menyatakan telah menguasai tanah ini secara terus menerus tanpa sengketa atau dijadikan jaminan hutang.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungaran untuk tahun 2014-2019. Peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan review RPJMDes serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karo, termasuk kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, serta jenis-jenis laporan yang harus disampaikan Kepala Desa.
Laporan ini membahas rencana pembangunan jalan aspal di Desa Sei Sumba untuk meningkatkan aksesibilitas menuju rumah sakit. Termasuk rencana pelaksanaan, sumber daya, dan anggaran proyek.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang pelaksanaan pemungutan suara pilkades di tingkat desa, mulai dari persiapan, mekanisme pemungutan suara, hingga penutupan pemungutan suara. Dokumen tersebut juga menjelaskan peraturan dan etika yang harus dipatuhi selama proses pemungutan suara.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Elaborasi Peraturan dan Keterantuan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UU No. 1 Tahun 2013, Tentang LKM, - POJK No. 12 & 61 tentang Perizinan & Kelembagaan, No. 13 & 62 tentang Penyelenggaraan Usaha, serta No. 14 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Dokumen tersebut merangkum prinsip-prinsip asas perakaunan tingkatan 4 termasuk kitaran perakaunan, subbidang perakaunan, profesi perakaunan, skop kepakaran perakaunan, ciri-ciri akauntan, kod etika akauntan, badan-badan perakaunan, sejarah ringkas perakaunan, kelebihan perisian perakaunan, kepentingan sistem perakaunan, ciri kualitatif asas perakaunan, jenis perniaga
Cadangan untuk memperbaharui bandar Kajang termasuk meningkatkan taraf perkhidmatan pengangkutan awam, menambah peluang pekerjaan, dan memperbaiki sistem jalan raya. Ini akan menarik lebih banyak penduduk dan meningkatkan daya tarikan ekonomi bandar.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum merek, termasuk pengertian merek, jenis-jenis merek, hak atas merek, proses pendaftaran merek, dan hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan pendaftaran merek.
Tiga karakteristik utama pengendalian yang efektif adalah akurat, tepat waktu, dan fleksibel. Informasi pengendalian harus akurat agar organisasi dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Informasi juga harus dikumpulkan dan dievaluasi secara tepat waktu untuk menghasilkan perbaikan. Sistem pengendalian perlu fleksibel agar dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.
PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen koperasi, meliputi pengertian manajemen koperasi, tujuan dan outputnya, pendekatan manajemennya, perangkat-perangkatnya seperti hukum dan organisasi, serta fungsi-fungsi manajemen di koperasi seperti perencanaan.
Dokumen tersebut membahasikan konsep zakat dalam Islam, termasuk definisi, dalil-dalil, jenis, syarat, asas perakaunan, dan kadar zakat untuk berbagai jenis harta seperti emas, perak, pendapatan, dan ternakan. [/ringkuman]"
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2021. Rencana ini mencakup identifikasi inisiatif perubahan utama (quick win) seperti revisi standar operasional prosedur, penerapan teknologi informasi, pembentukan peraturan turunan, dan peningkatan kinerja sumber daya manusia. Target yang diharapkan meliputi penyusunan pedoman baru, peningkatan pelayanan
Berita acara pendirian koperasi pesona mandiriWira Yulna
Rapat pendirian Koperasi Pesona Mandiri diadakan pada 21 April 2013. Rapat memutuskan pembentukan koperasi dengan nama Koperasi Pesona Mandiri yang berkedudukan di Perumahan Pesona Gading Cibitung 2, Bekasi. Rapat juga menetapkan susunan pengurus dan badan pengawas serta pedoman dasar pengelolaan koperasi.
Teknik rapat anggota koperasi 2013 kabupaten bekasi [recovered]
1.
2. Terlahir di sumatera utara, tepatnya di kabupaten deli
serdang, 13 maret 1956, agama islam, status
kawin, anak 3 orang, hobby mengkoleksi buku dan
pendengar musik-musik jadul. Alamat rumah:
perumnas cijerah II blok 18 gang resmi asih 2 no.
