Struktur pemerintahan daerah menurut undang

•Download as DOCX, PDF•

0 likes•24,506 views

Operator Warnet Vast Raha

Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah mengenai struktur pemerintahan daerah di Indonesia secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintahan pusat berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN
PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 2004
Kec.
Desa

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN
PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 2007

STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA PERATURAN
PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 2007

STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004

Recommended

Peran kejaksaan republik indonesia

Peran kejaksaan republik indonesia

Peran kejaksaan republik indonesia

ilham_fajar_ramadhan

Makalah Hak dan Kewajiban

Makalah Hak dan Kewajiban

Makalah Hak dan Kewajiban

Teori biologi kriminal

Teori biologi kriminal

Teori biologi kriminalMahatma Pranata

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Objek Hukum Tata Negara

Objek Hukum Tata Negara

Objek Hukum Tata Negara

Soal kls 12

Haposan Hutapea

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Recommended

Peran kejaksaan republik indonesia

Peran kejaksaan republik indonesia

Peran kejaksaan republik indonesia

ilham_fajar_ramadhan

Makalah Hak dan Kewajiban

Makalah Hak dan Kewajiban

Makalah Hak dan Kewajiban

Teori biologi kriminal

Teori biologi kriminal

Teori biologi kriminalMahatma Pranata

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Cover Makalah Ilmu Lingkungan

Objek Hukum Tata Negara

Objek Hukum Tata Negara

Objek Hukum Tata Negara

Soal kls 12

Haposan Hutapea

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Muhammad Raihan Imamnawi

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Idik Saeful Bahri

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Unclos 1982Sei Enim

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Idik Saeful Bahri

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Tri Widodo W. UTOMO

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

eli priyatna laidan

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyiFaizatur Rokhmah

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasiNisa Ghaisani

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Della Mega Alfionita

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...Yanels Garsione

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Idik Saeful Bahri

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

Putri Alfisyahrini

Disebut juga Demokrasi Parlementer. Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republic Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948) Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (13 Juli 1949-27 Desember 1949)

Mahkamah agungMajid Abdullah

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

anggunnrjnnahhh

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

More Related Content

What's hot

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Muhammad Raihan Imamnawi

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Idik Saeful Bahri

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Unclos 1982Sei Enim

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Idik Saeful Bahri

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Tri Widodo W. UTOMO

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

eli priyatna laidan

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyiFaizatur Rokhmah

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasiNisa Ghaisani

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Della Mega Alfionita

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...Yanels Garsione

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Idik Saeful Bahri

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

Putri Alfisyahrini

Disebut juga Demokrasi Parlementer. Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republic Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948) Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (13 Juli 1949-27 Desember 1949)

Mahkamah agungMajid Abdullah

What's hot (20)

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undangan

Hierarki peraturan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Kisi kisi-p kn-kelas-x-genapp

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Unclos 1982

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Hukum Pemerintah Daerah

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyi

gelombang cahaya dan bunyi

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

8. lembaga lembaga negara

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))

Mahkamah agung

Viewers also liked

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

anggunnrjnnahhh

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Chapter iiIbrahim Sukses

Bagan sistem pemerintahan negara

Bagan sistem pemerintahan negara

Bagan sistem pemerintahan negara

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESASutardjo ( Mang Ojo )

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Kepemimpinan tugas 1

Kepemimpinan tugas 1

Kepemimpinan tugas 1

Tugas ppkn irfan

Tugas ppkn irfan

Tugas ppkn irfanPokro123

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Sitem pemerintahan indonesia

Sitem pemerintahan indonesia

Sitem pemerintahan indonesia

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Lisa Tri Setiawati

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Perencanaan sektor publik

Perencanaan sektor publik

Perencanaan sektor publik

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

National Resilience Institute of Republic Indonesia

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahWinarto Winartoap

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

Tri Widodo W. UTOMO

Power poin pkn sistem pemerintahan

Power poin pkn sistem pemerintahan

Power poin pkn sistem pemerintahanwah yuni

Stiker kk bondan

Stiker kk bondan

Stiker kk bondan

Operator Warnet Vast Raha

Viewers also liked (20)

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

Struktur pemerintahan daerah

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Tugas PKN - Struktur Pemerintahan

Chapter ii

Bagan sistem pemerintahan negara

Bagan sistem pemerintahan negara

Bagan sistem pemerintahan negara

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

Kepemimpinan tugas 1

Kepemimpinan tugas 1

Kepemimpinan tugas 1

Tugas ppkn irfan

Tugas ppkn irfan

Tugas ppkn irfan

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

PPKn SMP Kelas VII Bab 3 Kurikulum 2013

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...

