Dokumen tersebut membahas upaya pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). KLHS bertujuan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari rencana pembangunan agar berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. KLHS perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan sektoral untuk menghasilkan alternatif rencana yang
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana dan kebijakan. KLHS dilakukan dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM untuk merekomendasikan perbaikan agar memasukkan prinsip berkelanjutan. Mutu KLHS diukur dari kemampuannya menginformasikan keputusan strategis dan mendorong alternatif yang lebih baik melalui proses demok
DbD merupakan proses perencanaan berbasis ilmu pengetahuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi dengan menerapkan tingkat mitigasi. Rekomendasi untuk Kalimantan Timur mencakup penggunaan KLHS untuk menentukan prioritas konservasi secara partisipatif, pengembangan metode evaluasi dampak, dan penguatan mekanisme kompensasi seperti RSPO.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Dokumen tersebut membahas upaya pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). KLHS bertujuan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari rencana pembangunan agar berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. KLHS perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan sektoral untuk menghasilkan alternatif rencana yang
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana dan kebijakan. KLHS dilakukan dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM untuk merekomendasikan perbaikan agar memasukkan prinsip berkelanjutan. Mutu KLHS diukur dari kemampuannya menginformasikan keputusan strategis dan mendorong alternatif yang lebih baik melalui proses demok
DbD merupakan proses perencanaan berbasis ilmu pengetahuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi dengan menerapkan tingkat mitigasi. Rekomendasi untuk Kalimantan Timur mencakup penggunaan KLHS untuk menentukan prioritas konservasi secara partisipatif, pengembangan metode evaluasi dampak, dan penguatan mekanisme kompensasi seperti RSPO.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Materi dipresentasikan pada saat pelaksanaan bulan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Lingkungan (Safety and Environmental Fair) pada PT Sanggar Sarana Baja Tanggerang.
Pada intinya mendorong dan memotivasi segenap jajaran karyawan maupun perusahaan secara organisatoris berperan serta nyata dalam penurunan dampak pemanasan global.....dst
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas perjalanan kebijakan internasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Konferensi Stockholm (1972), KTT Bumi di Rio (1992), KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002), Rio+20 (2012), hingga Perjanjian Paris (2015). Dokumen tersebut juga menjelaskan program dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia seperti Adipura, Adiwiyata, AMDAL, serta
instrumen penaatan alternatif yang dikembangkan untuk bersinergi.pptxServantGodE
[Ringkasan]
PROPER merupakan instrumen penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yang dikembangkan untuk mendorong penaatan perusahaan melalui publikasi skor kinerja lingkungan perusahaan. Instrumen ini berupaya menciptakan sinergi dengan instrumen penilaian lainnya guna mendorong penaatan peraturan lingkungan.
BAB ini membahas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan meliputi pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan prinsip ekoefisiensi. Bab ini juga menjelaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikat ekolabel dalam menjamin keberlanjutan lingkungan.
Farhan helmy seberapa penting uu perubahan iklim revised26062013Farhan Helmy
UU Perubahan Iklim di Indonesia diperlukan untuk memberikan komitmen jangka panjang dalam menangani persoalan perubahan iklim yang memiliki dimensi jangka panjang. UU tersebut perlu mengatur target jangka panjang, implementasi aksi mitigasi dan adaptasi, serta mekanisme tata kelola dan pelaporan untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau.
Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut beberapa tanggapan saya:
1. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk memfasilitasi pemasaran hasil daur ulang, misalnya dengan kebijakan kuota penggunaan bahan daur ulang.
2. Subsidi dapat meningkatkan daya saing bahan daur ulang. Namun perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan subsidi jangka panjang.
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Materi dipresentasikan pada saat pelaksanaan bulan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Lingkungan (Safety and Environmental Fair) pada PT Sanggar Sarana Baja Tanggerang.