95, kota bandung 40215, telp. 022-600 2285;
Hp. 081 2215 4648
E_mail : hadiantjg@gmail.Com;
Http://hadiwidyasam.Blogspot.Com
Tempat bekerja balai pelatihan tenaga koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah provinsi jawa barat
telp. 022-780 5741, 780 5742 fax. 022-780 5741
Pendidikan : S1 - fisip universitas terbuka, 1995,
S2 manajemen keuangan IKOPIN, 2004
Jabatan widyaiswara madya
4. • KOPERASI ADALAH BADAN
HUKUM YANG DIDIRIKAN
OLEH ORANG
PERSEORANGAN ATAU
BADAN HUKUM
KOPERASI, DENGAN
PEMISAHAN KEKAYAAN
PARA ANGGOTANYA
SEBAGAI MODAL UNTUK
MENJALANKAN
USAHA, YANG MEMENUHI
ASPIRASI DAN KEBUTUHAN
BERSAMA DI BIDANG
EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA SESUAI DENGAN
NILAI DAN PRINSIP
KOPERASI
PENGERTIAN
KOPERASI
5. • KOPERASI BERTUJUAN
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA PADA KHUSUSNYA
DAN MASYARAKAT PADA
UMUMNYA SERTA IKUT
MEMBANGUN TATANAN
PEREKONOMIAN NASIONAL
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL
DAN MAKMUR BERLANDASKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 (PS. 3)
TUJUAN
PENDIRI
AN
6. • KEANGGOTAAN KOPERASI BERSIFAT
SUKARELA DAN TERBUKA.
• PENGELOLAAN DILAKUKAN SECARA
DEMOKRATIS
• PEMBAGIAN SELISIH HASIL USAHA
DILAKUKAN SECARA ADIL SEBANDING
DENGAN BESARNYA JASA USAHA MASING-
MASING ANGGOTA
• PEMBERIAN BALAS JASA TERBATAS
TERHADAP MODAL
• KEMANDIRIAN
• KEMANDIRIAN MENGANDUNG
PENGERTIAN DAPAT BERDIRI
SENDIRI, TANPA TERGANTUNG PADA PIHAK
LAIN
• PENDIDIKAN PERKOPERASIAN
• KERJASAMA ANTAR KOPERASI
PRINSIP
KOPERASI
MERUPAKAN
CIRI KHAS DAN
JATI DIRI
KOPERASI YANG
MEMBEDAKANN
YA DARI BADAN
USAHA LAINNYA
10. • ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH
TANGGA
• KEBIJAKSANAAN UMUM DI BIDANG
ORGANISASI, MANAJEMEN DAN USAHA
KOPERASI
• PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
PENGURUS DAN PENGAWAS
• RENCANA KERJA, RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOPERASI, SERTA
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN
• PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA
• PEMBAGIAN SELISIH HASIL USAHA
• PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMBAGIAN
DAN PEMBUBARAN KOPERASI
MENGAPA
RAPAT
ANGGOTA?,
KARENA
RAPAT
ANGGOTA
DIPERLUKAN
UNTUK
MENETAPKAN
11. RAPAT ANGGOTA BIASA• LPJ PENGURUS
• LPJ PENGAWAS
• PENGESAHAN LK
• PEMBAGIAN SHU
• KEBIJAKAN ORGANISASI DAN USAHA
• PEMBERHENTIAN PENGURUS
• PEMBERHENTIAN PENGAWAS
• PEMILIHAN PENGURUS
• PEMILIHAN PENGAWAS
RAPAT
ANGGOTA
TAHUNAN
• RK/RAPBK
• PERUBAHAN AD/ART
• PENGGABUNGAN
• PEMBAGIAN/PEMECAHAN
• PEMBUBARAN
• PERUBAHAN RK/RAPBK
RAPAT
ANGGOTA
KHUSUS
12. RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA
• BERKAITAN DENGAN USAHA
• BERKAITAN DENGAN ORGANISASI
• BERKAITAN PERUBAHAN
RA/RAPBK TAHUN BERJALAN
• PENETAPAN KREDIT DENGAN
JUMLAH TERTENTU
• PENYELESAIAN MASALAH KASUS
HUKUM
• PENETAPAN PERATURAN
PELAKSANAAN YANG SEGERA
HAL YANG
SANGAT
PENTING
DAN
MENDESAK
13. •KEADAAN DIMANA
PENGURUS TIDAK
MAMPU ATAU TIDAK
BERSEDIA
MENGADAKAN RAPAT
ANGGOTA
•PENGURUS TIDAK ADA
LAGI
•KEADAAN DARURAT
RAPAT
ANGGOTA
LUAR
BIASA
14. SIAPA YANG MENYELENGGARAKAN
RAPAT ANGGOTA ?