Sitem pemerintahan indonesia

Sitem pemerintahan indonesia

Sitem pemerintahan indonesia

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Makalah pancasila tentang struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan uud ...

Perencanaan sektor publik

Perencanaan sektor publik

Perencanaan sektor publik

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)

Power poin pkn sistem pemerintahan

Power poin pkn sistem pemerintahan

Power poin pkn sistem pemerintahan

Stiker kk bondan

Stiker kk bondan

Stiker kk bondan

More from Operator Warnet Vast Raha

Proposal bantuan sepak bola

Proposal bantuan sepak bola

Proposal bantuan sepak bola

Operator Warnet Vast Raha

Surat pernyataan nusantara sehat

Surat pernyataan nusantara sehat

Surat pernyataan nusantara sehat

Operator Warnet Vast Raha

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Operator Warnet Vast Raha

Halaman sampul target

Halaman sampul target

Halaman sampul target

Operator Warnet Vast Raha

Makalah seni kriya korea

Makalah seni kriya korea

Makalah seni kriya korea

Operator Warnet Vast Raha

Makalah makromolekul

Makalah makromolekul

Makalah makromolekul

Operator Warnet Vast Raha

126895843 makalah-makromolekul

126895843 makalah-makromolekul

126895843 makalah-makromolekul

Operator Warnet Vast Raha

Kafer akbid paramata

Kafer akbid paramata

Kafer akbid paramata

Operator Warnet Vast Raha

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Operator Warnet Vast Raha

Mata pelajaran seni budaya

Mata pelajaran seni budaya

Mata pelajaran seni budaya

Operator Warnet Vast Raha

Lingkungan hidup

Lingkungan hidup

Lingkungan hidup

Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Operator Warnet Vast Raha

Odher scout community

Odher scout community

Odher scout community

Operator Warnet Vast Raha

Surat izin keramaian

Surat izin keramaian

Surat izin keramaian

Operator Warnet Vast Raha

Makalah keganasan

Makalah keganasan

Makalah keganasan

Operator Warnet Vast Raha

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Operator Warnet Vast Raha

Makalah penyakit genetika

Makalah penyakit genetika

Makalah penyakit genetika

Operator Warnet Vast Raha

Undangan kecamatan lasalepa

Undangan kecamatan lasalepa

Undangan kecamatan lasalepa

Operator Warnet Vast Raha

Bukti registrasi pajak

Bukti registrasi pajak

Bukti registrasi pajak

Operator Warnet Vast Raha

Kop undangan aqiqah

Kop undangan aqiqah

Kop undangan aqiqah

Operator Warnet Vast Raha

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Proposal bantuan sepak bola

Proposal bantuan sepak bola

Proposal bantuan sepak bola

Surat pernyataan nusantara sehat

Surat pernyataan nusantara sehat

Surat pernyataan nusantara sehat

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Surat pernyataan nusantara sehat fajar

Halaman sampul target

Halaman sampul target

Halaman sampul target

Makalah seni kriya korea

Makalah seni kriya korea

Makalah seni kriya korea

Makalah makromolekul

Makalah makromolekul

Makalah makromolekul

126895843 makalah-makromolekul

126895843 makalah-makromolekul

126895843 makalah-makromolekul

Kafer akbid paramata

Kafer akbid paramata

Kafer akbid paramata

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Mata pelajaran seni budaya

Mata pelajaran seni budaya

Mata pelajaran seni budaya

Lingkungan hidup

Lingkungan hidup

Lingkungan hidup

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti

Odher scout community

Odher scout community

Odher scout community

Surat izin keramaian

Surat izin keramaian

Surat izin keramaian

Makalah keganasan

Makalah keganasan

Makalah keganasan

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Perilaku organisasi

Makalah penyakit genetika

Makalah penyakit genetika

Makalah penyakit genetika

Undangan kecamatan lasalepa

Undangan kecamatan lasalepa

Undangan kecamatan lasalepa

Bukti registrasi pajak

Bukti registrasi pajak

Bukti registrasi pajak

Kop undangan aqiqah

Kop undangan aqiqah

Kop undangan aqiqah

Recently uploaded

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

TeukuEriSyahputra

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

Eldi Mardiansyah

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

zakkimushoffi41

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

MirnasariMutmainna1

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

setiatinambunan

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

PutuRatihSiswinarti1

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

OcitaDianAntari

Recently uploaded (20)

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf

Struktur pemerintahan daerah menurut undang

1. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 2004 Kec. Desa

2. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 2007

3. STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 2007

4. STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004