Pada intinya mendorong dan memotivasi segenap jajaran karyawan maupun perusahaan secara organisatoris berperan serta nyata dalam penurunan dampak pemanasan global.....dst
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas perjalanan kebijakan internasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Konferensi Stockholm (1972), KTT Bumi di Rio (1992), KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002), Rio+20 (2012), hingga Perjanjian Paris (2015). Dokumen tersebut juga menjelaskan program dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia seperti Adipura, Adiwiyata, AMDAL, serta
instrumen penaatan alternatif yang dikembangkan untuk bersinergi.pptxServantGodE
[Ringkasan]
PROPER merupakan instrumen penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yang dikembangkan untuk mendorong penaatan perusahaan melalui publikasi skor kinerja lingkungan perusahaan. Instrumen ini berupaya menciptakan sinergi dengan instrumen penilaian lainnya guna mendorong penaatan peraturan lingkungan.
BAB ini membahas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan meliputi pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan prinsip ekoefisiensi. Bab ini juga menjelaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikat ekolabel dalam menjamin keberlanjutan lingkungan.
Farhan helmy seberapa penting uu perubahan iklim revised26062013Farhan Helmy
UU Perubahan Iklim di Indonesia diperlukan untuk memberikan komitmen jangka panjang dalam menangani persoalan perubahan iklim yang memiliki dimensi jangka panjang. UU tersebut perlu mengatur target jangka panjang, implementasi aksi mitigasi dan adaptasi, serta mekanisme tata kelola dan pelaporan untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau.
Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut beberapa tanggapan saya:
1. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk memfasilitasi pemasaran hasil daur ulang, misalnya dengan kebijakan kuota penggunaan bahan daur ulang.
2. Subsidi dapat meningkatkan daya saing bahan daur ulang. Namun perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan subsidi jangka panjang.
ISU LINGKUNGAN DI BEBERAPA NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT
tabel rekomendasi.pdf
1. Tabel 2
Rekomendasi KLHS untuk Pengambilan Keputusan RDTR Kecamatan Patebon pada KRP Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
1. Perlu dikembangkan
sistem kolam retensi
untuk pengendalian
banjir dan sebagai
tampungan yang dapat
dimanfaatkan lagi untuk
menunjang kegiatan di
KPI
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Perubahan iklim
global dan dampak
dari peningkatan
aktivitas industri
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Peningkatan biaya
pemeliharaan dan
pengembangan.
5 ▪ Menjadi media area
ruang terbuka biru
(RTB)
▪ Menjadi resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan
▪ Mengendalikan arus
limpasan air
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada rsikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR.
Ya
2. Pengembangan zona
industri diikuti dengan
dukungan
pengembangan sarana
dasar industri,
termasuk buffer zone
berupa vegetasi dengan
ketebalan sesuai
standar yang berlaku
▪ Potensi semakin
bertambahnya alih
fungsi lahan dan
kurangnya
penyediaan ruang
terbuka
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Perubahan iklim
global dan dampak
dari peningkatan
aktivitas industri
3 ▪ Perlu koordinasi
dan kajian yang
mendalam
▪ Peningkatan biaya
penyediaan
vegetasi
5 ▪ Mitigasi dampak
lingkungan yang
ditimbulkan oleh
pengembangan
bangunan industri
▪ Mitigasi terhadap
penurunan kualitas
udara akibat aktivitas
industri
▪ Menjadi media area
ruang terbuka hijau
▪ Menambah media
resapan air di kawasan
sekitar industri
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
3. Meminimalisir
pencemaran dengan
mendorong industri
kecil yang berpotensi
menimbulkan
pencemaran lingkungan
hidup ke dalam zona
KPI
▪ Belum
mencukupinya
pemenuhan
kebutuhan air
baku
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Perubahan iklim
global dan dampak
dari peningkatan
aktivitas industri
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi kepada
masyarakat dan
pelaku usaha
5 ▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
4. Mengembangkan RTH
pada setiap usaha
industri
▪ Potensi semakin
bertambahnya alih
fungsi lahan dan
kurangnya
penyediaan ruang
terbuka
▪ Adanya rawan
bencana
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP;
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi
5 ▪ Peningkatan
ketersediaan area
terbuka hijau
▪ Mendukung kebijakan
nasional dalam
penyediaan dan
pemenuhuan RTH
▪ Menciptakan kualitas
zona KPI lebih ramah
lingkungan
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
Ya
2. NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
▪ Perubahan iklim
global dan dampak
dari peningkatan
aktivitas industri
▪ Peningkatan biaya
penyediaan
vegetasi untuk RTH
▪ Peningkatan biaya
pemeliharaan
▪ Mampu mengurangi
penyerapan dalam
polusi udara akibat
aktivitas industri
▪ Menjadi media area
resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan;
▪ Sebagai fungsi ekologis
dan estetika
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR.