• RAPAT ANGGOTA DISELENGGARAKAN OLEH
PENGURUS.
• RAPAT ANGGOTA DIHADIRI OLEH
ANGGOTA, PENGAWAS, DAN PENGURUS.
• KUORUM RAPAT ANGGOTA DIATUR DALAM
ANGGARAN DASAR.
• UNDANGAN KEPADA ANGGOTA UNTUK
MENGHADIRI RAPAT ANGGOTA DIKIRIM OLEH
PENGURUS PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS)
HARI SEBELUM RAPAT ANGGOTA
DISELENGGARAKAN.
15. RAPAT ANGGOTA BERHAK MEMINTA KETERANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS DAN PENGURUS
MENGENAI PENGELOLAAN KOPERASI
•RAPAT ANGGOTA
DILAKUKAN PALING
SEDIKIT SEKALI DALAM
1 (SATU) TAHUN
KAPAN RAPAT
ANGGOTA
DILAKSANAKAN ?
RAPAT ANGGOTA UNTUK MENGESAHKAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS DISELENGGARAKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN UNTUK
KOPERASI PRIMER DAN 5 (LIMA) BULAN BAGI KOPERASI SEKUNDER
SETELAH TAHUN BUKU LAMPAU
16. BAGAIMANA MELAKSANAKAN RAPAT
ANGGOTA ?
• NAMA, WAKTU DAN TEMPAT.
• DASAR PENYELENGGARAAN
RAPAT.
• MAKSUD DAN TUJUAN.
• HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
RAPAT.
• PIMPINAN RAPAT.
• SIFATNYA RAPAT.
• SIFATNYA KEPUTUSAN
TATA TERTIB
DISYAHKAN OLEH
RAPAT ANGGOTA
DAN
DIPERGUNAKAN
SEBAGAI
PEDOMAN
PERATURAN TATA
TERTIB RAPAT
ANGGOTA
17. • TERSEDIANYA TEMPAT/RUANGAN YANG MEMADAI UNTUK
MENAMPUNG PARA ANGGOTA
• ADANYA UNDANGAN TERTULIS
• TERJAMINNYA KEAMANAN DAN KELANCARAN JALANNYA RAPAT
ANGGOTA
• ADANYA ACARA SECARA KONKRIT ATAU PERMASALAHAN YANG
MENJADI DASAR PEMBAHASAN
• TERCAPAINYA PARTISIPASI AKTIF DARI ANGGOTA
• ADANYA PIMPINAN RAPAT YANG MEMIMPIN JALANNYA RAPAT
• MEMENUHI PERSYARATAN TENTANG QOURUM RAPAT
• ANGGOTA YANG HADIR ADALAH MEREKA YANG TERDAFTAR
DALAM BUKU DAFTAR ANGGOTA
• ADANYA DAFTAR HADIR, NOTULEN RAPAT DAN BERITA ACARA
RAPAT
• TERSEDIANYA BIAYA YANG MEMADAI SESUAI DENGAN KEPERLUAN
TANPA ADANYA PENGHAMBURAN DAN PEMBOROSAN
• KEPUTUSAN BERSIFAT MENGIKAT
SYARAT
RAPAT
ANGGOTA
18. • RAPAT ANGGOTA SYAH APABILA
JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI
