13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD pada (20/4/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah, FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada tanggal 6 April 2021 lalu. Sebagai mitra dan partner eksekutif dalam merumuskan kebijakan, DPRD bertanggung jawab dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, checks and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD pada (20/4/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah, FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada tanggal 6 April 2021 lalu. Sebagai mitra dan partner eksekutif dalam merumuskan kebijakan, DPRD bertanggung jawab dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, checks and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai syarat untuk pengangkatan sebagai PNS. Latsar CPNS 2019 dilaksanakan di BPSDMD Srondol, Semarang. Di akhir kegiatan on campus latsar, CPNS membuat rancangan aktualisasi (RA) nilai-nilai dasar ASN untuk dilaksanakan pada masa off campus di instansi masing-masing.
selengkapnya di www.dismonimo.com
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
1. PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 893.8/ /KEPEG.3
dengan
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : .........................................
Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
GOLONGAN I, II DAN III
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
I. MAHMUD, SH, MH : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
berkedudukan di jalan Alun-Alun Nomor 2
parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran
selanjutnya PIHAK KESATU.
II. Drs. EKOTRIO BUDHINIAR, SH.,
MH
: Kepala Pusat Pendidikan Administrasi
Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik
Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan
Gedebage Selatan No. 157 Bandung, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat
Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan
Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat
untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
CPNSD Kategori 2 Golongan I, II, III dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
2. I. OBJEK KERJASAMA
Pasal 1
Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) Kategori 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk
diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III Tahun 2015,
yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Kepolisian
Republik Indonesia.
Pasal 2
(1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II
dan III sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU
telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan I, II dan III dari kategori 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan jumlah 120 (seratus dua
puluh) orang peserta.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III Tahun 2015
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan mulai tanggal 04 Mei sampai dengan 09
Mei 2015.
II. TUJUAN KERJASAMA
Pasal 3
Tujuan kerjasama adalah :
1. Untuk membentuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan dan wawasan
sebagai pelayan masyarakat yang baik;
2. Mengendalikan kelancaran Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III
Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh PARA PIHAK.
III. DASAR HUKUM
3. Pasal 4
PARA PIHAK bermaksud
menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
3. Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II
dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/2001 tentang Pedoman
Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Deputi Bidang Diklat Aparatur Nomor : 2763/D.2/HKM.04.2 tentang
Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan
I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau
Kategori 2, Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan I dan II.
IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5
(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Menyiapkan Peserta Diklat Prajabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Prajabatan yang
diselenggarakan PIHAK KEDUA;
b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai
prosedur yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
4. e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
f. Menyediakan sarana diklat beserta fasilitasnya, antara lain :
- Ruang Belajar dan ruang diskusi
- Asrama/Akomodasi dan Konsumsi
- Alat perlengkapan belajar mengajar
g. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan.
h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi
peserta Diklat;
k. Membuat Laporan Diklat.
V. PEMBIAYAAN
Pasal 6
(1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I, II dan III Tahun 2015, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
(2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Diklat
Aparatur Nomor : 2763/d.2/HKM.04.2 tentang Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Pra
Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang
diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2, Calon Pegawai Negeri
Sipil Golongan III, dan Golongan I dan II, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk
diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp.2.242.000,-
netto/tanpa pajak x 120 orang = Rp. 269.040.000,- (dua ratus enam puluh
Sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 04 Mei
sampai dengan 09 Mei 2015.
(3) PIHAK KESATU setuju Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara
ditransfer melalui :
Nama Rekening : Bendahara Non APBN Pusdikmin Lemdikpol
Nomor Rekening : 0354-01-001.004.30.9
Nama Bank : Bank BRI Cabang A.H. Nasution Bandung
5. NPWP : 30.097.233.8-429.000
VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7
Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian
pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
VII. KETENTUAN LAIN
Pasal 8
Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan
ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) asli yang dibuat
di atas materai secukupnya untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan 1 (satu) salinan
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
6. PIHAK KEDUA
Drs. EKOTRIO BUDHINIAR, SH., MH
KOMISARIS BESAR POLISI
NRP 62100791
PIHAK KESATU
MAHMUD, SH, MH.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600903 198503 1 010
BERITA ACARA
Tentang
SERAH TERIMA CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOLONGAN I, II DAN III TAHUN 2015
YANG DISELENGGARAKAN PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
7. Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan
di bawah ini :
1. Nama : MAHMUD, SH.,MH
NIP : 19600903 198503 1 010
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan Alun-alun Nomor 2 Parigi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. EKOTRIO BUDHINIAR, SH., MH
NRP : 62100791
Jabatan : Kepala Pusdikimin Lemdikpol Bandung
Alamat : Jalan Gedebage Selatan Nomor 157 Bandung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan
Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
PIHAK KEDUA telah menerima 120 (seratus dua puluh) orang calon peserta Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I, II dan III Tahun 2015 yang diselenggarakan mulai tanggal 04 Mei sampai
dengan 09 Mei 2015.
PIHAK KESATU akan segera membayar biaya pelayanan pendidikan dimaksud setelah dana kegiatan
tersebut dicairkan dan akan diberikan kepada PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
Drs. EKOTRIO BUDHINIAR, SH., MH
KOMISARIS BESAR POLISI
NRP 62100791
PIHAK KESATU
MAHMUD, SH, MH.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600903 198503 1 010