5. Perlu penataan drainase
yang komprehensif agar
dapat dilakukan
pencegahan dan
pengendalian banjir
akibat limpasan air
hujan dari KPI
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlunya
peningkatan biaya
dalam perawatan
saluran drainase
5 ▪ Meminimalisir
terjadinya genangan dan
banjir
▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
6. Setiap pelaku usaha
industri diwajibkan
memiliki Izin
Pembuangan Limbah
Cair (IPLC) agar
pengelolaan,
pengolahan, dan
pembuangan limbah
cair ke badan air dapat
terpantau dan
dipertanggungjawabkan
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlunya
peningkatan biaya
dalam perawatan
saluran drainase
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi kepada
pelaku usaha
5 ▪ Meminimalisir dampak
negatif pencemaran
terhadap lingkungan
▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas;
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
7. Monitoring dan evaluasi
dokumen baku mutu
lingkungan secara
berkala
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlunya
penyusunan
dokumen
lingkungan berupa
AMDAL
▪ Peningkatan
kebutuhan biaya
untuk penyusunan
dokumen
lingkungan berupa
AMDAL
5 ▪ Arahan pembangunan
sesuai dengan kajian
dampak lingkungan;
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
3. Tabel 3
Rekomendasi KLHS untuk Pengambilan Keputusan RDTR Kecamatan Patebon pada KRP Zona Perumahan (R)
NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
1. Menerapan panen air
hujan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih.
▪ Belum
mencukupinya
pemenuhan
kebutuhan air
baku
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Keterbatasan luas
kaveling untuk
menempatkan
infrastruktur
pemanenan air
hujan.
5 ▪ Peningkatan
ketersediaan air baku
1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
2. Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
upaya pengendalian
perubahan iklim
melalui Program
Kampung Iklim
(ProKlim).
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Perubahan iklim
global
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi kepada
masyarakat
5 ▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas;
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
3. Pengembangan RTH ▪ Potensi semakin
bertambahnya alih
fungsi lahan dan
kurangnya
penyediaan ruang
terbuka
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Perubahan iklim
global
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi
▪ Peningkatan biaya
penyediaan
vegetasi untuk RTH
▪ Peningkatan biaya
pemeliharaan
5 ▪ Peningkatan
ketersediaan area
terbuka hijau
▪ Mendukung kebijakan
nasional dalam
penyediaan dan
pemenuhuan RTH
▪ Menciptakan kualitas
zona perumahan lebih
ramah lingkungan
▪ Mampu mengurangi
penyerapan dalam
polusi udara
▪ Menjadi media area
resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan
▪ Sebagai fungsi ekologis
dan estetika
1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
4. Pembangunan kolam
retensi, sumur resapan
dan biopori
▪ Potensi semakin
bertambahnya alih
fungsi lahan dan
kurangnya
penyediaan ruang
terbuka
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Peningkatan biaya
dalam
pengembangan dan
pemeliharaan
5 ▪ Menjadi media area
ruang terbuka biru
(RTB)
▪ Menjadi media area
resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya erosi di
sekitar zona perumahan
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan
1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada resikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih
sebagai rekomendasi
perbaikan KRP RDTR
Ya
4. NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Mengendalikan arus
limpasan air
5. Perlu penataan jaringan
drainase yang
komprehensif agar
dapat dilakukan
pencegahan dan
pengendalian banjir
akibat limpasan air
hujan dari bangunan
perumahan
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Peningkatan biaya
dalam
pengembangan dan
pemeliharaan
5 ▪ Meminimalisir
terjadinya genangan dan
banjir
▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas;
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada rsikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
5. Tabel 4
Rekomendasi KLHS untuk Pengambilan Keputusan RDTR Kecamatan Patebon pada KRP Zona Perdagangan dan Jasa (K)
NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
1. Penyedian sumur
resapan dan biopori di
zona perdagangan dan
jasa.