RAPAT ANGGOTA TERSEBUT TELAH
MENCAPAI JUMLAH MINIMAL (PALING
SEDIKIT) UNTUK DAPAT MEMULAI
RAPAT ANGGOTA. INILAH YANG DISEBUT
“QOURUM” RAPAT ANGGOTA
• QOURUM RAPAT ANGGOTA DIATUR
DALAM ANGGARAN DASAR/ANGGARAN
RUMAH TANGGA KOPERASI, SECARA
UMUM QOURUM RAPAT ANGGOTA
ADALAH LEBIH DARI SEPAROH (50%)
JUMLAH ANGGOTA KOPERASI
QUORUM
SYAHNYA
RAPAT
ANGGOTA
19. DALAM HAL QOURUM RAPAT TIDAK TERCAPAI DAN RAPAT
BERIKUTNYA HARUS DIADAKAN SELAMBAT- LAMBATNYA 7
HARI, BISA DIAMBIL KEBIJAKSANAAN UNTUK MENUTUP
RAPAT TERSEBUT- KEMUDIAN 1½ JAM KEMUDIAN
MEMBUKA RAPAT LAGI SEBAGAI RAPAT KEDUA. HAL INI
DAPAT DILAKUKAN BILAMANA :
• KEADAAN KOPERASI SUDAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA
DIPERKIRAKAN RAPAT BERIKUTNYA TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK
MENCAPAI KEHADIRAN ANGGOTA YANG LEBIH BANYAK.
• PEMBIAYAAN UNTUK MENGADAKAN RAPAT TIDAK TERSEDIA.
• PEJABAT SETEMPAT MENYETUJUINYA, DENGAN PERTIMBANGAN
BAHWA RAPAT TERSEBUT PERLU SEGERA MENYELESAIKAN SUATU
PERMASALAHAN.
20. KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA DIAMBIL BERDASARKAN
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT.
APABILA TIDAK DIPEROLEH KEPUTUSAN DENGAN CARA
MUSYAWARAH, MAKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DILAKUKAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK
DALAM HAL DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA, SETIAP
ANGGOTA MEMPUNYAL HAK SATU SUARA
HAK SUARA DALAM KOPERASI SEKUNDER DAPAT
DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN JUMIAH ANGGOTA DAN JASA
USAHA KOPERASI ANGGOTA SECARA BERIMBANG
21. BAGAIANA SISTEM PELAKSANAAN RAPAT
ANGGOTA?
• MENGHADIRI RAPAT ANGGOTA DALAM KOPERASI BAGI SETIAP
ANGGOTA ADALAH SELAIN MERUPAKAN HAK TETAPI JUGA
KEWAJIBAN.
• UNTUK MENGHADIRI RAPAT ANGGOTA SESEORANG ANGGOTA
TIDAK DAPAT MEWAKILKAN KEPADA ORANG LAIN.
• SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI SUARA YANG SAMA YAITU SATU
ANGGOTA SATU SUARA.
