KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 5440 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK SD MELALUI PESANTREN KILAT TAHUN ANGGARAN 2015
Strategi mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan kemandirian lembagaAlwi Hasan
Presentasi mengenai landasan filosofis, teoritis dan landasan praktis pendidikan berbasis masyarakat dan bagaimana mengelolanya melalui dasar kemitraan.
Strategi mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan kemandirian lembagaAlwi Hasan
Presentasi mengenai landasan filosofis, teoritis dan landasan praktis pendidikan berbasis masyarakat dan bagaimana mengelolanya melalui dasar kemitraan.
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT
Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah
bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator
agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Permendikbud no-57-tahun-2015 tentang PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH MELALUI UJIAN NASIONAL,
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
Kalender Pendidikan berguna sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran. fungsi kalender pendidikan sangatlah fital bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
1. 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 5440 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN
PESERTA DIDIK SD MELALUI PESANTREN KILAT
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembentukan
karakter/akhlaq mulia peserta didik muslim di sekolah
untuk tingkat SD, perlu adanya Kegiatan Pemberdayaan
Keagamaan Peserta Didik Melalui Pesantren Kilat;
b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan Peserta Didik Melalui
Pesantren Kilat, perlu diterbitkan Pedoman Kegiatan
Pemberdayaan Keagamaan Peserta Didik Melalui Pesantren
Kilat Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman
Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan Peserta Didik Melalui
Pesantren Kilat Tahun Anggaran 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana
2. 2
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62
Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011
tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan
Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN
PESERTA DIDIK SD MELALUI PESANTREN KILAT TAHUN
ANGGARAN 2015.
KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan
Peserta Didik SD Melalui Pesantren Kilat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ini.
3. 3
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian program
Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan Peserta Didik SD Melalui
Pesantren Kilat Tahun 2015.
KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 September 2015
DIREKTUR JENDERAL,
KAMARUDDIN AMIN