sosialisasi bpjs

1. Relationship Officer
Yogyakarta, 17 Februari 2022
BPJS KESEHATAN CABANG YOGYAKARTA
SOSIALISASI PROGRAM
JKN KIS BAGI PESERTA
SEGMEN PEKERJA
PENERIMA UPAH

2. 2
KEPESERTAAN
DAN IURAN
KEPESERTAAN JKN
DI KOTA YOGYAKARTA
PENGAWASAN KEPATUHAN
DAN SANKSI
PELAYANAN
AGENDA

3. 3
AGENDA 1
KEPESERTAAN
DAN IURAN

4. 4
LANDASAN HUKUM PROGRAM JKN-KIS
UU No.24 Thn 2011 tentang
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Perpres No.82 Thn 2018 tentang
Jaminan Kesehatan
01
02
03
04
UU No.40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional
PP No. 86 Thn 2013
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran
Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Setiap penduduk Indonesia
wajib ikut serta dalam
Program Jaminan
Kesehatan

5. 5

6. 5
Untuk membangun dan
mewujudkan Indonesia yang lebih
sehat, seluruh penduduk
Indonesia juga diharapkan dapat
aktif bergotong-royong
menyukseskan program JKN-KIS.
Gotong Royong
Gotong Royong
Gotong
Royong
Gotong
Royong
Gotong Royong Dalam Bentuk Apa ?
PERAN DAN PARTISIPASI AKTIF SELURUH PIHAK
dalam mendukung program JKN-KIS (multi-
stakeholders)
SUBSIDI SILANG UNTUK PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN peserta JKN-KIS yang
sakit
MULTI-STAKEHOLDERS:
Masyarakat, Rumah Sakit, Tenaga Medis,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
LSM, Badan Usaha, Pengelola Klinik Swasta,
dsb.
GOTONG ROYONG

7. 6
Gotong Royong dalam Program JKN-KIS
9
Dibutuhkan 3.571 orang peserta yang sehat (kelas 3 dengan iuran 42.000/orang) untuk membiayai 1 orang
operasi jantung dengan biaya sekitar 150 juta. Itulah sebabnya JKN – KIS memerlukan iuran dari peserta yang
sehat, untuk dipergunakan membantu peserta yang sakit

8. 8
PASAL 4
(2) PPU sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. Pejabat Negara;
b. Pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
c. PNS;
d. Prajurit;
e. Anggota Polri;
f. Kepala desa dan
perangkat desa;
g. Pegawai swasta;
h. Pekerja/pegawai yang
tidak termasuk huruf a
sampai dengan huruf g
yang menerima Gaji
atau Upah
Pasal 2, 4 dan 12
Perpres 82/2018
PESERTA JAMINAN KESEHATAN

9. 8
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
•PBI APBN -> fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh
Pemerintah Pusat
•Penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Bukan Penerima Bantuan Iuran
•Pekerja Penerima Upah (PNS, TNI/POLRI Karyawan Swasta) yang iurannya
dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
•Pekerja Bukan Penerima Upah (Petani, Nelayan, Pedagang) yang iurannya
dibayar oleh yang bersangkutan.
• Bukan Pekerja / BP (Pensiunan) yang iurannya dibayar oleh
Pemerintah atau oleh yang bersangkutan secara rutin setiap bulan
SIAPA SAJA PESERTA JKN-KIS ?

10. 9
BERAPA IURAN PESERTA PROGRAM JKN-KIS?
•Besaran iuran nominal sesuai kelas yang dipilih ( BP Swasta)
•Besaran iuran sesuai golongan ketika pension ( BP Penyelenggara Negara
/ BP PNS)
•Pembayaran dilakukan secara mandiri melalui nomor Virtual Account (VA) Keluarga
dengan proses Autodebit (BP Swasta)
•Pembayaran iuran dibayarkan melalui Taspen ( BP Penyelenggaran Negara/
Pensiunan PNS)
PBPU/BP
• Besaran iuran 5 persen dari penghasilan terdiri dari iuran pekerja 1% dan
pemberi kerja 4%
• Pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja/instansi
PPU
• Besaran iuran sesuai dengan ketetapan pemerintah
• Peserta tidak melakukan pembayaran iuran
• Pembayaran iuran dilakukan oleh Pemerintah Pusat (APBN) dan
Pemerintah Daerah (APBD)
PBI