• BAGI KOPERASI YANG MEMPUNYAI ANGGOTA DALAM JUMLAH
BESAR, RAPAT ANGGOTA/RAPAT ANGGOTA TAHUNAN DAPAT
DISELENGGARAKAN MELALUI KELOMPOK-KELOMPOK
22. KOPERASI YANG MEMPUNYAI JUMLAH ANGGOTA 501 ORANG
SAMPAI 1000 ORANG, UTUSAN MASING-MASING KELOMPOK
ORGANISASI ADALAH 20 % DARI JUMLAH ANGGOTA
KELOMPOK YANG BERSANGKUTAN, TERMASUK PIMPINAN
KELOMPOKNYA
KOPERASI YANG MEMPUNYAI JUMLAH ANGGOTA ANTARA
1001 SAMPAI DENGAN 3000 ORANG, MAKA UTUSAN
MASING-MASING KELOMPOK ADALAH 15 % DARI JUMLAH
ANGGOTA KELOMPOK YANG BERSANGKUTAN, TERMASUK
PIIMPINAN KELOMPOKNYA
KOPERASI YANG MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI
3000 ORANG, MAKA UTUSAN MASING-MASING KELOMPOK
ADALAH 10 % DARI JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK YANG
BERSANGKUTAN, TERMASUK PIMPINAN KELOMPOKNYA
23. SEBELUM
PENGURUS BERSAMA MANAJER DAN KARYAWAN MEMPERSIAPKAN:
• PANITIA RAPAT
• LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PROKER & RANCANGAN RAPBK
• MENENTUKAN AGENDA, TANGGAL & TEMPAT
PANITIA BERTUGAS MENYIAPKAN :
• UNDANGAN
• AGENDA RAPAT & TATA TERTIB RAPAT
• RISALAH RAPAT TAHUN SEBELUMNYA
• BUKU LAPORAN & RENCANA KERJA PENGURUS & PENGAWAS
• HAL LAIN YANG SIFATNYA TEKNIS (RUANGAN, KONSUMSI DLL)
• FORMAT-FORMAT KEPUTUSAN
PENGAWAS BERTUGAS MENYIAPKAN :
• LAPORAN PENGAWASAN
• RENCANA KERJA PENGAWAS
24. SELAMA RAPAT ANGGOTA BERLANGSUNG
• PEMBUKAAN
• RAPAT DIBUKA OLEH PIMPINAN RAPAT SEMENTARA
• PEMILIHAN PIMPINAN RAPAT
• PENGESAHAN KUORUM RAPAT
• PENGESAHAN AGENDA DAN TATA TERTIB RAPAT
• PEMBACAAN RISALAH RAPAT TAHUN SEBELUMNYA
• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DAN PENGAWAS
• TANGGAPAN PESERTA ATAS LPJ PENGURUS DAN PENGAWAS
• PENGESAHAN, PENOLAKAN ATAU PENGESAHAN DENGAN CACATAN LPJ
PENGURUS DAN PENGAWAS
• PENYAMPAIAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAN PENGAWAS SERTA
RAPBK
• TANGGAPAN PESERTA TENTANG PROKER DAN RAPBK
• PENGESAHAN, PENOLAKAN ATAU PENGESAHAN DENGAN CATATAN PROKER
DAN RAPBK
25. PENYESUAIAN
AD/ART (BILA
DIPERLUKAN)
PEMILIHAN
PENGURUS &
PENGAWAS (BILA
BERAKHIR MASA
JABATAN)
PENGESAHAN DAN
PENGUCAPAN
JANJI PENGURUS
& ATAU PENGAWAS
TERPILIH
SEKRETARIS
SIDANG
MEMBACAKAN
KEPUTUSAN
KETUA &
SEKRETARIS
SIDANG
MENANDATANGANI
KEPUTUSAN
SEKRETARIS
SIDANG
MEMBACAKAN
BERITA ACARA
SIDANG
KETUA &
SEKRETARIS
SIDANG
MENANDATANGANI
BERITA ACARA
PENUTUP
26. SETELAH RAPAT ANGGOTA
TAHUNAN (RAT)
• PANITIA MENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN RAT &
MENYAMPAIKAN KEPADA PENGURUS
TERPILIH
• PENGURUS MENYEBARLUASKAN HASIL
RAT
• PENGURUS MENGADAKAN RAPAT UNTUK
MEMBUAT KEBIJAKAN GUNA
PELAKSANAAN KEPUTUSAN RAPAT
ANGGOTA
27. CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN
• MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
• SATU ANGGOTA SATU SUARA
• QUORUM
• INFORMASI KEPADA ANGGOTA (BUKU LPJ
PENGURUS & PENGAWAS DISAMPAIKAN 1
MINGGU SEBELUMNYA)
• KEPUTUSAN RA MENGIKAT SELURUH
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
• KETERLIBATAN ANGGOTA SECARA AKTIF
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
28. RAPAT ANGGOTA DEMOKRATIS APABILA:
SETIAP ANGGOTA MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA YANG
SAMA, INDIKATORNYA ADALAH :
• ANGGOTA BERANI BERBICARA SECARA TERBUKA
• PELUANG SETIAP ANGGOTA UNTUK BERBICARA SAMA
• 1 ORANG 1 SUARA
SELURUH PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI TUNDUK DAN PATUH PADA
KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
RAPAT ANGGOTA DIPIMPIN OLEH PIMPINAN RAPAT YANG DIPILIH OLEH, DARI
DAN UNTUK ANGGOTA (BUKAN PENGURUS, PENGAWAS ATAU PEJABAT)
AGENDA RAPAT ANGGOTA MENCERMINKAN KEDAULATAN ANGGOTA.