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Peningkatan biaya
dalam
pengembangan dan
pemeliharaan
5 ▪ Menjadi media area
ruang terbuka biru
(RTB)
▪ Menjadi media area
resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya erosi di
sekitar zona
perdagangan dan jasa
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan;
▪ Mengendalikan arus
limpasan air
1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
2. Pengelolaan
persampahan dengan
konsep 3R untuk
kawasan kegiatan
perdagangan dan jasa.
▪ Belum optimalnya
penyediaan dan
pengelolaan sistem
jaringan prasarana
lingkungan
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Peningkatan
anggaran dalam
pengelolaam
persampahan 3R
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi kepada
masyarakat
5 ▪ Arahan pembangunan
sesuai daya dukung dan
daya tampung
▪ Terciptanya lingkungan
hidup yang berkualitas;
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
3. Pengembangan RTH
pada zona perdagangan
dan jasa.
▪ Potensi semakin
bertambahnya alih
fungsi lahan dan
kurangnya
penyediaan ruang
terbuka
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪ Perubahan iklim
global
3 ▪ Perlu koordinasi
yang baik antar
sektor dalam
mendukung
penerapan
alternatif KRP
▪ Perlu adanya
edukasi dan
sosialisasi
▪ Peningkatan biaya
penyediaan
vegetasi untuk RTH
▪ Peningkatan biaya
pemeliharaan
5 ▪ Peningkatan
ketersediaan area
terbuka hijau
▪ Mendukung kebijakan
nasional dalam
penyediaan dan
pemenuhuan RTH
▪ Menciptakan kualitas
zona perdagangan dan
jasa lebih ramah
lingkungan
▪ Mampu mengurangi
penyerapan dalam
polusi udara
▪ Menjadi resapan air
▪ Meminimalisir
terjadinya genangan;
▪ Sebagai fungsi ekologis
dan estetika
1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR
Ya
4 Monitoring dan evaluasi
dokumen baku mutu
lingkungan secara
berkala
▪ Adanya rawan
bencana
▪ Perubahan iklim
global
3 ▪ Perlunya
penyusunan
dokumen
lingkungan berupa
AMDAL
5 ▪ Arahan pembangunan
sesuai dengan kajian
dampak lingkungan
▪ Pembangunan
dilakukan dengan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
1 1 1 ▪ Memenuhi lebih dari 2
isu PB
▪ Alternatif dinilai lebih
banyak manfaatnya
daripada risikonya
Ya
6. NO
ALTERNATIF
PENYEMPURNAAN
KRP
ISU PB PRIORITAS
RISIKO MANFAAT
PERTIMBANGAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KRP
KETERANGAN
KESIMPULAN
MENJADI
REKOMENDASI
NILAI KETERANGAN NILAI KETERANGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
SITUASI
SOSIAL
POLITIK
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DUKUNGAN
MASYARAKAT
PARTISIPASI
DUNIA
USAHA
IKLIM
INVESTASI
▪ Terjadinya
pencemaran yang
menyebabkan
penurunan
kualitas
lingkungan
▪
▪ Peningkatan
kebutuhan biaya
untuk penyusunan
dokumen
lingkungan berupa
AMDAL
▪ Memenuhi minimal 2
kriteria sebagai
alternatif terpilih untuk
dirumuskan sebagai
rekomendasi perbaikan
KRP RDTR.