13. 13
Anggota Keluarga yang Ditanggung
A. Peserta Penerima Bantuan Iuran /PBI
• Sesuai data yang tercantum dalam SK Kemensos RI
B. Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja
• Kepala keluarga dan anggota keluarga yang membayar iuran
C. Pekerja Penerima Upah
• Maksimal 5 orang, terdiri dari peserta, Istri atau suami yang sah dan anak
kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta , dengan
kriteria:
 Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai
penghasilan sendiri
 Belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (Dua
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
• Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang, dapat
mengikutsertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran
tambahan (1% per jiwa) .

14. 14
PENDAFTARAN SUAMI ISTRI SAMA-SAMA PEKERJA
Pasal 14:
(1) Dalam hal pasangan suami istri yang masing – masing
merupakan Pekerja, maka keduanya wajib di daftarkan
sebagai Peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja
dan membayar iuran.
(2) Suami, istri dan anak dari Peserta PPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak memilih kelas perawatan
tertinggi.
Sumber: Perpres No. 82 Tahun 2018

15. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
15
Wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
Pemberi kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS
Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta
Jaminan Kesehatan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status
ketenagakerjaannya.
Wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan
sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan apabila Pemberi Kerja
belum mendaftarkan dan membayar Iuran bagi Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan.
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Pasal 13
Sumber: Perpres No. 82 Tahun 2018

16. 16
Pasal 20 ayat:
(1) Status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan
kepesertaan.
(2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapuskan kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah
Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran.
(3) Kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah Daerah untuk melunasi
tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lama 6 (enam) bulan sejak status kepesertaan berubah.
(4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
mewajibkan Peserta untuk mendaftarkan diri dan/atau anggota keluarganya
ke jenis kepesertaan yang baru
(5) Kewajiban membayar tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan
PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

17. 17
PENGALIHAN PBI MENJADI PPU BADAN USAHA
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016
• Permensos No. 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang
Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan– Pekerja yang memiliki PBI wajib dialihkan menjadi PPU

18. 18
……………… Lanjutan 1
• Permensos No. 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015
Tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan– Pekerja yang memiliki PBI wajib dialihkan menjadi PPU

19. 19
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN PPU
Pasal 39 Pemberi Kerja wajib memungut Iuran dari Pekerjanya,
membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan
menyetor Iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka Iuran dibayarkan
pada hari kerja berikutnya.
Sumber: Perpres No. 82 Tahun 2018

20. Denda Pelayanan Kesehatan
20

21. 21
AGENDA 2
KEPESERTAAN JKN
DI YOGYAKARTA

22. 22
3.230.210* peserta dari
3.675.662** penduduk
Sumber:
*) https://bi.bpjs-kesehatan.go.id, data s.d 4 Oktober 2021
**) Data Konsolidasi dan Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester 1 tahun 2021
Capaian JKN-KIS DIY
Per 4 oktober 2021
87,88%
85,09%
90,99%
93,68%
87,42%
86,10%

23. 23
Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 560/06595
• Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja – Pemberi Kerja Wajib Mendaftarkan Seluruh Pekerjanya

24. 24
KANAL PENDAFTARAN PESERTA BADAN USAHA
Online Single Submission (OSS)
www.bpjs-kesehatan.go.id
Kantor cabang & Kantor kab/kota
https://new-edabu.bpjs-
kesehatan.go.id/new/
www.bpjs.go.id