INDIKATORNYA:
• AGENDA RAPAT, LPJ & PROKER DIBERIKAN BEBERAPA HARI SEBELUM RAPAT ANGGOTA
• AGENDA SESUAI DENGAN AD/ART DAN ATAU PERATURAN KHUSUS
• TANGGAPAN ANGGOTA MENGENAI LPJ PENGURUS & PENGAWAS SERTA PROKER, RAPBK
DIBERIKAN WAKTU YANG CUKUP
PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS DILAKUKAN SECARA LANGSUNG
(VOTING) DENGAN PEMUNGUTAN SUARA, BUKAN DENGAN SISTEM FORMATUR.
29. RAPAT ANGGOTA TIDAK DEMOKRATIS JIKA:
ANGGOTA JARANG MENGGUNAKAN HAK BICARANYA, PEMBICARAAN LEBIH
BANYAK DIKUASAI OLEH PENGURUS, PENGAWAS DAN PEJABAT
RAPAT ANGGOTA DIPIMPIN OLEH PENGURUS, PENGAWAS ATAU PEJABAT
AGENDA RAPAT TIDAK MENCERMINKAN KEDAULATAN ANGGOTA.
INDIKATORNYA:
• SAMBUTAN PEJABAT MAKAN WAKTU BANYAK
• WAKTU UNTUK TANGGAPAN LPJ, PROKER, RAPBK TIDAK CUKUP
• AGENDA RAPAT TIDAK SESUAI DENGAN AD/ART
• AGENDA LPJ, PROKER, RAPBK DIBAGIKAN BEBERAPA SAAT MENJELANG RAPAT ANGGOTA DIMULAI
• PEMBICARAAN DALAM RAPAT CENDERUNG 1 ARAH. SANGAT SEDIKIT WAKTU YANG TERSEDIA UNTUK
BERDISKUSI
PEMILIHAN PENGURUS & PENGAWAS DILAKUKAN DENGAN SISTEM FORMATUR.
TUGAS FORMATUR MEMILIH PENGURUS & PENGAWAS SECARA LENGKAP
QUORUM RAPAT TIDAK TERPENUHI TETAPI RAPAT TETAP DILAKSANAKAN
30. CONTOH BERITA ACARA
Rapat Anggota ………………………………..
Diselenggarakan di : ……………………… Waktu
: Hari …………………… Tanggal : ………………
: Dari …………………… s/d Jam : .………………
Hadir dalam Rapat : …………………………………………………. Orang
Jumlah Anggota : ……………………………………………….… Orang
Quorum Rapat : …………………………………………………. Orang
Syah/tidak syah : ……………………………………………………
Rapat memutuskan :
1.
2.
3.
4.
5.
Pengurus Koperasi
Ketua, Penulis,
(……………………………………………) (…………………………………..)
31. CONTOH SUSUNAN ACARA
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN BUKU 200X
SESSI I
1. Laporan Ketua Panitia.
2. Pidato Pembukaan Oleh Pengurus
3. Sambutan-sambutan
4. Ramah tamah
5. Evaluasi Pejabat
SESSI II
1. Rapat dibuka kembali oleh Panitia
2. Pemilihan Pimpinan Rapat oleh Peserta Rapat
3. Pembahasan rencana peraturan tata tertib Rapat
4. Pembacaan dan Pengesahan Notulen/Berita Acara Rapat Anggota Tahun
yang lalu.
