Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
Kalender Pendidikan berguna sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran. fungsi kalender pendidikan sangatlah fital bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
Kalender Pendidikan berguna sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran. fungsi kalender pendidikan sangatlah fital bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Permendikbud no-57-tahun-2015 tentang PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH MELALUI UJIAN NASIONAL,
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 5440 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK SD MELALUI PESANTREN KILAT TAHUN ANGGARAN 2015
Permendikbud no-57-tahun-2015 tentang PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH MELALUI UJIAN NASIONAL,
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 5440 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK SD MELALUI PESANTREN KILAT TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. 6/3/20172
Dasar Hukum
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670 tanggal 6
Maret 2015).
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program
Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Palet B/Wustha, dan Program Paket C;
3. 6/3/20173
Dasar Hukum
• Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
• Peraturan Menteri Agama Repubilik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012
tentang Badan Akreditasi Nasional;
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;
• Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Teraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 tetang Sekolah Menengah Agama Katolik;
4. 6/3/20174
Dasar Hukum
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129
Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016
tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
5. 6/3/20175
UJIAN NASIONAL JATIM
Jenjang
UNBK UNKP UN
Lembaga Peserta Lembaga Peserta Lembaga Peserta
SMP 2.035 251.773 2.491 150.414 4.526 402.187
SMPLB
PAKET B 49 1.242 2.091 14.504 2.137 15.746
MTS 537 52.984 2.915 125.962 3.452 178.946