25. 25
Mekanisme Pendaftaran PPU
Non Penyelenggara Negara/ Badan Usaha
Bagi pekerja penerima upah (PPU) non penyelenggara negara atau PPU Badan Usaha,
pendaftarannya dilakukan oleh pemberi kerja / HRD/ PIC masing – masing Badan Usaha.
Adapun prosedur awalnya adalah Badan Usaha melakukan registrasi terlebih dahulu.
Pendaftaran Badan Usaha dapat dilakukan secara manual dan online :
1. Secara manual
a. Datang ke Kantor Cabang/mengirim dokumen pendukung by email dan mengisi
formulir registrasi beserta kelengkapannya (Legalitas dan NPWP Badan Usaha).
b. Melalui kegiatan canvassing oleh Relationship Officer dengan mengisi formulir
registrasi
c. Melalui pengisian formulir bersama pada beberapa Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Secara online
a. Melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id
b. Melalui portal bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjs.go.id)
c. Integrasi dengan Online Single Submission/OSS (www.oss.go.id)

26. 26
Mekanisme Pendaftaran Pekerja Penerima
Upah Non Penyelenggara Negara/ Badan Usaha
Setelah Badan Usaha melakukan registrasi selanjutnya Badan Usaha akan mendapatkan
aplikasi New Edabu. Aplikasi tersebut yang digunakan untuk melakukan pendaftaran
pekerjanya sebagai peserta pekerja penerima upah.
Badan Usaha
BU akses
www.bpjs.go.id
atau
Website BPJS
Kesehatan
Registrasi BU dan
Pekerja
BU menerima email
VA, user dan
password Aplikasi
Edabu
BU Menerima Tagihan
Iuran
Kepesertaan aktif setelah
pembayaran iuran
BU menerima
email link aktivasi
dari BPJS
BU melakukan aktivasi
Maksimal
3 jam
BU input pekerja dan
keluarga melalui
Aplikasi Edabu
BU melakukan
pembayaran
iuran
BPJS Kesehatan Badan Usaha

27. 27
AGENDA 3
PENGAWASAN
KEPATUHAN
DAN SANKSI

28. 28
Kewajiban Pemberi Kerja
Dalam UU No. 24 Tahun 2011
PEMBERI KERJA
Mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta
(Pasal 15 Ayat (1))
Memungut Iuran yang
menjadi beban Peserta dari
Pekerjanya dan
menyetorkannya
Pasal 19 Ayat (1) )
Membayar dan menyetor
Iuran yang menjadi tanggung
jawabnya
(Pasal 19 Ayat (2))
Memberikan data dirinya
dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya
secara lengkap dan benar
(Pasal 15 Ayat (2))

29. 29
SANKSI ADMINISTRATIF
A
B
C
TEGURAN TERTULIS (2X)
DENDA O,1%
TIDAK MENDAPAT PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU
dilaksanakan oleh
Pemerintah/Pemerintah
Daerah
dilaksanakan oleh BPJS
1. Perizinan terkait usaha
2. Izin yang diperlukan dalam
mengikuti tender proyek
3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)
4. Izin Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/ Buruh (PPJP/ PPJB)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Sertifikat tanah
4. Paspor
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK)
PEMBERI KERJA :
SETIAP ORANG :
Pasal 17 UU 24/2011
Pasal 3 PP 86/2013

30. 30
Pencabutan Sanksi Tidak mendapat
pelayanan publik tertentu
• Sanksi Denda (0,1%) telah
dibayar lunas
• Telah mendaftarkan seluruh
pekerja dan anggota
keluarganya
 Bukti Lunas pembayaran denda
 Bukti pendaftaran kepesertaan
 Bukti pemberian data yang lengkap
dan benar

31. 31
Ketentuan Pidana
Pasal 55 UU 24/2011
• Pemberi Kerja yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun atau pidana
denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 24/2011
• Pemberi Kerja wajib memungut Iuran
yang menjadi beban Peserta dari
Pekerjanya dan menyetorkannya kepada
BPJS.
• Pemberi Kerja wajib membayar dan
menyetor Iuran yang menjadi tanggung
jawabnya kepada BPJS.
UU Nomor 24 Tahun 2011 Memberikan Kepastian Hukum terhadap kewajiban Pemberi
Kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban Peserta dan menyetorkannya kepada
BPJS serta juga wajib untuk membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung
jawabnya kepada BPJS, pelanggaran atas norma sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat
(1) dan Ayat (2) dapat diancam Pidana Penjaran 8 Tahun dan Denda 1 Milyar Rupiah