5. Laporan Pengurus.
6. Laporan Pengawas.
7. Pengesahan Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
8. Tanggapan Anggota (termasuk jawaban Pengurus/Pengawas).
9. Pembacaan Keputusan Rapat Anggota
10. Penutup
32. CONTOH
TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI ……………………………………….
KE …………. TAHUN BUKU 20 ….. / 20 …..
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT.
Pasal 1.
Rapat ini bernama “RAPAT ANGGOTA TAHUNAN” Koperasi
…………………………. yang Ke……………………………………Untuk Tahun
Buku 20 … /20…., di selenggarakan bertempat di ………..………………
33. BAB II
DASAR
Pasal 2
1. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN ini dilaksanakan berdasarkan :
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
b. Anggaran Dasar Koperasi ………………………… BAB ………………
Pasal …………………………………………………………………………..
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
1. Rapat Anggota Tahunan bermaksud untuk menyampaikan
pertanggung jawaban pengurus, Pengawas dengan para
anggota-anggotanya tentang hasil pelaksanaan kerja tahun buku
20..
34. 2. Rapat Anggota Tahunan bertujuan untuk menyampaikan Rencana
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 20
…. Sebagai pedoman pelaksanaan yang akan datang dan harus
dilaksanakan oleh Pengurus.
3. Rapat Anggota akan menyelenggarakan Pemilihan Pengurus/
Pengawas. (Ayat ini di cantumkan bila memang di pandang
perlu, karena telah berakhirnya masa jabatan dari ybs).
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 4
1. Sebelum dimulia rapat, para peserta di wajibkan mengisi dan
menandatangani Buku Daftar Hadir yang telah di sediakan
2. Pada waktu Rapat berlangsung, seluruh peserta rapat tidak
diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum rapat selesai
35. 3. Dalam menggunakan hak bicara, anggota harus obyektif, tegas
dan jelas serta apabila menggunakan teks agar menyerahkan
teksnya ke pimpinan rapat.
4. Hak suara, satu anggota satu suara
BAB V
PIMPINAN RAPAT
Pasal 5
1. Rapat di pimpin oleh ................. (Pengurus/Pengawas/Ditunjuk
oleh Peserta Rapat)
1. Pimpinan Rapat berwenang mengatur, mengarahkan dan
mengusahakan agar rapat berjalan lancar dan tertib sesuai
dengan peraturan tat tertib ini yang selalu di jiwai oleh semangat
kekeluargaan, silih asah, silih asih, silih asuh, musyawarah dan
mufakat.
Pasal 6
36. 2. Pimpinan Rapat berhak memperingatkan pembicaraan-
pembicaraan yang di anggap menyimpang dari pokok
permasalahan dan apabila perlu dapat meminta untuk
meninggalkan rapat
BAB VI
SAHNYA RAPAT
Pasal 7
1. Rapat anggota sah bila dihadiri oleh “lebih dari ½ jumlah
anggota” (sesuai dengan AD/ART)
BAB VII
SAHNYA KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
Pasal 8
1. Keputusan Rapat Anggota syah apabila berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dan di setujui oleh sebagian terbesar anggota
peserta rapat
37. 2. Apabila tidak terdapat/tercapai kesepakatan secara
mufakat, maka pimpinan rapat mengusahakan suatu keputusan
berdasarkan pemungutan suara dan dianggap sah apabila telah
di setujui sebagian terbesar peserta rapat.
BAB VIII
Pasal 9
Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan tat tertib ini, akan di
tentukan oleh pimpinan Rapat
BAB IX
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Tata tertib ini di setujui dan di sahkan oleh Rapat pada
tanggal : ………………………………………………………………………………
38. ……….., ……………… 20XX
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI ……………………
KETUA SEKRETARIS,
……………………… ……………………………………