32. 32
Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan
Pasal 13 PERPRES 82/2018
•Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan dengan membayar
Iuran.
•Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan
dan membayar Iuran bagi Pekerjanya kepada
BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib
bertanggung jawab pada saat Pekerjanya
membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai
dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS
Kesehatan.
Pasal 97 PERPRES 82/2018
•Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi
Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
•BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BPJS Kesehatan dalam melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja
dapat bekerja sama dengan pengawas
ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara
Negara.

33. Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan
Pasal 13 PERPRES 82/2018
•Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan dengan membayar
Iuran.
•Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan
dan membayar Iuran bagi Pekerjanya kepada
BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib
bertanggung jawab pada saat Pekerjanya
membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai
dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS
Kesehatan.
Pasal 97 PERPRES 82/2018
•Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi
Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
•BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BPJS Kesehatan dalam melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja
dapat bekerja sama dengan pengawas
ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara
Negara.

34. 34
AGENDA 4
PELAYANAN
PESERTA

35. 35
ALUR PELAYANAN KESEHATAN
Puskesmas,
Klinik dan
Dokter Praktek
Perorangan
yang Bekerja
Sama dengan
BPJS
Kesehatan
Faskes Primer
Peserta mengalami
Sakit
Rujukan Sesuai
Indikasi Medis • P o l i
S p e s i a l i
s
• F K T L /
R u m a h
S a k i t
IGD
Gawat Darurat/ Emergency
Rujuk / Program
Rujuk Balik
Klaim

36. 36
Manfaat Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Administrasi
pelayanan
Pelayanan promotif
dan preventif
Pemeriksaan,
pepengobatan, dan
konsultasi medis
tindakan medis non
spesialistik, baik
operatif maupun
non operatif
pelayanan obat,
alat kesehatan, dan
bahan medis habis
pakai
pemeriksaan
penunjang
diagnostik
laboratorium
tingkat pratama
rawat inap tingkat
pertama sesuai
dengan indikasi
medis
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

37. 37
Manfaat Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
dasar;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
spesialistik;
4. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun
non bedah sesuai dengan indikasi medis;
5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai;
6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai
dengan indikasi medis;
7. Rehabilitasi medis;
8. Pelayanan darah;
9. Pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di
fasilitas kesehatan;
10. Pelayanan keluarga berencana;
11. Perawatan inap non intensif; dan
12. Perawatan inap di ruang intensif
Pelayanan Ambulans Darat/Air
*)
*) Rujukan antar Faskes
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

38. 38
KONSULTASI DOKTER MELALUI MOBILE JKN
FASKES
APLIKASI MOBILE JKN VIKA (VOICE INTERACTIVE JKN)
MELALUI BPJS KESEHATAN CALL CENTER DI
1500400
CHIKA (Chat Assistant JKN) di nomor
Whatsapp 08118750400 atau Telegram
@BPJSKes_bot
PANDAWA (Pelayanan
Administrasi Melalui Whatsapp)
Aplikasi Edabu
Mobile memberikan
kemudahan,
kecepatan dan
kepastian informasi
kepada Badan
Usaha (BU)
Antrian Online
KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN

39. 39
PANDAWA
(Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp
081215825070
Cabang Yogyakarta, (Kota Yogyakarta, Kab. Bantul,
Kab. Gunungkidul)
081326824646
Cabang Sleman (Kab Sleman dan Kab Kulon Progo)
Merupakan Layanan Khusus Administrasi tertentu
oleh BPJS Kesehatan dimana bisa diakses selama jam
dan hari kerja (Senin-Jum’at pukul 08.00 – 14.00)
PANDAWA

40. 40
Kemudahan Layanan Informasi dan Pengaduan di RS

41. Download Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Care Center 1500 400
41
T E R I M A K A S I H
165